PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi Indonesia dan pemajakan ekonomi digital: perbedaan antara skema pajak digital Global dan pajak PMSE.
Di era ekonomi digital, isu pemajakan aktivitas digital menjadi topik penting di berbagai negara. Meski demikian, pendekatan yang diterapkan setiap negara bisa berbeda. Di Indonesia, pemerintahan secara tegas tidak menerapkan pajak layanan digital atau Digital Services Tax (DST) seperti yang didiskusikan di tingkat internasional. Sebaliknya, kebijakan yang berlaku adalah pengenaan pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sesuai dengan peraturan nasional.
Apa Itu Pajak Digital (DST)?
Pajak Digital atau Digital Services Tax adalah konsep pajak yang dirancang untuk mengenakan pungutan kepada perusahaan teknologi besar dengan operasi lintas negara, terutama pelaku digital global seperti platform layanan streaming, mesin pencari, dan media sosial. DST banyak dibahas dalam kerangka kerja internasional (seperti dalam OECD/G20 Inclusive Framework) dan terkait dengan pembagian hak pemajakan antarnegara. Namun, skema ini masih menjadi perdebatan global dan belum memiliki konsensus penuh.
Di Indonesia, melalui perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat, pemerintah sepakat untuk tidak menerapkan pajak digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan tertentu. Artinya, Indonesia tidak menerapkan DST dalam bentuk yang secara khusus mengecualikan atau membebani perusahaan tertentu saja.
Apa Itu Pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)?
Berbeda dengan DST, pajak atas PMSE merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional Indonesia yang sudah memiliki dasar hukum jelas dan telah diterapkan secara nyata. PMSE mencakup pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan, dalam beberapa kondisi, Pajak Penghasilan (PPh) atas aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik.
Karakteristik utama pajak PMSE adalah:
- Diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
- Menerapkan PPN atas transaksi digital yang dilakukan melalui pedagang atau penyelenggara sistem elektronik.
- Dapat mencakup PPh sesuai ketentuan jika memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bersifat non-diskriminatif, artinya aturan berlaku umum kepada pelaku yang memenuhi kriteria tanpa targeting perusahaan tertentu.
- Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui mekanisme pemungutan, penyetoran, serta pelaporan reguler.
PMSE memastikan pengenaan pajak atas transaksi digital tetap berjalan tanpa memberlakukan mekanisme DST yang menjadi perdebatan internasional.
Perbedaan Utama antara DST dan Pajak PMSE
Secara garis besar, perbedaan antara kedua skema ini dapat dilihat dari:
- Konteks dan ruang lingkup penerapan:
- DST merupakan skema internasional yang dirancang untuk perusahaan global dan masih berada dalam pembahasan internasional.
- PMSE adalah kewajiban pajak nasional yang berlaku umum bagi aktivitas perdagangan elektronik di Indonesia.
- Pendekatan pemajakan:
- DST bersifat targeted dan sering dikaitkan dengan usaha menyeimbangkan pembagian hak pajak negara.
- PMSE bersifat umum dan tidak menarget perusahaan tertentu secara diskriminatif.
- Dasar hukum:
- DST belum diadopsi Indonesia sebagai kebijakan domestik.
- PMSE memiliki landasan hukum yang kuat dalam peraturan perpajakan nasional.
Dampak terhadap Penerimaan Pajak Indonesia
Pemerintah menilai bahwa keputusan untuk tidak menerapkan DST tidak akan menghambat penerimaan negara secara signifikan. Meskipun DST tidak diberlakukan, pajak atas transaksi digital tetap dipungut melalui skema PMSE yang mencakup PPN dan PPh ketika relevan, sehingga kontribusi sektor digital terhadap penerimaan negara tetap berjalan.
