Berita

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi pembayaran PPh 23 di Coretax: apakah bisa menggunakan deposit sekaligus kode Billing?

Sebagian Wajib Pajak masih bingung mengenai metode pembayaran pajak di sistem Coretax DJP, khususnya ketika ingin membayar PPh Pasal 23. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pembayaran dapat dilakukan dengan menggabungkan saldo deposit pajak dan kode billing dalam satu transaksi.

Agar tidak keliru saat melakukan pembayaran, berikut penjelasan mengenai mekanisme yang berlaku di Coretax.

Proses Munculnya Kode Billing PPh 23

Dalam sistem Coretax, kode billing untuk pembayaran PPh 23 tidak dibuat secara terpisah melalui menu pembayaran. Kode billing akan dibuat otomatis oleh sistem setelah Wajib Pajak menyelesaikan proses pembuatan bukti potong, menyusun konsep SPT Masa, kemudian menekan tombol “Bayar dan Lapor”.

Setelah proses tersebut dilakukan, sistem akan menampilkan jumlah pajak yang harus dibayar beserta metode pembayaran yang tersedia.

Pilihan Metode Pembayaran di Coretax

Ketika terdapat pajak terutang, Coretax menyediakan beberapa metode pembayaran yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak, yaitu:

1. Menggunakan saldo deposit pajak
   Wajib Pajak dapat membayar pajak dengan saldo deposit yang tersedia di akun Coretax. Cara ini bisa digunakan jika saldo deposit mencukupi untuk melunasi seluruh pajak terutang.
2. Membayar menggunakan kode billing
   Jika tidak menggunakan deposit, Wajib Pajak dapat memilih pembayaran melalui kode billing yang kemudian dibayarkan melalui bank atau kanal pembayaran resmi.

Apakah Deposit dan Kode Billing Bisa Digunakan Bersamaan?

Dalam sistem Coretax, deposit pajak dan kode billing tidak dapat digunakan secara bersamaan untuk membayar PPh 23 dalam satu transaksi.

Artinya, Wajib Pajak harus menentukan satu metode pembayaran saja, yaitu:

• menggunakan saldo deposit secara penuh, atau
• melakukan pembayaran melalui kode billing.

Jika saldo deposit tidak cukup untuk menutup jumlah pajak yang harus dibayar, maka pembayaran umumnya perlu dilakukan menggunakan kode billing.

Kesimpulan

Pada pembayaran PPh Pasal 23 melalui Coretax, sistem tidak menyediakan opsi untuk menggabungkan deposit pajak dan kode billing dalam satu pembayaran. Wajib Pajak harus memilih salah satu metode pembayaran yang tersedia.

Karena itu, sebelum melakukan pembayaran, penting untuk memastikan saldo deposit pajak mencukupi. Jika tidak, Wajib Pajak dapat langsung melanjutkan pembayaran melalui kode billing agar proses pelunasan pajak berjalan lancar.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi error saat mengajukan perubahan KLU di Coretax? Ini penyebab dan cara mengatasinya.

Sebagian Wajib Pajak mengalami kendala ketika ingin mengajukan perubahan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) melalui sistem Coretax. Saat proses pengajuan dilakukan, sistem kadang menampilkan pesan error sehingga permohonan tidak dapat dilanjutkan.

Kendala tersebut umumnya terjadi karena adanya ketidaksesuaian atau data yang belum diperbarui pada profil Wajib Pajak. Sistem Coretax melakukan validasi data secara otomatis sehingga jika terdapat informasi yang tidak cocok dengan data resmi, pengajuan perubahan KLU bisa gagal diproses.

Jenis Error yang Sering Muncul

Beberapa pesan error yang sering muncul saat melakukan perubahan data di Coretax antara lain:

1. Invalid Identity
   Error ini muncul ketika data identitas yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang tercatat pada sistem kependudukan.
2. Must Have 1 National Address
   Pesan ini biasanya muncul karena alamat utama pada profil wajib pajak belum sesuai atau belum tersinkron dengan data kependudukan.
3. Format kontak tidak sesuai
   Kesalahan format pada nomor telepon atau alamat email juga dapat menyebabkan sistem menolak pengajuan perubahan.
4. Sistem tidak menemukan data yang diperlukan untuk menjalankan proses
   Error ini umumnya muncul ketika data profil wajib pajak belum lengkap atau belum divalidasi dengan benar oleh sistem.

Penyebab Utama Error

Secara umum, kendala saat mengajukan perubahan KLU disebabkan oleh beberapa hal berikut:

• Data profil wajib pajak di Coretax belum diperbarui
• Informasi identitas atau alamat belum sesuai dengan data kependudukan
• Format pengisian data tidak mengikuti ketentuan sistem
• Data profil belum divalidasi secara lengkap

Akibatnya, sistem tidak dapat memproses perubahan KLU karena menemukan ketidaksesuaian data.

Cara Mengatasi Error Perubahan KLU di Coretax

Agar pengajuan perubahan KLU dapat dilakukan tanpa kendala, wajib pajak dapat mengikuti langkah berikut:

1. Perbarui Data Profil Terlebih Dahulu

Sebelum mengajukan perubahan KLU, pastikan seluruh data profil sudah diperbarui. Langkahnya:

• Login ke akun Coretax
• Masuk ke menu Portal Saya
• Pilih Profil Saya lalu buka Informasi Umum
• Perbaiki atau lengkapi data yang diperlukan
• Lakukan validasi data jika tersedia
• Centang pernyataan dan klik Submit

2. Periksa dan Perbarui Alamat Utama

Jika error berkaitan dengan alamat, lakukan perubahan pada alamat utama terlebih dahulu agar sesuai dengan data kependudukan.

3. Ajukan Perubahan KLU Kembali

Setelah data profil berhasil diperbarui dan tervalidasi, Anda dapat kembali mengajukan perubahan KLU melalui menu perubahan data di Coretax.

Kesimpulan

Error saat mengajukan perubahan KLU di Coretax biasanya terjadi karena data profil belum lengkap atau belum sesuai dengan data resmi. Oleh karena itu, langkah utama yang perlu dilakukan adalah memperbarui serta memvalidasi data profil terlebih dahulu sebelum mengajukan perubahan KLU kembali.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi terbitkan bukti potong lebih cepat dengan fitur proses massal di Coretax.

Pengelolaan bukti potong dalam jumlah besar sering menjadi pekerjaan yang memakan waktu, terutama jika harus dilakukan satu per satu. Untuk mempermudah proses tersebut, sistem Coretax DJP menyediakan fitur Bulk Process yang memungkinkan pengguna memproses banyak bukti potong sekaligus dalam satu periode pajak.

Fitur ini dirancang untuk membantu wajib pajak, khususnya perusahaan atau instansi dengan jumlah transaksi tinggi, agar proses administrasi pajak menjadi lebih praktis dan efisien.

Apa Itu Fitur Bulk Process?

Bulk Process merupakan fasilitas pada menu e-Bupot di Coretax yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa proses terhadap banyak data bukti potong secara bersamaan.

Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu lagi memproses dokumen satu per satu karena sistem dapat menjalankan proses berdasarkan masa pajak yang dipilih.

Manfaat Penggunaan Bulk Process

Fitur ini memberikan beberapa kemudahan bagi wajib pajak, di antaranya:

1. Mengunduh Data Bukti Potong Sekaligus

Melalui Bulk Process, seluruh data bukti potong dalam satu masa pajak dapat diunduh dalam bentuk file CSV.

Hal ini memudahkan pengguna untuk:

• Melakukan pengecekan data
• Menyimpan arsip bukti potong
• Melakukan rekonsiliasi data pajak

2. Penandatanganan Bukti Potong Secara Kolektif

Jika sebelumnya bukti potong harus ditandatangani satu per satu, fitur ini memungkinkan proses penandatanganan dilakukan secara massal dalam satu masa pajak.

Proses ini tentu mempercepat penyelesaian administrasi pajak, terutama jika jumlah dokumen cukup banyak.

3. Pengiriman Bukti Potong Secara Bersamaan

Setelah ditandatangani, bukti potong juga dapat dikirim atau disubmit secara massal. Dengan demikian, proses penerbitan e-Bupot dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus memproses setiap dokumen secara manual.

Langkah Menggunakan Fitur Bulk Process

Untuk memanfaatkan fitur ini, pengguna dapat mengikuti langkah berikut:

1. Login ke sistem Coretax DJP.
2. Masuk ke menu e-Bupot.
3. Pilih fitur Bulk Process.
4. Klik opsi Issue by Period.
5. Tentukan masa pajak dan tahun pajak yang akan diproses.
6. Jalankan proses sesuai kebutuhan, seperti mengunduh, menandatangani, atau mengirim bukti potong.

Setelah periode dipilih, sistem akan menjalankan proses terhadap seluruh data yang termasuk dalam masa pajak tersebut.

Jenis Dokumen yang Bisa Diproses

Fitur Bulk Process juga dapat digunakan untuk menerbitkan beberapa dokumen penting, seperti:

• Formulir A1
• Formulir A2
• Bukti Penerimaan Masa Pajak (BPMP)

Selama dokumen tersebut berada dalam periode pajak yang sama, semuanya dapat diproses sekaligus.

Tips Sebelum Menggunakan Fitur Ini

Sebelum menjalankan Bulk Process, pengguna disarankan untuk memastikan kondisi sistem berjalan dengan baik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membersihkan cache pada browser agar proses berjalan lebih lancar.

Kesimpulan

Fitur Bulk Process di Coretax membantu wajib pajak mengelola bukti potong dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan efisien. Mulai dari mengunduh data, menandatangani dokumen, hingga mengirim bukti potong dapat dilakukan sekaligus dalam satu masa pajak. Dengan begitu, pekerjaan administrasi perpajakan menjadi lebih praktis dan hemat waktu.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi daftar dokumen yang perlu di siapkan pada lampiran Tambahan SPT Tahunan PPh Badan.

Dalam proses pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan tidak hanya mengisi formulir utama, tetapi juga perlu melampirkan sejumlah dokumen pendukung. Salah satu bagian yang sering terlewat adalah Lampiran Lainnya, yang berfungsi memberikan informasi tambahan terkait kondisi keuangan dan perpajakan perusahaan.

Menyiapkan dokumen ini sejak awal akan membantu perusahaan mengisi SPT dengan lebih lengkap serta meminimalkan kesalahan saat pelaporan.

Dokumen yang Umumnya Dilampirkan

Berikut beberapa dokumen yang biasanya dimasukkan dalam Lampiran Lainnya pada SPT Tahunan PPh Badan:

1. Rekonsiliasi laporan keuangan
   Dokumen yang menunjukkan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan perhitungan fiskal sesuai ketentuan pajak.
2. Data pemegang saham
   Informasi mengenai struktur kepemilikan perusahaan serta pembagian dividen kepada pemegang saham.
3. Penghasilan dari luar negeri
   Dilaporkan apabila perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari luar Indonesia.
4. Penghasilan yang dikenai PPh Final dan yang bukan objek pajak
   Digunakan untuk memisahkan jenis penghasilan yang memiliki perlakuan pajak berbeda.
5. Data tempat usaha dan total peredaran bruto
   Berisi informasi mengenai lokasi kegiatan usaha dan jumlah omzet perusahaan dalam satu tahun pajak.
6. Angsuran PPh Pasal 25
   Daftar pembayaran angsuran pajak yang telah dilakukan selama tahun pajak berjalan.
7. Kompensasi kerugian fiskal
   Dilaporkan jika perusahaan memiliki kerugian fiskal dari tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
8. Penyusutan dan amortisasi fiskal
   Berisi rincian penyusutan aset tetap serta amortisasi sesuai ketentuan perpajakan.
9. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa
   Digunakan untuk melaporkan transaksi dengan pihak afiliasi yang berkaitan dengan ketentuan transfer pricing.
10. Daftar nominatif biaya tertentu
    Memuat rincian biaya yang memerlukan penjelasan khusus dalam pelaporan pajak.

Hal yang Perlu Diperhatikan

Dalam sistem pelaporan terbaru, dokumen-dokumen tersebut dapat diunggah melalui menu Lampiran Lainnya pada sistem pelaporan pajak. Pastikan setiap file yang diunggah sesuai dengan jenis lampiran yang diminta agar proses pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dapat diproses dengan lancar.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi perbedan cara melihat daftar harta di Coretax dan DJP Online.

Daftar harta merupakan salah satu komponen penting dalam pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak perlu memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki sudah tercatat dengan benar agar laporan pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Saat ini, pengecekan data harta dapat dilakukan melalui dua sistem milik Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Coretax dan DJP Online. Meskipun tujuannya sama, cara mengakses informasi harta pada kedua sistem tersebut memiliki beberapa perbedaan.

Pengecekan Daftar Harta di Coretax

Pada sistem Coretax, Wajib Pajak dapat melihat data harta secara langsung melalui akun yang dimiliki. Setelah masuk ke sistem, pengguna dapat membuka bagian profil untuk menemukan daftar aset yang telah dilaporkan.

Melalui fitur ini, informasi harta dapat ditinjau kapan saja tanpa harus memulai proses pelaporan SPT. Hal ini memudahkan Wajib Pajak untuk memeriksa apakah data yang tersimpan sudah lengkap atau masih perlu diperbarui. Jika terdapat perubahan atau penambahan harta, penyesuaian bisa dilakukan saat pelaporan SPT Tahunan.

Pengecekan Daftar Harta di DJP Online

Berbeda dengan Coretax, pada DJP Online daftar harta biasanya muncul ketika Wajib Pajak sedang melakukan pengisian SPT Tahunan melalui layanan e-Filing. Setelah login ke akun DJP Online dan memilih menu pelaporan SPT, sistem akan menampilkan bagian khusus yang memuat daftar aset yang pernah dilaporkan sebelumnya.

Di bagian ini, Wajib Pajak dapat meninjau kembali data harta tersebut. Jika ada aset baru atau perubahan nilai harta, pengguna dapat menambah atau memperbarui data sebelum SPT dikirimkan.

Perbedaan Utama Kedua Sistem

Perbedaan yang paling terlihat dari kedua sistem ini terletak pada cara akses datanya. Pada Coretax, daftar harta bisa dilihat langsung dari menu profil tanpa perlu masuk ke proses pengisian SPT. Sementara itu, pada DJP Online data harta muncul sebagai bagian dari tahapan pengisian SPT Tahunan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa Coretax memberikan akses yang lebih fleksibel untuk melihat data aset, sedangkan DJP Online menampilkan informasi tersebut dalam konteks pelaporan pajak.

Penutup

Baik melalui Coretax maupun DJP Online, Wajib Pajak tetap dapat memeriksa dan memastikan daftar harta yang dimiliki sudah tercatat dengan benar. Memastikan data aset sesuai dengan kondisi sebenarnya sangat penting agar pelaporan SPT Tahunan berjalan lancar dan akurat.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi ketentuan pajak untuk individu berpenghasilan tinggi di Indonesia.

Di Indonesia, setiap individu yang memperoleh penghasilan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. Sistem yang digunakan adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penghasilan yang diterima.

Tarif Pajak Sebelum Perubahan Aturan

Sebelum adanya pembaruan regulasi perpajakan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam aturan tersebut, lapisan tarif pajak dibagi sebagai berikut:

• Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dikenakan tarif 5%
• Penghasilan di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta dikenakan tarif 15%
• Penghasilan di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenakan tarif 25%
• Penghasilan di atas Rp500 juta dikenakan tarif 30%

Dengan ketentuan ini, semua penghasilan yang melebihi Rp500 juta tetap dikenakan tarif tertinggi sebesar 30%, tanpa membedakan apakah penghasilan tersebut mencapai miliaran rupiah.

Perubahan Tarif melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemerintah kemudian melakukan penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam regulasi ini ditambahkan lapisan tarif baru untuk kelompok penghasilan sangat tinggi.

Struktur tarif PPh orang pribadi setelah perubahan menjadi:

• Sampai dengan Rp60 juta: 5%
• Penghasilan melebihi  Rp60 juta hingga Rp250 juta: 15%
• Penghasilan melebihi  Rp250 juta hingga Rp500 juta: 25%
• Penghasilan melebihi  Rp500 juta hingga Rp5 miliar: 30%
• Penghasilan melebihi  Rp5 miliar: 35%

Penambahan tarif 35% ini khusus berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp5 miliar dalam satu tahun pajak.

Tujuan Penerapan Tarif Tambahan

Kebijakan penambahan lapisan tarif tertinggi bertujuan untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan skema ini, masyarakat dengan penghasilan yang sangat besar diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Dana yang diperoleh dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat.

Contoh Ilustrasi Perhitungan

Sebagai gambaran sederhana, jika seseorang memiliki penghasilan sekitar Rp5 miliar dalam satu tahun dan setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menghasilkan Penghasilan Kena Pajak mendekati Rp4,9 miliar, maka pajak yang harus dibayar dapat mencapai sekitar Rp1,7 miliar sesuai dengan lapisan tarif yang berlaku.

Dasar Hukum

Beberapa regulasi yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi individu berpenghasilan tinggi antara lain:

• UU Nomor 7 Tahun 2021 yang berisi ketentuan tentang penyelarasan berbagai aturan di bidang perpajakan.
• UU Nomor 36 Tahun 2008 yang berisi ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh).
• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang memuat aturan terkait penyesuaian kebijakan di bidang Pajak Penghasilan.

Kesimpulan
Indonesia menerapkan sistem pajak progresif untuk memastikan keadilan dalam pemungutan pajak. Dengan adanya tambahan lapisan tarif hingga 35% bagi penghasilan di atas Rp5 miliar, pemerintah berupaya meningkatkan kontribusi kelompok berpenghasilan tinggi dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi NPWP sementara diganti menjadi NIK Valid, apa yang harus dilakukan perusahaan?.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaruan data identitas pada bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan mengganti NPWP sementara menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah tervalidasi. Kebijakan ini dilakukan untuk menyesuaikan administrasi perpajakan dengan sistem terbaru serta mendukung pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Perubahan tersebut berlaku untuk bukti potong PPh Pasal 21 pada Masa Pajak Januari sampai dengan November 2025. Proses penggantian dilakukan langsung oleh sistem DJP sehingga data NPWP sementara yang sebelumnya tercatat akan diperbarui menjadi NIK yang sudah valid. Pembaruan ini hanya dilakukan satu kali oleh sistem.

Tidak Perlu Membatalkan Bukti Potong Lama

Dalam proses ini, pemberi kerja tidak diwajibkan membatalkan bukti potong PPh Pasal 21 yang sebelumnya menggunakan NPWP sementara. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu membuat ulang bukti potong untuk masa pajak yang sudah dilaporkan karena penyesuaian identitas telah dilakukan secara otomatis oleh sistem DJP.

Menerbitkan Bukti Potong Tahunan

Hal yang perlu dilakukan pemberi kerja adalah menyiapkan dan menerbitkan bukti potong masa pajak terakhir berupa formulir A1 atau A2 melalui sistem Coretax. Bukti potong tersebut nantinya digunakan oleh karyawan sebagai dokumen pendukung saat melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Dalam proses penerbitan ini, perusahaan perlu memastikan bahwa data identitas karyawan telah menggunakan NIK yang valid sesuai pembaruan yang dilakukan DJP.

Pelaporan SPT Masa PPh 21

Selain menerbitkan bukti potong tahunan, pemberi kerja juga tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak terakhir, seperti masa pajak Desember atau masa pajak akhir. Pelaporan dapat dilakukan secara normal atau melalui pembetulan jika terdapat penyesuaian data.

Validasi NIK Karyawan

Jika masih ada karyawan yang NIK-nya belum terdaftar atau belum terhubung dengan sistem perpajakan, perusahaan dapat melakukan proses validasi melalui portal NPWP. Fasilitas ini memungkinkan pemberi kerja melakukan validasi secara kolektif agar data karyawan dapat terintegrasi dengan sistem DJP.

Koordinasi dengan KPP Jika Dibutuhkan

Apabila perusahaan membutuhkan informasi lebih lanjut terkait perubahan data tersebut, pemberi kerja dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaan terdaftar untuk memastikan data bukti potong yang terdampak pembaruan identitas.

Kesimpulan

Penggantian NPWP sementara menjadi NIK valid merupakan bagian dari penyesuaian sistem administrasi perpajakan. Meski perubahan dilakukan otomatis oleh DJP, pemberi kerja tetap perlu memastikan penerbitan bukti potong tahunan, pelaporan SPT Masa PPh 21, serta validasi NIK karyawan agar proses pelaporan pajak berjalan dengan baik.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi apa yang harus dilakukan jika tidak sepakat dengan hasil pemeriksaan pajak?

Dalam proses pemeriksaan pajak, tidak jarang muncul perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak. Perbedaan ini biasanya berkaitan dengan koreksi fiskal, perhitungan pajak yang harus dibayar, atau penafsiran terhadap aturan perpajakan. Kondisi tersebut sebenarnya hal yang wajar dan sudah diantisipasi dalam sistem perpajakan dengan menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian bagi Wajib Pajak.

Langkah Jika Surat Ketetapan Pajak Belum Diterbitkan

Apabila pemeriksaan masih berlangsung dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum diterbitkan, Wajib Pajak dapat memanfaatkan mekanisme Quality Assurance (QA).

Quality Assurance merupakan proses penelaahan kembali hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa prosedur pemeriksaan dan penerapan aturan perpajakan sudah dilakukan dengan benar. Permohonan ini diajukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Melalui mekanisme ini, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk meminta peninjauan sebelum hasil pemeriksaan dituangkan dalam SKP.

Langkah Jika Surat Ketetapan Pajak Sudah Terbit

Jika SKP sudah diterbitkan dan Wajib Pajak masih tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, terdapat dua upaya administratif yang dapat ditempuh:

1. Menyampaikan Sanggahan atas hasil
   Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Wilayah DJP yang menaungi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Permohonan tersebut harus memuat alasan yang jelas serta perhitungan pajak menurut Wajib Pajak. Keberatan merupakan hak Wajib Pajak untuk meminta peninjauan kembali terhadap isi SKP.
2. Mengajukan Upaya Banding melalui Pengadilan Pajak
   Apabila keputusan atas keberatan masih belum sesuai dengan pendapat Wajib Pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Proses ini merupakan upaya hukum lanjutan agar sengketa pajak dapat diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan khusus di bidang perpajakan.

Perhatikan Hak dan Batas Waktu

Dalam menempuh berbagai upaya tersebut, Wajib Pajak perlu memperhatikan beberapa hal penting, seperti:

• Menjalankan prosedur sesuai ketentuan dalam pengajuan permohonan.
• Memperhatikan batas waktu pengajuan keberatan atau banding agar hak tidak gugur.
• Menyiapkan dokumen dan dasar hukum yang mendukung posisi Wajib Pajak.

Perbedaan pendapat dalam pemeriksaan pajak bukan berarti akhir dari proses. Dengan memahami mekanisme yang tersedia, Wajib Pajak tetap dapat memperjuangkan haknya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi begini cara menentukan NJOP rumah untuk diisi sebagai nilai aset di SPT tahunan Coretax.

Saat melaporkan SPT Tahunan melalui sistem Coretax, wajib pajak wajib mencantumkan daftar harta yang dimiliki, termasuk rumah. Salah satu kolom yang sering menimbulkan pertanyaan adalah bagian nilai saat ini. Lalu, nilai apa yang seharusnya digunakan? Salah satu acuan yang dapat dipakai adalah NJOP.

Agar tidak salah isi, berikut penjelasan lengkapnya.

Memahami Peran NJOP dalam Pelaporan Harta

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) merupakan nilai yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Nilai ini menggambarkan estimasi harga properti berdasarkan penilaian pemerintah daerah dan biasanya diperbarui secara berkala.

Dalam pengisian SPT Tahunan, NJOP bisa dijadikan referensi untuk mengisi kolom nilai saat ini atas harta berupa tanah dan/atau bangunan, terutama jika wajib pajak tidak memiliki data penilaian terbaru atau appraisal independen.

Data Harta yang Harus Diisi di Coretax

Ketika mencantumkan rumah sebagai harta dalam SPT Tahunan, wajib pajak perlu mengisi beberapa informasi penting, antara lain:

• Tahun perolehan
• Harga perolehan
• Nilai saat ini

Untuk nilai saat ini, wajib pajak dapat menggunakan:

• Perkiraan harga pasar yang wajar, atau
• NJOP terbaru yang tercantum dalam dokumen PBB

Penggunaan NJOP cukup umum karena nilainya resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Cara Mengetahui NJOP Rumah

Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengecek NJOP:

1. Cek SPPT PBB Terakhir

Dokumen SPPT PBB biasanya memuat rincian NJOP tanah dan bangunan secara terpisah. Jumlah keduanya menjadi total NJOP properti tersebut.

2. Akses Situs Resmi Bapenda

Sebagian besar pemerintah daerah telah menyediakan layanan pengecekan PBB secara daring. Dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP), wajib pajak dapat melihat informasi NJOP secara langsung.

3. Datang ke Kantor Terkait

Apabila kesulitan mengakses secara online atau tidak memiliki SPPT, wajib pajak dapat mengunjungi kantor kelurahan atau Badan Pendapatan Daerah setempat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Hal Penting yang Tidak Boleh Terlewat

• NJOP terdiri dari dua komponen, yaitu nilai tanah dan nilai bangunan. Keduanya harus dijumlahkan.
• Gunakan NJOP terbaru agar data yang dilaporkan lebih relevan.
• Jika terdapat perbedaan signifikan antara NJOP dan harga pasar, wajib pajak dapat mempertimbangkan menggunakan estimasi nilai pasar yang lebih mencerminkan kondisi riil.

Penutup

Menentukan nilai rumah dalam SPT Tahunan melalui Coretax tidak bisa dilakukan asal-asalan. NJOP dapat menjadi acuan yang sah dan praktis dalam mengisi kolom nilai saat ini. Dengan memastikan data harta dilaporkan secara tepat dan sesuai ketentuan, wajib pajak dapat menghindari potensi kesalahan atau klarifikasi di kemudian hari.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi rekanan tidak memotong PPh? Ini Langkah yang bisa dilakukan wajib pajak.

Dalam praktik perpajakan, sering terjadi situasi di mana lawan transaksi yang seharusnya melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) justru tidak melaksanakan kewajibannya. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan: apakah hal tersebut bisa dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)?

Berikut penjelasan lengkapnya.

Kewajiban Pemotongan PPh oleh Lawan Transaksi

Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat mekanisme withholding tax atau pemotongan pajak oleh pihak tertentu. Artinya, atas transaksi tertentu, pihak yang melakukan pembayaran wajib memotong PPh dan menyetorkannya ke kas negara, kemudian memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong.

Beberapa jenis PPh yang umum dipotong oleh lawan transaksi antara lain:

• PPh Pasal 21
• PPh Pasal 23
• PPh Pasal 4 ayat (2) (PPh Final)
• PPh Pasal 26 (untuk subjek pajak luar negeri)

Apabila pihak yang berkewajiban memotong tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka secara hukum ia dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan.

Dampak Jika PPh Tidak Dipotong

Bagi pihak penerima penghasilan, tidak dipotongnya PPh dapat menimbulkan beberapa konsekuensi, seperti:

1. Tidak memiliki bukti potong sebagai kredit pajak.
2. Berpotensi menimbulkan kurang bayar saat pelaporan SPT Tahunan.
3. Timbul ketidakpastian dalam pencatatan dan pelaporan pajak.

Karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memastikan bahwa kewajiban pemotongan telah dijalankan sesuai aturan.

Apakah Bisa Dilaporkan ke DJP?

Apabila lawan transaksi tidak bersedia melakukan pemotongan PPh padahal secara ketentuan wajib memotong, maka hal tersebut pada dasarnya dapat dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Wajib pajak dapat menyampaikan pengaduan melalui:

• Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat lawan transaksi terdaftar.
• Saluran pengaduan resmi DJP, seperti Kring Pajak atau kanal pengaduan lainnya.

DJP nantinya akan melakukan penelitian dan pengawasan sesuai kewenangannya.

Hal yang Perlu Dilakukan Sebelum Melapor

Sebelum menyampaikan laporan, ada baiknya wajib pajak:

1. Memastikan terlebih dahulu bahwa transaksi tersebut memang termasuk objek PPh yang wajib dipotong.
2. Meninjau perjanjian atau kontrak kerja sama yang berlaku.
3. Berkomunikasi secara resmi dengan lawan transaksi untuk meminta klarifikasi.

Pendekatan persuasif sering kali menjadi solusi awal yang lebih efektif sebelum menempuh jalur pelaporan.

Risiko bagi Pihak yang Tidak Memotong

Lawan transaksi yang tidak menjalankan kewajiban pemotongan dapat dikenai:

• Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
• Tagihan pajak atas PPh yang seharusnya dipotong dan disetor.
• Potensi pemeriksaan pajak apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan.

Karena itu, kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pemotongan pajak sangat penting untuk menghindari risiko hukum dan finansial.

Kesimpulan

Jika lawan transaksi tidak mau memotong PPh padahal diwajibkan oleh peraturan, wajib pajak memiliki hak untuk melaporkannya kepada DJP. Namun, sebelum mengambil langkah tersebut, sebaiknya dilakukan pengecekan ketentuan serta komunikasi terlebih dahulu.

Pemahaman yang tepat atas kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak akan membantu kedua belah pihak terhindar dari sanksi dan menjaga kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.