JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat bahwa dari total target 14 juta wajib pajak (WP), baru 6,1 juta wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) pajak penghasilan (PPh) 2017 sampai Jumat (16/3).
Itulah sebabnya, jelang deadline 31 Maret 2018, kantor pajak menjemput bola hingga ke jalanan demi mengejar target-target wajib pajak dalam penyerahan SPT tahunan orang pribadi. Minggu (18/3) lalu, semisal, Direktorat Jendral Pajak membuka layanan kilat saat pelaksanaan Car Free Day di lapangan parkir antara Wisma Mandiri dan Hotel Pan Sari Pacific, Thamrin, Jakarta. Selain soal pelaporan SPT, wajib pajak juga bisa mendapatkan pelayanan lain seperti konsultasi pajak, asistensi e-filing, membuat kode billing, aktivasi EFIN dan cetak ulang kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan bahwa acara ini tak hanya di Jakarta saja, tapi juga di kota-kota lainnya secara serentak. “Kami kampanye kecil kewajiban pelaporan SPT pajak orang pribadi, batas waktunya 31 Maret 2018. Untuk SPT baik orang pribadi (OP) maupun badan metodenya bermacam-macam termasuk e-filing melalui web ataupun e-form yang lebih mudah bisa di mana saja,” ujar Robert, Minggu (18/3).
Jenis Pelaporan SPT Tahunan Online (E-Filling & E-Form) melalui web DJP https://djponline.pajak.go.id
Direktorat Jendral Pajak menargetkan bahwa dalam dua pekan mendatang ada tambahan 8 juta SPT yang masuk. Sejauh ini, baru sekitar 75 persen yang menyampaikan melalui e-filing. Jika target 14 juta SPT tercapai, jumlah itu setara dengan 80 persen dari wajib pajak yang wajib lapor. “Tahun lalu, kepatuhan pelaporan SPT hanya sebesar 73 persen,” jelas Robert. Ini artinya, target tingkat kepatuhan hanya naik sekitar 7 persen.
Ada empat cara melaporkan SPT, yakni e-filing, e-form, datang langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP), dan dikirim melalui pos tercatat ke kantor pelayanan pajak atau dikirim melalui jasa ekspedisi atau kurir ke kantor pelayanan pajak terdaftar.
Direktorat Jendral Pajak optimistis bahwa target 14 juta pelapor SPT bisa tercapai tahun ini. Pada umumnya, SPT meningkat pesat menjelang batas akhir pelaporan SPT.
Sumber : Harian Kontan
Definisi Pajak Sewa Bangunan Pajak Sewa Bangunan merupakan pajak atas transaksi atau penghasilan yang diperoleh dari sewa tanah atau bangunan. Beriku ini jenis persewaan tanah atau bangunan yakni: Tanah Rumah Rumah susun Apartemen Gedung perkantoran Pertokoan Toko Gudang Bangunan industri dll. Sebagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan suatu transaksi, baik Anda sebagai penyewa maupun …
Definisi Hukum Pajak di Indonesia Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Dalam hal ini Pemerintah diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berwenang menerima, mengelola, dan menyalurkan harta pribadi berupa pembayaran pajak kepada Negara Republik Indonesia. …
PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan yang menyediakan jasa konsultan pajak, jasa manajemen dan jasa pembukuan. Kami bekerja dengan professional dan telah bersertifikat asli. Maka dari itu kami siap dalam menangani berbagai permasalahan perpajakan yang Anda punya. Kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan membahas informasi terkait tentang Kode PTKP TER PPh 21. Berikut ini …
PT Jovindo Solusi Batam adalah perusahaan perpajakan yang dapat membantu menangani dan memberikan Solusi terbaik atas permasalahan perpajakan Anda. Kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan berbagi informasi terkait Pajak penghasilan atas bunga deposito. Berikut informasinya. Pada dasarnya, pajak bunga deposito juga dapat diartikan sebagai Pajak Penghasilan, atau PPh Pasal 4 ayat 2. Jenis pajak …
PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan perpajakan yang berpengalaman dalam bidang konsultasi perpajakan, jasa pembukuan, dan jasa manajemen. Kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan membahas PMK 80/2023 terkait surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Berikut informasinya. Pemerintah telah menerbitkan peraturan terbaru yang mengatur tentang penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak …
