Month: November 2021

Konsultan Pajak Batam – Kini makin banyak masyarakat memakai layanan untuk memecahkan masalah layanan pelaporan PPN, layanan pengembalian pajak online dan layanan pelaporan tahunan, Jakarta, Bali dan Surabaya dan di daerah yang terkait dengan perpajakan. Kali ini akan menjelaskan tentang “Bank Kustodian dalam Pasar Modal, Ini Fungsi dan Tugasnya.’’

Memahami Bank Kustodian

Penargetan dari Wikipedia, Bank Kustodian atau yang biasa dikenal dengan kustodian, adalah lembaga yang membantu dan bertanggung jawab untuk mengelola administrasi, keamanan dan aset keuangan perusahaan atau seseorang.

Kustodian adalah pihak yang memberikan efek efek dan aset lain yang terkait dengan efek dan layanan lain, termasuk menerima dividen., Minat dan hak-hak lain, operasi judul lengkap, , dan mewakili pemegang akun yang merupakan nasabah.

Sedangkan dalam peraturan Otoritas Layanan Keuangan (JJK) Nomor 24 / POJK.04 / 2017, Bank Kustodian adalah bank komersial yang telah memperoleh persetujuan dari kekuatan layanan keuangan untuk melakukan kegiatan komersial sebagai kostodian.

Atas dasar pemahaman ini, apakah kustodian berbeda dari bank komersial? Tugasnya berbeda karena Kustodian bertindak sebagai bagian yang menyediakan layanan penyimpanan berbagi dan aset lainnya. Namun, bank komersial dapat menjadi wali ketika mereka telah menerima persetujuan OJK.

Karena bank ini bertindak untuk mengelola efek kliennya, seperti:

• Menerima pembayaran dividen yang yaitu hak nasabah mereka, juga termasuk kepentingan obligasi, seperti saham bonus, warrant, dan hak-hak lainnya.
• Transaksi penuh efek dan proses transfer efek dan kumpulkan pembayaran kepada pembeli jika efek pelanggan dijual kembali.
• Kelola pajak yang terkait dengan penerimaan dividen, saham bonus, minat kewajiban dan hak-hak lainnya, termasuk pengelolaan perkiraan pajak ganda untuk pelanggan asing yang negaranya memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Indonesia dan menyelesaikan pengembalian pajak.
• Menjadi perwakilan dari nasabahnya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) emiten yang sahamnya dimiliki oleh nasabah (ini dengan kuasa dari nasabah).

Fungsi Kustodian di Pasar Modal

Fungsi Kustodian sepenuhnya dijelaskan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-47/PM/1997. Berikut adalah daftar fungsi yang harus dimasukkan:

• Lakukan penyimpanan kolektif dan penyimpanan semua dokumen yang berguna yang berkaitan dengan kontrak investasi kolektif aset dan aset aktif.
• Lakukan penyimpanan dana yang merupakan aset keuangan dalam portofolio investasi komunitas aset.
• Terima aset keuangan untuk kepentingan kontrak investasi kolektif aset.
• Buat pembayaran semua transaksi pada pesanan manajer investasi untuk kontrak investasi kolektif dari efek yang didukung oleh aset.
• Menerapkan akuntansi masalah yang terkait dengan kontrak investasi kolektif yang didukung aset.
• Mencatat serta melakukan daftar pemegang aset backholder dan merekam transfer properti properti atau menunjuk Kantor Administrasi Efek untuk melakukan layanan ini berdasarkan persetujuan manajer investasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Bank Kustodian

Setelah mengetahui tugas-tugas Bank Kustodian, apa tugasnya?

• wajib mengeluarkan deklarasi setiap tahun tahun yang berisi bahwa Perusahaan yang dimaksud memiliki polis asuransi yang disebutkan pada titik-titik sebelumnya.
• Bertanggung jawab atas validitas efek yang tunduk pada bagian lain, secara fisik dan ditransfer.
• wajib menyiapkan, mendaftarkan, dan memelihara catatan, akun akuntansi, atau informasi tertulis yang berkaitan dengan efek yang disetorkan.
• wajib melapor ke JJK jika Anda ingin membuka cabang layanan penjaga sebelum kantor baru bekerja.
• Buat kontrak manajemen reksa dana terbuka dalam bentuk kontrak investasi kolektif (KIK) dengan Manajer Investasi.
• Mungkin tidak berafiliasi dengan manajer investasi yang mengelola reksa dana.
• Efek Setoran dalam Akun Efek atas nama Bank Kustodian terhadap Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
• wajib menyerahkan laporan aktivitas tentang JOK.
• wajib menyimpan semua kekayaan reksa dana.

Tanggung jawab untuk Nasabah

Bank bertanggung jawab untuk menjaga efek klien, perekaman, dan akuntansi untuk perubahan posisi efek yang disimpan.

Namun, bank hanya dapat menghilangkan atau memindahkan efek yang dicatat berdasarkan tatanan tertulis pelanggannya atau bagian yang diberikan oleh kekuatan untuk bertindak atas namanya.

Tanggung jawab untuk penyimpanan judul kolektif

kustodian bertanggung jawab atas pengelolahan setiap efek yang disimpan terhadap pihak lain dengan membawa nama bank, tanpa mengangkut nama Nasabah.

Konsultan Pajak Batam –  Sebagain masyarakat menggunakan banyak layanan untuk memecahkan masalah layanan pelaporan PPN, layanan pengembalian pajak online dan layanan pelaporan tahunan, Jakarta, Bali dan Surabaya dan di daerah yang terkait dengan perpajakan. Nah, Kali ini akan jelaskan tentang “Kenali Nilai Residu, Mulai dari Pengertian hingga Ragam Metodenya.’’

Apa itu Nilai Residu?

Nilai Residu  ialah  nilai yang berkaitan erat  dengan beban penyusutan. Dalam dunia akuntansi, nilai ini merupakan  taksiran atau estimasi jumlah yang dapat diperoleh dari suatu entitas yang sedang dilikuidasi, setelah dikurangi dengan taksiran biaya pelepasan tersebut.

Dengan cara ini, bisnis dapat menjual atau berhenti menggunakan aset tersebut.  Tidak semua aset mempunyai nilai residu. Sistem ataupun nilai ini harus dihitung untuk setiap aset tetap berwujud produk, kendaraan, dll.

Ketika aset tetap  tidak lagi bermanfaat bagi perusahaan, nilai tercatat aset tersebut tidak lagi dapat direalisasikan dan tidak dapat digunakan lagi. Lain halnya jika aset tersebut diganti dengan aset baru yang lain, nilai sisa dari aset tersebut selalu cukup besar dan tidak merugikan usaha.

Metode Perhitungan Nilai Residu

Berikut  akan dijelaskan empat rumus atau metode penyusutan.

1.Penyusutan garis lurus

Metode yang paling umum dapat digunakan untuk mencari biaya penyusutan yang sudah dianggap paling sederhana dan mudah. Metode ini berfokus pada penyusutan  dari waktu , bukan penggunaannya. Pemulihan diperlukan selama perhitungan.

2. Metode penyusutan berdasarkan jumlah tahun Metode ini akan menunjukkan bahwa nilai yang disusutkan akan terus menurun setiap tahunnya.
3. Metode menurut jam kerja

Selain dua metode di atas, ada  metode lain yaitu metode alokasi menurut jam kerja. Metode ini dikaitkan dengan biaya perolehan.

4. Metode produksi yang efisien

Dalam metode tersebut, biaya penyusutan atau beban penyusutan  aktiva tetap akan diketahui atas dasar jumlah  produk yang telah diproduksi selama periode tersebut. Menurut pengertian ini, nilai penyusutan setiap periode akan selalu berubah sesuai dengan fluktuasi hasil produksi.

Konsultan Pajak Batam – Masyarakat banyak menggunakan layanan untuk menyelesaikan permasalahan terkait layanan pelaporan PPN, layanan pelaporan pajak online, dan layanan pelaporan pajak tahunan, di Jakarta, Bali,Surabaya serta daerah-daerah yang masih terkait dengan pajak. Kali ini akan d jelaskan tentang  “Cara menghitung PPh 21 Karyawan Terkini Sesuai dengan UU HPP.”

Pemerintah kembali menerapkan perubahan peraturan perpajakan dengan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan DPR pada 7 Oktober 2021 dan disahkan dalam Undang-Undang Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP pada 29/10/2021.

Menurut keterangan resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, undang-undang tersebut bertujuan  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang  masih tergolong rendah, guna menutup kesenjangan praktik pengikisan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

UU HPP memuat sejumlah ketentuan baru, seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap menjadi 12%  hingga 2025, penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karbon ketentuan perpajakan, tax amnesty  II,  perubahan sanksi perpajakan.

Perubahan aturan pajak penghasilan (PPh)

 Selain itu, UU HPP juga mengubah beberapa ketentuan pajak penghasilan (PPh), yaitu:

1. Pajak natura: dibebaskan dari PPh natura atau fasilitas fisik majikan, kantong makan, barang natura untuk bidang tertentu, natura karena persyaratan kerja (seragam, peralatan, dll), peralatan keselamatan, dll),natura bersumber APBN atau APBD, dan natura dengan jenis serta batasan tertentu.
2. Pajak Penghasilan Pengusaha Orang Pribadi (UMKM): mengubah tarif pajak final dari 0,5% (PP No. 23 tahun 2018) menjadi 0% atau tidak ada pajak atas total omset setahun sampai dengan Rp 500 juta.
3. Pajak badan: ubah tarif pajak pada tahun 2022 dari 20% menjadi 22%.
4. PPh orang pribadi: perubahan dalam kelompok tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No 36 Tahun 2008.

Berikut ini ialah perubahan tarif pajak orang pribadi atas dasar perubahan HPP pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang pajak penghasilan. Sebagai pengingat, aturan final PPh 21  ini berlaku mulai tahun pajak 2022.

UU Pajak Penghasilan		UU HPP
Lapisan PKP	Tarif	Lapisan PKP	Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000	5%	Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000	15%	Di atas Rp60.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%	Di atas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%	Di atas Rp500.000.000 s.d Rp5.000.000.000	30%
		Di atas Rp5.000.000.000	35%

Konsultan Pajak Batam – Semakin banyak masyarakat memakai jasa layanan untuk menyelesaikan permasalahan terkait layanan pelaporan PPN, layanan pelaporan pajak online, dan layanan pelaporan pajak tahunan, di Jakarta, Bali dan Surabaya dan di daerah-daerah yang terkait dengan perpajakan. Kali ini akan d jelaskan tentang  “Sukuk: Definisi, Dan Jenis-Jenis”

Apa itu Sukuk?

 Berinvestasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat, salah satunya adalah penggunaan surat berharga. Di antara berbagai jenis judul yang ada, kali ini kita akan membahas sukuk lebih detail. Apa yang dimaksud dengan sukuk, jenis-jenis sukuk, dalam pengenaan pajak atas sukuk. Baca selengkapnya di artikel ini.

Sukuk adalah surat berharga yang merepresentasikan yang mewakili kepemilikan investor atas aset  melalui penerbitan surat utang berdasarkan hukum Syariah. Sukuk, sering dikenal sebagaidapat diterbitkan oleh sektor swasta, obligasi syariah, badan usaha milik negara. Instrumen ini merupakan bentuk kemandirian keuangan Negara oleh masyarakat yang turut serta membiayai pembangunan negara.

Sukuk kian banyak diminati untuk instrumen investasi karena mempunyai beberapa keunggulan, seperti:

• Memberikan fixed return
• Dapat berdagang sebelumnya
• Investasi yang aman

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN MUI/IX/2002 pada poin ketiga disebutkan bahwa kewajiban syariah atau sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Syariah. didirikan oleh organisasi, penerbit menerbitkan obligasi syariah  kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan penerbit untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk keuntungan/margin/biaya penyertaan serta pengembalian dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Jenis- Jenis Sukuk

Berdasarkan www.djppr.kemenkeu.go.id, berikut  beberapa sukuk yang diakui secara internasional yang disetujui oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOFI)

• Sukuk Musyarakah

Diterbitkan berdasarkan kesepakatan musyawarah yang terdiri dari dua pihak atau lebih, dimana mereka akan mengumpulkan modal untuk membantu bisnis membagi keuntungan dan kerugian (tergantung pada jumlah modal yang disediakan)

• Sukuk Mudharabah

Diterbitkan berdasarkan kontrak lumpur dua bagian. Satu bagian bertindak sebagai modal dan bagian lainnya bertindak sebagai pemasok spesialis. Ketika Anda mendapat untung, untungnya dibagi dua, tetapi jika Anda kalah, bagian dari kerugian itu ditanggung oleh investor atau penyedia modal.

• Sukuk Ijarah

Diterbitkan atas dasar akad ijarah salah satu pihak bertindak sendiri atau melalui agen menjual/menyewakan sisa hak  atas suatu barang kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan suatu masa sewa, tanpa mengikuti pemindahan hak milik atas barang itu sendiri.

• Sukuk stishna

Diterbitkan atas dasar akad istishna antara  penjual dan pembeli yang mengadakan perjanjian terkait dengan proses jual beli proyek atau aset. Harga, waktu pengiriman dan spesifikasi proyek ditentukan  sebelum penandatanganan.

 

Konsultan Pajak  Batam –Banyak masyarakat memakai layanan jasa penasihat pajak untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan layanan pelaporan PPN, layanan pelaporan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan ,di Jakarta, Bali dan Surabaya.dan daerah- daerah yang berhubungan dengan perpajakan.Kali ini kami akan menjelaskan tentang “Tindak Pidana Perpajakan dan Proses Penyidikannya.’’

Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

 Penerapan tindak pidana perpajakan pada umumnya maupun pada khususnya harus dilakukan dengan cermat,serta hati-hati. Memang, tindak pidana pajak sering dikaitkan dengan dan mencakup pembentukan tindakan kriminal lainnya, secara umum atau secara khusus.

Dasar Hukum

 Dasar hukum yang digunakan untuk menangani tindak pidana di bidang perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Peraturan Dan Tata Cara Perpajakan Umum dan Perubahan Undang-Undangnya. Selain itu, standar tindak pidana di bidang perpajakan meliputi ketentuan  dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tentunya hal ini juga harus sejalan dengan asas-asas hukum pidana dan asas-asas penerapan hukum pidana.

Hal ini disebabkan karena sifat hukum pidana khusus di bidang perpajakan dan kekhususan tindak pidana perpajakan, di mana norma hukum tertentu akan lebih diutamakan daripada tindak pidana lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penggunaan delik umum dalam KUHP ditujukan untuk kejahatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup delik di bidang perpajakan.

Jadi siapa  yang menjadi sasaran ancaman pidana di bidang perpajakan? Topik-topik tersebut antara lain:

• Wajib Pajak
• Petugas pajak
• Pihak ketiga terkait yang dilakukan sebelum, selama dan setelah kejahatan perpajakan, sebagai pelaku standar mencegah, memfasilitasi, menyembunyikan atau melindungi hasil kejahatan pajak.

Apa  yang akan dilakukan PPNS selama penyelidikan?

Dalam hal pemeriksaan pajak, PPNS memiliki kewenangan khusus sebagai lembaga penyidikan tindak pidana perpajakan. Apa  yang akan dilakukan PPNS selama investigasi? Lihat pemberitahuan di bawah ini:

• PPNS akan menerima, meneliti, mengumpulkan dan meninjau informasi dan laporan yang relevan dengan pelanggaran pajak sejelas mungkin.
• PPNS meneliti, mencari dan mengumpulkan informasi mengenai Wajib Pajak (orang pribadi atau organisasi) tentang kebenaran perbuatan yang telah dilakukannya.
• Meminta keterangan dan harta benda/bukti dari Wajib Pajak sehubungan dengan tindak pidana.
• Verifikasi berkas dan dokumen lain yang berkaitan dengan kejahatan perpajakan.
• Melakukan penelitian untuk bukti buku, catatan dan dokumen lainnya. Kemudian sita barang buktinya.
• Membiarkan seseorang untuk tinggal atau tinggal di ruang investigasi saat ujian sedang berlangsung.
• Periksa semua orang yang hadir di ruang pemeriksaan, termasuk identitas, barang-barang dan/atau dokumen mereka.
• Memotret orang yang dianggap terlibat dalam kejahatan pajak.
• Hentikan penyelidikan.
• Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk melakukan investigasi yang tepat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Setelah penyidikan selesai, PPNS akan melaporkan hasil  penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik ​​Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dapat juga meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lainnya.

Konsultan Pajak Batam –Semakin banyak masyarakat menggunakan layanan  untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan layanan PPN, layanan persiapan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan, di Jakarta, Bali dan Surabaya serta bidang-bidang lain yang terkait dengan pajak.Kali ini akan memberikan informasi tentang “Purchase Requisition: Fungsi, Format dan Perbedaannya dengan PO.’’

Pengertian dan Fungsi Purchase Requisition 

Purchase Requisition  (PR) adalah dokumen permintaan pembelian yang disiapkan sebelum  pembelian barang/jasa. Definisi lain, PR adalah dokumen yang berisi permintaan pembelian yang diajukan untuk membeli barang.

Menurut definisi, tujuan PR adalah untuk mengajukan permintaan pembelian. Realisasi dokumen ini dimasukkan ke dalam standar operasional perusahaan mengenai pendaftaran dan pembiayaan. Dengan voucher internal ini, bagian keuangan dapat mengontrol anggaran pengeluaran perusahaan agar tidak melebihi batas. Kemudian, jika permintaan untuk membeli barang, perusahaan harus memasukkannya ke dalam daftar barang untuk dilacak.

Selain itu, dokumen PR membantu mencegah penipuan dalam pembelian barang/jasa, seperti kenaikan harga  untuk keuntungan sendiri atau jumlah barang yang tidak sesuai. Kejadian ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

 Perbedaan antara PR dan PO

Dalam siklus transaksi, purchase requisition (PR) dan purchase order (PO)adalah dua dokumen yang berbeda.

PR adalah dokumen internal yang berisi permintaan pembelian barang/jasa yang dikeluarkan oleh departemen permintaan. Dokumen tersebut kemudian akan diserahkan ke bagian keuangan dan/atau pihak lain untuk ditinjau.

Selama waktu ini, pesanan pembelian dikeluarkan oleh departemen  pembelian  untuk dikirim ke penjual. Voucher pembelian ini diterbitkan ketika departemen pembelian/pembelian telah menerima PR yang  disetujui dari departemen keuangan.  Dengan kata lain, PO tidak dapat diterbitkan tanpa PR.

 Rincian dan format RP

 Setiap perusahaan memiliki purchase requistion form (format PR) yang berbeda. Namun, biasanya dokumen tersebut berisi informasi berupa:

• Nomor PR
• Nama/identitas pihak yang mengajukan permintaan pembelian
• Nama penjual adalah penjual
• Barang/jasa yang akan dibeli
• Perkiraan harga barang/ jasa
• Jumlah barang/jasa

Konsultan Pajak Batam – Sebagian besar  masyarakat menggunakan layanan  untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan layanan PPN, layanan persiapan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan, di Jakarta, Bali dan Surabaya serta bidang-bidang lain yang terkait dengan pajak.Kali ini akan memberikan informasi tentang “Mengenal PDB serta Pengaruhnya Atas Rasio Pajak Negara.’’

Apa itu PDB?

Produk Domestik Bruto yang bisa di singkat menjadi PDB adalah jumlah  produksi jasa dan barang yang dapat diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. PDB  merupakan alat ukur yang sering  digunakan untuk melakukan penilaian perkembangan ekonomi suatu negara.

Secara historis, PDB awalnya dibuat sebagai tanggapan terhadap Resesi Besar Amerika Serikat saat ini. Para ekonom telah melakukan berbagai penelitian, dan akhirnya lembaga riset ekonomi Amerika Serikat telah menciptakan metode baru untuk mengukur seberapa baik perekonomian suatu negara.

Dari sini kita tahu bahwa suatu negara harus menggunakan  sistem yang baik untuk mengukur perkembangan ekonominya. Tujuannya agar negara  dapat menggunakan data yang  dihasilkan dari pengukuran tersebut sebagai dasar perumusan kebijakan.

Manfaat Produk Domestik Bruto

Kehadiran produk domestik bruto ini  memiliki banyak manfaat. Berikut adalah 4 keuntungan PDB bagi suatu negara:

1. Mengukur proporsi perekonomian nasional

Dengan  PDB, negara akan mendapatkan informasi yang nyata mengenai perkembangan ekonomi. Melalui PDB, negara dapat menganalisis data yang ada mengenai faktor-faktor yang dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan.

2. Membandingkan Kemajuan Teknologi Antar Negara

Tentunya Anda dapat memahami bahwa setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang mumpuni untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya.

3. Mengetahui struktur ekonomi suatu negara

Hasil PDB akan digunakan sebagai data analisis untuk menentukan sektor mana  yang perlu ditingkatkan atau perlu ditingkatkan.

4. Dasar pembentukan kebijakan pemerintah

Dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan, pemerintah membutuhkan data yang  dapat dipercaya untuk menunjukkan keberhasilannya. Meski belum pasti,  dengan  data tersebut, setidaknya pemerintah dapat memfasilitasi perumusan berbagai kebijakan utama.

PDB dan Hubungannya dengan Rasio Pajak

Tarif pajak adalah perbandingan antara penerima pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Rasio ini digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pemungutan pajak suatu negara.

Besarnya tarif pajak ini nantinya akan menunjukkan keberhasilan pemerintah atau kemampuannya membiayai kebutuhan yang menjadi tanggung jawab negara. Sebaliknya, jika tarif pajak lebih tinggi,  pemerintah dianggap mampu mengatur kebutuhan negara melalui APBN (anggaran pendapatan  belanja negara).

Cara menghitung PDB

 Rumus atau cara melakukan perhitungan produk domestik bruto ialah:

PDB : NX + C + G + I

Keterangan:

• PDB: produk domestik bruto
• C: konsumsi rumah tangga nasional
• I: investasi
• G: Laporan Konsumsi/Pengeluaran
• NX: Ekspor – Impor

C dimana konsumsi yang dimaksud merupakan konsumsi barang dan jasa  dalam negeri. Peningkatan nilai konsumsi dapat dipahami sebagai  keinginan yang tinggi untuk berbelanja oleh masyarakat. Di depan.

I atau penanaman modal yang dimaksud adalah penanaman modal dalam negeri atau belanja modal. Dalam dunia usaha, negara yang bersangkutan akan menghabiskan anggarannya untuk pengembangan usaha, sehingga kemampuan menyerap lapangan kerja menjadi tinggi.

G atau belanja negara mengacu pada perolehan peralatan yang mendukung operasi pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pembayaran gaji kepada pejabat publik. Belanja negara mau tidak mau akan mempengaruhi nilai  PDB itu sendiri.

 

Konsultan Pajak Batam – Masyarakat banyak memakai jasa layanan untuk menyelesaikan permasalahan terkait layanan pelaporan PPN, layanan pelaporan pajak online, dan layanan pelaporan pajak tahunan, di Jakarta, Bali dan Surabaya dan di daerah-daerah yang terkait dengan perpajakan. Kali ini akan d jelaskan tentang  “SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan: Ini Panduan Langkah Pendaftarannya.’’

SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan sekarang   bisa mengelola laporan data kepersertaan BPJSTK menggunakan mengakses SIPP BPJS Ketenagakerjaan secara online. Apa itu SIPP? Bagaimana cara mengaksesnya?

Pelaporan Peserta secara Online

 SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan) Online BPJS Ketenagakerjaan merupakan sistem pelaporan peserta BPJS Taman Kanak-kanak secara daring. Melalui sistem online ini, perusahaan bisa melakukan pengelolaan data kepesertaan BPJS Taman Kanak-kanak, mulai berdasarkan data perusahaan, data energi kerja, data upah, dan penghitungan iuran secara cepat & akurat.

SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai solusi buat perusahaan supaya terhindar berdasarkan kesulitan pengelolaan administrasi kepesertaan menggunakan kabar yang terjaga kualitas, validitas, & integritasnya.

Bagaimana Cara Daftar SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan?

Pendaftaran SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui laman sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melalui situs BPJS Ketenagakerjaan. Ini langkah-langkahnya:

1. Klik tombol “Login” buat masuk ke form login.
2. Setelah masuk ke form login, klik “Daftar SIPP”.
3. Pada langkah ini, silakan isi form menggunakan kabar yg diminta. Pertama dimulai menggunakan mengisi kabar data perusahaan & bukti diri pengguna. Masukkan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) & divisi. apabila NPP terdaftar, nama perusahaan akan ada dalam form secara otomatis. Kemudian, klik tombol “Next”.
4. Aplikasi ini akan menampilkan field Data User Login. Isi kolom Email, Password, & Ulangi Password. Lalu, klik Next.
5. Aplikasi SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan akan menampilkan Data User KPJ. Isi kabar berupa Nomor Peserta (KPJ), Nama Lengkap, Tanggal Lahir, & Nomor Handphone dalam kolom yg tertera. Lalu, klik tombol “Daftar”.
6. Aplikasi akan menampilkan pembuktian angka handphone & akan mengirimkan One Time Password (OTP) dalam angka  yg sudah dicantumkan sebelumnya. apabila OTP yg masuk benar. akan ada notifikasi berhasil.
7. Selanjutnya, akan terdapat email yg masuk buat aktivasi akun dalam pelaksanaan SIPP BPJS Ketenagakerjaan. Buka email tadi, klik link yg tertera pada dalamnya. Link tadi akan redirect ke pelaksanaan SIPP buat login sinkron menggunakan email & password yg telah didaftarkan.
8. Masukkan email & password, lalu klik “Sign In”.
9. Setelah berhasil login, pelaksanaan akan menampilkan laman Mutasi Data.

Fitur SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan

 SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan memudahkan perusahaan buat mengelola data kepesertaan secara daring. Lalu, apa saja fitur yg tersedia pada dalamnya?

• Mutasi Data

Fitur Mutasi Data membantu perusahaan memasukkan data-data yg akan diolah & dilaporkan. Dengan fitur ini, perusahaan bisa menambah data energi kerja, mengunggah data upah, memasukkan data energi kerja non aktif, menghitung iuran, sampai finalisasi.

• Monitoring Iuran

Fitur ini membantu perusahaan buat memantau iuran perusahaan dan data kepesertaan.

• Laporan

Perusahaan, pada hal ini perwakilan yg mengurus BPJSTK, bisa mengakses beberapa jenis formulir laporan melalui hidangan ini, misalnya laporan buat energi kerja baru, laporan buat energi Kerja Keluar, laporan buat rincian upah, & laporan buat rincian iuran.

Konsultan Pajak Batam – Sebagian  masyarakat memakai jasa layanan untuk menyelesaikan permasalahan terkait layanan pelaporan PPN, layanan pelaporan pajak online, dan layanan pelaporan pajak tahunan, di Jakarta, Bali dan Surabaya dan di daerah-daerah yang terkait dengan perpajakan. Kali ini akan d jelaskan tentang  “Biaya Eksplisit: Pengertian, Contoh, dan Cara Menghitungnya.’’

Pelajari Biaya Eksplisit

Biaya eksplisit adalah biaya yang  dikeluarkan bisnis ketika ingin mencapai atau menghasilkan sesuatu. Dapat juga dikatakan  bahwa explicit cost  adalah biaya kontraktual atau  pasti yang meliputi biaya tenaga kerja, persediaan, sewa, utilitas, hipotek, manufaktur, dan biaya mesin produksi perusahaan.

Biaya eksplisit juga dapat dipahami sebagai biaya aktual yang  dikeluarkan oleh pihak lain dalam kegiatan usahanya. Tentunya biaya yang dikeluarkan terkait dengan berbagai faktor produksi tersebut akan berdampak  langsung pada bottom line perusahaan.

Inilah sebabnya mengapa setiap arus kas keluar dari bisnis dicatat dan dicatat dalam pembukuan atau laporan keuangan bisnis.

Contoh Biaya Eksplisit

Explicit Cost terbagi menjadi 2 yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kedua jenis pengeluaran ini termasuk dalam anggaran keuangan perusahaan. Berikut adalah definisi dari dua contoh biaya eksplisit.

1. Biaya tetap (Fixed Cost)

Explicit cost  adalah biaya yang nilainya tidak mudah berubah selama satu periode akuntansi (satu tahun). Contoh biaya nyata dalam kategori tetap ini meliputi: biaya sewa gedung, sewa tanah, biaya kendaraan dan biaya peralatan lainnya.

2. Biaya variabel (Variable Cost)

Biaya variabel adalah biaya yang nilainya cenderung berubah selama periode akuntansi. Contoh biaya eksplisit dalam kategori variabel:

• Gaji staf
• Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan habis pakai seperti kertas, atk, dll.
• Biaya bahan baku
• Biaya transportasi
• Biaya pembelian hal-hal lain yang berhubungan dengan proses produksi seperti: listrik, minyak, internet, dll.

Biaya variabel ini biasanya akan bertambah seiring pertumbuhan bisnis Anda. Namun, jika suatu bisnis tidak mampu lagi menanggung biaya variabel ini, umumnya bisnis tersebut dianggap mati atau tidak beroperasi lagi meskipun namanya masih  dalam industri.

Cara Menghitung Biaya Eksplisit

Biaya Eksplisit sebenarnya cukup sederhana. Anda hanya perlu menjumlahkan semua pengeluaran bisnis Anda selama 1 tahun keuangan. Misalnya, PT. Gemilang Semesta mempunyai struktur biaya seperti berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah	Nilai	Total
1/06/2021	Sewa Gedung	1	Rp200.000.000	Rp200.000.000
23/06/2021	Gaji Karyawan – Juni	20	Rp3.000.000	Rp60.000.000
25/06/2021	Listrik	1	Rp5.000.000	Rp5.000.000
31/06/2021	Biaya Internet	1	Rp10.000.000	Rp10.000.000
1/07/2021	Biaya Air	1	Rp3.000.000	Rp3.000.000
24/07/2021	Gaji Karyawan – Juli	20	Rp3.000.000	Rp60.000.000
30/07/2021	Total	Rp224.000.000

  Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa PT. Gemilang Semesta memiliki  biaya yang jelas untuk Juni-Juli sebesar Rp 224.000.000, total biaya termasuk biaya tetap seperti sewa gedung dan biaya variabel berupa gaji staf dan biaya yang berbeda. Mengetahui jumlah pengeluaran yang jelas dalam bisnis Anda sangat penting bagi Anda untuk memahami dan efektif dalam menggunakan anggaran yang dibutuhkan.

Konsultan Pajak Batam – Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa layanan untuk menyelesaikan permasalahan terkait layanan pelaporan PPN, layanan pelaporan pajak online, dan layanan pelaporan pajak tahunan, di Jakarta, Bali, Surabaya dan di daerah-daerah yang terkait dengan perpajakan. Kali ini akan di jelaskan tentang  “Mengenal Biaya Variable: Fungsi dan Contoh Penghitungannya.’’

Biaya Variabel

 Biaya dalam dunia akuntansi dibagi menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah biaya variabel. Apa itu biaya variabel?

 Pengertian Biaya Variabel

Dari Wikipedia, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang bervariasi dengan aktivitas bisnis. Biaya variabel adalah total biaya marjinal dari semua unit yang diproduksi.

Dengan kata lain, biaya variabel adalah biaya yang berubah selama proses produksi. Perubahan ini dipengaruhi oleh volume produksi  dan strategi produksi perusahaan. Selama proses produksi, biaya variabel dapat dimasukkan dalam biaya langsung. Namun di luar proses produksi, tidak semua biaya variabel dapat difaktorkan ke dalam biaya langsung.

Jadi, sederhananya, biaya variabel adalah biaya item yang cenderung berubah dengan perubahan tingkat aktivitas.

Contoh biaya variabel:

• Bahan baku untuk produksi
• Uang lembur untuk pekerja
• Pembelian peralatan produksi
• Komisi, dll.

Fungsi Biaya Variabel

 Biaya variabel memiliki beberapa fungsi, antara lain:

• Membantu mengendalikan biaya perusahaan

Adanya biaya variabel membantu perusahaan  memisahkannya dari biaya tetap yang ditentukan dalam laporan keuangan. Dengan cara ini, perusahaan dapat fokus pada perilaku biaya tetap.

• Membantu membuat keputusan jangka pendek

Bisnis dapat membuat keputusan jangka pendek. Misalnya, perusahaan memiliki pesanan khusus yang harus segera diproduksi. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan harga dan biaya produksi pesanan  dengan biaya variabel yang ada.

• Membantu perencanaan untuk menentukan manfaat jangka pendek

Informasi biaya terpilah menurut perilaku dan variasi volume produksi membantu perusahaan  menentukan manfaat jangka pendek. Dengan cara ini, perusahaan juga dapat memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan jangka pendek.

• Menetapkan batas kontribusi yang berguna

Perusahaan mungkin menganggap batas kontribusi berguna dalam menentukan rencana  laba dengan menganalisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengontrol kondisi operasi saat ini dan membuat keputusan yang tepat.

• Penilaian

Suatu perusahaan menentukan efisiensi produksi barang dalam proses. Selain itu, perusahaan dapat  dengan mudah melapor ke departemen lain di dalamnya.

Cara menghitung biaya variabel

Biaya variabel memiliki dua karakteristik. Pertama, total biaya akan berubah sebanding dengan perubahan volume. Semakin besar kapasitas yang digunakan, semakin tinggi total biayanya. Di sisi lain, semakin kecil kapasitas yang digunakan, semakin rendah total biaya.

Kedua, biaya per unit adalah tetap. Misalnya, biaya  bensin untuk mobil dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh. Namun, harga satuan bensin (per liter) adalah tetap, berapa pun jumlah kilometernya.

Contoh perhitungan:

Harga bensin adalah Rp 10.000 per liter. Satu liter bensin bisa digunakan untuk

perjalanan hingga 20 km. Bagaimana  biaya variabel per unit dihitung?

Dari soal ini, biaya bensin untuk 1 km adalah harga bensin/jarak yang ditempuh.

Rp 10.000 / 20 km = Rp 500,

Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut:

Biaya per liter bensin	Jarak yang ditempuh	Total biaya bensin
Rp500	Rp50	Rp25,000
Rp500	Rp100	Rp50,000
Rp500	Rp250	Rp125,000

Total biaya variabel dalam contoh soal ini adalah total biaya  bensin. Tarifnya tergantung  jarak tempuh. Semakin jauh jaraknya, semakin mahal biayanya. Namun, biaya variabel per unit adalah tetap, yaitu sebesar Rp. 500,

Dengan mengetahui biaya variabel selama produksi, perusahaan dapat lebih mudah menyusun anggaran, melakukan analisis keuangan dan menyusun laporan keuangan. Dari sana, perusahaan dapat mengidentifikasi tonggak bisnis dan membuat  keputusan yang tepat.

Laporan keuangan yang terstruktur dengan baik juga dapat mendorong pelaporan pajak yang lebih lancar. Tentunya hal ini akan berdampak baik pada kepatuhan pajak perusahaan kepada negara.