Month: December 2021

Konsultan Pajak Batam – Sebagian besar orang menggunakan Konsultan Pajak untuk menyelesaikan pengajuan PPN,  pelaporan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan di Jakarta, Bali dan Surabaya serta daerah yang terkait pajak. Kali ini kami akan melanjutkan penjelasan di artikel sebelumnya  tentang “7 Jenis- jenis Rasio Profitabilitas Beserta Rumus-Rumus nya.’’

Jenis Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas dibagi 7. Mari kita lihat di bawah ini.

1. Gross Profit Margin (GPM)

GPM adalah rasio profitabilitas ykeuntungan yang mengukur persentase laba kotor atas pendapatan  penjualan. Laba Kotor dapat terpengaruh dalam Laporan Arus Kas menggambarkan jumlah laba yang telah diperoleh perusahaan, dengan memperhitungkan biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa.

GPM ini mengukur efektivitas biaya produk atau biaya produksi. Semakin tinggi GPM,  semakin baik operasi bisnis. Jika sebaliknya terjadi, ada masalah dengan pengelolaan keuangan  operasional perusahaan.

Rumus adalah: Laba kotor Perusahaan A adalah: Rp 50.000.000.

2. Profit Margin Ratio (PMR)

Profit Margin Ratio, juga dikenal sebagai net profit margin (NPM), adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk memperkirakan persentase laba bersih  setelah  pajak dari pendapatan yang dihasilkan dari penjualan.

NPMdihitung dengan menggunakan rumus tersebut: NPM = Laba Bersih Setelah Pajak: Penjualan

3. Return on Assets Ratio (ROA)

ROA ini menunjukkan efektivitas pengelolaan aset perusahaan. Berikut adalah rumus untuk menghitung return on assets/pengembalian aset.

ROA= Laba Bersih: Total Aset.

4. Return on Equity Ratio (ROE)

ROE merupakan rasio profitabilitas yang dapat berguna untuk mengevaluasi kemampuan  perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi pemegang sahamnya.

ROE mengukur seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya, sehingga Anda dapat mengukur pengembalian berdasarkan investasi yang dilakukan oleh pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. Return on equity (ROE) juga dikenal sebagai modal sendiri atau rentabilitas usaha.

Rumus adalah: ROE = Laba Bersih Setelah Pajak: Ekuitas

5. Return on Sales Ratio (ROS)

ROS merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan tingkat keuntungan sebuah perusahaan setelah  dikurangi pajak dan bunga untuk biaya operasional variabel seperti gaji karyawan dan bahan baku.

Rasio ini merupakan pengembalian yang diperoleh dari setiap dana penjualan, juga dikenal sebagai margin operasi atau margin laba operasi. Berikut adalah rumus ROS.

ROS = (Laba sebelum pajak serta bunga: Penjualan) x 100%

6. Return on Capital Employed (ROCE)

ROCE adalah persentase keuntungan perusahaan modal perusahaan.  Modal yang diperhitungkan adalah ekuitas  perusahaan ditambah dengan kewajiban jangka panjang atau total aset dikurangi  kewajiban lancar.

Laba sebelum pajak dan laba sebelum  pajak merupakan prasyarat untuk berpartisipasi dalam EBIT, Earning Before Interest and Tax. Berikut adalah dua rumus ROCE yang umum digunakan:

ROCE = Laba sebelum pajak serta bunga: modal kerja. atau

ROCE = laba sebelum pajak serta bunga: (total aset – kewajiban)

7. Return of Investment (ROI)

 ROI ialah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghitung dari laba bersih setelah  pajak terhadap total aset. Pengembalian investasi berguna sebagai ukuran kemampuan  perusahaan secara keseluruhan untuk mendapatkan keuntungan dari semua aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasionya, semakin baik  kondisi perusahaan.

Berikut adalah rumus ROI = (laba investasi – investasi awal): investasi) x 100%

Konsultan Pajak Batam – Banyak orang menggunakan Konsultan Pajak untuk menyelesaikan pengajuan PPN,  pelaporan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan di Jakarta, Bali dan Surabaya serta daerah yang terkait pajak. Kali ini kami akan menjelakan tentang “Rasio Profitabilitas: Pengertian,dan Manfaatnya.’’

Memahami Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah perbandingan yang dimaksudkan untuk menentukan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari  penjualan, aset, dan ekuitas yang terkait dengan modal, berdasarkan ukuran tertentu.

Rasio profitabilitas ini diperlukan untuk mencatat transaksi keuangan. Biasanya,  investor dan pemberi pinjaman (bank) mengevaluasi pengembalian investasi dan ukuran keuntungan perusahaan yang akan diperoleh investor untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya kepada kreditur berdasarkan pemanfaatan aset dan sumber daya lainnya. Anda juga dapat melihat kinerja perusahaan.

Efisiensi dan efektivitas manajemen  juga dapat dinilai dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan investasi perusahaan, seperti yang terlihat pada unsur-unsur laporan keuangan. Idealnya, semakin tinggi nilai rasio,  semakin baik posisi perusahaan ditinjau dari rasio profitabilitas. mengapa? Hal ini karena nilai yang tinggi mencirikan keuntungan perusahaan dan tingkat  efisiensi  yang tinggi, serta tingkat pendapatan dan arus kasnya.

Rasio profitabilitas ini menunjukkan hasil akhir dari semua kebijakan keuangan dan keputusan operasional yang dibuat oleh manajemen  perusahaan. Hal ini juga mempengaruhi  sistem pencatatan kas kecil.

Manfaat Rasio Profitabilitas

Sebuah perusahaan harus mempertimbangkan profitabilitas ketika menghitung keuntungan atau kerugian. Berikut  manfaat rasio profitabilitas yang perlu Anda ketahui:

1. Dapat diketahui secara pasti laba/keuntungan perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
2. Sebagai pedoman penilaian yang dilakukan oleh bank/investor terhadap perusahaan.
3. Memahami efisiensi usaha .
4. Bagi pengelola perusahaan, rasio profitabilitas ini dapat menjadi tolak ukur untuk menilai hasil kegiatan perusahaan.
5. Sebagai panduan bagi para pedagang saham saat mengevaluasi apakah akan membeli saham di suatu perusahaan.
6. Pedoman Dasar dalam aspek pajak perusahaan.

 

 

Konsultan Pajak Batam –Sebagian masyarakat banyak menggunakan jasa layanan ini untuk menyelesaikan pengajuan PPN,  pelaporan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan di Jakarta, Bali dan Surabaya serta daerah yang terkait pajak. Nah Kali ini akan berikan penjelasan tentang “Bea Masuk& Contoh Perhitunganya”

Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpir. Ditjen Bea dan Cukai menjadi institusi yang diberikan mandate sebagai pemungut bea masuk. Bea masuk atas barang impor tersebut dikenakan berdasarkan tariff advalorum(persentase) atau tariff spesifik.

Tarif ADVALORUM

Seluruh komoditas impor yang  masuk ke Indonesia akan dihitung dengan tarif advalorum.

Pada modal tarif advalorum,bea masuk tersebut dikenakan dengan menentukan persentase yang telah ditentukan dari nilai pabean atas barang yang diimpor. Misalnya, kamera dikenakan bea masuk sebesar 10%.

Secara ringkas, perhitungan bea masuk menggunakan tarif advalorum adalah sebagai berikut:

Importif A mengimpor 125 unit kamera produksi dari Jepang dengan kisaran harga masing-masing sebesar JPY 40.000/unit. Kemudian, ongkos kirim dan asuransi masing-masing sebesar JPY 300.000 dan JPY100.000

Tarif bea masuk kamera impor dipatok sebesar 10%. Sementara Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) senilai JPY 1 = Rp110.98

Bea masuk

=tariff bea masuk (%) x nilai pabean

=tarif bea masuk x (CIF x NDPBM)

=10% x ((JPY40.000×125) + JPY300.000 xRp110.98)

=10% x JPY5.4 juta x Rp110.98

=10% x Rp599.29

=Rp59,92

Tarif SPESIFIK

Hanya sebagian kecil barang impor yang dikenakan tariff spesifik,diantaranya seperti beras dan gula,minuman mengandung etil alcohol (MMEA), dan film.

Pada model spesifik, bea masuk dikenakan dengan menentukan besaran bea masuk (nilai rupiah tertentu) untuk setiap satuan barang yang diimpor.misalnya, besar dikenakan bea masuk senilai Rp450/kg.

Secara ringkas perhitungan bea masuk menggunakan  tarif spesifik ialah sebagai berikut:

Importir B mengimpor 5.000 tons beras jenis Thai Hom Mali dari Thailand dengan kisaran harga CIF THD 12.000/ton. Adapun tariff bea masuk untuk beras adalah sebesar 450%kg

Bea Masuk

=  Satuan Barang x tarif satuan barang

=(5.000 ton x 1.000) x 450/kg

=Rp 2.25 miliar

Konsultan Pajak Batam –sebagian masyarakat banyak menggunakan jasa layanan ini untuk menyelesaikan pengajuan PPN,  pelaporan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan di Jakarta, Bali dan Surabaya serta daerah yang terkait pajak. Nah Kali ini akan berikan penjelasan tentang  “SKBDN: Simak Pengertian, Jenis & Ketentuan yang  Anda Harus Ketahui”

Pengertian SKBDN

Berbagai istilah digunakan dalam dunia perbankan, salah satunya adalah SKBDN atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Dokumen ini adalah layanan yang telah disediakan oleh sektor perbankan untuk memfasilitasi perdagangan orang dalam.

Perbedaannya terletak pada area tarif dan mata uang asing yang digunakan. Dokumen dalam negeri ini juga biasa disebut sebagai dokumen lokal.

Manfaat Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

• Sarana memfasilitasi transaksi komersial nasional.
• Mengasuransikan penerima jaminan agar tidak mengalami kerugian jika penanggung tidak memenuhi kewajibannya karena penerima jaminan akan menerima ganti rugi pembayaran dari bank.

SKBDN disebut sebagai advising Bank. Bank ini dapat menunjuk  bank tertentu yang dapat mentransfer L/C domestik kepada  beneficiary.

Bank penerus juga dikenal sebagai bank penasihat. Bank ini akan membayar beneficiary jika disetujui oleh bank penerbit  untuk dapat menjalankan kegiatan usaha SKBDN.

Ada beberapa jenis SKBDN

• SKBDN berjangka: Pembayaran dilaksanakan setelah diterima pada tanggal jatuh tempo.
• SKBDN atas unjuk: Pembayaran setelah dokumen diterima.

Ketentuan Penerbitan SKBDN

Dalam menerbitkan SKBDN, beberapa ketentuan  harus diperhatikan, antara lain:

1. Jika sertifikat dokumen internal dibuka dalam mata uang asing, bank penerbit harus memiliki kewarganegaraan asing.
2. Dokumen internal hanya dapat diterbitkan untuk transaksi perdagangan dengan barang.
3. Dalam suatu transaksi yang menyangkut penjualan barang-barang yang berkaitan dengan perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan, nilai barang yang terkandung di dalamnya harus lebih besar dari nilai jasanya.
4. Sertifikat internal yang diterbitkan dalam mata uang nasional.
5. Surat kredit domestik dapat diterbitkan dalam mata uang asing jika dokumen tersebut dapat dilakukan dalam perdagangan internasional.
6. SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan syarat tidak dapat diubah, dicabut atau dicabut tanpa persetujuan dari  bank penerbit, bank konfirmasi dan bank penerima.
7. Pemohon SKBDN internal hanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis oleh pemohon atau wakilnya.
8. Bank dapat menerima aplikasi untuk menerbitkan letter of credit dalam negeri berdasarkan permintaan.

Konsultan Pajak Batam –sebagian besar banyak masyarakat menggunakan jasa layanan ini untuk menyelesaikan pengajuan PPN,  pelaporan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan di Jakarta, Bali dan Surabaya serta daerah yang terkait pajak. Kali ini kami akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya tentang “Bantuan UMKM:Cara dafatar dan Cara Ceknya!”

Cara Mendaftar Bantuan UMKM

Jika Anda adalah salah satu pelaku bisnis yang  memenuhi persyaratan di atas,  Anda dapat mendaftar untuk menerima dukungan UMKM. Calon penerima dapat mengunjungi dan mendaftar dengan banyak pihak, yang disebut sebagai “penawaran”, sebagai berikut:

• Departemen atau lembaga.
• Dinas koperasi dan usaha micro,kecil dan menengah Provinsi dan kabupaten/kota.
• Koperasi disahkan sebagai badan hukum.
• Bank dan perusahaan keuangan sudah terdaftar di OJK.
• Badan kredit nasional untuk usaha kecil.

pelamar kemudian mencatat dan mendaftar bantuan UMKM mereka. Mereka juga harus bertanggung jawab atas penerima yang diusulkan. Pendaftarannya sendiri kini bisa dilakukan secara online. Seperti gambar di bawah ini:

1. Buat akun, masuk ke https://oss.go.id dan pilih lisensi bisnis atau pribadi Anda.
2. Untuk Usaha Kecil, klik Daftar Nomor Induk Usaha Kecil (NIB)

atau untuk Usaha Kecil, klik Daftarkan NIB Perorangan Kecil.

3. Kemudian isi formulir Data Profil.
4. Klik Simpan dan Lanjutkan.
5. Di formulir Data usaha, klik Tambah Perusahaan.
6. Masukkan informasi yang diperlukan dan klik “Simpan” dan “Berikutnya”.
7. Jika Anda memiliki lebih dari satu anggota UMKM, klik Add Business dan klik Next.
8. Setelah mengklik Berikutnya, Anda dapat mengajukan permohonan izin lokasi dan lingkungan melalui Formulir Komitmen Infrastruktur Bisnis.
9. Setelah melengkapi data NIB dan izin usaha, mengkaji ringkasan data dan meninjau NIB proyek, izin lingkungan, izin lokasi, serta izin usaha dan izin usaha proyek NIB. Jika demikian, pilih kotak centang Penafian, lalu klik Proses NIB.
10. Anda juga dapat melihat atau melihat dokumen NIB, izin lokasi, izin lingkungan, dan izin usaha di bawah NIB Imprints dan Izin Usaha. Sertifikat pendaftaran bisnis yang Anda lamar juga dapat  dicetak dalam format QR dengan menggunakan pratinjau pratinjau pendaftaran bisnis QR.

Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, Anda dapat melanjutkan dengan proses izin komersial/operasional. Untuk mengajukan izin komersial/operasi untuk dukungan UMKM:

1. Klik menu Aplikasi >> IUMK >> Komersial/Izin Operasi.
2. Pilih Nomor NIB/Nama Bisnis, lalu klik Pilih NIB.

tiga. Saat daftar transaksi bisnis muncul, klik Pilih Transaksi Bisnis.

4. Pilih Izin Komersial/Operasional.
5. Masukkan informasi yang diperlukan dan klik Berikutnya dan Simpan.
6. Klik Izinkan Pratinjau untuk melihat pratinjau draf izin komersial/operasi. Kemudian klik Berikutnya dan Simpan.
7. Klik pratinjau OSS Persetujuan Komersial/Operasional yang baru-baru ini diterbitkan dalam Persetujuan Komersial/Operasional yang dicetak untuk menyelesaikan proses.

 Cara Cek Bantuan UMKM

Untuk mengakses bantuan online UMKM:

• Kunjungi eform.bri.co.id
• Klik Cek Data BPUM BPUM di bagian bawah.

• Masuk ke halaman baru, masukkan ID dan kode verifikasi yang ada, lalu klik Process Request.

Konsultan Pajak Batam –Kebanyakan masyarakat memakai jasa layanan ini untuk menyelesaikan pengajuan PPN,  pelaporan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan di Jakarta, Bali dan Surabaya serta daerah yang terkait pajak. Kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang “Bantuan UMKM:Definisi ,Contoh, dan Syaratnya!”

Mengenal Bantuan UMKM

Perekonomian nyaris lumpuh karena wabah COVID-19 masih melanda Indonesia, salah satunya adalah usaha kecil. Jadi pemerintah akhirnya memberikan bantuan kepada usaha kecil untuk membantu sektor bisnis.

Bantuan UMKM ialah Bantuan Langsung Tunai untuk UMKM yang disalurkan  pemerintah melalui dua kementerian yaitu Kementerian UKM dan Kementerian Sosial. Tren saat ini adalah bahwa Administrasi Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan BLT 2,4 juta untuk usaha kecil untuk usaha kecil. Sementara itu, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan dana sebesar Rp 3,5 juta kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KMP PKH).

Contoh Bantuan UMKM

Jadi, apa saja contoh Bantuan UMKM? Yuk simak ulasan selanjutnya.

1. BLT UMKM

Bantuan ini  diberikan kepada entitas UMKM yang  terdaftar dalam layanan koperasi di tempat tinggalnya. Setiap penerima manfaat UMKM akan menerima dana BLT sebesar Rs 2,4 juta. Bantuan ini telah dimulai sejak  Agustus 2020 dan  berakhir pada 31 Desember 2020. Namun sejauh ini, pemerintah telah memperpanjangnya hingga tahun 2021. Dukungan ini untuk 12 juta  usaha kecil dengan total anggaran Rs 22 triliun.

2. BLT KPM PKH

Seperti disebutkan sebelumnya, bantuan ini disalurkan melalui Kementerian Sosial dan jumlah yang diberikan adalah INR 3,5 juta, yang  setidaknya akan disumbangkan oleh 10.000 keluarga penerima KPM rilis. Siapa yang akan menerima dana ini jika dimasukkan dalam konsolidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  (DTKS).

Syarat Daftar agar Mendapat Bantuan BLT UMKM

Ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan bantuan UMKM. Jadi, syarat daftar bantuan BLT UMKM selanjutnya adalah:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Anda harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Kepemilikan Usaha Kecil yang dibuktikan dengan Rekomendasi Calon BPUM Pemohon Bantuan Produksi Usaha Kecil (BPUM) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran.
4. Tidak termasuk pegawai BUMN/BUMD, ASN dan TNI/POLRI.
5. Saat ini tidak ada kredit/pinjaman dari bank dan KUR.
6. Badan usaha kecil dengan identitas dan lokasi yang berbeda,anda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Mengenai persyaratan dukungan  BLT KPN PKH, persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

1. Buruk/Rentan.
2. Lulusan KPM PKH

tiga. urusan sendiri.

Bantuan ini dapat diperoleh tanpa registrasi khusus jika calon penerima BLT KPM PKH  terdaftar di DTKS.

Konsultan Pajak Batam –Kini makin banyak orang memakai jasa layanan ini untuk menyelesaikan pengajuan PPN,  pelaporan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan di Jakarta, Bali dan Surabaya serta daerah yang terkait pajak. Nah,Kali ini akan berikan penjelasan tentang “Tujuan Tax Amnesty Jilid II”

Tax Amnesty Jilid II

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, mewakili pemerintah dalam rapat paripurna, mengatakan UU HPP memuat ketentuan pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak.

Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indravati, pemberlakuan Tax Amnesty II akan memberikan peluang keringanan pajak bagi peserta Tax Amnesty jilid I yang belum menyatakan hartanya sebelum 31 Desember 2015.

Apa itu Tax Amnesty?

Tax Amnesty adalah penghapusan utang pajak  dengan pengungkapan aset dan pembayaran uang tebusan. Dengan demikian, wajib pajak hanya perlu mengungkapkan aset dan membayar tebusan pajak sebagai pengampunan pajak untuk aset yang  tidak pernah dilaporkan.

Tax Amnesty oleh karena itu merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi persyaratan pembayar pajak. Tax Amnesty tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tetapi  di negara lain seperti Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan,dll.

Tujuan Diberlakukannya Tax Amnesty Jilid II

Tax Amnesty sendiri terutama ditujukan untuk menarik “uang” dari  wajib pajak yang merahasiakan kekayaannya  di negara-negara bebas pajak.

Dengan mempertahankan kekayaan di negara bebas pajak, pembayar pajak dapat menghindari kewajiban pajak mereka. Hal ini menghilangkan kemungkinan penerimaan pajak dari negara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan program pengampunan pajak untuk mendorong wajib pajak yang memiliki properti di luar negeri untuk mengalihkan tabungannya kembali ke dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak. Peningkatan penerimaan pajak ini juga akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan nasional.

Menurut Sri Mulyani, terkait pemberlakuan tax amnesty Jilid 2, penuntutan pidana  cenderung fokus pada tujuan tax amnesty karena lebih ditujukan untuk mencegah sanksi administratif. Selain itu, penerimaan pajak  tahun depan diperkirakan mencapai 8,42%, naik 8,37% dari outlook akhir tahun 2021.

Konsultan Pajak Batam –Kini makin banyak orang memakai jasa layanan ini untuk menyelesaikan pengajuan PPN,  pelaporan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan di Jakarta, Bali dan Surabaya serta daerah yang terkait pajak. Nah,Kali ini akan berikan penjelasan tentang “Tax Amnesty Jilid II Dimulai 1 Januari 2022, Ini Skenario dan Syarat Wajib Dipenuhi”

Pemerintah jokowi telah memulai kembali Program Pengungkapan Pajak Sukarela (Tax Amnesty jilid II) mulai 1 Januari 2022. Garis waktu ini termasuk dalam Undang-Undang Harmonisasi  Perpajakan (UU HPP) yang  resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi. ).

Kebijakan Program Pengungkapan Pajak Sukarela ini berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP)  yang berlaku selama 6 bulan terhitung sejak  1 Januari 2022 sampai dengan  30 Juni 2022.

“Wajib pajak mengungkapkan kekayaan bersih mereka dengan mengirimkan pernyataan aset kepada Direktur Jenderal Pajak dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022″ demikian bunyi Pasal 6 UU HPP yang dikutip Kamis 4/11.

Dua kerangka kebijakan berlaku saat diterapkan. Kebijakan I  pengungkapan aset tahun 2015 bagi peserta program amnesti 2016 dan Kebijakan II pengungkapan aset perolehan tahun 2016-2020 bagi peserta program amnesti atau tidak peserta tahun 2016.

Skenario

Berikut skenarionya:

Kebijakan I

Peserta Program Amnesti untuk Perorangan dan Bisnis 2016  dapat mengungkapkan kekayaan bersih mereka yang tidak dilaporkan selama periode Program Amnesti dengan membayar pajak penghasilan final sebagai berikut:

1. 11% untuk aset asing yang tidak dipulangkan.
2. 8% untuk aset asing dan domestik yang dipulangkan
3. 6% dari aset asing dan domestik yang dipulangkan yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN), sumber daya alam dan energi terbarukan.

 Kebijakan II

Wajib Pajak orang pribadi peserta Program Pengampunan Pajak dan Wajib Pajak yang tidak mengikuti program  dapat mengungkapkan kekayaan bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016-2020 tetapi tidak tercermin dalam SPT Tahun 2020 dengan membayar pajak penghasilan final sebagai berikut:

1. 18% untuk aset asing yang tidak dipulangkan.
2. 14% untuk aset asing dan domestik yang dipulangkan
3. 12% pada aset asing dan domestik yang dipulangkan yang diinvestasikan dalam obligasi pemerintah (SBN), sumber daya alam dan energi terbarukan.

Khusus untuk peserta Program Pengampunan Pajak Kebijakan II, Pemerintah menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Pengungkapan Pajak Sukarela 1 Januari 2022 dan 30 Juni.

Pertama, Anda harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

lalu membayar pajak penghasilan final (PPh). Anggota juga mengajukan pengembalian pajak tahunan untuk tahun fiskal mereka untuk 2O2O. Keempat, Wajib Pajak  harus menarik sembilan permohonan sebagai syarat untuk mengikuti Program Amnesti Pajak Jilid 2.

Permohonan Ditolak

Sembilan pernyataan yang harus ditarik adalah:

1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
2. Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administratif
3. Pengurangan atau pembatalan SPT palsu
4. Mengurangi atau menghilangkan koleksi korespondensi yang tidak akurat.
5. sebaliknya
6. Perbaiki
7. Banding
8. Penagihan
9. Ikhtisar

Harap dicatat bahwa penarikan pernyataan ini akan berlanjut sampai keputusan atau keputusan dibuat.

Konsultan Pajak Batam –Kini makin banyak orang memakai jasa layanan ini untuk menyelesaikan pengajuan PPN,  pelaporan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan di Jakarta, Bali dan Surabaya serta daerah yang terkait pajak. Nah,Kali ini akan berikan penjelasan tentang “Mengenal Ciri-Ciri dan Perpajakan Badan Usaha Firma”

Definisi Firma        

Firma atau bisa disebut Fa, berasal dari bahasa Belanda  venootschap on der firma atau VOF. Firma adalah suatu bentuk kemitraan untuk menjalankan bisnis antara dua  atau lebih perusahaan dengan menggunakan nama yang sama. Pemilik  usaha ini terdiri dari beberapa orang perseorangan atau perusahaan sekutu, masing-masing anggota persekutuan mewakili kekayaan pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang pendirian perusahaan.

Definisi  lengkap dari undang-undang juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Fa adalah semua asosiasi yang dibuat untuk menjalankan  perusahaan di bawah satu nama yang sama. Setiap Persero bertanggung jawab  atas semua kewajibannya.

Ciri-ciri Badan Usaha Fa.

Sebagaimana dinyatakan dalam definisi, Fa dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang atau perusahaan dengan satu nama yang sama. Namun, ada karakteristik lain yang menjadi ciri objek bisnis ini. Tidak ada apa-apa?

• Perusahaan Fa menjalankan bisnis dengan menggunakan nama umum.
• Anggota mitra aktif menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab  kepada pihak ketiga.
• Tanggung jawab tidak terbatas pada semua risiko yang mungkin terjadi.
• Hukum dicabut ketika seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal.
• Secara umum, anggota Fa sudah saling kenal dan
• Bisnis selalu menggunakan nama generik.
• Jika ada hutang yang belum dibayar, setiap pemilik harus membayarnya kembali dalam harta pribadi.
• Semua anggota Fa memiliki hak kepemimpinan.
• Setiap anggota tidak boleh memperkenalkan anggota baru tanpa izin dari anggota lain.
• Keanggotaan dalam hukum adalah wajib dan berlangsung seumur hidup.
• Setiap anggota berhak membubarkan hukum.
• Mudah mendapatkan pinjaman usaha.

Kelebihan dan kekurangan undang-undang

Dikelola bersama, jenis unit bisnis ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan.

Kelebihan Firma

• Sistem pengelolaan Fa lebih khusus karena ada pembagian tugas yang jelas untuk setiap struktur organisasi.
• Modal awal untuk membuat unit usaha cukup besar karena berasal dari aset masing-masing peserta yang tergabung dalam unit usaha tersebut.
• Pilih pemimpin bisnis berdasarkan kemampuan dan pengalaman masing-masing peserta.
• Pembagian keuntungan didasarkan pada modal disetor awal, sehingga mirip dengan investasi saham. Namun, perbedaannya adalah bahwa semua anggota yang telah berinvestasi di Fa memiliki hak untuk secara aktif menjalankan bisnis.
• Lebih mudah mendapatkan pinjaman modal dengan akta kepemilikan.
• Keputusan bisnis didasarkan pada pertimbangan semua peserta.

Kekurangan Firma

• Dalam hal kepailitan, harta benda dan aset pribadi dapat disita untuk mengganti kerugian perusahaan.
• Tanggung jawab anggota perusahaan tidak terbatas pada modal tetapi juga mencakup aset pribadi.
• Jika salah satu anggota hukum kalah, anggota yang  lain harus membaginya. Jadi bisa dikatakan kehilangan Fa ditanggung bersama oleh semua anggota.
• Aset pribadi dan perusahaan tidak dipisahkan.
• Perbedaan pendapat diantara belah dua pihak pemimpin membuat sulit untuk membuat keputusan.

 Jenis-jenis Firma dan contohnya

Ada lebih dari  4 jenis dan contoh bisnis di Indonesia. Perusahaan apa saja yang ada di Indonesia?

• Firma perdagangan

Ini adalah semacam hukum yang dibuat untuk melakukan bisnis di industri perdagangan. Kegiatan utama Fa jenis  ini adalah jual beli komoditas.

• Firma non-perdagangan

Tidak seperti Fa pedagang, Fa non-pedagang diciptakan untuk menjalankan bisnis jasa. Contohnya termasuk kantor akuntan dan firma hukum.

• Firma umum

Suatu jenis hukum di mana anggota memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Anggota bertanggung jawab untuk mengelola operasi perusahaan baik untuk hutang maupun piutang.

• Firma terbatas

Anggota dari jenis hukum ini memiliki kekuasaan, tanggung jawab, dan tanggung jawab yang terbatas dalam kaitannya dengan bisnis mereka.

Konsultan Pajak Batam –Kini makin banyak orang memakai jasa layanan ini untuk menyelesaikan pengajuan PPN,  pelaporan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan di Jakarta, Bali dan Surabaya serta daerah yang terkait pajak. Nah,Kali ini akan berikan penjelasan tentang “Ringankan Beban Masyarakat, Barang-Barang Ini Dibebaskan dari PPN”

Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah Barbados membebaskan  pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang-barang tertentu untuk  jangka waktu tertentu yang dikenal sebagai ” VAT Holiday “.

Menteri Keuangan Barbados Ryan Straugn mengatakan pembebasan PPN £ 17,5 untuk periode tertentu adalah upaya untuk mengurangi biaya pembeli untuk membeli barang-barang tertentu.

“Pada saat mengajukan permohonan, perusahaan harus memberikan data penjualan atau kuitansi khusus  pembebasan PPN. Menurut laporan oleh Barbados Today Selasa (21/12/2021), bisnis diharuskan mengeluarkan faktur pajak kepada pembeli dengan PPN 0%.”

Produk yang dibebaskan dari PPN untuk jangka waktu tertentu adalah produk yang dijual pada hari yang sama dan dikirim langsung ke konsumen. Kemudian jumlah barang yang terjual lebih banyak dari biasanya, dengan tambahan syarat.

Barang-barang yang tidak dibebaskan dari PPN termasuk barang-barang pre-order, pembelian  kredit atau pengiriman, rumah dan mobil, senjata api, amunisi, tembakau, dan minuman beralkohol.

Straugn mendesak perusahaan yang terlibat untuk mengajukan pembebasan PPN dari otoritas pajak. Kantor pajak juga menangani permohonan pembebasan PPN.

Menteri Keuangan juga menyarankan otoritas pajak untuk melacak jumlah PPN yang hilang selama periode waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan VAT Holiday akurat dan efisien.

“Saya berharap kami bisa berbuat lebih banyak mengingat situasi yang kami alami dalam 21 bulan terakhir,  tetapi sayangnya kami masih memiliki tagihan yang belum dibayar,” kata Straugn.