Month: July 2023

PT Jovindo Solusi Batam adalah perusahaan perpajakan. Kami beroperasi dengan cara yang kompeten dan berpengalaman untuk klien yang datang kepada kami. PT Jovindo Solusi Batam akan menjelaskan tanggal pengajuan SPT meterai tahun 2023 kali ini. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Bea Meterai adalah pungutan yang dipungut atas dokumen kertas. Orang yang dikenakan bea meterai wajib membayar bea meterai yang terhutang. Pihak lain juga ditunjuk sebagai pemungut meterai.

Persyaratan perpajakan bagi orang yang ditugaskan sebagai pemungut meterai antara lain memungut meterai yang terutang dari debitur, menyetorkan meterai ke kas negara, dan melaporkan SPT meterai triwulanan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Tidak hanya pemungutan PPh dan PPN yang harus dilaporkan tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo, pemungutan dan penyetoran meterai juga harus dilaporkan tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo. Lantas, kapan tanggal pelaporan SPT Berkala Bea Meterai?

SPT Masa Pajak Bermeterai

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2021, Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Penagihan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai, Menjelaskan SPT Berkala Bea Meterai.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2021 tentang Tata Cara Penagihan Bea Meterai Dalam Hal Terjadi Kegagalan Sistem Meterai Elektronik juga memuat penjelasan mengenai SPT Masa Bea Meterai.

SPT Masa Meterai adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh pemungut meterai untuk melaporkan bea meterai dari debitur dan menyetorkan meterai ke kas negara untuk suatu masa pajak, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 PMK 151/2021 dan Pasal 1 angka 9 PER- 26/2021.

Batas Waktu Pelaporan SPT Masa Pajak Bermeterai

Untuk batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak Meterai adalah tanggal 20 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. SPT Meterai Masa bersifat elektronik dan diberikan dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan oleh DJP.

Perlu diketahui apabila batas waktu pelaporan SPT Periode Bea Meterai bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat diselesaikan pada hari kerja berikutnya.

Hari libur nasional termasuk hari libur untuk pemilihan umum dan hari libur nasional bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemungut meterai akan mendapatkan BPE setelah berhasil melaporkan SPT Masa Bea Meterai. Dalam hal SPT masa meterai menunjukkan lebih bayar, pemungut meterai dapat meminta pemindahbukuan atau pengembalian pajak.

Kedua permintaan tersebut dapat diajukan secara langsung, melalui surat dengan bukti pengiriman, atau melalui jasa kurir/ekspedisi dengan bukti pengiriman. Permohonan dikirim ke DJP melalui KPP, tempat pendaftaran pemungut meterai.

Pada saat mengajukan permohonan, beberapa dokumen harus dilampirkan, antara lain bukti setoran, SPT Masa Meterai, bukti penerimaan SPT Masa Meterai, dan daftar cek atau bilyet giro yang telah dipungut Bea Meterai tetapi tidak digunakan.

Pemungut Pajak Meterai juga dapat melakukan koreksi SPT Masa Bea Meterai.Dalam hal terdapat kesalahan atau kesalahan perhitungan dalam SPT, atau terdapat surat berharga berupa cek atau giro yang telah dipungut bea meterai tetapi tidak digunakan, dapat dilakukan penyesuaian SPT Bea Meterai secara berkala. Menurut Kalender Pajak 2023, tanggal penyampaian SPT Masa Bea Meterai adalah sebagai berikut:

PT Jovindo Solusi Batam adalah perusahaan konsultan pajak yang menawarkan jasa konsultasi, pembukuan, dan manajemen perpajakan. PT Jovindo Solusi Batam siap membantu permasalahan pajak Anda. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Pemindahbukuan Pajak dan cara kerjanya. Simak penjelasannya.

Pernahkah Anda melakukan kesalahan administrasi saat membayar atau menyetor pajak? Masalah tersebut antara lain salah memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masa pajak, kategori pajak, atau nominal pembayaran. Kesalahan ini dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya dengan melakukan Pemindahbukuan (Pbk). Jadi, apa sebenarnya Pemindahbukuan itu?

Landasan hukum

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 PMK 242/2014 adalah proses pemindahan penerimaan pajak ke tempat penerimaan pajak yang semestinya.

Tata cara pemindahbukuan ini dapat digunakan jika terjadi kesalahan dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Menurut Pasal 16 ayat (2) PMK 242/2014, ada 8 alasan mengapa proses pengalihan itu diperlukan.

Pemindahbukuan (Pbk) pada dasarnya adalah proses pemindahan uang pajak untuk dicatat pada penerimaan pajak yang sesuai. Pengalihan ini dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran pajak atau penyetoran.

Kesalahan tersebut dapat terjadi dari sudut pandang wajib pajak, bank persepsi, pegawai DJP, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Singkatnya, proses PBK dapat dilakukan antar masa pajak atau antar jenis pajak.

Anda harus menyiapkan data sebagai berikut sebelum mengajukan proses pemindahbukuan:

1. Isi Formulir Pengajuan PBK.
2. Surat Setoran Pajak (Asli)

Jika sudah, kirimkan formulir tersebut ke KPP yang terdaftar. Permohonan PBK kini diterima melalui tiga cara (tergantung peraturan KPP setempat), yaitu:

1. Pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Melalui pos dengan konfirmasi pengiriman surat ke KPP; atau
3. Melalui email KPP yang terdaftar (alamat email masing-masing KPP)

Selanjutnya, permohonan Pbk harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya surat permohonan Pbk yang telah dilengkapi. Jika tidak lengkap atau hilang, DJP akan memberi tahu Anda bahwa permohonan Pbk Anda ditolak. DJP akan menyerahkan bukti PBK setelah selesai.

PT Jovindo Solusi Batam adalah perusahaan yang menawarkan jasa konsultasi dan pembukuan perpajakan. PT Jovindo Solusi Batam telah menangani berbagai masalah perpajakan. Pada kesempatan ini, PT Jovindo Solusi Batam akan menerangkan informasi terkait perlakuan NPWP wanita kawin setelah penggunaan NIK sebagai NPWP diberlakukan. Simak penjelasan berikut ini.

Dirjen Pajak memastikan mulai 1 Januari 2024 seluruh transaksi perpajakan akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Masyarakat juga diimbau untuk melakukan otentikasi NIK agar dapat diubah menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penggunaan NIK sebagai NPWP diamanatkan oleh Negara Indonesia yang bekerja menuju integrasi satu set data nasional, yang akan menjadi standar untuk semua urusan, operasi ekonomi, dan bahkan bea pajak publik.

NIK adalah nomor identitas penduduk Indonesia yang terdiri dari 16 digit yang unik, soliter, dan terikat pada seseorang sebagai penduduk Indonesia. NIK ini berlaku seumur hidup dan diberikan kepada setiap penduduk Indonesia yang biodatanya telah didaftarkan oleh badan pelaksana.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa setiap warga negara Indonesia wajib memiliki NIK yang berlaku seumur hidup sejak terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Jadi, meski status wanita sudah berubah menjadi menikah, dia akan tetap memiliki NIK yang berlaku seumur hidup.

Perlakuan NPWP Wanita Kawin Setelah Penggunaan NIK Sebagai NPWP Diberlakukan

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sistem perpajakan Indonesia memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi di mana penghasilan atau kerugian yang diperoleh  seluruh anggota keluarga dikumpulkan sebagai satu unit yang akan dikenakan pajak, serta kepala keluarga memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021, wanita kawin yang hidupnya tidak dipisahkan atau tidak mengadakan perjanjian tertulis tentang pemisahan harta, harus menggabungkan hak dan kewajiban perpajakannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan hak suaminya.

Akibatnya, sistem perpajakan Indonesia memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, hak dan kewajiban perpajakan wanita kawin yang hidupnya tidak terpisah atau yang tidak mengadakan perjanjian tertulis tentang pemisahan harta harus digabungkan dengan pajak suaminya.

Kebijakan mewajibkan penggunaan NIK sebagai NPWP ini tentu terkait dengan permohonan penggabungan NPWP suami dengan NPWP wanita yang tidak memiliki perjanjian pemisahan harta kekayaannya. Dengan kata lain, jika seorang wanita yang sudah menikah tidak memiliki perjanjian pisah, dia harus menggunakan NIK suaminya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Bahkan ketika wanita yang sudah menikah memiliki NIK, tidak otomatis menjadi NPWP wanita yang sudah menikah. Sebaliknya, perempuan harus menggunakan NIK suaminya, yang sejalan dengan sistem perpajakan Indonesia, yang mengakui keluarga sebagai unit ekonomi.

Perlakuan NPWP ketika terjadi perceraian atau perjanjian pemisahan harta

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 pasal 7 ayat (5) disebutkan bahwa jika seorang wanita yang sudah menikah memilih untuk hidup terpisah satu hari, dia harus mendaftar ulang untuk mendapatkan NPWP.

Keharusan bagi wanita yang sudah menikah untuk mendapatkan NPWP karena pajaknya dibebankan secara terpisah atas perintah hakim harus didukung dengan dokumen berupa fotokopi KTP. Sedangkan bagi Wajib Pajak wanita yang sudah menikah yang pajaknya dibebankan secara terpisah, persyaratan untuk mendapatkan NPWP untuk membuat perjanjian tertulis pemisahan harta harus disertai dengan dokumen berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi kartu keluarga atau sejenisnya, dan fotokopi surat perjanjian pemisahan harta atau sejenisnya.

Perlakuan NPWP, dalam hal meninggalnya Suami

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 pasal 7 ayat (2), jika suami dari wanita yang menikah meninggal dunia dikemudian hari dan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi, maka wanita tersebut menggunakan NPWP suaminya yang telah meninggal sampai pembagian harta warisan, kecuali wanita yang menikah tersebut memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya. Mengingat pembagian waris, wanita yang sudah menikah harus mendaftarkan diri ke KPP terdekat untuk mendapatkan NPWP.

Karenanya, ketika terjadi perceraian, kesepakatan pembagian harta, atau bahkan meninggalnya pasangan dengan harta warisan yang belum terbagi, perempuan tersebut harus mendaftarkan diri ke KPP setempat dan melampirkan dokumen terkait untuk mendapatkan NPWP. Ketika wanita tersebut memperoleh NPWP baru, NIK yang terkait dengannya akan menjadi NPWP.

Daftar kode rekening pajak terbaru dan kode jenis setoran pajak

PT Jovindo Solusi Batam memiliki reputasi baik, berpengetahuan luas, dan mahir dalam menyelesaikan masalah perpajakan. PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi kepada audiens mengenai daftar kode jenis setoran pajak dan kode rekening pajak terbaru pada talkshow kali ini. Lihat detailnya.

Sekarang ada 44 Kode Rekening Pajak dalam daftar kategori kode pajak, naik dari sebelumnya 32 KAP, menurut Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya perubahan aturan yang mengatur Surat Setoran Pajak (SSP), maka ditambahkan kode rekening pajak atau KAP dan kode jenis penyetoran pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021 tentang Perubahan PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak memuat aturan penambahan kode rekening pajak terbaru. Pembuatan dan penerapan kode ini memungkinkan wajib pajak untuk menyerahkan pembayaran dan laporan lebih cepat dan sederhana, yang mengurangi kemungkinan kesalahan.

Kenyataannya, saat mengisi formulir setoran elektronik e-Billing untuk membayar pajak secara online, kode rekening pajak dan kode jenis setoran akan digunakan. Anda harus terlebih dahulu membuat SSP atau Billing Code yang berisi rincian jenis pembayaran pajak dan besarnya nominal pajak yang harus dibayar.

Wajib Pajak harus mengisi kolom keterangan jenis kode rekening pajak dan kode jenis setoran pajak pada saat melengkapi SSP atau membuat kode billing. Seperti diketahui, KJS atau Kode Jenis Setoran Pajak berbeda-beda tergantung jenis pajak yang dibayarkan, salah satunya Kode Pajak 411128. Pembayaran pajak seperti apa yang diwajibkan oleh undang-undang pajak itu?

Mengenai Kode Rekening Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran Pajak (KJS)

Sistem menggunakan kode ini untuk menentukan jenis penyetoran atau transaksi yang harus dilakukan wajib pajak selama menggunakan layanan pajak. Dalam melengkapi Surat Setoran Pajak (SSP) atau SSE (Surat Setoran Elektronik) saat melakukan prosedur pembayaran pajak melalui e-Billing, KAP dan KJS merupakan salah satu komponen yang sangat penting.

Kode Rekening Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran Pajak (KJS) diperlukan untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak. Pembayaran tidak dapat diterima oleh bank atau kantor pos penerima tanpa kode ini, dan tidak dapat ditransfer ke kas negara melalui DJP.

Saat membuat kode tagihan sebagai identitas pembayaran/penyetoran pajak menggunakan kode tersebut, kode akun pajak dan kode jenis penyetoran pajak ini digunakan. Agar sistem e-Billing dapat mengenali dan membedakan berbagai pembayaran pajak dan penyetoran yang dilakukan ke kas negara dan kas negara lainnya.

KJS adalah nama jenis penyetoran yang dilakukan, sedangkan KAP adalah nama jenis pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kedua kode tersebut harus ada pada saat prosedur pembayaran pajak.

Penting untuk disadari bahwa setiap bentuk kode memiliki tujuan tertentu dan tidak dapat diketik dengan salah. Setelah Kode Rekening Pajak, dimasukan Kode Jenis Setoran Pajak/Kode Setoran Pajak yang disebut juga dengan KJS. KAP atau Kode Rekening Pajak harus dimasukkan terlebih dahulu.

Dasar Hukum KJS dan KAP

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021 tentang Perubahan PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SSP.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 dan perubahannya yang mengatur bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi dasar sandi jenis setoran pajak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2016 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mempermudah secara administrasi pembayaran pajak atas Pajak Penghasilan Nonmigas lainnya.
3. Jumlah yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPKB PPh Nonmigas lainnya atas penghasilan tambahan dari harta yang belum diungkapkan untuk Pajak Wajib yang telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak termasuk kemudahan yang disebutkan dalam ketentuan sebelumnya, sesuai Pasal 18 Ayat 3 UU Pengampunan Pajak.
4. Kemudahan juga diberikan (disebutkan pada poin nomor dua) bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Keterangan sampai dengan masa pengampunan pajak selesai berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 UU Pengampunan Pajak.

Macam-macam Kode Akun Pajak

Perbedaan Kode Rekening Pajak dan penjelasannya sesuai PER-22/PJ/2021 adalah sebagai berikut:

1. KAP 411121 – PPh Pasal 21, digunakan untuk pembayaran pajak PPh Pasal 21 tertentu ke kas negara.
2. KAP 411122 – PPh Pasal 22, digunakan untuk membedakan pajak PPh Pasal 22 yang berbeda dengan pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara.
3. KAP 411123 – PPh Pasal 22 Impor, yang digunakan untuk menetapkan pembayaran pajak PPh Pasal 22 Impor tertentu ke kas negara.
4. KAP 411124 – PPh Pasal 23 yang digunakan untuk membedakan jenis pajak PPh Pasal 23 dengan pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.
5. Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara berupa PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dicatat dengan menggunakan KAP 411125, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.
6. Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29 atau disebut juga KAP 411126 adalah kode pajak yang digunakan untuk mencatat pembayaran PPh Badan Pasal 25/29 ke kas negara.
7. KAP 411127 – PPh Pasal 26, digunakan untuk menetapkan pembayaran pajak PPh Pasal 26 tertentu ke kas negara.
8. Untuk mengidentifikasi pembayaran pajak dari jenis Pajak Penghasilan Final yang dikirim ke kas negara, gunakan KAP 411128 (Pasal 4 ayat 2).
9. Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara berupa pajak PPh Nonmigas Lainnya ditetapkan dengan kode KAP 411129 – PPh Nonmigas Lainnya (PPh Pasal 15).
10. Pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara dalam bentuk PPh DTP ditetapkan dengan kode KAP 411149 – Pajak Penghasilan Nonmigas Ditanggung Pemerintah (DTP) Lainnya.
11. KAP 411111 – PPh Minyak Bumi, digunakan untuk membedakan jenis pajak PPh Minyak Bumi dalam pembayaran pajak ke kas negara.
12. KAP 411112 – PPh Gas Bumi, digunakan untuk membedakan pajak PPh Gas Bumi yang berbeda dengan pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara.
13. Untuk membedakan pembayaran pajak ke kas negara dengan bentuk pajak PPh Gas lainnya, digunakan kode KAP 411119 – PPh Migas Lainnya.
14. Pembayaran pajak PPN dalam negeri ke kas negara ditetapkan dengan kode KAP 411211 – PPN Dalam Negeri.
15. KAP 411212 – PPN Impor, digunakan untuk menetapkan jenis pembayaran pajak PPN impor ke kas negara.
16. KAP 411219 – PPN lainnya, yang digunakan untuk membedakan antara pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara dan PPN lainnya.
17. KAP 411221 – PPnBM Dalam Negeri, digunakan untuk mengidentifikasi pembayaran pajak perbendaharaan negara yang dipersamakan dengan pajak PPnBM Dalam Negeri.
18. KAP 411222 – PPnBM Impor, digunakan untuk mendeteksi pembayaran pajak ke kas negara yang identik dengan pajak PPnBM Impor.
19. KAP 411229 – PPnBM Lainnya adalah sandi yang digunakan untuk pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah Lainnya golongan pajak ke kas negara.
20. Untuk membedakan pembayaran pajak ke kas negara dengan jenis Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perkebunan digunakan KAP 411313 – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bidang Perkebunan.
21. KAP 411314 – PBB Bidang Kehutanan digunakan untuk melacak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Kehutanan ke kas negara.
22. KAP 411315 – PBB Bidang Pertambangan untuk Pertambangan Minerba, yang digunakan untuk menetapkan pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara jenis Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara.
23. KAP 411316 – PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, digunakan untuk mengidentifikasi pembayaran pajak ke kas negara jenis Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk pertambangan minyak dan gas bumi.
24. KAP 411317 – PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi, yang digunakan untuk melacak pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara dari pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan.
25. KAP 411319 – PBB Sektor Lainnya, digunakan untuk melacak pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara dari pajak bumi dan bangunan sektor lain.
26. KAP 411611 – Bea Materai yang digunakan untuk membedakan pembayaran pajak ke kas negara dengan materai
27. KAP 411612 – Penjualan Meterai yang digunakan untuk melacak pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara dari penjualan materai
28. KAP 411613 – Pajak Penjualan Batubara, digunakan untuk melacak pembayaran pajak yang dilakukan dari pajak penjualan batubara ke kas negara.
29. Kode KAP 411619 – Pajak Tidak Langsung Lainnya digunakan untuk membedakan antara pajak kas negara dan pajak tidak langsung lainnya.
30. KAP 411621, Bunga/Denda Penagihan Pajak Penghasilan, adalah sandi yang digunakan untuk memisahkan pembayaran pajak ke kas negara dari Bunga/Denda Penagihan Pajak Penghasilan.
31. KAP 411622 – Bunga/Denda Pemungutan PPN, yang digunakan untuk memisahkan pembayaran pajak ke kas negara dari bunga/denda pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
32. KAP 411623 – Pemungutan Bunga/Denda PPnBM, yang digunakan untuk pembayaran pajak ke kas negara dari pemungutan bunga/denda PPnBM atas barang-barang kelas atas.
33. Kode Bunga/Denda KAP 411624 – PTLL Penagihan yang digunakan untuk mengetahui pembayaran pajak ke kas negara dari pemungutan bunga/denda Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) adalah 33.
34. KAP 411141 – PPh 21 Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk melacak pembayaran pajak dari PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke kas negara..
35. KAP 411142 – PPh 22 Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk membedakan pembayaran pajak yang dilakukan dari PPh 22 DTP ke kas umum.
36. KAP 411143 – PPh 22 Impor Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk membedakan pembayaran pajak dari PPh 22 Impor DTP yang dilakukan ke kas umum.
37. KAP 411144 – PPh 23 Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 23 DTP.
38. KAP 411145, PPh 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk melacak pembayaran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi pribadi PPh 25/29 DTP ke kas negara.
39. KAP 411146, Badan PPh 25/29 Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk melacak pembayaran pajak yang dilakukan dari PPh 25/29 DTP ke kas negara.
40. KAP 411147 – PPh 26 Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk membedakan pembayaran pajak yang dilakukan dari PPh 26 DTP ke kas umum.
41. KAP 411148 atau PPh Final Ditanggung Pemerintah adalah kode yang menunjukkan pembayaran pajak yang dilakukan dari PPh Final DTP ke kas negara.
42. KAP 411241 – PPN Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPN DTP.
43. KAP 411242 – PPnBM Ditanggung Pemerintah adalah sandi yang digunakan untuk mengetahui pembayaran pajak dari PPnBM DTP yang disetor ke kas negara.

44. Untuk membedakan pembayaran pajak ke kas negara dengan bunga/denda pemungutan PPh DTP, digunakan KAP 411631 – Bunga/Denda Pemungutan PPh ditanggung Pemerintah.

Pengertian dan Contoh Kode Pajak 411128

Wajib Pajak menggunakan Kode Rekening Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak saat membuat e-Bills sebagai nomor pengenal untuk pembayaran setoran pajak mereka. Dengan demikian, sistem dapat membedakan antara setoran ke kas negara dan setoran ke kas negara lain dari sektor pajak.

Ini dapat membantu wajib pajak meminimalkan atau menghilangkan kesalahan dalam penyetoran pajak dengan menghasilkan Kode Rekening Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak. Wajib Pajak harus menyelesaikan tata cara pemindahbukuan apabila salah memasukkan Kode Rekening Pajak atau Kode Jenis Setoran Pajak.

Anda sebagai wajib pajak harus terlebih dahulu memahami apa itu kode rekening pajak atau kode jenis setoran pajak sebelum menyelesaikan atau membuat ID tagihan. Kode Rekening Pajak terdiri dari enam angka, misalnya 411121. Sebaliknya, Kode Jenis Setoran Pajak terdiri dari 3 angka, misalnya 100.

Dengan Kode Jenis Setoran 100, Tahunan (dengan Kode Jenis Setoran 200), atau untuk pembayaran STP (Surat Tagihan Pajak), Kode Jenis Setoran memperjelas keharusan pembayaran pajak.

Daftar kode rekening pajak terbaru dan kode jenis setoran pajak

44 kode rekening pajak dan jenis setoran terbaru berdasarkan PER-22/PJ/2021 adalah sebagai berikut:

1. Kode Akun Pajak atau Kode Pajak PPh Final 411128

Sandi yang diperlukan untuk menyetor/membayar pajak PPh final adalah Kode Pajak 411128 sesuai dengan jenis PPh Final PPh 4 Ayat 2 KJS. Kode rekening pajak PPh final adalah 411128, diikuti dengan kode jenis setoran pajak dalam format tiga digit.

Berikut Kode Akun Pajak atau Kode Pajak PPh Final 411128 beserta Kode Jenis Setoran pajaknya:

2. Untuk jenis pajak PPh 21 menggunakan kode pajak 411121

Kode rekening pajak 411121 yang digunakan untuk mengetahui pembayaran pajak dari PPh Pasal 21 ke kas negara adalah sebagai berikut:

3. Kode Pajak 411122 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

Pembayaran pajak ke Kas Negara diidentifikasi dengan Kode Rekening Pajak 411122 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22.

4. Kode Pajak PPh Pasal 22 Impor adalah 411123.

Perbendaharaan negara menggunakan kode rekening pajak 411123 untuk menetapkan setoran pajak jenis pajak PPh Pasal 22 Impor.

5. Untuk jenis pajak PPh Pasal 23 menggunakan Kode Pajak 411124.

Perbendaharaan negara menggunakan kode rekening pajak 411124 untuk menetapkan setoran pajak jenis pajak PPh Pasal 23.

6. Kode Pajak 411125 untuk jenis PPh pasal 25/29 orang

Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara berupa PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi ditetapkan dengan kode rekening pajak 411125.

7. Kode Pajak 411126 untuk kategori pajak penghasilan bisnis yang dijelaskan dalam Pasal 25/29

Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara berupa PPh Badan Pasal 25/29 ditunjuk dengan kode rekening pajak 411126.

8. Kode pajak jenis pajak PPh Pasal 26 adalah 411127

Kas negara menggunakan kode rekening pajak 411127 untuk menetapkan setoran pajak jenis pajak PPh Pasal 26.

9. PPH Pasal 15 dan Kode Pajak 411129 untuk Pajak Penghasilan Nonmigas Lainnya

Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara dalam bentuk Pajak Penghasilan Nonmigas Lainnya ditetapkan dengan kode rekening pajak 411129.

10. Jenis Pajak PPh Minyak Bumi kode 411111

Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara yang merupakan jenis pajak PPh Minyak diketahui dengan kode rekening pajak 411111.

11. Kode Pajak Per Jam Gas Bumi 411112

Pembayaran pajak dari jenis pajak PPh Gas Bumi diidentifikasi dengan kode rekening pajak 411112 dan disetorkan ke kas negara.

12. Kode pajak penghasilan tambahan migas adalah 411119.

Kas negara menggunakan kode rekening pajak 411119 untuk membedakan pembayaran pajak dengan pajak PPh Gas lainnya.

13. Kode pajak jenis pajak PPN dalam negeri adalah 411211

Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara jenis pajak PPN Dalam Negeri ditetapkan dengan kode rekening pajak 411211.

14. Untuk jenis pajak PPnBM dalam negeri, gunakan Kode Pajak 411221.

Pembayaran pajak jenis pajak PPnBM Dalam Negeri yang disetorkan ke kas negara ditunjuk dengan kode rekening pajak 411221.

15. Jenis pajak PPnBM impor memiliki kode pajak 411222.

Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara jenis pajak PPnBM Impor ditunjuk dengan kode rekening pajak 411222.

16. Pajak PPnBM Lainnya Kode 411229

Untuk jenis Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Lainnya, pembayaran pajak ke kas negara dihitung dengan menggunakan kode rekening pajak 411229.

17. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kode Pajak 411313

Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara jenis Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perkebunan diidentifikasi dengan kode rekening pajak 411313.

18. Kode PBB bidang kehutanan, 411314

Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara jenis Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Kehutanan ditunjuk dengan kode rekening pajak 411314.

19. Pertambangan Kode PBB 411315 untuk Pertambangan Mineral dan Batubara

Untuk mengetahui pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara pada Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk pertambangan batubara dan mineral digunakan kode rekening pajak 411315.

20. PBB Pertambangan Kode Pajak 411316 untuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kas negara menggunakan kode rekening pajak 411316 untuk melacak pembayaran pajak yang dilakukan dari Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Pertambangan untuk pertambangan minyak dan gas bumi.

21. Kode Pajak 411317 untuk Pertambangan Panas Bumi Sektor PBB

Untuk pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara dari pajak bumi dan bangunan di industri pertambangan untuk pertambangan panas bumi digunakan kode rekening pajak 411317.

22. Kode Pajak PBB Sektor Lain adalah 411319

Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara dari pajak bumi dan bangunan di industri lain diidentifikasi dengan kode akun pajak 411319.

23. Kode Pajak Bea Meterai adalah 411611.

Setoran bea materai yang disetorkan ke kas negara diidentifikasi dengan kode rekening pajak 411611.

24. Kode Pajak 411612 untuk Penjualan Meterai 24

Perbendaharaan negara menggunakan kode rekening pajak 411612 untuk mengidentifikasi setoran pajak dari penjualan bea materai.

25. Pajak Penjualan Batubara Kode Pajak 411613

Perbendaharaan negara menggunakan kode rekening pajak 411613 untuk mengidentifikasi setoran pajak dari pajak penjualan batubara.

26. Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya Kode Pajak 411619

Untuk membedakan penyetoran pajak yang disetorkan ke kas negara dengan pajak tidak langsung lainnya, gunakan kode rekening pajak 411619.

27. Penagihan Pajak Penghasilan Bunga dan Denda Kode Pajak 411621

Perbendaharaan negara menggunakan kode rekening pajak 411621 untuk menunjuk pembayaran pajak yang dilakukan dari bunga pajak penghasilan dan pungutan denda.

28. Bunga Pemungutan PPN dan Denda Kode Pajak 411622

Untuk membedakan pembayaran pajak ke kas negara dengan bunga dan denda pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, digunakan kode rekening pajak 411622.

29. Bunga/Sanksi Pemungutan PPnBM Kode Pajak 411623

Perbendaharaan negara menggunakan kode rekening pajak 411623 untuk membedakan pembayaran pajak yang dilakukan dari bunga dan denda karena gagal memungut pajak penjualan atas barang-barang mahal.

30. Kode Pajak Bunga/Denda Penagihan PTLL 411624

Pembayaran pajak ke kas negara dari pemungutan bunga/denda pajak tidak langsung lainnya (PTLL) ditunjuk dengan kode rekening pajak 411624.

31. Kode Pajak 411141 untuk PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411141 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

32. Kode Pajak 411142 untuk PPh 22 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 4111142 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 22 DTP.

33. Kode Pajak 411143 untuk PPh 22 Impor Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411143 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 22 Impor DTP.

34. Kode Pajak 411144 untuk PPh 23 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411144 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 23 DTP.

35. Kode Pajak 411145 untuk PPh 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411145 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 25/29 orang pribadi DTP.

36. Kode Pajak 411146 untuk PPh 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411146 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 25/29 DTP.

37. Kode Pajak 411147 untuk PPh 26 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411147 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 26 DTP.

38. Kode Pajak 411148 untuk PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411148 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh Final DTP.

39. Kode Pajak 411241 untuk PPN Non Migas lainnya Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411241 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPN DTP.

40. 4 Kode Pajak 411242 untuk PPN Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411242 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPnBM DTP.

41. Kode Pajak 411631 untuk PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411631 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bunga/denda penagihan PPh DTP.

42. Kode Pajak 411631untuk Bunga/Denda Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)

43. Kode Pajak 411212 untuk Pajak PPN Impor Kode akun pajak PPN impor 411212

Digunakan untuk mengetahui penyetoran pajak yang disetorkan ke kas negara.

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan dengan menggunakan kode unik 41121, dan SPT Masa dimaksud dengan kode 100 yang mengikutinya.

44. Pajak PPN Lainnya Kode 411219

Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara dibedakan dengan bentuk pajak PPN lainnya dengan menggunakan kode rekening pajak 411219.

Masing-masing kode tersebut di atas harus dilengkapi sesuai dengan syarat dan setoran yang harus dilakukan wajib pajak. Berikan perhatian khusus pada setiap kode karena jika Anda salah memasukkan satu nomor saja, hal itu dapat menghalangi Anda untuk melakukan pembayaran yang dimaksud dan memaksa Anda untuk mengulangi prosedur pembayaran e-Billing.

PT Jovindo Solusi Batam adalah konsultan pajak terpercaya dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman di bidang perpajakan. PT Jovindo Solusi Batam dipercaya karena merupakan pilihan terbaik untuk sobat pajak. PT Jovindo Solusi Batam kali ini akan memberikan informasi tentang perbedaan yang tidak dipungut dan bebas PPN. Berikut Penjelasannya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada setiap barang dan jasa merupakan hal yang perlu kita waspadai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang biasanya merupakan harga produk ditambah PPN, akan ditambahkan ke tagihan Anda setiap kali melakukan pembelian di toko atau supermarket. Namun, terkadang kita bingung karena beberapa produk yang dibeli dikenakan PPN sementara yang lain tidak. Mengapa beberapa hal dipakai dan yang lainnya tidak?

Sejumlah transaksi digambarkan tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN atas penyerahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, produk-produk tertentu sama sekali tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Satu-satunya perbedaan antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan dikecualikan yang dibuat undang-undang adalah bagaimana kredit pajak masukan ditangani. Menurut undang-undang, tidak ada pajak atau pembebasan karena:

1. Kegiatan di tempat-tempat tertentu.
2. Penyerahan sebagian Barang Kena Pajak (BKP) atau Penyerahan sebagian Jasa Kena Pajak (JKP);
3. Impor sebagian Barang Kena Pajak (BKP);
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKP) tertentu dari luar negeri; dan
5. Pemanfaatan sebagian Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri, yang diizinkan oleh Peraturan Pemerintah.

Pajak Masukan PPN tetap dapat dikreditkan meskipun tidak dipungut. PKP tetap wajib menerbitkan invoice dan menyerahkannya kepada mitra transaksi sesuai dengan persyaratan yang berlaku walaupun tidak memungut PPN.

Di kawasan ekonomi tertentu, seperti kawasan bebas, kawasan berikat, dan usaha Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor (KITE), PPN yang tidak dipungut biasanya ditawarkan untuk penyerahan. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut atas barang impor untuk keperluan penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Kepabeanan dan/atau Cukai serta Fasilitas Perpajakan Atas Barang Impor . Untuk memerangi pandemi, tidak ada PPN yang diterapkan untuk impor peralatan medis apa pun. Aturan terpisah juga mengatur fasilitas ini.

Perlakuan permohonan BKP atau JKP yang dikecualikan PPN-nya tidak diperkenankan mengkreditkan pajak masukan, yang membedakannya adalah tidak dipungut. Barang Kena Pajak atau JKP yang dikenakan tetapi tidak dipungut tetap akan menghasilkan Faktur Pajak, seperti halnya tidak ada tunggakan uang.

Penyerahan produk kena pajak strategis atau khusus, serta penyerahan yang dilakukan kepada perwakilan negara lain atau organisasi internasional, seringkali bebas dari PPN. Penyerahan air bersih yang telah diatur bebas PPN adalah contoh penyerahan yang dikecualikan.

Ada beberapa contoh jumlah tagihan pajak yang diterima atau dikirim ke mitra transaksi mencapai ratusan bahkan ribuan. Faktur akan lebih layak diterbitkan jika wajib pajak dapat memasukkan semuanya ke dalam satu file. Wajib Pajak, terutama bisnis dengan cabang perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, lebih mudah untuk menyelesaikan SPT PPN berkat kemampuan Tarra Host to Host TAXKU untuk memproses tagihan dengan satu atau lebih pengguna. Pemrosesan faktur dibuat lebih sederhana dengan kemampuan untuk menggabungkan pelaporan dan pembayaran dalam satu aplikasi Tarra Host to Host Taxku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan ternama yang memiliki keahlian dalam menyelesaikan masalah pajak. Oleh karena itu kali ini,kami akan menyajikan informasi tentang Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan Pajak. Berikut informasinya.

Jenis, kriteria, dan ruang lingkup pemeriksaan pajak. Menurut Pasal 1 Angka 25 UU KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan tambahan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam lingkup pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa apakah kewajiban perpajakan, termasuk satu, banyak, atau semua jenis pajak, untuk satu Masa Pajak atau lebih, bagian dari suatu Tahun Pajak, atau Tahun Pajak pada tahun yang lalu atau tahun sekarang, telah dipenuhi.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dalam dua kondisi tergantung pada konteks pemeriksaannya, yaitu:

Pemeriksaan Pajak Secara Rutin

Pemeriksaan pajak sering dilakukan sebab terkait dengan penegakan hak atau kewajiban perpajakan wajib pajak, yaitu:

1. Sertakan pernyataan lebih bayar dan permintaan pengembalian dana dalam SPT PPh tahunan atau SPT PPN berkala Anda.
2. Cantumkan pernyataan dalam SPT PPh tahunan atau SPT PPN berkala bahwa kelebihan pengembalian dana tidak dicabut dalam hal terjadi kelebihan pembayaran.
3. Menyerahkan SPT PPN berkala untuk kompensasi lebih bayar.
4. Sudah menerima pengembalian pembayaran pajak.
5. Mengajukan pengembalian pajak untuk kerugian.
6. Menyelesaikan penggabungan, konsolidasi, pertumbuhan, atau likuidasi; atau akan meninggalkan Indonesia selamanya.
7. Modifikasi tahun buku, tata cara pembukuan, dan nilai aset tetap.
8. Pemeriksaan Pajak Secara Khusus

Berdasarkan temuan analisis risiko yang mengarah pada potensi ketidakpatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi dasar pemeriksaan saat ini. Mengacu pada beberapa ketentuan, seperti:

1. Berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan berdasarkan profil WP atau data internal lainnya serta data eksternal manual atau otomatis.
2. Satu, banyak, atau semua jenis pajak dapat dimasukkan dalam ruang lingkup.
3. Inspeksi lapangan digunakan dalam pemeriksaan.

Pemeriksaan lapangan dan Pemeriksaan kantor adalah dua jenis inspeksi yang berbeda.

1. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di rumah, tempat usaha, atau tempat bekerja bebas Wajib Pajak, serta tempat lain yang dianggap penting oleh pemeriksa pajak.
2. Pemeriksaan kantor Direktorat Jenderal Pajak dilakukan pada saat pemeriksaan kantor..

Tujuan Pemeriksaan

Dalam rangka penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meneliti apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya; dan/atau
2. Alasan lainnya melaksanakan ketentuan peraturan perudangan-undangan perpajakan.

Pemeriksaan kebenaran surat pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan tanggung jawab perpajakan lainnya dalam rangka menilai kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dilakukan dengan cara membandingkan faktor-faktor tersebut dengan keadaan nyata Wajib Pajak atau kegiatan usaha perusahaan.

Berdasarkan hukum

Undang-undang dan peraturan perpajakan berikut ini menjadi landasan hukum untuk melakukan pemeriksaan pajak:

1. Pasal 29 s/d 31 UU KUP;
2. Pasal 11 sd 13 PP Nomor 74 Tahun 2011;
3. Pasal 14 s/d 20 PP Nomor 74 Tahun 2011 (khususnya tentang penerbitan surat ketetapan pajak sebagai akibat pemeriksaan pajak);
4. PMK Nomor 17/PMK.03/2013 Peraturan Menteri Keuangan (sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-23/PJ/2013 (sebagaimana telah diubah) tentang Standar Pemeriksaan.
6. PMK Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Informasi Atau Bukti Dari Pihak Yang Terikat Dengan Kewajiban Kerahasiaan, yang telah diubah dengan PMK Nomor 235/PMK.03/2016/ Khususnya tentang Pasal 1 ayat (3) huruf b PMK 87/PMK.03/2013 jo. PMK 235/PMK.03/2016, PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Pedoman Teknis Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Selain ketentuan tersebut di atas, Surat Edaran Dirjen Pajak tetap menjadi pedoman utama bagi pemeriksa pajak mengenai kebijakan, teknik, dan metode pemeriksaan, melibatkan penggunaan keadilan dan praktik bisnis biasa dalam berurusan antara wajib pajak dan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus.

PT Jovindo Solusi Batam adalah ahli pajak yang bereputasi dan terampil yang dapat memberikan jawaban atas berbagai masalah. Selain itu, PT Jovindo Solusi Batam menerima pelanggan dari kota-kota lain di Indonesia.

Pada pembahasan kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Pajak Sewa Gedung dan Cara Menghitungnya. Berikut informasinya.

Pajak Sewa Gedung: Apa Itu?

Penyewa diharuskan membayar pajak wajib yang dikenal sebagai pajak sewa gedung. Baik PPN maupun pajak yang diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2 harus dibayar. Jika penyewa adalah instansi pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, atau agen dari perusahaan asing lain, maka undang-undang ini akan berlaku untuk mereka.

ketika membayar pajak sewa diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional. Bagian selanjutnya akan membahas ketentuan dan aturan pembayaran pajak sewa gedung.

Aturan Pembayaran Pajak Sewa Gedung

Setelah mengetahui apa itu Pajak Sewa Gedung, Anda harus mengetahui aturan pembayaran pajak. Dalam hal penyewa adalah Wajib Pajak Pemotongan Bukan Pajak, maka tata cara yang digunakan adalah pelunasan sendiri. Ini menunjukkan bahwa pemilik tanah secara pribadi akan menyetor pajak penghasilan atas uang yang dihasilkan.

Ketentuan pembayaran pajak sewa gedung adalah sebagai berikut:

• Pemilik tanah dan bangunan wajib membuat faktur pajak PPN sebesar 10% x jumlah biaya sewa untuk transaksi sewa gedung setelah menerima biaya sewa gedung dari perusahaan.

• Jika pemilik tanah adalah PKP, maka biaya sewa yang dibayarkan untuk suatu masa atau tahun tidak termasuk PPN. Jika pemilik tanah bukan PKP, biaya sewa adalah penjumlahan dari sewa dan PPN yang telah dibayarkan. Dengan kata lain, pembayaran sewa penyewa termasuk komponen PPN.

• Selain PPN atas sewa bangunan, 10% dari total biaya sewa juga dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat 2. Penyewa harus menunjukkan kepada pemilik barang dan bukti bangunan bahwa mereka telah dipotong pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat 2.

• Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pajak atas sewa bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang bersifat final.

Ketentuan untuk potongan pajak atas sewa bangunan

Sewa bangunan dapat mencakup ketentuan pengurangan pajak, antara lain sebagai berikut:

• Apabila penyewa adalah instansi pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan asing, atau orang pribadi yang ditunjuk DJP, penyewa wajib memotong pajak penghasilan yang berlaku dan harus menunjukkan bukti pemotongan kepada penyewa/penerima penghasilan.

• Jika penyewa adalah individu atau tidak dikenakan pajak penghasilan, mereka bertanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan yang berlaku.

Perhitungan Pajak Sewa Gedung

Anda harus mengetahui terlebih dahulu jumlah masing-masing PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN 10% untuk menghitung pajak sewa gedung.

Simulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

Biaya sewa kantor tahunan yang dibayarkan Perusahaan A kepada PKP adalah sebesar Rp30.000.000,- maka tarif PPh sewa gedung perkantoran adalah:

10% x Rp30.000.000 = Rp3.000.000

Kemudian, sebagai penyewa, firma A mengajukan SPT PPh Masa Pasal 4 ayat (2) atas pemotongan tersebut dan memberikan surat pemotongan kepada pemilik tanah/bangunan.

Sedangkan PKP sebagai pemilik bangunan atau tanah mengurangi PPN dengan penjumlahan sebagai berikut:

10% x Rp30.000.000 adalah Rp3.000.000

Jumlah total sewa tahunan yang harus dibayar oleh penyewa gedung adalah:

PPh Pasal 4 Ayat (2) Biaya sewa + PPN – Rp30.000.000 + Rp3.000.000 – Rp3.000.000 = Rp30.000.000

Pajak Sewa Gedung: Cara Membayar

Setelah Anda membayar biaya sewa dan pajak, pemilik tanah akan menyetorkan pajak penghasilan atas nama Anda dengan ketentuan sebagai berikut:

• Jumlahnya 10% dari nilai sewa bruto tanah dan bangunan.

• Buat kode billing sebelum menyetorkan PPh Pasal 4 Ayat 2. Setelah itu harus setor uang paling lambat 15 bulan kemudian.

• Anda dapat memanfaatkan aplikasi E-Spt PPh melalui layanan elektronik DJP untuk melaporkan PPh Pasal 4 Ayat 2 secara online.

Pembayaran PPh menggunakan metode pemotongan dengan persyaratan sebagai berikut jika penyewa termasuk dalam golongan Pemotong Pajak yang meliputi badan pemerintah, bentuk usaha tetap, perwakilan badan usaha asing, atau orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada tanggal sepuluh bulan setelah akhir masa pajak, penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari sewa.