Panduan Perhitungan PPh 21 Terutang Karyawan Resign

Panduan Perhitungan PPh 21 Terutang Karyawan Resign

Panduan Perhitungan PPh 21 Terutang Karyawan Resign

PT Jovindo Solusi Batam, perusahaan, konsultan pajak, pembukuan dan manajemen. Menyajikan Panduan Perhitungan PPh 21 Terutang Karyawan Resign

Perusahaan memliki kewajiban untuk melakukan perhitungan PPh 21 terhadap karyawan yang mengundurkan diri. Hak-hak karyawan yang bersangkutan juga harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apakah Karyawan Resign Kena Pajak?
Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, karyawan yang mengundurkan diri (resign) tetap dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang telah diperoleh selama masa kerja di perusahaan.
Jenis Pajak yang Dikenakan pada Karyawan Resign
Pesangon karyawan yang mengundurkan diri dikenakan PPh 21 Final dengan tarif progresif sesuai ketentuan yang berlaku. Dasar perhitungan pajaknya adalah penghasilan bruto yang diterima, meliputi gaji, tunjangan, bonus dan pesangon.
Dasar Hukum Pajak Karyawan Resign
Dasar hukum yang menjadi acuan perhitungan PPh 21 karyawan yang mengundurkan diri di Indonesia meliputi:
• UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan tentang Pajak Penghasilan
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur tarif pajak progresif.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 mengenai Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
• Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016 mengatur tentang Pedoman Teknis Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21.

Komponen Penghitungan Pajak Karyawan Resign
Komponen-komponen yang mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan karyawan yang mengundurkan diri;
Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan bagi karyawan yang mengundurkan diri, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatian, antara lain sebagai berikut:
• Gaji Pokok, yaitu gaji terakhir yang diterima oleh karyawan.
• Tunjangan dan Bonus:, termasuk bonus tahunan atau insentif lainnya yang diterima oleh karyawan.
• Pesangon, apabila ada, merupakan penghasilan tambahan bagi karyawan yang berhenti bekerja.
• Biaya Jabatan, merupakan pengurangan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batasan maksimal sebesar Rp500 ribu per bulan atau Rp6 juta per tahun.
• PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), besarnya PTKP disesuaikan dengan status pernikahan dan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh karyawan.
• Tarif Pajak Progresif, yaitu tariff pajak yang dikenakan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak (PKP).
Tahapan Penghitungan PPh 21 Karyawan Resign
Tahapan-tahapan berikut menjelaskan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku bagi karyawan yang mengakhiri masa kerja karena pengunduran diri:
1. Hitung Penghasilan Bruto
gaji pokok, tunjangan, bonus, dan pesangon
2. Kurangi Biaya Jabatan ( 5% dari penghasilan bruto, maks. Rp 500 ribu/bulan atau Rp 6 juta/tahun ).
3. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Penghasilan Kena Pajak atau PKP adalah dasar untuk menghitung PPh 21 21. PKP dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan PTKP.
4. Penerapan Tarif Pajak Progresif
Hitung dan gunakan tarif pajak progresif sesuai dengan PKP yang telah dihitung.
5. Hitung PPh 21 Terutang
PPh 21 yang terutang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP) yang telah dihitung sebelumnya.
6. Perhitungkan Masa Pajak Terakhir
Dalam hal karyawan berhenti bekerja sebelum bulan Desember, perhitungan PPh 21 akan disesuaikan secara proporsional dengan masa kerja karyawan yang bersangkutan.
Contoh Perhitungan PPh 21 Karyawan Resign
Tuan A merupakan seorang karyawan di PT BBB dengan rincian penghasilan sebagai berikut;
• Gaji Pokok: Rp20.000.000
• Tunjangan: Rp4.000.000
• Bonus: Rp10.000.000
• Biaya Jabatan: 5% x (Rp20.000.000 + Rp4.000.000 + Rp10.000.000) = Rp1.700.000 (sesuai ketentuan maksimal Rp500.000 per sebulan)
• PTKP (TK/0): Rp54.000.000 per tahun (status lajang, tanpa tanggungan)
Langkah Perhitungan
• Penghasilan Bruto: Rp20.000.000 + Rp4.000.000 + Rp10.000.000 = Rp34.000.000
• Pengurangan: Biaya Jabatan = Rp500.000
• Penghasilan Neto: Rp34.000.000 – Rp500.000 = Rp33.500.000
• PKP: Rp33.500.000 – Rp4.500.000 (PTKP per bulan) = Rp29.000.000
• PPh 21 Terutang: Tarif pajak 5% x Rp29.000.000 = Rp1.450.000
Apa Kewajiban Perusahaan terhadap Karyawan Resign?
Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan yang mengakhiri hubungan kerja karena pengunduran diri tercantum dalam peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan. Perusahaan punya tanggung jawab soal pajak untuk karyawan yang keluar dari kerja, sesuai dengan aturan dari pemerintah tentang pajak penghasilan dan peraturan peraturan lainnya.
• Lakukan perhitungan dan pemotongan PPh 21 terakhir (Pasal 21 UU PPh).
• Berikan bukti potong PPh 21 kepada karyawan (PER-32/PJ/2015).
• Laporkan pajak yang telah dipotong ke DJP (PMK 16/PMK.03/2010).
• Setorkan pemotongan pajaknya (UU KUP)

Tips Menghitung Pajak Karyawan Mengundurkan Diri
Guna memastikan proses perhitungan pajak bagi karyawan yang mengakhiri hubungan kerja karena pengunduran diri berjalan dengan baik, anda dapat mengikuti panduan berikut;
• Lakukan verifikasi status PTKP karyawan sebelum memulai perhitungan.
• Kategorikan penghasilan reguler dan pesangon secara terpisah.
• Terapkan ketentuan biaya jabatan sesuai dengan peratiuran yang berlaku.
• Manfaatkan perangkat lunak akuntansi atau HR, seperti aplikasi HRIS Mekari Talenta, untuk memastikan akurasi perhitungan.
• Diskusikan dengan konsultan pajak apabila terdapat kasus-kasus yang kompleks atau memerlukan penanganan khusus.

Cara Mengatasi Kendala Pembuatan Kata Sandi (Password) dan Frasa Sandi (Passphrase) di Coretax DJP

Cara Mengatasi Kendala Pembuatan Kata Sandi (Password) dan Frasa Sandi (Passphrase) di Coretax DJP

Cara Mengatasi Kendala Pembuatan Kata Sandi (Password) dan Frasa Sandi (Passphrase) di Coretax DJP

 

PT Jovindo Solusi Batam selalu siap membantu anda mengenai konsultan pajak, pembukuan, dan manajemen. Dalam pembahasan kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan sebuah informasi mengenai  Cara Mengatasi Kendala Pembuatan Password dan Passphrase di Coretax DJP

Transformasi Digital Perpajakan dengan Coretax DJP

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah meluncurkan sistem administrasi perpajakan digital bernama Coretax pada tanggal 1 Januari 2025. Sistem ini merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018.

Coretax bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan perpajakan dengan menyediakan akses digital bagi wajib pajak untuk mengelola berbagai kebutuhan administrasi perpajakan. Meskipun Coretax akan menjadi sistem utama dalam proses perpajakan mulai tahun 2025, pelaporan SPT Tahunan pada tahun tersebut masih akan menggunakan sistem e-Filing. Penerapan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan baru akan dimulai pada awal Tahun 2026 untuk tahun pajak 2025. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tetap harus menyampaikan SPT Tahunan sebelum Tanggal 31 Maret 2025, sementara Wajib Pajak Badan memiliki batas waktu hingga tanggal 30 April 2025.

Proses Registrasi dan Kendala dalam Pembuatan Kata Sandi dan Frasa Sandi

Untuk dapat mengakses layanan Coretax, pengguna diwajibkan mendaftarkan akun melalui laman resmi Coretax DJP di coretaxdjp.pajak.go.id.Proses  Registrasi melibatkan pengisian data diri, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah itu, pengguna akan diminta untuk membuat kata sandi (password) baru dan frasa sandi (passphrase) yang akan digunakan sebagai tanda tangan elektronik.

Namun, tidak sedikit pengguna yang mengalami kendala dalam proses pembuatan kata sandi  dan frasa sandi ini. Masalah ini cukup sering terjadi dan membuat pengguna kesulitan untuk  menyelesaikan pendaftaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan agar pembuatan akun Coretax berjalan lancar.

Tips Mengatasi Kegagalan Membuat Kata Sandi (Password) dan Frasa Sandi (Passphrase) di Coretax

  1. Hindari Penggunaan Karakter Khusus
    Salah satu penyebab umum kegagalan pembuatan kata sandi dan frasa sandi adalah penggunaan karakter khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan sistem. Beberapa karakter seperti garis miring (/), tanda kutip (‘), dan simbol plus (+) tidak diperbolehkan dalam kata sandi dan frasa sandi Coretax. Sebagai gantinya, dapat menggunakan karakter yang didukung seperti ampersand (&) dan simbol dollar ($).
  2. Pastikan Format kata sandi dan frasa sandi Sesuai
    Setiap sistem memiliki aturan tertentu dalam pembuatan kata sandi dan frasa sandi. Oleh karena itu, pengguna harus membaca dengan cermat ketentuan yang telah ditetapkan oleh Coretax DJP. Biasanya, sistem akan meminta kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus yang diperbolehkan agar kata sandi  aman.
  3. Menggunakan Email atau Nomor Telepon yang Terdaftar
    Saat melakukan pengaturan ulang kata sandi atau membuat frasa sandi, sistem akan mengirimkan tautan verifikasi ke email atau nomor telepon yang telah terdaftar. Pastikan alamat email atau nomor telepon yang dimasukkan masih aktif dan dapat diakses. Bila tidak  menerima email atau SMS verifikasi, periksa folder spam atau coba beberapa saat lagi.
  4. Periksa Koneksi Internet dan Coba Ulangi
    Terkadang, kegagalan dalam membuat kata sandi atau frasa sandi bisa terjadi akibat koneksi  internet yang tidak stabil. Pastikan koneksi internet anda berfungsi dengan baik, dan coba ulangi proses pembuatan kata sandi ( password) atau frasa sandi (passphrase).

 

Apa itu OPEX dalam Laporan Keuangan

Apa itu OPEX dalam Laporan Keuangan

Definisi OPEX

Operational Expenditure (OPEX) merupakan komponen biaya yang berhubungan operasi sehari-hari suatu perusahaan atau organisasi. Pendekatan ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan dan memelihara operasional yang biasa, seperti gaji pekerja, biaya listrik, air, bahan baku, perawatan peralatan, sewa, dan administrasi. OPEX bersifat lebih rutin dan berhubungan langsung dengan aktivitas yang berlangsung tanpa henti. Penting untuk memantau dan mengelola OPEX dengan baik. Hal ini karena pengeluaran operasional yang efisien dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja keuangan, meraih keuntungan, dan mencapai tujuan bisnis dalam jangka panjang. Dalam konteks pengambilan keputusan bisnis, pemahaman mendalam tentang OPEX sangat vital untuk menemukan peluang penghematan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan daya saing perusahaan di tengah persaingan pasar yang ketat.

 

Fungsi OPEX dalam Laporan Keuangan

1. Pencatatan dan Pengklasifikasian Biaya

OPEX digunakan untuk mencatat segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasi selama waktu tertentu, termasuk gaji, sewa, bahan-bahan, dan biaya layanan. OPEX dicantumkan dalam laporan pendapatan untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari kegiatan operasional perusahaan.

2. Menentukan Laba Operasional

Salah satu peranan penting OPEX dalam laporan keuangan adalah untuk menghitung keuntungan operasional perusahaan. Setelah total pendapatan perusahaan dihimpun, OPEX akan dikurangi dari jumlah pendapatan tersebut untuk mendapatkan laba yang berasal dari aktivitas utama perusahaan.

3. Membantu Menilai Efisiensi Operasional

Dengan menganalisis OPEX dalam laporan keuangan, baik perusahaan maupun investor dapat menilai seberapa baik perusahaan dalam mengelola biaya operasional. Tingginya OPEX dapat mengindikasikan adanya pemborosan, sedangkan rendahnya OPEX bisa mengindikasikan efisiensi yang baik, selama hal ini tidak berdampak negatif pada kualitas produk atau layanan.

4. Pembagian Beban dalam Laporan Keuangan

OPEX bisa diklasifikasikan dalam berbagai kelompok, seperti biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, serta biaya pemasaran. Pembagian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang sektor mana yang perlu mendapat fokus khusus atau perbaikan dalam pengelolaan biaya.

5. Mengukur Profitabilitas Perusahaan

OPEX memiliki peranan yang krusial dalam menilai seberapa menguntungkan suatu perusahaan. Apabila OPEX berada pada tingkat yang terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan, hal ini bisa mengurangi laba bersih dan berdampak pada margin keuntungan perusahaan. Di sisi lain, pengelolaan OPEX yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan laba bersih perusahaan.

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada  Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi:  0778-4162512 /0811-7777088.

 

Dampak OPEX dalam Laporan Keuangan

Berikut ini adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari OPEX pada laporan keuangan, yakni:

1. Memengaruhi Laba Bersih

OPEX mencakup sejumlah pengeluaran sehari-hari yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk gaji karyawan, tagihan listrik, biaya perawatan, dan lainnya. Semua pengeluaran ini akan berdampak pada keuntungan bersih perusahaan. Laba bersih yang tercatat dalam laporan laba rugi akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya belanja operasional.

2. Penilaian Efisiensi

OPEX akan membantu Anda menilai seberapa efektif sumber daya perusahaan dimanfaatkan. Anda dapat mengawasi OPEX untuk menemukan bagian di mana efisiensi bisa diperbaiki, seperti mengurangi limbah, meningkatkan hasil kerja, atau mengubah cara operasi dilakukan.

3. Ketahanan Operasional

OPEX juga mencerminkan sejauh mana perusahaan melakukan operasi dengan efisien. Pengeluaran yang dikelola dengan baik menunjukkan bahwa perusahaan bisa menjalankan aktivitas operasionalnya secara efektif, yang pada akhirnya dapat memperkuat kemampuan perusahaan untuk menghadapi perubahan pasar dan berbagai tantangan dari luar.

4. Pengaruh terhadap Margin Laba

OPEX juga berdampak pada tingkat keuntungan perusahaan. Tingkat keuntungan merupakan rasio antara pendapatan bersih dan biaya penjualan. Apabila OPEX meningkat, maka margin keuntungan yang diperoleh perusahaan akan semakin menurun.

5. Analisis Kinerja

OPEX berfungsi sebagai tolok ukur kinerja operasional suatu perusahaan. Dengan membandingkan OPEX dari satu waktu ke waktu lainnya, Anda dapat mengamati perubahan dalam biaya operasional, mengenali pola, dan menilai keberhasilan strategi pengeluaran.

6. Pengaruh terhadap Arus Kas

Pengeluaran operasional secara langsung akan memengaruhi arus kas perusahaan. Pengelolaan OPEX yang baik dapat membantu Anda mengatur cash flow perusahaan dengan lebih efektif, yang merupakan faktor penting untuk mempertahankan likuiditas dan kelangsungan operasional.

 

 

Apa itu Aset Pajak Tangguhan?

Apa itu Aset Pajak Tangguhan?

Definisi Pajak Tangguhan

Beban pajak yang memepengaruhi penambahan atau pengurangan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dimasa yang akan datang.

Pajak Tangguhan terdiri atas:

1. Aset Pajak Tangguhan atau Deferred Tax Assets (DTA)

Aset pajak tangguhan muncul di karenakan adanya perbedaan di antara jumlah pajak yang tertulis dalam laporan keuangan dengan kenyataannya. Dengan begitu, beban pajak berdasarkan akuntansi akan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan beban pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat ditangguhkan untuk masa pajak di masa mendatang.

Deferred tax asset atau aset pajak tangguhan adalah aset yang timbul dikarenakan beberapa sebab, yaitu:

  1. adanya perbedaan temporer yang bisa dikurangi.
  2. akumulasi kerugian pajak yang tidak terkompensasi.
  3. terjadi akumulasi kredit pajak yang belum terpakai.

Aset pajak tangguhan timbul dikarenkan adanya  selisih antara jumlah pajak dalam laporan keuangan dengan jumlah pajak sebenarnya. Oleh karena itu, beban pajak akuntansi lebih rendah dibandingkan beban pajak berdasarkan peraturan perpajakan.

2. Liabilitas Pajak Tangguhan atau Deferred Tax Liabilities (DTL)

Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang akibat perbedaan temporer yang dikenakan pajak pada periode mendatang. Perbedaan temporer di satu sisi merupakan perbedaan logis antara perbedaan standar atau peraturan yang berkaitan dengan pengakuan (kriteria dan periode) serta penilaian atas unsur-unsur pelaporan keuangan yang diterapkan pada hasil disiplin akuntansi perpajakan (aturan perpajakan) di satu pihak standar atau peraturan yang berlaku pada disiplin akuntansi keuangan.

Penyajian liabilitas pajak tangguhan di neraca harus disajikan terpisah dari kewajiban pajak saat ini, dan disajikan pada kewajiban tidak lancar. Liabilitas pajak tangguhan dievaluasi berdasarkan peraturan perpajakan saat ini dan dampak perubahan peraturan perpajakan  di masa depan ini tidak dapat diprediksi atau diperkirakan.

 

Cara Kerja Aset Pajak Tangguhan

Posisi aset pajak tangguhan disajikan pada bagian aset dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan aset pajak tangguhan mempunyai manfaat di masa depan bagi perusahaan. Aset pajak tangguhan biasanya timbul dikarenakan perusahaan berlebih dalam membayar pajak. Perusahaan membayar  pajak lebih banyak daripada yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Selain itu, otoritas pajak dapat mengakui bahwa perusahaan memiliki kelebihan pembayaran pajak dibandingkan dengan standar akuntansi yang diterapkan perusahaan. Alasan lain timbulnya aset pajak tangguhan adalah ketika perusahaan membayar pajak dimuka atau sebelum jatuh tempo. Aset pajak tangguhan timbul dari berbagai transaksi, termasuk piutang tak tertagih, jaminan, sewa, persediaan, dan kerugian operasional bersih.

 

Aset Pajak Tangguhan yang ada dalam Laporan Keuangan

Dalam laporan akuntansi, aset pajak tangguhan (kelebihan pajak) dan liabilitas pajak tangguhan (hutang pajak) tidak dicatat secara terpisah di  neraca. Keduanya ditambahkan pada jumlah bersih (net value). Oleh karena itu, kedua akun tersebut tidak dapat berada dalam satu neraca. Jika jumlah aset pajak tangguhan lebih besar dari liabilitas pajak tangguhan, maka niali bersihnya dicatat dalam aset. Dan sebaliknya, jika jumlah aset pajak tangguhan lebih kecil dari liabilitas pajak tangguhan, maka nilai bersihnya dicatat pada kolom liabilitas.

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada  Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi:  0778-4162512 /0811-7777088

 

 

 

Tujuan Jurnal Pembayaran Dividen

Tujuan Jurnal Pembayaran Dividen

Definisi Jurnal Pembayaran Dividen

Menurut KBBI, pembayaran dividen adalah bagian dari laba atau penghasilan suatu perusahaan. Tentunya setiap keuntungan atau pendapatan  juga mempunyai besaran yang ditentukan dan sah kan oleh  direksi perusahaan. Nantinya seluruh pendapatan dari perusahaan ini didistribusikan secara adil kepada  pemegang saham. Selain itu, jumlah yang dihasilkan dari laba atau  keuntungan dibayarkan langsung oleh  pemegang saham perusahaan.

Sedangkan menurut Wikipedia, jurnal pembayaran dividen adalah proses pembagian laba dalam suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya. Besarnya laba yang didapatkan juga  disesuaikan dengan saham yang dimiliki perusahaan.

Proses pembagian laba atau keuntungan ini juga mempengaruhi kas yang ada dan tersedia dalam perusahaan. Pembagian keuntungan tersebut juga akan dilakukan langsung kepada pemilik sasaran utama bisnis tersebut.

 

Tujuan Jurnal Pembayaran Deviden

Jurnal pembagian dividen digunakan oleh perusahaan untuk mencatat jumlah total dividen yang  dibagikan. Keberadaan jurnal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyusunan laporan keuangan.

 

Jenis-jenis Jurnal Pembayaran Dividen

Berikut ini beberapa jenis-jenis dari jurnal pembayaran dividen, yakni:

1.   Dividen Tunai

dividen tunai merupakan seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan suatu perusahaan hingga akhir tahun dilakukan secara tunai dan diproses dalam bentuk lain. Pembayaran tunai ini juga dilakukan kepada pemegang saham perushaan. Masalahnya, jumlah saham yang didapatkan para pemegang saham tersebut berbeda-beda. Hal ini biasanya dihitung secara detail oleh akuntan, sebelum saham tersebut dibagikan. Perlu diketahui juga bahwa  hasil saham yang didapat ini juga akan mempengaruhi jumlah yang dimiliki masing-masing anggotanya.

2.   Dividen Saham

Pada jenis dividen ini, seluruh transaksi pembayaran pada perusahaan ini berupa saham baru. Pembagian berupa saham baru tentunya akan dibagikan secara merata kepada seluruh anggota dan pemegangnya. Selain itu, pembayaran ini  disesuaikan  dengan jumlah saham yang sudah dimiliki oleh investor atau pemegang saham.

Untuk masalah jumlah, sama seperti  sebelumnya. Semua proses pendistribusian saham ini berbeda-beda dan tentunya tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika anggota memiliki tingkat pendapatan sham yang berbeda-beda. Selain itu,  pembagian ini juga bergantung pada jumlah saham yang ditanam perusahaan.

3.   Dividen Properti

Sesuai dengan namanya, proses pembayaran kepada pemegang saham perusahaan berlangsung dalam bentuk properti. Jenis aset ini hadir dalam bentuk persediaan, aset, kendaraan, dll. Perusahaa juga mencatat semua jenis properti yang digunakan sebagai nilai pasar wajar. Selain itu, rekaman ini juga mempunyai tujuan, yaitu untuk memahami nilai dari berbagai buku yang berda jumlahnya. Selain itu, catatan ini juga memungkinkan Anda untuk memahami perbedaan keuntungan atau kerugian yang dicapai.

4.   Skrip

Jenis jurnal ini memungkinkan pembayaran dalam bentuk surat janji utang kepada perusahaan yang memproses pembayaran kepada pemegang saham. Perjanjian utang yang diberikan ke pemegang saham mempunyai batas waktu. Sementara untuk jangka waktu dapat dibicarakan dan disepakati oleh kedua pihak, yaitu perusahaan dan  pemegang sahamnya.

5.   Likuidasi

Dalam arti dividen likuidasi adalah cara mengembalikan modal awal. Tentunya  proses pengembalian modal awal ini juga dapat dilakukan secara langsung atau dapat dikontribusikan oleh pemegang saham sebagai ekuitas  perusahaan. Selain itu, dividen jenis  ini biasanya dapat digunakan ketika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan dan akan menghentikan bisnis atau operasionalnya.

 

 Perhitungan Dividen

Dividen dibagi berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimilikidibayarkan berdasarkan  jumlah saham yang dimiliki.

Berikut ini cara menghitung pembagian dividen, yaitu:

Dalam rumus penghitungan dividen terdapat tiga komponen, yaitu laba bersih perusahaan, dividend payout ratio (DPR), dan jumlah saham yang beredar (untuk perusahaan yang tidak go public).

Untuk mengetahui pembagian dividen per saham, maka kita harus mencari tahu besaran dividen total perusahaan, dengan rumus:

Dividen total= Laba bersih x DPR (%)

Kemudian, hitung dividen per saham dengan menggunakan rumus ini:

Dividen per saham= Total dividen: saham yang beredar

bingung dengan permasalahan akuntansi anda? serahkan saja pada PT. Jovindo. Dengan adanya PT.Jovindo anda dapat menyelesaikan masalah perpajakan anda secara cepat dan efisien. Tenang saja, konsultan yang kami berikan tentu professional dan bersertifikat resmi loh. Kami juga melayani konsultasi secara online dan offline dengan harga yang terjangkau. Untuk info lebih lengkap silahkan hubungi : 0778-4162512 /0811-7777088

 

 

Tarif Pajak Bunga Deposito

Tarif Pajak Bunga Deposito

Definisi Pajak Bunga Deposito

Pajak bunga deposito pada dasarnya merupakan jenis pajak sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pajak Penghasilan (PPh)  dan ditetapkan  langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Pajak bunga deposito adalah  pajak yang dikenakan atas bunga yang diperoleh atas deposito nasabah. Pajak ini termasuk dalam jenis pendapatan bunga deposito yang diterima  nasabah dan pemungutannya termasuk dalam pajak penghasilan (PPh).

 

Tarif Pajak Bunga Deposito

Tarif pajak bunga deposito telah ditetapkan sesuai PMK 212/PMK.03/2018 dan dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu bunga deposito Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam dolar dalam negeri, mata uang rupiah,  tabungan, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia SBI.

Berikut ini tarif atas deposito Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yakni:

  • Tarif 10% dari total bruto untuk deposito DHE dengan jangka waktu 1 bulan.
  • Tarif 7,5% dari total bruto untuk deposito DHE dalam jangka waktu 3 bulan.
  • Tarif 2,5% dari total bruto berdasarkan deposito DHE dengan jangka waktu 6 bulan.
  • Tarif 0% dari seluruh bruto berdasarkan deposito DHE dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan.

 

Berikut ini bunga atas deposito Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang disimpan di dalam negeri dalam mata uang Rupiah. Besarnya tarif pajak bunga deposito dibagi berdasarkan jatuh tempo dan jangka waktu, yakni:

  • Tarif 7,5% dari seluruhan bruto untuk deposito DHE yakni dalam jangka waktu 1 bulan.
  • Tarif 5% dari total bruto untuk deposito DHE yakni dengan jangka waktu simpanan 3 bulan.
  • Tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito DHE yakni dengan jangka waktu 6 bulan/lebih.
  • Tarif pajak untuk jenis bunga dari tabungan dan diskonto SBI, serta bunga dari deposito, dikenakan sebesar 20% dari total bruto. Tarif ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

 

Tujuan Bunga Deposito

Tujuan dari bunga deposito adalah untuk memberikan keuntungan kepada nasabah yang menyimpan uangnya dalam jangka waktu tertentu.

Berikut ini beberapa keuntungan yang didapatkan dari bunga deposito:

  • Suku bunga tinggi: Deposito menawarkan suku bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa.
  • Bunga tetap: Bunga deposito bersifat tetap untuk jangka waktu tertentu.
  • Risiko rendah: Deposito memiliki risiko lebih rendah karena dana simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
  • Aman dari inflasi: Deposito membantu melindungi dana dari inflasi.
  • Dapat dijadikan jaminan: Deposito dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit atau pinjaman dari bank.
  • Mengelola keuangan lebih terencana: Deposito dapat membantu nasabah mengelola keuangannya secara lebih terencana tergantung dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito.

 

Jenis-jenis Deposito

Berikut ini adalah jeni-jenis dari deposito, yakni:

  • Deposito berjangka: Jenis deposito ini yang paling umum dipilih masyarakat, dengan yang jangka waktunya disepakati antara bank dan nasabah. Jangka waktu ini bisa berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun.
  • Sertifikat deposito: Jenis deposito yang serupa dengan deposito berjangka, namun diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak mengacu pada orang atau lembaga tertentu.
  • Deposito on-call: Jenis deposito dengan jangka waktu singkat, dengan minimal 7 hari hingga kurang dari 1 bulan. Setoran minimumnya juga cukup besar, mulai dari 50 juta hingga 100 juta rupiah.
  • Deposito valas: Jenis deposito yang dananya disimpan dalam mata uang asing.
  • Deposito bertahap: Jenis simpanan yang mengharuskan nasabah menyetorkan sejumlah uang ke dalam deposito secara bertahap selama jangka waktu tertentu.
  • Deposito syariah: Jenis deposito ini yang dikelola berdasarkan prinsip syariat Islam.

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada  Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi:  0778-4162512 /0811-7777088

 

 

 

Fungsi Internal Rate Of Return (IRR)

Fungsi Internal Rate Of Return (IRR)

Definisi Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return (IRR) adalah metrik yang digunakan untuk memperkirakan laba atas suatu investasi, terutama oleh perusahaan dan organisasi untuk menentukan profitabilitas suatu peluang investasi. Matriks ini juga menunjukkan tingkat diskonto. Dengan kata lain, ini mengacu pada tingkat bunga yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan. IRR adalah interest rateyang dapat membuat net present value (NPV), atau  nilai investasi dalam uang saat ini, menjadi  nol. Semakin tinggi nilai IRR maka semakin menarik investasi atau proyek tersebut.

Berikut ini tiga asumsi Tingkat pengembalian internal setiap investasi atau proyek dihitung dengan mempertimbangkan tiga asumsi berikut:

  • Investasi yang dilakukan ditahan hingga jatuh tempo.
  • Arus kas perantara akan diinvestasikan kembali.
  • Semua arus kas bersifat periodik, atau jangka waktu antar arus kas yang berbeda adalah sama.

 

Manfaat Internal Rate of Return (IRR)

Berikut ini manfaat dari tingkat pengembalian internal yakni:

  • Menilai peluang bisnis yang lebih menguntungkan dengan biaya investasi yang seragam.
  • Menghitung keuntungan riil atas kepemilikan aset yang ada, terutama bagi investor real estateyang ingin memperkirakan keuntungan masa depan atas pembelian prospektif.
  • Membandingkan beberapa skenario investasi untuk menentukan strategi investasi yang tepat.
  • Memaksimalkan pengembalian investasi dengan memilih proyek dengan tingkat pengembalian tertinggi dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan.

 

Fungsi Internal Rate of Return

Berikut ini beberapa fungsi dari Internal Rate of Return, yakni:

  1. Penghitungan IRR berfungsi sebagai sumber referensi jika seseorang ingin menyimpan uang atau membuka deposito di bank.
  2. Menghitung IRR akan membantu untuk membandingkan tingkat laju pengembalian dalam menentukan bentuk investasi yang dianggap lebih menguntungkan.
  3. Penghitungan IRR berfungsi untuk menilai keuntungan setelah dikenakan pajak, memungkinkan investor mengetahui investasi mana yang akan menghasilkan returnlebih tinggi.
  4. Penghitungan IRR berfungsi untuk mengetahui keuntungan investasi sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat dinilai secara akurat.

 

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada  Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi:  0778-4162512 /0811-7777088

Kelebihan dan Kekurangan Perhitungan Tingkat Pengembalian Internal

Salah satu kelebihan metode IRR adalah memberikan  pengembalian investasi yang akurat dibandingkan dengan biaya investasi setiap proyek. Nilai IRR memungkinkan investor untuk melihat potensi keuntungan suatu proyek sebelum proyek itu dimulai. Selain itu, metode ini juga memperhitungkan nilai waktu uang, yang merupakan ukuran potensi pendapatan uang di masa depan. Hal ini membuat proses evaluasi pengembalian  lebih akurat dan dapat diandalkan.

Kekurangan dari metode ini adalah IRR tidak memperhitungkan faktor-faktor penting seperti durasi proyek, biaya masa depan, dan ukuran proyek. Karena IRR hanya membandingkan arus kas suatu proyek dengan biaya proyek yang ada, oleh karena itu metrik ini tidak dapat digunakan untuk proyek yang eksklusif. Dan sebaiknya anda tidak menggunakan metode ini untuk membandingkan proyek dengan periode waktu yang berbeda, karena biaya modal tidak diperhitungkan.

 

 

Peranan Penting PSAK Bagi Laporan Keuangan

Peranan Penting PSAK Bagi Laporan Keuangan

Definisi PSAK

Pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan harus dilakukan dengan hati-hati. Salah satu jenis administrasi yang  penting untuk diperhatikan adalah PSAK.  PSAK merupakan gambaran standar akuntansi yang umum digunakan oleh pemilik usaha dalam pencatatan keuangannya. Adanya standar yang  ditetapkan  membantu dalam pengecekan. Selain itu, data yang dihasilkan juga  lebih mudah dibaca. Hal ini memudahkan dalam mengatur pengelolaan keuangan perusahaan Anda.

 

Peranan Penting PSAK bagi Laporan Keuangan

Berikut ini beberapa kegunaan dari PSAK, yakni:

1. Mudah dalam Membaca Data

Seperti yang diketahui, laporan keuangan sangatlah penting apabila suatu perusahaan atau organisasi ingin mengetahui regulasinya. Jika regulasinya kuat dan tidak ada masalah, maka laporan keuangan tidak akan ada masalah. Untuk mengetahui hal tersebut, Anda harus bisa memahami data pelaporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, PSAK digunakan sebagai aturan yang baku dan datanya mudah dibaca oleh para ahli.

2. Membantu dalam Analisa

PSAK tidak hanya membantu membaca data dalam laporan keuangan, tetapi juga digunakan untuk membantu analisis. Dengan keterbacaan data, dapat mencegah pembaca mengambil langkah yang salah. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya analisis yang tepat terhadap finansial perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, kehadiran PSAK  akan membuat perusahaan lebih fokus untuk melangkah ke depannya.

3. Mudah dalam Membandingkan.

Data yang distandarisasi dapat dengan mudah dibandingkan jika standar dikembangkan dan diterapkan dengan benar. Proses perbandingan ini tentu mempunyai kelebihan tersendiri. Hal ini terutama berlaku ketika melihat kemajuan suatu perusahaan atau organisasi.

Tentu saja proses perbandingan ini sangat penting dan harus dilakukan. Semua ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah suatu organisasi atau perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Apalagi jika melihat berbagai faktor penting  PSAK seperti arus kas, laba, dll. Hal ini tentunya memudahkan proses pengukuran maju atau mundurnya suatu perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, PSAK selalu menjadi pertimbangan pertama dalam semua laporan.

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada  Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi:  0778-4162512 /0811-7777088

 

Jenis-jenis PSAK

Berikut ini jenis-jenis PSAK, yakni:.

1. IFRS (International Financial Accounting Standard)

IFRS merupakan standar PSAK yang diterapkan di tingkat internasional. Di Indonesia sendiri, standar IFRS yang digunakan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan standar pertama yang diterapkan di Indonesia. Standar ini telah digunakan oleh IAI sejak tahun 2012. Oleh karena itu, standar IFRS ini telah banyak digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Hal ini terutama berlaku bagi perusahaan dan organisasi yang memiliki tanggung jawab publik. Perusahaan yang akuntabel secara publik adalah perusahaan yang  diakui di pasar modal. Meski persetujuan akhir belum diberikan, perseroan kini sedang dalam proses mengajukan persetujuan pasar modal.

2. ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) ini merupakan versi sederhana dari PSAK IFRS. Hal ini dapat dilihat pada bagian laporan laba keuntungan dan rugi. Catatan dihilangkan di bagian ini untuk menyederhanakan analisis.

Berbagai  hal yang termasuk dalam ETAP meliputi aset tetap, aset tidak berwujud, dan berbagai properti investasi. Karena adanya beberapa komponen, PSAK jenis ini sering digunakan dalam laporan keuangan usaha kecil atau menengah. Bentuk sederhana menyederhanakan proses penyusunan. Hal ini membuat pemilik usaha itu sendiri ingin membuat laporan tanpa meminta bantuan orang lain.

3. PSAK Syariah

PSAK Syariah ini juga mengandalkan standar regulasi Islam dalam pengambilan keputusannya. Orang-orang yang mendirikan PSAK Syariah sendiri juga ahli di bidang Syariah. Pihak yang berhak menentukan ketentuan PSAK Syariah adalah DSAS Syariah (Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia). Proses penyusunan PSAK Syariah hanya bersifat konseptual. Pada tahap implementasi, Anda dapat menggunakan PSAKumum. Salah satu perusahaan yang menggunakan ketentuan PSAK Syariah adalah bank syariah. Jika Bank Syariah dikenakan tanggung jawab publik Oleh karena itu, sebaiknya gunakan kombinasi PSAK umum dan Syariah saat membuat laporan.

4. EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah)

Jenis PSAK selanjutnya adalah EMKM. Merupakan standar penyusunan laporan keuangan  berbagai UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Standar pembuatan EMKM diatur dalam UU No.2. Tanggal 20 tahun 2008 berkaitan denganUMKM. Berbagai perusahaan yang menggunakan standar ini adalah yang belum bisa menggunakan ETAP. Keterbatasan ini dapat terjadi karena  beberapa kondisi tidak dapat dipenuhi ketika menggunakan PSAK ETAP.

5. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

SAP (Standar Rekening Pemerintah) merupakan jenis PSAK yang dikenal luas serta digunakan oleh berbagai  perusahaan. Sesuai dengan namanya, jenis perusahaan yang menggunakan ketentuan  SAP adalah perusahaan milik pemerintah. Seluruh ketentuan dalam SAP ini juga harus ditentukan oleh Komite SAP. Keputusan panitia SAP  akan dijadikan pedoman dalam penyusunan LKPP atau LKPD. LKPP sendiri merupakan singkatan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sedangkan LKPD merupakan singkatan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

 

 

Manfaat Laporan Keuangan Bisnis Ritel

Manfaat Laporan Keuangan Bisnis Ritel

Definisi Bisnis Ritel

Bisnis ritel adalah salah satu  bisnis yang paling umum. Sederhananya, pedagang ritel membeli produk  dari produsen atau distributor dan menjualnya langsung ke konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Produk atau jasa yang dijual di toko retail umumnya ditujukan untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga dan tidak untuk dijual kembali. Contoh bisnis ritel termasuk supermarket, toko serba ada, dan toko kelontong. Sebagian besar perusahaan ini menjual kebutuhan sehari-hari seperti  makanan, pakaian, dan peralatan rumah tangga.

Selain itu, Internet telah menjadikan bisnis ritel lebih canggih dan lebih mudah didirikan dengan modal lebih sedikit. Salah satunya adalah strategi dropshipping, dimana pengecer menjual  produk yang tidak ada dalam daftar persediaan mereka. Ketika konsumen membeli  produk secara online melalui situs pengecer, konsumen memesan produk tersebut dari pihak ketiga, yang kemudian mengirimkan pesanan tersebut  langsung ke konsumen. Ini berarti persediaan akan lebih hemat dan lebih mudah dikelola oleh pengecer.

 

Manfaat laporan keuangan bagi pemilik bisnis retail

Pemilik bisnis ritel, baik mereka menjalankan bisnisnya sendiri atau tim manajemen, laporan ini harus dibuat dan di periksa setiap tiga bulan atau tahun untuk mengevaluasi kinerja bisnis mereka.  Anda harus selalu mengetahui seperti apa neraca  Anda dan di mana posisi modal kerja Anda saat ini.

 

Kegunaan Rasio Keuangan untuk Menganalisa Laporan Bisnis Ritel

Rasio keuangan mengharuskan setiap pemilik atau pengelola suatu perusahaan dan investor untuk menganalisis kinerjanya. Selain menganalisis, rasio keuangan juga dapat digunakan untuk menentukan harga produk dan mengevaluasi kinerja bisnis.

Berikut ini jenis rasio yang bisa digunakan untuk menganalisa kinerja bisnis ritel Anda, yakni:

  1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Bagi investor, rasio lancar digunakan untuk mengukur likuiditas dan stabilitas jangka pendek perusahaan selama fluktuasi musiman yang mungkin dialami pada suatu bisnis ritel.

  1. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Dari sudut pandang investor, rasio cepat memberikan informasi tentang stabilitas posisi likuiditas jangka langsung suatu perusahaan.

  1. Marjin Laba Kotor (Gross Profit Margin)

Karena bisnis ritel menjual seluruh produk dari seluruh persediaannya, margin laba kotor adalah rasio yang paling efektif dan efisien ketika mengevaluasi upaya penjualan produk.

  1. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

Selain penjualan, perusahaan ritel memiliki persediaan yang perlu dikelola dengan baik. Nilai perputaran persediaan yang  tinggi  menguntungkan  manajemen dan investor karena memungkinkan perusahaan  menjual persediaan kepada pelanggan dengan cepat.

  1. Pengembalian Aset (Return on Assets atau ROA)

Investor dapat membandingkan ROA  perusahaan ritel dengan rata-rata ROA kelompok industri sebanding untuk memahami seberapa efektif perusahaan dalam menentukan harga produk dan merotasi inventaris.

  1. Margin Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) 

Dari sudut pandang investor, EBIT margin merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan.

 

Jenis Laporan Keuangan Pada Bisnis Retail

  1. Laporan laba rugi
  2. Laporan arus kas
  3. Laporan neraca

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada  Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi:  0778-4162512 /0811-7777088

 

Tujuan Desentralisasi Fiskal

Tujuan Desentralisasi Fiskal

Definisi Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan upaya untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri menangani pengalokasian dana untuk kebutuhan pembangunan daerah. Di Indonesia, pemerintah pusat menyalurkan dana ke pemerintah daerah yang digunakan untuk  kepentingan daerah.

Hal ini mengasumsikan bahwa pemerintah daerah benar-benar memahami  apa yang dibutuhkan daerahnya dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Namun yang terjadi adalah banyak daerah yang bergantung pada Pusat dalam pencairan dana  dan dana tersebut tidak dikelola secara maksimal. Akibatnya pertumbuhan  dan pembangunan ekonomi daerah menjadi kurang efektif. Jika dibandingkan dengan pencairan dana yang diberikan, kinerja yang diharapkan berbeda jauh dengan ekspektasi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti alokasi anggaran yang tidak efisien, yang juga didukung oleh kurangnya  pendapatan daerah.

 

Penyebab Hambatan Desentralisasi Fiskal

1. Sentralisasi Perpajakan

Alokasi anggaran didasarkan pada prinsip desentralisasi yang bertujuan untuk pengelolaan setiap daerah, namun kenyataannya, pemerintah daerah  mengalami kekurangan pendapatan di bidang-bidang penting seperti pajak. Sebab, jenis pajak yang biasanya dipungut oleh pemerintah pusat sangatlah banyak.

Di bidang perpajakan, pajak daerah yang  diharapkan hanyalah pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan pajak dari dunia usaha di daerah  justru dibayarkan ke pemerintah pusat. Meskipun hal ini mungkin benar dari sudut pandang peraturan, namun dalam praktiknya justru sebaliknya. Untuk itu, sebaiknya pemerintah melakukan penelitian mengenai kebijakan perpajakan di tingkat daerah.

2. Partisipasi BUMD

Ketimpangan desentralisasi perpajakan yang terjadi di daerah juga disebabkan karena BUMD tidak memainkan perannya sebagai sumber pendapatan daerah. Setiap daerah mempunyai badan hukum yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Idealnya, jika BUMD ini dikembangkan, dapat menjadi sumber pendapatan daerah  dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

BUMD harus dikelola dengan profesional dan dikembangkan menjadi unit usaha berstandar internasional. Strategi pengelolaan yang efektif memerlukan analisis kinerja BUMD  secara detail. Tentu saja, pemerintah daerah tidak bisa mengatasi masalah ini sendirian. Mungkin hasil terbaik dapat dicapai jika pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor swasta.

3. Persaingan Pajak

Tentu saja tarif pajak yang dikenakan pada industri di setiap daerah berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah daerah. Persoalannya, pemerintah daerah berlomba-lomba menurunkan pajak agar investor bisa berpartisipasi aktif. Rencana yang dimaksudkan untuk menarik investor, ternyata justru menjadi “kemunduran” bagi pemerintah daerah.

Rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, mungkin akan menarik investor. Namun jika diperhitungkan, hal ini dapat mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajak sangat terbatas. Solusi bisa dilakukan adalah penetapan batas bawah pajak daerah dari pemerintah pusat, sehingga berapapun pajak yang ditetapkan untuk bersaing tidak merugikan pemerintah daerah. Tarif pajak yang rendah mungkin  menarik investor. Namun jika memperhitungkan hal ini akan mengurangi penerimaan pajak daerah  yang sudah sangat terbatas.

4. Alokasi Belanja Daerah

Faktanya, tidak semua sumber daya pemerintah daerah ditujukan untuk pembangunan daerah. Banyak yurisdiksi yang menyediakan dana ini hanya untuk menggaji karyawan. Pembangunan yang terjadi saat itu bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Solusi ideal untuk masalah ini sebenarnya cukup sederhana. Pemerintah pusat dapat menetapkan batasan  alokasi personel dan investasi modal. Ketika pemerintah meminta jumlah tertentu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dana yang mereka miliki sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan melanjutkan pembangunan dengan lebih optimal.

 

Tujuan Desentralisasi Fiskal

Berikut ini tujuan dari desentralisasi fiskal, yaitu:

  1. Memperkuat local taxing power
  2. Mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal.
  3. Mengembangkan fleksibilitas belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum.
  4. harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal.

 

Manfaat Desentralisasi Fiskal

Berikut ini manfaat dari desentralisasi fiskal yaitu:

  • Membantu mengoreksi kesenjangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.
  • Mengoreksi kesenjangan horizontal antar setiap daerah.
  • Berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan daerah.
  • Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya.
  • Membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
  • Membantu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pemerintah daerah.

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada  Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi:  0778-4162512 /0811-7777088