Mengenal Apa Itu Gijzeling Didalam Penagihan Pajak

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan yang sudah terpercaya dalam melayani jasa Manajemen, jasa konsultasi dibidang perpajakan. Pada artikel ini, PT Jovindo Solusi Batam akan menjelaskan tentang Mengenal Apa Itu Gijzeling Didalam Penagihan Pajak. Berikut ini penjelasannya.

Apa itu Gijzeling?

Gijzeling berasal dari bahasa Belanda yang meliki arti sandera ataupun penyanderaan. Gijzeling merupakan suatu tindakan penyitaan terhadap wajib pajak (WP) badan dan orang yang memiliki utang pajak. Tindakan dari gijzeling merupakan suatu tindakan penyitaan, namun bukan langsung ke kekayaannya, melainkan secara tidak langsung, yakni diri orang yang berutang pajak.

Tindakan penyanderaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 189 Tahun 2020. Peraturan ini menjelaskan kalau penyanderaan yaitu tindakan pengekangan yang dilakukan untuk sementara waktu kebebasan dari penanggung pajak yaitu dengan menempatkannya di suatu tempat tertentu.

Tujuan Diterapkannya Gijzeling

Penyanderaan pada gijzeling adalah suatu penyanderaan dari otoritas pajak yang tujuannya sama seperti sanksi perpajakan lainnya, digunakan untuk mendorong kepatuhan WP untuk melunasi utang pajaknya. Gijzeling menjadi sarana untuk menyebarkan efek jera ke WP dengan cara menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan agar memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat serta Tata Cara Gijzeling

Gijzeling tidak dilakukan begitu saja meski menjadi salah satu bentuk dari penagihan pajak aktif. Dalam menjalankannya ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Sesuai Pasal 58 Ayat (1) pada PMK No. 189 Tahun 2020, tindakan penyanderaan dilaksanakan ke penanggung pajak dalam hal, yaitu:

  • Memiliki sebuah utang pajak yang minimalnya adalah Rp100 juta.
  • Diragukan itikad baiknya dalam melakukan pelunasan pada utang

Hal di atas terjadi kalau penanggung pajak tidak melakukan pelunasan atas utang pajaknya baik dilakukan sekaligus ataupun angsur, walaupun didalam kondisi sudah mendapat Surat Paksa.

Berdasarkan pada Pasal 3 Ayat (1) Huruf d Keputusan DJP No. KEP-218/PJ/2023, ada 6 kriteria penanggung pajak yang diragukan itikad baiknya, yakni sebagai berikut:

  1. Penanggung pajak yang tidak merespons terkait imbauan yang disampaikan didalam melunasi utangnnya
  2. Penanggung pajak yang tidak menjelaskan dan tidak bersedia melunasi utang pajak secara sekaligus maupun angsuran.
  3. Penangung pajak yang tidak bersedia dalam menyerahkan hartanya untuk melunasi utang
  4. Penanggung pajak yang berniat untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-selamanya.
  5. Penanggung pajak yang melakukan pemindahtanganan pada barang yang dimiliki ataupun yang dikuasai dengan tujuan agar menghentikan ataupun mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia
  6. Penanggung pajak yang melakukan pembubaran pada badan usahanya ataupun melakukan penggabungan pada usahanya, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki ataupun dengan melakukan sebuah perubahan bentuk lainnya.

Proses Menyelesaikan ataupun Melepas Penanggung Pajak Dari Kegiatan Gijzeling

Berdasarkan pada PER-03/PJ/2018, ada 4 syarat yang harus dijalankan untuk melepas penanggung pajak yang disandera, yakni sebagai berikut:

  • Utang Pajak dan biaya penagihan pajak sudah dibayar secara
  • Jangka waktu yang sudah disepakati dalam surat perintah untuk penyanderaan telah
  • Sesuai sama keputusan pengadilan kalau telah memiliki kekuatan hukum
  • Terdapat sebuah pertimbangan tertentu dari menteri

Mengenal Apa Itu SSE Pajak

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan yang melayani dibidang jasa seperti jasa konsultasi permasalah pada perpajakan. Pada artikel ini, PT Jovindo Solusi Batam akan menjelaskan tentang Mengenal Apa Itu SSE Pajak Serta Beberapa Alternatif Penggantinya. Berikut ini penjelasannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mengimplementasikan sebuah sistem SSE Pajak sebagai langkah dalam memodernisasi serta mengotomatisasi administrasi perpajakan, dari pembayaran sampai pelaporan. Pada 1 Juli 2016 sistem ini diperkenalkan dan digunakan sampai Januari 2020 merupakan sebuah respons kepada perkembangan teknologi serta kebutuhan untuk efisiensi yang lebih dalam manajemen pajak. Meski SSE sudah tidak digunakan lagi, pengetahuan tentang sistem ini tetap relevan untuk wajib pajak (WP).

Surat Setoran Elektronik (SSE) Pajak merupakan suatu sistem pembayaran pajak elektronik yang dikelola DJP. Sistem ini menghasilkan sebuah kode billing yang digunakan untuk semua jenis pembayaran pajak, memungkinkan bagi WP untuk melakukan pembayaran tanpa harus melakukan pengujian bank. Kode billing ini bisa diakses dengan ATM serta internet banking.

Kode billing sebelumnya dapat diterbitkan dengan situs sse.pajak.go.id. Situs ini memungkinkan WP untuk dapat menginput Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kode Akun Pajak (KAP), dan juga Kode Jenis Setoran (KJS) untuk mendapat kode billing. Sistem ini juga menawarkan beberapa keuntungan lainnya, seperti kemampuan membayar pajak kapan saja serta dari mana saja, menghemat waktu karena tidak harus datang ke bank, dan peningkatan akurasi di pengisian data yang mengurangi kesalahan.

Meski SSE tidak digunakan lagi semenjak Januari 2020, dan pembayaran pajak sekarang sudah dilakukan dengan situs resmi DJP ataupun aplikasi yang sudah terintegrasi lainnya, penting untuk memahami bagaimana SSE Pajak sudah membantu dalam meningkatkan tertib bayar pajak. Manfaat utamanya fleksibilitas waktu dan tempat untuk pembayaran, penghematan waktu, serta peningkatan akurasi.

Adanya SSE Pajak merupakan sebuah bagian dari komitmen pemerintah didalam good governance. Sistem ini mempermudah WP untuk mengakses riwayat pembayaran dengan secara real-time dan memfasilitasi integrasi data yang membantu DJP saat melakukan intensifikasi pajak. SSE Pajak juga merupakan bagian dari sebuah sistem e-Billing yang lebih besar, yang mencakup dengan berbagai fitur yakni seperti e-Filing, e-SPT, e-Payment, serta e-Registration. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan semua pembayaran pajak elektronik ke satu platform.

Dengan evolusi teknologi serta peningkatan dalam jumlah pengguna, SSE Pajak juga mengalami perubahan dan pengembangan. Sampai sekarang ada 3 versi server SSE, yakni:

  1. SSE1, merupakan versi awal, sudah tidak lagi direkomendasikan karena fiturnya yang terbatas.
  2. SSE2, lebih mapan dan juga populer, menawarkan lebih banyak fitur serta tampilan yang lebih ramah penggunanya.
  3. SSE3, meski versi yang terbaru, hadir sebagai solusi alternatif dengan proses pendaftaran yang lebih mudah namun dengan beberapa keterbatasan, yakni tidak mendukungnya multi-NPWP.

Mengenal Pengertian Dari Corresponding Adjustment Serta Prosedur Penerapannya

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan jasa yang melayani sebuah jasa berupa jasa konsultasi pada bidang perpajakan. Pada artikel ini, PT Jovindo Solusi Batam akan menjelaskan tentang Mengenal Pengertian Dari Corresponding Adjustment Serta Prosedur Penerapannya. Berikut ini penjelasannya.

Pengertian dari corresponding adjustment

Menurut PMK No. 240 Tahun 2014 yang berisi tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure), corresponding adjustment merupakan penyesuaian dari penghasilan kena pajak Wajib Pajak (WP) suatu negara ataupun yurisdiksi oleh otoritas pajak negara maupun yurisdiksi tersebut sebagai akibat koreksi transfer pricing yang dilakukan otoritas pajak negara atau yurisdiksi lainnya (primary adjustment), sehingga alokasi dari penghasilan pada kedua negara ataupun yurisdiksi tersebut konsisten sama tujuan untuk menghilangkan pengenaan pada pajak berganda.

Di Pasal 40 PMK No.172 Tahun 2023, penyesuaian keterkaitan bisa dilakukan dalam hal, sebagai berikut ini:

  • Penentuan dari harga transfer oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP); atau
  • Koreksi penentuan untuk harga transfer oleh otoritas pajak mitra persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) terhadap subjek pajak luar negeri, yang akan menyebabkan terjadinya pengenaan pada pajak berganda.

Penyesuaian pada keterkaitan ini merupakan penyesuaian materi untuk penentuan harga transfer saat penghitungan penghasilan kena pajak WP didalam negeri yang merupakan lawan transaksi:

  • WP didalam negeri yang dilakukan penentuan pada harga transfer oleh DJP; atau
  • Subjek pajak luar negeri yang akan dilakukan koreksi penentuan harga transfer oleh otoritas pajak mitra P3B. Penyesuaian keterkaitan ini harus dilakukan dengan melalui MAP.

Penyesuaian dari keterkaitan harus dilakukan dengan:

  • Pembetulan dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan cara memperhitungkan penentuan untuk harga transfer oleh DJP—sepanjang WP didalam negeri belum dilakukan sebuah pemeriksaan;
  • Penerbitan untuk Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan cara mempertimbangkan penentuan harga transfer oleh DJP—sepanjang terhadap WP didalam negeri sedang dilakukan sebuah pemeriksaan terpenuhi; atau
  • Pembetulan pada SKP dengan cara mempertimbangkan penentuan harga untuk transfer oleh DJP—sepanjang WP didalam negeri sudah diterbitkan SKP serta tidak mengajukan upaya hukum terhadap materi penyesuaian keterkaitan terpenuhi.

Prosedur untuk melakukan penyesuaian keterkaitan adalah sebagai berikut ini:

  • Didahului dengan pemberitahuan yang secara tertulis WP didalam negeri yang merupakan lawan transaksi ke DJP dengan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar mengenai informasi pada penentuan harga transfer; dan
  • Pemberitahuan yang secara tertulis serta pengungkapan terhadap ketidakbenaran pengisian SPT bisa disampaikan secara langsung, dengan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, ataupun jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau secara elektronik (apabila sistem telah tersedia).

Formulir 1721-A3 Mulai Digunakan Di Masa Pajak Juni

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan jasa yang melayani sebuah jasa konsultasi di bidang perpajakan. Pada artikel ini, PT Jovindo Solusi Batam akan menjelaskan tentang Formulir 1721-A3 Mulai Digunakan Di Masa Pajak Juni. Berikut ini penjelasannya.

Pemotongan pada PPh Pasal 2 bulanan dengan menggunakan formulir 1721-A3 untuk instansi pemerintah yang mulai berlaku di masa pajak Juni 2024.

Otoritas pajak juga menerbitkan peraturan baru, yakni Peraturan Ditjen Pajak No. PER-5/PJ/2024, yang mengatur tentang tata cara pembuatan bukti pemotongan untuk instansi pemerintah. Didalam peraturan itu, DJP memperkenalkan sebuah formulir baru yang berupa 1721-A3.

Bukti potong pada PPh Pasal 21 bulanan form 1721-A3 dibuat instansi pemerintah ketika sedang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang sehubungan sama pekerjaan atau jabatan selain pada masa pajak terakhir.

Pemotongan pajak harus memberikan sebuah bukti potong pada PPh Pasal 21 bulanan form 1721-A3 ke pegawai tetap, pensiunan, PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara, atau pensiunannya paling lama 1 bulan setelah masa pajak berakhir.

PER-5/PJ/2024 mulai berlaku pada masa pajak dibulan Juni 2024. Selain mengenai formulir 1721-A3, ada pula ulasan mengenai insentif pajak untuk PNS di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga laporan hasil pemeriksaan BKP mengenai LKPP 2023.

Tidak Adanya Pembayaran Penghasilan, Bupot 21/26 Tidak Perlu Dibuat

Bupot dengan 21/26 instansi pemerintahan tidak perlu lagi dibuat kalau ada pembayaran penghasilan.

Ketentuan ini diatur di Pasal 4 ayat (1) PER-17/PJ/2021 s.t.d.d. PER-5/PJ/2024. Didalam ketentuan sebelumnya, bupot dengan 21/26 instansi pemerintah tidak perlu lagi dibuat dalam hal tidak terdapatnya pemotongan PPh.

PNS Hingga Anggota TNI/Polri Dapat Insentif Pajak Di IKN

PNS, anggota TNI/Polri, sampai pejabat negara yang bertugas di IKN juga berhak mendapat fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) serta bersifat final.

Menurut Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2024, fasilitas pada PPh Pasal 21 DTP diberikan terhadap penghasilan selain penghasilan tetap dan juga teratur yang berasal dari APBN/APBD.

Laporan Hasil Pemeriksaan BKP Terkait LKPP 2023

BKP menyampaikan ada 14 temuan pemeriksaan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) 2023.

Beberapa temuan serta rekomendasi yang disampaikan BKP didalam LKP LKPP 2023 antara lain terkait sama perbaikan pelaporan keuangan dan juga kinerja pemerintah, penyelesaian masalah PPh dan PPN, penyaluran DAU, tata kelola atas pelaksanaan prefunding, dan juga mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA).

Insentif Pajak Dirilis, BI Optimistis Penempatan DHE SDA Makin Besar

Bank Indonesia (BI) memprediksi penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) didalam negeri akan makin ramai seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) NO, 22/2024.

Deputi Gubernur Senior BI mengatakan kalau PP 22/2024 sudah lama dibicarakan dan dinantikan oleh para eksportir SDA. Menurutnya, pemberian pada insentif pajak ini akan membuat penempatan DHE SDA didalam negeri lebih menarik.

Dukungan Optimalisasi Penerimaan Negara, BPKP Sumbang RP 38,75 Triliun

Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan mengklaim berhasil dalam berkontribusi pada keuangan negara melalui penyelamatan keuangan, penghematan belanja, dan juga optimalisasi penerimaan senilai Rp310,36 triliun.

Kepala Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengatakan kalau kontribusi pada keuangan negara dicapai lewat beragam kegiatan pengawasan yang dilakukan dari 2020 hingga kuartal l/2024.

Mengenal Apakan WP Yang Baru Daftar NPWP Orang Pribadi Tidak Perlu Melakukan Pemadanan NIK

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan jasa yang melayani jasa berupa jasa konsultasi serta akuntansi di bidang perpajakan. Pada artikel ini, PT Jovindo Solusi Batam akan menjelaskan tentang Mengenal Apakan WP Yang Baru Daftar NPWP Orang Pribadi Tidak Perlu Melakukan Pemadanan NIK. Berikut ini penjelasannya.

Wajib Pajak (WP) yang baru mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak perlu melakukan pemadanan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK)-NPWP karena sudah dilakukannya pemadanan secara otomatis oleh Ditjen Pajak (DJP).

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/PMK.13/2022, DJP mengaktivasi NIK sebagai NPWP untuk WP orang pribadi (OP) yang sudah melakukan pendaftaran NPWP sejak 8 juli 2022.

Sampai 7 mei 2024, ada 67,8 juta NIK yang sudah dipadankan menjadi NPWP untuk WP OP.

Penyuluh dari Pajak Ahli Pertama DJP mengatakan kalau realisasi tersebut setara 91,82% dari jumlah WP OP didalam negeri. DJP akan terus mengimbau WP untuk melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP.

Semenjak 1 juli 2024, NIK resmi digunakan sebagai NPWP untuk WP OP dalam negeri. Hali ini diatur didalam PMK 136/2023. Saat ini NIK sudah bisa digunakan sebagai NPWP meski masih terbatas.

Menurut PENG-6/PJ.09/2024, NIK saat ini sudah bisa digunakan untuk pembuatan bukti potong dari PPh, pembuatan faktur pajak, serta pelaporan informasi keuangan yang secara otomatis domestic.

NIK juga dapat digunakan untuk pembuatan bukti potong dari PPh WP OP sepanjang NIK yang dimaksud diadministrasikan oleh Ditjen Kependudukan serta Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan juga sudah terintegrasi sama sistem DJP.

Mengenal aturan untuk Jasa Pembangunan Apakah Pasang AC Termasuk Kena PPh Final

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan yang melayani di bidang yang berkaitan sama perpajakan, kami menyediakan layanan jasa yakni jasa akuntansi serta konsultasi permasalahan didalam perpajakan. Pada artikel ini, PT Jovindo Solusi Batam akan membahas Mengenal aturan untuk Jasa Pembangunan Apakah Pasang AC Termasuk Kena PPh Final. Berikut pembahasannya.

PPh Final Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Penghasilan dari jasa konstruksi, termasuk juga instalasi AC, yang diperoleh wajib pajak (WP) yang memiliki izin ataupun sertifikat pengusaha konstruksi merupakan sebuah objek PPh final berdasarkan pada PPh Pasal 4 ayat (2).

Menurut Pasal 2 ayat (6) PP 9/2022, jasa dari pekerjaan konstruksi yang dikenai PPh final Pasal 4 ayat (2) mencakup pada kegiatan yang meliputi dari pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaraan, dan juga pembangunan kembali suatu bangunan.

Terkait sama instalasi AC, penghasilan dari jasa itu juga akan dipotong PPh final Pasal 4 ayat (2) sepanjang penerima penghasilan merupakan WP yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan juga mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha dalam bidang konstruksi.

Apabila WP yang bersangkutan tidak mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi maka penghasilan dari instalasi AC akan dikenai PPh Pasal 23. Adapun ketentuan itu diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/2015.

Terdapat beberapa tarif PPh final Pasal 4 ayat (2) atas jasa pada pekerjaan konstruksi dan/atau jasa konsultasi konstruksi yang ditetapkan untuk WP yang mempunyai seritifikat badan usaha.

  1. Tarif yang sebesar 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang mempunyai sertifikat badan usaha kualifikasi kecil ataupun sertifikat kompetensi kerja atau usaha orang perseorangan.
  2. Tarif yang sebesar 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan penyedia jasa yang mempunyai sertifikat badan usaha.
  3. Tarif yang sebesar 3,5% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang mempunyai sertifikat badan usaha ataupun sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Mengenal Pajak Subjektif Dan Pajak Objektif Serta Perbedaannya

PT Jovindo Solusi Batam merupakan Perusahaan yang melayani pada bidang jasa yang berkaitan sama perpajakan, kami menyediakan layanan jasa yang berupa jasa akuntansi dan juga konsultasi permasalahan. Artikel kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan membahas Mengenal Pajak Subjektif Dan Pajak Objektif Serta Perbedaannya. Berikut pembahasannya.

Definisi Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pengenaan pajak ke WP terhadap dasar orang pribadi ataupun badan sebagai pihak yang berkewajiban untuk malakukan kegiatan perpajakannya.

Subjek pajak menjadi pihak yang mendapat hak perpajakan serta yang akan dikenai pajak. Berdasar pada Pasal 2A UU No. 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan (PPh) dijelaskan bahwa maksud dari subjek pajak yaitu:

  • Orang pribadi (OP) serta untuk warisan yang dinyatakan masih belum terbagi untuk dikategorikan sudah menggantikan yang berhak
  • Badan (dalam negeri atau luar negeri)
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Contoh Pajak Subjektif

Contoh pajak subjektif yang mudah ditemui adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh adalah pajak yang dikenakan ke penghasilan individu atau entitas yang mendapat pendapatan dari berbagai sumber, yakni seperti gaji, bisnis, investasi, ataupun kegiatan lainnya. Besarannya bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan yang akan diterima.

Definisi Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan sebuah jenis pajak yang besarnya ditentukan dari karakteristik ataupun nilai objek pajak itu sendiri, bukan karena karakteristik subjek yang membayar pajak. Dalam pajak ini, tarif pajak biasanya akan ditetapkan berdasar pada nilai ataupun jenis objek tertentu yang dikenai pajak, yakni seperti penjualan barang ataupun properti, dengan tanpa memperhitungkan keadaan ataupun status dari individu atau entitas yang terlibat di transaksi itu.

Pajak objektif adalah semacam pajak yang bergantung sama nilai ataupun jenis objek pajaknya, dan tarif pajaknya telah ditetapkan terlepas dari siapa yang akan membayar pajak itu.

Contoh Pajak Objektif

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan sebuah pajak yang dibebankan ke WP OP maupun badan yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap transaksi jual beli barang ataupun jasa.

  • Pajak Kekayaan

Pajak kekayaan akan dikenakan ke individu ataupun entitas yang memiliki kekayaan tertentu, yakni seperti properti, investasi, ataupun aset lainnya. Pajak ini biasa dihitung dengan berdasarkan pada nilai kekayaan yang dimiliki subjek itu.

  • Pajak Warisan dan Hibah

Pajak ini akan dikenakan ke penerimaan warisan ataupun hibah tertentu oleh individu ataupun entitas. Besarannya akan bergantung ke nilai dari warisan ataupun hibah yang diterima.

  • Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak ini akan dikenakan ke pembelian barang-barang mewah, yakni seperti mobil mewah, perhiasan, yacht, serta barang-barang lain yang mempunyai nilai tinggi. Besarannya biasanya akan ditetapkan sebagai persentase dari nilai barang yang akan dibeli.

  • Pajak Penjualan Properti

Pajak ini akan dikenakan ke penjualan properti, baik itu sebuah tanah atau bangunan. Besarannya dapat bervariasi dengan berdasarkan pada nilai transaksi serta peraturan perpajakan setempat.

Kewajiban Pajak Objektif

Kewajiban dari pajak objektif adalah tanggung jawab dari individu ataupun entitas untuk membayar pajak dengan berdasarkan pada karakteristik ataupun nilai objek pajak, bukan berdasarkan pada karakteristik subjek yang akan membayar pajak. Dalam kewajiban pajak ini, subjek yang terlibat di transaksi ataupun mempunyai objek pajak itu memiliki tanggung jawab dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Seperti, dalam pajak penjualan, kewajiban pajak objektif terletak di pembeli barang ataupun jasa yang harus membayar pajak terhadap pembelian. Begitu pun di pajak properti, pemilik properti mempunyai kewajiban untuk membayar pajak pada kepemilikan terhadap properti.

Kewajiban pajak objektif muncul karena regulasi perpajakan yang menetapkan kalau objek tertentu akan dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku, dan juga subjek yang terlibat di objek pajak itu mempunyai tanggung jawab untuk membayarkan pajaknya.

Perbedaan antara Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

  1. Dasar Perhitungan
    • Pajak Subjektif: Besarnya pajak ini bergantung ke karakteristik ataupun keadaan subjek yang akan dikenai pajak, yakni seperti penghasilan, kekayaan, ataupun transaksi spesifik subjek.
    • Pajak Objektif: Besarnya pajak ini ditentukan dari nilai ataupun karakteristik objek pajak itu sendiri, tidak dipengaruhi karakteristik subjek yang akan membayar pajak.
  2. Contoh Pajak
    • Pajak Subjektif: PPh, pajak kekayaan, pajak warisan, serta pajak hadiah.
    • Pajak Objektif: PPN, pajak penjualan, pajak properti, pajak terhadap transaksi keuangan, serta pajak terhadap konsumsi barang mewah.
  3. Faktor Penentu Besarnya Pajak
    • Pajak Subjektif: Besarnya pajak ini bergantung sama faktor-faktor seperti penghasilan, kekayaan, ataupun transaksi spesifik subjek yang akan membayar pajak.
    • Pajak Objektif: Besarnya pajak ini ditentukan nilai ataupun jenis objek pajak itu, tanpa memperhitungkan keadaan ataupun karakteristik dari subjek yang akan membayar pajak.
  4. Tanggung Jawab Pemenuhan Kewajiban Pajak
    • Pajak Subjektif: Kewajiban pajak ini ada di subjek yang mempunyai karakteristik atau melakukan transaksi yang akan dikenai pajak.
    • Pajak Objektif: Kewajiban pajak ini ada di pemilik objek pajak atau pihak yang terlibat didalam transaksi yang akan dikenakan pajak.

Mengenal Pajak Subjektif Dan Pajak Objektif Serta Perbedaannya

PT Jovindo Solusi Batam merupakan Perusahaan yang melayani pada bidang jasa yang berkaitan sama perpajakan, kami menyediakan layanan jasa yang berupa jasa akuntansi dan juga konsultasi permasalahan. Artikel kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan membahas Mengenal Pajak Subjektif Dan Pajak Objektif Serta Perbedaannya. Berikut pembahasannya.

Definisi Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pengenaan pajak ke WP terhadap dasar orang pribadi ataupun badan sebagai pihak yang berkewajiban untuk malakukan kegiatan perpajakannya.

Subjek pajak menjadi pihak yang mendapat hak perpajakan serta yang akan dikenai pajak. Berdasar pada Pasal 2A UU No. 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan (PPh) dijelaskan bahwa maksud dari subjek pajak yaitu:

  • Orang pribadi (OP) serta untuk warisan yang dinyatakan masih belum terbagi untuk dikategorikan sudah menggantikan yang berhak
  • Badan (dalam negeri atau luar negeri)
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Contoh Pajak Subjektif

Contoh pajak subjektif yang mudah ditemui adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh adalah pajak yang dikenakan ke penghasilan individu atau entitas yang mendapat pendapatan dari berbagai sumber, yakni seperti gaji, bisnis, investasi, ataupun kegiatan lainnya. Besarannya bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan yang akan diterima.

Definisi Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan sebuah jenis pajak yang besarnya ditentukan dari karakteristik ataupun nilai objek pajak itu sendiri, bukan karena karakteristik subjek yang membayar pajak. Dalam pajak ini, tarif pajak biasanya akan ditetapkan berdasar pada nilai ataupun jenis objek tertentu yang dikenai pajak, yakni seperti penjualan barang ataupun properti, dengan tanpa memperhitungkan keadaan ataupun status dari individu atau entitas yang terlibat di transaksi itu.

Pajak objektif adalah semacam pajak yang bergantung sama nilai ataupun jenis objek pajaknya, dan tarif pajaknya telah ditetapkan terlepas dari siapa yang akan membayar pajak itu.

Contoh Pajak Objektif

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan sebuah pajak yang dibebankan ke WP OP maupun badan yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap transaksi jual beli barang ataupun jasa.

  • Pajak Kekayaan

Pajak kekayaan akan dikenakan ke individu ataupun entitas yang memiliki kekayaan tertentu, yakni seperti properti, investasi, ataupun aset lainnya. Pajak ini biasa dihitung dengan berdasarkan pada nilai kekayaan yang dimiliki subjek itu.

  • Pajak Warisan dan Hibah

Pajak ini akan dikenakan ke penerimaan warisan ataupun hibah tertentu oleh individu ataupun entitas. Besarannya akan bergantung ke nilai dari warisan ataupun hibah yang diterima.

  • Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak ini akan dikenakan ke pembelian barang-barang mewah, yakni seperti mobil mewah, perhiasan, yacht, serta barang-barang lain yang mempunyai nilai tinggi. Besarannya biasanya akan ditetapkan sebagai persentase dari nilai barang yang akan dibeli.

  • Pajak Penjualan Properti

Pajak ini akan dikenakan ke penjualan properti, baik itu sebuah tanah atau bangunan. Besarannya dapat bervariasi dengan berdasarkan pada nilai transaksi serta peraturan perpajakan setempat.

Kewajiban Pajak Objektif

Kewajiban dari pajak objektif adalah tanggung jawab dari individu ataupun entitas untuk membayar pajak dengan berdasarkan pada karakteristik ataupun nilai objek pajak, bukan berdasarkan pada karakteristik subjek yang akan membayar pajak. Dalam kewajiban pajak ini, subjek yang terlibat di transaksi ataupun mempunyai objek pajak itu memiliki tanggung jawab dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Seperti, dalam pajak penjualan, kewajiban pajak objektif terletak di pembeli barang ataupun jasa yang harus membayar pajak terhadap pembelian. Begitu pun di pajak properti, pemilik properti mempunyai kewajiban untuk membayar pajak pada kepemilikan terhadap properti.

Kewajiban pajak objektif muncul karena regulasi perpajakan yang menetapkan kalau objek tertentu akan dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku, dan juga subjek yang terlibat di objek pajak itu mempunyai tanggung jawab untuk membayarkan pajaknya.

Perbedaan antara Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

  1. Dasar Perhitungan
    • Pajak Subjektif: Besarnya pajak ini bergantung ke karakteristik ataupun keadaan subjek yang akan dikenai pajak, yakni seperti penghasilan, kekayaan, ataupun transaksi spesifik subjek.
    • Pajak Objektif: Besarnya pajak ini ditentukan dari nilai ataupun karakteristik objek pajak itu sendiri, tidak dipengaruhi karakteristik subjek yang akan membayar pajak.
  2. Contoh Pajak
    • Pajak Subjektif: PPh, pajak kekayaan, pajak warisan, serta pajak hadiah.
    • Pajak Objektif: PPN, pajak penjualan, pajak properti, pajak terhadap transaksi keuangan, serta pajak terhadap konsumsi barang mewah.
  3. Faktor Penentu Besarnya Pajak
    • Pajak Subjektif: Besarnya pajak ini bergantung sama faktor-faktor seperti penghasilan, kekayaan, ataupun transaksi spesifik subjek yang akan membayar pajak.
    • Pajak Objektif: Besarnya pajak ini ditentukan nilai ataupun jenis objek pajak itu, tanpa memperhitungkan keadaan ataupun karakteristik dari subjek yang akan membayar pajak.
  4. Tanggung Jawab Pemenuhan Kewajiban Pajak
    • Pajak Subjektif: Kewajiban pajak ini ada di subjek yang mempunyai karakteristik atau melakukan transaksi yang akan dikenai pajak.
    • Pajak Objektif: Kewajiban pajak ini ada di pemilik objek pajak atau pihak yang terlibat didalam transaksi yang akan dikenakan pajak.

Mengenal Apa Alasan DJP Ingatkan WP untuk Simpan Dokumen Pembukuan

PT Jovindo Solusi Batam merupakan Perusahaan yang melayani jasa pada bidang perpajakan, kami menyediakan layanan jasa, yakni berupa jasa akuntansi serta konsultasi permasalahan dalam perpajakan. Artikel kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan membahas tentang Mengenal Apa Alasan DJP Ingatkan WP untuk Simpan Dokumen Pembukuan. Berikut ini pembahasannya.

Dalam Pasal 28 UU KUP mengatur agar Wajib Pajak (WP) menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar dari pembukuan ataupun pencatatan.

Selain buku serta catatan, dokumen lain yang termasuk dalam hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola dengan secara elektronik ataupun online juga wajib untuk disimpan selama 10 tahun di Indonesia.

Menurut Pasal 28 UU KUP, penyimapanan buku, catatan, dan juga dokumen pembukuan ataupun pencatatan dimaksudkan agar kalau dirjen pajak (DJP) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan ataupun pencatatan yang diperlukan masih tetap ada serta dapat segera disediakan.

Kurun waktu 10 tahun penyimpanan buku, catatan, dan juga dokumen pembukuan ataupun pencatatan juga sesuai sama ketentuan yang mengatur tentang batas kadarluwarsa dalam penyidikan tindak pidana pada bidang perpajakan.

Pasal 39 UU KUP juga menegaskan untuk setiap orang yang dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, dan juga dokumen yang menjadi dasar pembukuan ataupun pencatatan dan juga dokumen lainnya sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dipidana penjara paling cepat 6 bulan dan paling lamanya 6 tahun.

Pidana juga berupa sebuah denda yakni yang paling sedikit 2 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak ataupun kurang bayar dan untuk yang paling banyaknya 4 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak ataupun kurang bayar.

Mengenal Apa Alasan DJP Ingatkan WP untuk Simpan Dokumen Pembukuan

PT Jovindo Solusi Batam merupakan Perusahaan yang melayani jasa pada bidang perpajakan, kami menyediakan layanan jasa, yakni berupa jasa akuntansi serta konsultasi permasalahan dalam perpajakan. Artikel kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan membahas tentang Mengenal Apa Alasan DJP Ingatkan WP untuk Simpan Dokumen Pembukuan. Berikut ini pembahasannya.

Dalam Pasal 28 UU KUP mengatur agar Wajib Pajak (WP) menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar dari pembukuan ataupun pencatatan.

Selain buku serta catatan, dokumen lain yang termasuk dalam hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola dengan secara elektronik ataupun online juga wajib untuk disimpan selama 10 tahun di Indonesia.

Menurut Pasal 28 UU KUP, penyimapanan buku, catatan, dan juga dokumen pembukuan ataupun pencatatan dimaksudkan agar kalau dirjen pajak (DJP) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan ataupun pencatatan yang diperlukan masih tetap ada serta dapat segera disediakan.

Kurun waktu 10 tahun penyimpanan buku, catatan, dan juga dokumen pembukuan ataupun pencatatan juga sesuai sama ketentuan yang mengatur tentang batas kadarluwarsa dalam penyidikan tindak pidana pada bidang perpajakan.

Pasal 39 UU KUP juga menegaskan untuk setiap orang yang dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, dan juga dokumen yang menjadi dasar pembukuan ataupun pencatatan dan juga dokumen lainnya sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dipidana penjara paling cepat 6 bulan dan paling lamanya 6 tahun.

Pidana juga berupa sebuah denda yakni yang paling sedikit 2 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak ataupun kurang bayar dan untuk yang paling banyaknya 4 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak ataupun kurang bayar.