PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa sebagian besar pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan saat ini tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan periode Januari hingga Mei 2026, sebanyak 95,45% klaim JHT memperoleh fasilitas pajak 0%.
Dari total 1.723.910 klaim yang dibayarkan, sebanyak 1.645.469 klaim memiliki nilai pencairan di bawah Rp50 juta sehingga tidak dikenai pajak sama sekali. Kebijakan ini menjadi bentuk insentif pemerintah untuk memberikan perlindungan dan keringanan bagi para pekerja yang memasuki masa pensiun.
Dasar Hukum Pengenaan Pajak atas JHT
Ketentuan perpajakan atas pencairan JHT bukanlah aturan baru. Pemerintah telah mengaturnya melalui:
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2010.
Kedua regulasi tersebut mengatur tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus maupun secara bertahap.
Tarif Pajak atas Pencairan JHT
Tarif pajak yang dikenakan atas pencairan JHT dibedakan berdasarkan jumlah manfaat yang diterima, yaitu:
- Saldo JHT sampai dengan Rp50 juta dikenakan PPh Final sebesar 0%.
- Saldo JHT di atas Rp50 juta dikenakan PPh Final sebesar 5% atas nilai yang melebihi Rp50 juta.
Tarif tersebut berlaku apabila pencairan dilakukan sekaligus atau diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun kalender sejak pencairan pertama.
Sebagai ilustrasi, apabila peserta memiliki saldo JHT sebesar Rp100 juta, maka:
- Nilai pencairan JHT sebesar Rp50 juta pertama tidak menjadi objek pemotongan pajak.
- Rp50 juta sisanya dikenakan PPh Final sebesar 5%.
Dengan demikian, pajak yang harus dibayar sebesar Rp2,5 juta.
Bagaimana Jika Pencairan Dilakukan Secara Bertahap?
Apabila pencairan manfaat JHT dilakukan secara bertahap dan seluruh prosesnya selesai dalam waktu paling lama dua tahun kalender, maka tarif PPh Final tetap digunakan.
Namun, apabila terdapat pencairan lanjutan pada tahun ketiga atau setelah melewati dua tahun sejak pencairan pertama, maka atas pencairan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif umum atau tarif progresif sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Karena itu, peserta perlu mempertimbangkan waktu pencairan dana JHT agar dapat memperoleh perlakuan pajak yang lebih ringan.
Bagaimana dengan Pekerja yang Masih Aktif?
Untuk peserta yang masih aktif bekerja dan melakukan pencairan sebagian dana JHT, perlakuan perpajakannya berbeda. Pemotongan pajak dilakukan sesuai tarif umum PPh Orang Pribadi yang berlaku.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong pekerja agar tidak melakukan penarikan dana JHT lebih awal sehingga manfaat program JHT dapat dirasakan secara optimal saat memasuki usia pensiun.
Apakah Pajak JHT Merupakan Pajak Berganda?
Pemerintah menegaskan bahwa pengenaan pajak atas pencairan JHT bukan merupakan bentuk pajak berganda.
Iuran JHT yang dibayarkan setiap bulan selama pekerja masih aktif bekerja tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Pemajakan baru dilakukan ketika manfaat JHT dibayarkan kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terjadi pemungutan pajak dua kali atas objek yang sama.
Mengapa Kebijakan Ini Penting?
Kebijakan pembebasan pajak bagi saldo JHT hingga Rp50 juta memberikan manfaat yang cukup besar karena mayoritas peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki saldo di bawah batas tersebut. Data pemerintah menunjukkan bahwa lebih dari 95% klaim JHT dapat dicairkan tanpa potongan pajak.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan atas JHT dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, terutama mereka yang memiliki saldo pensiun relatif kecil.
Kesimpulan
Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya tidak seluruhnya dikenakan pajak. Sebanyak 95,45% klaim JHT pada periode Januari–Mei 2026 terbebas dari PPh karena nilai manfaatnya tidak melebihi Rp50 juta.
Bagi peserta yang memiliki saldo di atas Rp50 juta, hanya bagian yang melebihi batas tersebut yang dikenakan PPh Final sebesar 5%, sepanjang pencairan dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Sementara itu, pencairan yang dilakukan setelah melewati dua tahun dapat dikenakan tarif progresif sesuai ketentuan PPh Orang Pribadi.
Oleh karena itu, peserta BPJS Ketenagakerjaan perlu memahami mekanisme perpajakan atas JHT agar dapat merencanakan pencairan dana secara lebih efektif dan memperoleh manfaat yang optimal saat memasuki masa pensiun.