Pajak

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi tak semua dividen kena pajak: ini ketentuan agar bebas PPh.

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dari dalam negeri. Namun, fasilitas ini tidak otomatis berlaku. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar dividen benar-benar bebas pajak.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong reinvestasi dana di dalam negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan terbaru, termasuk turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dividen Bisa Bebas Pajak, Asalkan…

Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi tidak dikenai PPh apabila diinvestasikan kembali di Indonesia. Investasi tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari sisi bentuk investasi, waktu penempatan, maupun kewajiban pelaporannya.

Apabila dividen tidak diinvestasikan atau investasi tidak sesuai aturan, maka dividen tetap menjadi objek PPh dengan tarif 10% dan harus disetor sendiri oleh wajib pajak.

Jenis Investasi yang Diakui

Dividen yang ingin dibebaskan dari pajak hanya boleh ditanamkan pada instrumen tertentu yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain:

Instrumen keuangan:

• Surat Berharga Negara dan sukuk
• Obligasi atau sukuk BUMN
• Saham dan reksa dana
• Deposito, tabungan, dan giro
• Instrumen keuangan lainnya yang secara resmi diawasi oleh lembaga pengawas sektor keuangan

Instrumen non-keuangan:

• Kepemilikan tanah atau bangunan
• Emas batangan
• Penyertaan modal usaha
• Investasi infrastruktur
• Pembiayaan atau pinjaman bagi UMKM
• Bentuk investasi lain yang diatur dalam perundang-undangan

Batas Waktu dan Masa Investasi

Dividen harus diinvestasikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima. Selain itu, investasi tersebut wajib dipertahankan selama minimal 3 tahun pajak berturut-turut.

Selama masa tersebut, dana tidak boleh dialihkan, kecuali dialihkan ke instrumen investasi lain yang juga diperbolehkan oleh aturan.

Kewajiban Lapor Tetap Berlaku

Meski dividen bebas pajak, wajib pajak tetap memiliki kewajiban administratif, yaitu:

• Melaporkan realisasi investasi melalui sistem Coretax DJP
• Pelaporan dilakukan setiap tahun selama masa investasi
• Batas waktu pelaporan umumnya akhir Maret tahun berikutnya

Kelalaian dalam pelaporan dapat menyebabkan fasilitas pembebasan pajak menjadi tidak berlaku.

Risiko Jika Tidak Patuh

Jika wajib pajak:

• Tidak menanamkan dividen sesuai ketentuan, atau
• Tidak mempertahankan investasi selama jangka waktu yang ditentukan, atau
• Tidak melaporkan realisasi investasi

maka dividen akan dianggap sebagai penghasilan kena pajak dan dikenai PPh sesuai tarif yang berlaku.

Penutup

Fasilitas dividen bebas pajak memberikan keuntungan signifikan bagi wajib pajak orang pribadi. Namun, manfaat ini hanya dapat dinikmati jika investasi dilakukan dengan benar dan pelaporan dipenuhi secara disiplin. Tanpa kepatuhan, dividen tetap berpotensi menimbulkan kewajiban pajak.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi kapan penghasilan istri tidak digabung dalam SPT suami? Ini ketentuannya.

Sistem perpajakan Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan dalam aspek ekonomi. Karena itu, penghasilan suami dan istri pada prinsipnya digabung dan dilaporkan dalam satu SPT Tahunan atas nama suami sebagai kepala keluarga. Namun, dalam kondisi tertentu, penghasilan istri bisa diperlakukan terpisah dan dianggap final, sehingga tidak memengaruhi perhitungan pajak suami.

Ketentuan Umum Penggabungan Penghasilan Keluarga

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, kewajiban pajak keluarga dilakukan oleh kepala keluarga. Artinya:

• Seluruh penghasilan anggota keluarga digabung.
• Pajak dihitung secara kumulatif.
• Pelaporan dilakukan melalui satu SPT Tahunan.

Meski demikian, aturan ini memberikan pengecualian bagi istri yang bekerja sebagai pegawai, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Kriteria Penghasilan Istri Dapat Dianggap Final

Agar penghasilan istri tidak digabung dengan penghasilan suami dan diperlakukan sebagai penghasilan final, seluruh syarat berikut harus dipenuhi:

1. Berasal dari Satu Pemberi Kerja

Istri hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi. Jika bekerja di lebih dari satu tempat atau memiliki usaha sendiri, maka ketentuan final tidak dapat diterapkan.

2. Telah Dipotong Pajak oleh Pemberi Kerja

Penghasilan istri sudah dikenakan PPh Pasal 21 dan dipotong langsung oleh pemberi kerja sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Tidak Berkaitan dengan Usaha atau Pekerjaan Bebas Keluarga

Pekerjaan istri tidak memiliki hubungan dengan usaha, profesi bebas, atau kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh suami atau keluarga.

Apabila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, maka penghasilan istri wajib digabung dengan penghasilan suami dalam SPT Tahunan.

Contoh Penerapan di Lapangan

Penghasilan Istri Tidak Digabung
Suami menjalankan usaha, sementara istri bekerja sebagai pegawai di satu perusahaan dan penghasilannya telah dipotong PPh 21. Karena tidak terkait dengan usaha suami, maka penghasilan istri dianggap final.

Penghasilan Istri Wajib Digabung
Istri bekerja sebagai pegawai dan juga memiliki usaha sampingan. Dalam kondisi ini, seluruh penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami karena tidak memenuhi syarat penghasilan final.

Hal yang Perlu Diperhatikan Wajib Pajak

• Penghasilan istri yang dianggap final tetap dicantumkan dalam SPT suami, namun tidak digabung dalam perhitungan pajak.
• Pajak yang sudah dipotong atas penghasilan final tidak dapat dikreditkan kembali.
• Jika status pekerjaan istri berubah, maka perlakuan pajaknya juga perlu disesuaikan.

Penutup

Penghasilan istri dapat diperlakukan sebagai penghasilan final dan tidak digabung dalam SPT suami hanya jika memenuhi syarat tertentu. Ketelitian dalam memahami ketentuan ini penting agar pelaporan SPT Tahunan tetap sesuai aturan dan terhindar dari kesalahan administrasi pajak.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi bukti potong sudah ada di Coretax tapi tidak tampil di SPT? Ini penjelasan dan solusinya.

Saat mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, sebagian Wajib Pajak menemukan kendala berupa bukti potong yang tidak muncul di SPT, meskipun dokumennya sudah tersedia di Coretax dan bisa diunduh dalam bentuk PDF. Kondisi ini kerap menimbulkan kebingungan karena Wajib Pajak mengira data tersebut seharusnya otomatis masuk ke SPT.

Padahal, masalah ini umumnya berkaitan dengan proses sinkronisasi sistem dan penempatan data bukti potong di lampiran SPT, bukan karena bukti potong tidak sah atau belum dilaporkan.

Mekanisme Normal Bukti Potong di Coretax

Pada prinsipnya, alur bukti potong adalah sebagai berikut:

1. Pemberi penghasilan membuat dan menerbitkan bukti potong melalui Coretax.
2. Bukti potong masuk ke akun penerima penghasilan dan dapat diakses pada menu Dokumen Saya.
3. Data bukti potong kemudian akan ditarik secara otomatis (prepopulated) ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Namun, tidak semua bukti potong langsung terlihat di halaman utama SPT karena jenis PPh dan karakteristik penghasilannya berbeda-beda.

Penyebab Bukti Potong Tidak Muncul di SPT

Beberapa kondisi yang sering terjadi antara lain:

• Bukti potong sudah tersedia di Coretax, tetapi belum tampil di Lampiran SPT.
• Wajib Pajak hanya memeriksa satu lampiran, padahal bukti potong berada di bagian lain.
• Bukti potong baru diterbitkan dan belum tersinkron penuh dengan sistem SPT.

Situasi tersebut bersifat teknis dan masih bisa diperbaiki tanpa perlu membuat bukti potong ulang.

Langkah yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

1. Beri Waktu Sinkronisasi Sistem

Setelah bukti potong diterbitkan, Coretax memerlukan waktu maksimal 1×24 jam untuk menarik data ke SPT Tahunan.
Jika belum muncul:

• Tunggu hingga 24 jam sejak tanggal penerbitan.
• Lakukan posting ulang SPT agar sistem memuat data terbaru.
• Periksa kembali seluruh lampiran SPT.

2. Pastikan Mengecek Lampiran yang Tepat

Penempatan bukti potong di SPT berbeda tergantung jenis pajaknya, yaitu:

• Lampiran L-1 Bagian D
  Untuk bukti potong penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, seperti pegawai tetap, pensiunan berkala, dan pegawai tidak tetap tertentu.
• Lampiran L-1 Bagian E
  Untuk bukti potong PPh tidak final selain penghasilan dari pekerjaan.
• Lampiran L-2 Bagian A
  Untuk bukti potong PPh final, yang memang tidak ditampilkan di Lampiran L-1.

Kesalahan paling sering terjadi karena Wajib Pajak hanya fokus pada satu lampiran saja.

Hal yang Perlu Diperhatikan Tambahan

• Selalu unduh bukti potong dari Coretax sebagai arsip sebelum menyampaikan SPT.
• Untuk NPWP yang digabung (misalnya istri ikut suami), bukti potong tetap dapat diakses melalui akun Coretax masing-masing.
• Jika setelah 24 jam data tetap tidak muncul, Wajib Pajak dapat:
  • Menghubungi pemberi penghasilan.
  • Meminta konfirmasi ulang penerbitan bukti potong atau pencetakan ulang PDF.

Kesimpulan

Bukti potong yang tidak terlihat di SPT meskipun sudah ada di Coretax bukan berarti bermasalah. Umumnya hal ini disebabkan oleh:

• Proses sinkronisasi sistem yang belum selesai, atau
• Bukti potong berada di lampiran SPT yang berbeda sesuai jenis PPh-nya.

Dengan memahami lokasi dan mekanisme penarikan data, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi NPWP resmi jadi persyaratan pengajuan kredit usaha rakyat (KUR).

Pemerintah kembali memperbarui kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menambahkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai salah satu syarat administrasi. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 13 Januari 2026.

Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyaluran KUR agar lebih terdata, akuntabel, dan mendukung formalitas usaha pelaku UMKM.

Latar Belakang Kebijakan

Perubahan aturan KUR dilakukan untuk:

• Meningkatkan kesempatan UMKM untuk memperoleh dukungan pembiayaan.
• Meningkatkan kapasitas serta keberlanjutan usaha produktif.
• Mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
• Memperkuat basis data debitur melalui integrasi dengan sistem perpajakan.

Dengan adanya kewajiban NPWP, pemerintah berharap pelaku usaha yang menerima KUR dapat lebih tertib administrasi dan siap berkembang ke skala yang lebih besar.

Jenis Penerima KUR yang Wajib Memiliki NPWP

Kepemilikan NPWP wajib dipenuhi oleh calon debitur KUR dengan kriteria berikut:

• KUR Mikro dengan plafon pembiayaan di atas Rp50 juta.
• KUR Khusus dengan plafon lebih dari Rp50 juta.
• KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) apabila nilai kredit melebihi Rp50 juta.
• Seluruh penerima KUR Kecil, tanpa melihat besaran plafon secara bertahap.

Sementara itu, pengajuan KUR mikro dengan plafon hingga Rp50 juta masih dapat dilakukan tanpa NPWP, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan KUR Kecil

KUR Kecil diberikan kepada pelaku usaha dengan plafon pembiayaan di atas Rp100 juta hingga maksimal Rp500 juta per debitur per akad kredit. Dana KUR ini dapat dimanfaatkan untuk:

• Modal kerja
• Investasi usaha produktif

Pada skema ini, NPWP menjadi dokumen wajib yang harus disiapkan sejak awal pengajuan kredit.

Arah Penyaluran KUR

Selain penambahan persyaratan NPWP, pemerintah juga menegaskan fokus penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif, seperti:

• Pertanian dan perkebunan
• Perikanan dan kelautan
• Industri pengolahan
• Usaha berorientasi ekspor dan padat karya

Penyaluran KUR juga didukung oleh sistem informasi terpadu guna memastikan kredit diberikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ketentuan Lama Dicabut

Dengan berlakunya Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026, maka seluruh ketentuan sebelumnya terkait KUR, termasuk aturan dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2022 beserta perubahannya, dinyatakan tidak berlaku.

Kesimpulan

Pemberlakuan NPWP sebagai syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menegaskan upaya pemerintah dalam menata penyaluran pembiayaan UMKM agar lebih tertib, terdata, dan berkelanjutan. Kewajiban ini terutama berlaku bagi pengajuan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta serta seluruh skema KUR Kecil. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya mendorong akses permodalan usaha, tetapi juga meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan dan kesiapan pelaku usaha untuk berkembang ke skala yang lebih formal dan kompetitif.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi panduan tanggapan SP2DK terbaru berdasarkan PMK 111 tahun 2025.

Pemerintah melalui PMK Nomor 111 Tahun 2025 menetapkan ketentuan terbaru terkait penyampaian tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Aturan ini menjadi acuan bagi Wajib Pajak dalam menyiapkan surat jawaban yang sesuai prosedur dan dapat diproses secara optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pengertian SP2DK

SP2DK adalah surat yang diterbitkan DJP untuk meminta klarifikasi dari Wajib Pajak atas data atau informasi tertentu yang dinilai memerlukan penjelasan lebih lanjut. Tahapan ini bersifat administratif dan dilakukan sebelum DJP mengambil langkah pengawasan lanjutan.

Fungsi Tanggapan SP2DK

Penyampaian tanggapan SP2DK berfungsi untuk:

• Menjelaskan perbedaan atau ketidaksesuaian data pajak
• Menyampaikan klarifikasi atas transaksi tertentu
• Menunjukkan itikad baik dan kepatuhan Wajib Pajak

Tanggapan yang lengkap dan akurat dapat mencegah eskalasi ke proses pemeriksaan.

Unsur Penting dalam Surat Tanggapan SP2DK

PMK 111/2025 mengatur bahwa surat tanggapan harus disusun secara jelas dan informatif, dengan memuat beberapa komponen utama berikut.

1. Data Identitas Wajib Pajak

Bagian awal surat memuat:

• Nama Wajib Pajak
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Alamat yang terdaftar di administrasi perpajakan

2. Keterangan SP2DK

Wajib Pajak perlu mencantumkan informasi SP2DK yang diterima, meliputi:

• Nomor surat
• Tanggal penerbitan
• KPP atau unit DJP yang mengirimkan SP2DK

3. Uraian Tanggapan dan Klarifikasi

Inti surat berisi penjelasan atas data yang diminta DJP, antara lain:

• Alasan perbedaan pelaporan pajak
• Klarifikasi penghasilan atau biaya
• Penjelasan transaksi yang menjadi perhatian DJP

Penjelasan sebaiknya disusun runtut dan langsung menjawab pokok permasalahan.

4. Lampiran Dokumen Pendukung

Untuk memperkuat tanggapan, Wajib Pajak dianjurkan melampirkan dokumen pendukung seperti:

• Bukti potong atau bukti setor pajak
• Laporan keuangan
• Dokumen transaksi atau perjanjian

5. Penutup dan Pernyataan

Pada bagian akhir, Wajib Pajak dapat menyampaikan pernyataan bahwa seluruh informasi yang diberikan adalah benar, serta kesediaan untuk memberikan penjelasan tambahan apabila diminta oleh DJP.

Mekanisme Penyampaian Tanggapan

Sesuai PMK 111/2025, tanggapan SP2DK dapat disampaikan:

• Secara elektronik melalui sistem perpajakan DJP, atau
• Secara tertulis langsung ke kantor pajak

Penyampaian harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan agar tidak menimbulkan konsekuensi administrasi lanjutan.

Pentingnya Kepatuhan dalam Menjawab SP2DK

Menjawab SP2DK sesuai format dan ketentuan yang berlaku dapat membantu Wajib Pajak:

• Menyelesaikan klarifikasi lebih cepat
• Menghindari risiko pemeriksaan pajak
• Menjaga kepatuhan dan reputasi perpajakan

Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memastikan surat tanggapan disusun dengan cermat dan didukung bukti yang relevan.