Tarif PPN atas Jasa Maklon

Pajak·November 29, 2024

Definisi PPN Jasa Maklon

Jasa maklon adalah layanan yang menyediakan pengerjaan untuk Barang Kena Pajak tertentu melalui metode subkontrak. Dalam layanan ini, klien memberikan spesifikasi dan bahan mentah (termasuk bahan setengah jadi dan bahan pendukung) untuk proses pengerjaan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada jasa maklon merujuk pada ketentuan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak yang beroperasi di sektor jasa maklon.

Tarif PPN Jasa Maklon

PPN untuk jasa ini termasuk dalam ketentuan tarif 0% yang ditentukan pemerintah untuk ekspor jasa, kecuali untuk jasa perbaikan, pemeliharaan, dan konstruksi. Kebijakan pemerintah memberikan tarif PPN 0% pada jasa maklon yang berfokus pada ekspor bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor. Sesuai dengan Pasal 2 PMK No 32/PMK.010/2019, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. PPN yang harus dibayar dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088.

Syarat Jasa Maklon yang Dikenakan Tarif PPN 0%

Berikut ini adalah syarat-syarat jasa maklon yang dikenakan tarif PPN 0%, yakni:

Pihak yang memesan atau menerima layanan maklon berada di luar wilayah pabean dan merupakan wajib pajak asing serta tidak memiliki usaha tetap di Indonesia.
Spesifikasi dan bahan baku disediakan oleh pihak pemesan/penerima Jasa Kena Pajak (JKP), dalam hal ini adalah layanan maklon. Bahan yang dimaksud mencakup bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau bahan bantu yang akan diolah menjadi Barang Kena Pajak (BKP).
Kepemilikan barang yang dihasilkan dari layanan maklon sepenuhnya milik pemesan atau penerima JKP.
Perusahaan maklon mengirimkan barang hasil kerja sesuai pesanan penerima JKP ke luar wilayah pabean.

Manfaat Buku Besar Pembantu Piutang

Akuntansi·November 28, 2024

Definisi buku besar pembantu piutang

Buku besar pembantu piutang, atau yang biasa disebut sebagai subsidiary ledger, adalah catatan akuntansi yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan mengawasi rincian transaksi piutang Anda. Buku ini bertindak sebagai buku besar tambahan yang melengkapinya buku besar umum perusahaan. Dengan kata lain, buku besar pembantu piutang akan memberikan informasi mendetail tentang setiap pelanggan yang mempunyai piutang dengan perusahaan Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengawasi dan mengatur piutang Anda dengan efektif.

Penggunaan buku besar pembantu piutang sangat penting bagi para pelaku bisnis, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak konsumen dan transaksi piutang. Dengan memahami serta memanfaatkan buku besar ini, dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan piutang di perusahaan.

Manfaat buku besar pembantu piutang

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari buku besar pembantu piutang, yakni:

1. Mempermudah pemantauan piutang

Buku besar pembantu piutang membantu Anda dengan mudah memantau keadaan piutang masing-masing pelanggan, seperti total tagihan, tanggal jatuh tempo, dan riwayat pembayaran. Dengan cara ini, Anda dapat mengetahui piutang yang telah melewati jatuh tempo dan mengambil langkah yang tepat untuk melakukan penagihan lebih lanjut.

2. Meningkatkan efisiensi penagihan

Dengan data yang jelas dan tepat di buku besar pembantu piutang, Anda dapat merancang strategi penagihan yang lebih baik. Anda dapat menempatkan fokus pada piutang yang telah jatuh tempo, mengontak pelanggan pada waktu yang sesuai, dan memantau perkembangan pembayaran dengan lebih mudah.

3. Meningkatkan akurasi pencatatan piutang

Dengan adanya buku besar untuk piutang, Anda dapat menjamin bahwa setiap transaksi piutang dicatat dengan akurat dan menyeluruh. Hal ini akan membantu mencegah kesalahan pencatatan yang bisa menimbulkan kebingungan dengan pelanggan serta masalah keuangan lainnya.

4. Pengambilan keputusan bisnis

Data piutang yang terdapat dalam buku besar pembantu piutang dapat membantu Anda menganalisis pola, menyusun proyeksi, dan membuat keputusan strategis mengenai pengelolaan piutang dan modal kerja perusahaan.

5. Membantu proses laporan keuangan

Buku besar pembantu piutang berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan Anda. Data yang tercatat di dalamnya akan membantu Anda dalam menyusun laporan piutang, arus kas, dan neraca yang tepat.

Komponen dalam Buku Besar Pembantu Piutang

Tanggal Transaksi: Setiap transaksi dicatat dengan tanggal yang jelas.
Deskripsi Transaksi: Penjelasan mengenai jenis transaksi, misalnya penjualan kredit atau pembayaran piutang.
Jumlah Piutang: Nominal uang yang tercatat dalam transaksi piutang.
Saldo Piutang: Saldo yang tersisa setelah transaksi terjadi, baik itu bertambah atau berkurang.
Nama Pelanggan: Setiap transaksi piutang dicatat berdasarkan nama pelanggan yang berhutang.

Apa itu Surat Sanggup Bayar

Akuntansi·November 26, 2024

Definisi Surat Sanggup Bayar

Surat sanggup bayar atau surat promes merupakan perjanjian tertulis yang digunakan untuk menentukan pembayaran sejumlah uang di masa depan antara peminjam dan yang meminjamkan. Surat sanggup bayar ini sendiri termasuk dalam surat berharga karena lembaga keuangan dapat memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga dan berbagai jenis biaya. Surat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu surat sanggup kepada pembawa dan surat sanggup kepada pengganti.

Fungsi Surat Sanggup Bayar

Berikut ini adalah beberapa fungsi fari surat sanggup bayar, yakni:

1. Dianggap Sah dan Valid

Surat sanggup bayar diakui sebagai alat pengakuan utang yang sah antara peminjam dan yang meminjamkan, dengan mengutamakan komitmen kewajiban pembayaran yang sesuai dengan isinya. Hal tersebut juga sudah diatur dalam hukum Negara.

2. Sebagai Pengelolaan Arus Kas

Perusahaan dapat merencanakan pengelolaan arus kas dengan lebih baik Karena peminjam harus mematuhi komitmen secara tertulis. Memiliki rencana detail mengenai penarikan dana dari pihak ketiga dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas.

3. Pencatatan Akuntansi Lebih Akurat

Surat sanggup bayar dapat dijadikan sebagai bukti adanya transaksi yang sah dalam catatan keuangan. surat sanggup bayar akan dicatat sebagai piutang dalam neraca perusahaan, sebagai bentuk kewajiban pemembayar. Hal ini penting guna menjaga integritas laporan keuangan dan mendukung proses audit.

4. Mengelola Utang dengan Lebih Efektif

Surat sanggup bayar juga dapat digunakan sebagai alat pengelolaan utang yang efektif untuk bisnis. Perusahaan dapat menggunakan tanda terima untuk bertransaksi dengan pemasok, memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Syaratan dan Ketentuan Surat Sanggup Bayar

Agar diakui sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, surat sanggup bayar juga dilengkapi dengan persyaratan dan ketentuan yang harus di penuhi. Syarat-syarat dan ketentuan penerbitan surat sanggup bayar diatur dalam negara dalam pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Berikut ini adalah syarat dari surat sanggup bayar, yakni:

Klausul “kepada pengganti” atau“surat sanggup” atau “promes kepada pengganti” harus tertulis di dalamnya.
Kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu tanpa syarat.
Penetapan hari pembayaran.
Penetapan tempat dimana pembayaran dilakukan.
Nama orang atau orang yang ditunjuk kepada siapa pembayaran harus dilakukan,
Tanggal dan tempat surat akan ditandatangani.
Bukti tanda tangan orang yang menerbitkan surat tersebut.

Apabila dari salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka surat sanggup tersebut tidak akan berlaku. Kecuali:

Apabila penetapan tanggal tidak ditentukan, maka akan dianggap harus di bayar di waktu diunjukkannya.
Apabila tempat pembayaran tidak ditentukan, maka tempat penandatanganan surat dianggap sebagai tempat pembayaran.

Bingung dengan permasalahan pajak dan akuntansi kamu? Bingung harus berbuat apa? Serahkan saja masalah pajak dan akuntansi kamu kepada Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menyelesaikan masalah perpajakan dan akuntansi kamu secara cepat dan efisien loh. Untuk info lebih lanjut kamu dapat menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088.

Fungsi Laba Usaha

Akuntansi·November 25, 2024

Definisi Laba Usaha

Laba usaha merupakan keuntungan yang diperoleh oleh suatu entitas bisnis dari selisih antara harga beli atau biaya produksi dengan harga jual yang diajukan kepada pelanggan. Di sisi lain, laba dihitung dengan mengurangi total pendapatan dari total biaya yang mencakup modal, pajak, gaji pekerja, dan pengeluaran lainnya. Dalam laporan keuangan, laba usaha menjadi salah satu elemen yang tercantum dalam laporan laba rugi. Laporan ini adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan dan biaya operasional selama periode akuntansi tertentu dengan cara yang terperinci dan akurat.

Fungsi Laba Usaha

Laba usaha berfungsi sebagai ukuran efisiensi perusahaan dalam meraih keuntungan. Apabila dalam periode tertentu perusahaan tidak mencapai target laba yang ditetapkan atau mengalami penurunan, perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap kinerja serta faktor-faktor lain yang berpengaruh. Setiap keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada para pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pegawai, manajemen, dan juga investor perusahaan. Selain itu, laba juga bisa digunakan untuk melakukan investasi tambahan demi meningkatkan keuntungan yang lebih besar.

Jenis-Jenis Laba Usaha

Laba usaha sendiri dibagi menjadi tiga jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis laba usaha, yakni:

1. Laba Kotor

Laba kotor merupakan keuntungan yang dihasilkan dari pengurangan pendapatan yang diperoleh dengan biaya produksi. Sementara itu, penjualan bersih merupakan hasil dari penjualan kotor yang dikurangi berbagai biaya operasional. Harga pokok penjualan adalah semua jenis pengeluaran yang terjadi dalam proses produksi suatu barang atau jasa dalam suatu periode waktu. Biaya yang termasuk dalam Hpp mencakup biaya bahan baku, biaya pengiriman, gaji karyawan, biaya penyimpanan, biaya retur, potongan pembelian, dan lain-lain.

2. Laba Bersih

Laba bersih merupakan keuntungan yang didapat perusahaan setelah mengurangi semua biaya pengeluaran, termasuk biaya operasional, gaji pegawai, pajak, depresiasi atau biaya penyusutan, serta biaya administrasi. Oleh karena itu, laba bersih sering kali dianggap sebagai keuntungan sejati dari setiap aktivitas bisnis. Laba usaha adalah istilah umum untuk menggambarkan laba bersih itu sendiri. Berikut adalah satu contoh kasus yang dapat membantu memperjelas pemahaman tentang laba bersih dan metode perhitungannya.

3. Laba Operasional

laba operasional merupakan laba yang didapatkan dari kegiatan perusahaan sebelum membayar bunga, pajak, dan biaya lain. Keuntungan ini dihitung dalam bentuk persentase untuk menggambarkan jumlah pendapatan dibandingkan dengan biaya yang digunakan untuk terus menjalankan kegiatan. Laba operasi, atau dikenal juga sebagai operation profit, biasanya ditampilkan dalam laporan laba rugi sebagai subtotal. Laba operasi dapat juga dimanfaatkan untuk membandingkan suatu perusahaan dengan pesaing atau bisnis sejenis lainnya.

4. Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak adalah total keuntungan yang belum dipotong pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Umumnya, laba sebelum pajak tidak memengaruhi total pajak penghasilan yang sebenarnya bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Karena itu, laba sebelum pajak sering kali disebut laba operasional.

5. Laba Ditahan

Laba ditahan merupakan bagian dari keuntungan bersih suatu perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen secara langsung. Laba ini justru disimpan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan bisnis dalam jangka waktu lama. Saat laba ini diputuskan untuk dibagikan, maka akan diberikan kepada para investor sebagai dividen sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki.

Syarat Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pajak·November 23, 2024November 23, 2024

Definisi NPPN

Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN merupakan pedoman yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghitung penghasilan neto dalam satu tahun pajak, yang menjadi dasar untuk menentukan PPh Pasal 25/29 yang harus dibayar. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk mempermudah proses perhitungan penghasilan neto. Setelah mengetahui jumlah penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung PPh yang harus dibayar untuk keperluan pembayaran dan pelaporan pajak.

Syarat Penggunaan NPPN

Dasar hukum untuk norma penghitungan neto ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, khususnya pada pasal 14, serta dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan DJP No Per-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Berikut ini adalah syarat wajib pajak bagi penggunaan NPPN, yakni:

1. Orang pribadi yang membayar pajak dan menjalankan usaha atau pekerjaan mandiri dengan total pendapatan tahunan di bawah Rp4,8 miliar harus melakukan pencatatan, kecuali jika ia memilih untuk melakukan pembukuan. Jika pendapatan melebihi Rp4,8 miliar, maka wajib pajak harus melakukan pembukuan.

2. Individu yang membayar pajak dan diharuskan untuk melakukan pencatatan serta mendapatkan penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan final, menghitung penghasilan neto menggunakan norma untuk perhitungan penghasilan neto.

Wajib pajak individu yang ingin menggunakan NPPN perlu memberi tahu Ditjen Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang relevan. Jika tidak, wajib pajak tersebut dianggap memilih untuk mencatat pembukuan. Apabila wajib pajak berbadan hukum atau individu yang mencatat pembukuan, tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan hal itu serta enggan menunjukkan pembukuan atau bukti pendukung, maka penghasilan netonya dihitung menggunakan NPPN. Jika wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, penghitungan penghasilan netonya dilakukan untuk setiap jenis usaha atau pekerjaan bebas, dengan mempertimbangkan pengelompokan area pajak. Penghasilan neto wajib pajak yang memiliki berbagai jenis usaha adalah total dari penghasilan neto masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang telah dihitung.

Besaran NPPN

Besaran atas NPPN tidak sama. Berikut ini adalah persentase atas NPPN, yakni:

Persentase NPPN dibagi berdasarkan area sebagai berikut:

Sepuluh ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak.
Ibu kota provinsi lainnya.
Wilayah daerah lainnya.

Persentase NPPN untuk wajib pajak individu yang menghitung penghasilan netto menggunakan NPPN.
Persentase NPPN untuk wajib pajak individu yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menjalankan pencatatan atau enggan menunjukkannya.
Persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menjalankan pencatatan atau enggan menunjukkannya.

Semua persentase yang tercantum dapat Anda temukan dalam lampiran PER-17/PJ/2015 mengenai Norma Perhitungan Penghasilan Bruto. Oleh karena itu, untuk mengetahui persentase norma penghitungan penghasilan neto yang sesuai, periksa kode klasifikasi lapangan usaha yang relevan dengan SPT, kategori usaha, dan tarif berdasarkan daerah.

Ada masalah dengan akuntansi dan perpajakan kamu? Ngapain pusing-pusing, sekarang udah ada Jovindo. Yuk serahkan masalah akuntansi dan perpajakan kamu di Jovindo. Tunggu apa lagi? Ayo konsultasikan masalah akuntansi dan perpajakan kamu di Jovindo. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088.

Manfaat Activity Based Costing bagi Perusahaan

Akuntansi·November 22, 2024

Definisi Activity Based Costing

Activity based costing merupakan metode penghitungan biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan jumlah total biaya dari suatu produksi. Penggunaan sistem ini didasarkan pada aktivitas produksi yang bergantung pada kebutuhan sumber daya tertentu. Untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan, perusahaan tentunya harus mengeluarkan biaya. Tujuan dari sistem activity based costing adalah untuk menetapkan alokasi biaya produksi secara objektif dengan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan hubungannya dengan aktivitas. Dalam sistem ini, biaya variabel, biaya overhead, dan biaya produksi saling terkait erat.

Manfaat Activity Based Costing

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari activity based costing, yakni:

1. Mempermudah Pengambilan Keputusan

Penghitungan pengeluaran biaya dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis di masa depan. Ini karena, metode activity based costing memerlukan pencatatan pengeluaran biaya secara menyeluruh. Dengan demikian, perhitungannya pun lebih rinci.

2. Membantu Mengembangan Produk

Hasil perhitungan dari biaya pengeluaran dalam activity based costing dapat mengalokasi biaya pengeluaran yang telah diterapkan sebelumnya dapat dimanfaatkan kembali untuk perancangan ulang produksi atau pengembangan produk.

3. Mempermudah Evaluasi Keuangan

Activity based costing merupakan metode untuk menghitung biaya produksi yang dilakukan dengan cara yang teratur. Semua data pengeluaran disajikan secara ringkas dan mendetail, sehingga mempermudah analisis keuangan pada akhir periode. Jika terdapat perbedaan atau anomali dalam perhitungan, kesalahan ini harus segera diperbaiki. Dengan cara ini, kesalahan dalam perhitungan tidak berdampak serius pada pembuatan laporan keuangan di masa mendatang.

4. Dapat Bersaing dengan Kompetitor Bisnis

Dengan pencatatan biaya yang berfokus pada aktivitas bisnis ini dapat menghasilkan harga jual produk yang lebih kompetitif di pasar. Dengan demikian, konsumen akan lebih yakin terhadap kualitas produk dan nilai merek.

5. Memberikan Gambaran Jelas tentang Aktivitas Produksi

Dengan adanya rincian biaya pengeluaran produksi, dapat memberikan wawasan yang lebih jelas kepada pengambil keputusan di sebuah perusahaan. Dengan cara ini, mereka dapat mengidentifikasi area biaya yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas produksi dan keuntungan penjualan.

Komponen dalam Activity Based Costing

Dalam activity based costing terdapat beberapa komponen dasar, yakni:

1. Resources

Resources adalah kategori tempat organisasi mengeluarkan uang yang tercatat sebagai biaya. Contohnya, gaji dan bahan adalah sumber daya yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan. Banyak sistem Activity Based Costing saat ini tidak memperhitungkan biaya seperti pajak penghasilan dan bunga yang tidak terpakai dalam pelaksanaan aktivitas.

2. Resource Drivers

Penggerak sumber daya merupakan fondasi untuk menghubungkan sumber daya dengan kegiatan. Penggerak sumber daya diartikan sebagai ukuran jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu kegiatan.

3. Aktivitas

Aktivitas atau unit kerja. Contoh dari unit kerja ini seperti pelayanan yang di lakukan oleh karyawan atau perkerja. Apabila anda berbelanja ke supermarket, tentu anda akan menjumpai kasir yang akan menghitung barang yang akan anda beli satu persatu.

4. Activities Drivers

Activities drivers atau penggerak sumber daya berfungsi untuk menghubungkan biaya aktivitas dengan objek biaya. Penggerak aktivitas diartikan sebagai ukuran seberapa sering dan seberapa besar permintaan yang diberikan terhadap aktivitas oleh objek biaya. Penggerak aktivitas digunakan untuk mengalokasikan biaya kepada objek biaya.

5. Cost Objects

Cost object atau objek biaya, dapat terdiri dari pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lainnya yang memerlukan penghitungan biaya secara terpisah. Penggerak aktivitas digunakan untuk memantau biaya aktivitas yang berkaitan dengan objek biaya.

Jenis-jenis Kertas Kerja Audit

Pajak·November 21, 2024November 21, 2024

Definisi Kertas Kerja Audit

Kertas kerja audit merujuk pada dokumen yang disusun atau digunakan oleh auditor sebagai bagian dari tugas mereka. Dokumen ini meliputi ringkasan tentang bisnis klien, alur dari proses bisnis, program atau prosedur audit, dokumen atau informasi yang diperoleh dari klien, serta dokumen pengujian audit. Sebelum menandatangani kontrak audit, auditor perlu mengumpulkan informasi tertentu mengenai klien, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap klien, dan menilai apakah mereka sebaiknya menerima atau menolak kontrak tersebut. Kertas kerja audit juga mencakup file dalam format word dan excel yang digunakan auditor untuk mencatat pengendalian internal klien terkait laporan keuangan, karakteristik bisnis, serta kertas kerja untuk pengujian audit. Secara umum, kertas kerja audit dibuat atau dikumpulkan oleh staf audit atau asisten audit.

Fungsi Kertas Kerja Audit

Kertas kerja audit memiliki peranan yang sangat penting, karena mencatat bukti yang diambil oleh auditor untuk mencapai kesimpulan akhir.

Berikut ini adalah fungsi dari kertas kerja audit, yakni:

Memberikan bukti atas aktivitas audit yang dilakukan.
Membantu perencanaan dan pelaksanaan audit.
Membantu pengawasan dan peninjauan terhadap aktivitas audit.
Mencatat dan menampilkan aktivitas audit.
Mengatur waktu dan cakupan prosedur audit yang akan dilakukan.
Menarik kesimpulan dari bukti-bukti yang sudah didapatkan.

Jenis-Jenis Kertas Kerja Audit

Berikut ini adalah beberapa jenis kertas kerja yang umumnya dilakukan oleh auditor, yakni:

1. Program Audit

Program audit merupakan rangkaian langkah-langkah audit yang ditujukan untuk setiap audit dengan komponen tertentu. Langkah-langkah audit tersebut adalah arahan terperinci dalam mengumpulkan jenis bukti audit tertentu yang harus diperoleh selama proses audit.

2. Neraca Percobaan Bekerja

Neraca saldo kerja merupakan daftar yang mencakup berbagai saldo akun dari buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom penyesuaian, reklasifikasi yang diajukan oleh auditor, serta berbagai saldo setelah perbaikan auditor yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan audit.

3. Ringkasan Jurnal Penyesuaian

Saat melakukan audit, auditor mungkin menemukan kesalahan di laporan klien. Oleh karena itu, auditor bisa menyusun draf jurnal penyesuaian yang akan dibahas lebih lanjut dengan kliennya. Auditor juga akan membuat jurnal reklasifikasi untuk elemen yang tidak ada kesalahan dalam catatan klien.

4. Jadwal Utama

Jadwal induk merupakan dokumen audit yang berfungsi untuk merangkum data yang tercatat dalam jadwal pendukung untuk berbagai akun yang berhubungan. Jadwal induk dipakai untuk menyatukan berbagai akun dalam buku besar umum yang sejenis, dengan total saldo yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan sebagai satu angka.

5. Jadwal Pendukung

Kertas kerja yang mendukung juga dibutuhkan oleh auditor untuk memperkuat data keuangan dan operasional yang sudah dikumpulkan. Jadwal yang mendukung juga harus menampilkan berbagai kesimpulan yang telah dibuat oleh auditor.

Jenis Berkas Audit

Jenis berkas audit terbagi menjadi dua jenis, yakni:

1. Berkas audit permanen

Berkas audit permanen menyimpan data yang secara berkala dibutuhkan dan penting untuk audit mendatang. Data tersebut meliputi anggaran dasar, perjanjian pinjaman, kontrak sewa, dokumen yang berkaitan dengan pengendalian internal entitas, catatan kebijakan akuntansi yang secara konsisten diterapkan oleh entitas, pengamatan penting dari audit sebelumnya, dan lain-lain.

2. Berkas audit saat ini

Berkas audit saat ini memuat data tentang audit yang dilaksanakan untuk periode ini. Ini mencakup informasi seperti laporan keuangan dan laporan audit entitas, neraca saldo dan lembar kerja, catatan mengenai risiko pengendalian internal entitas, konfirmasi eksternal yang diterima, pertanyaan auditor dan balasan yang diperoleh dari manajemen, dan lain lain.

Metode-metode yang di Gunakan dalam Budget Management

Akuntansi·November 20, 2024November 20, 2024

Definisi Budget Management

Budget management atau manajemen anggaran merupakan proses yang mengatur dan memandu penggunaan dana oleh perusahaan dan unit-unitnya. Biasanya, manajer dan supervisor adalah para ahli yang bertanggung jawab untuk mengawasi anggaran dari departemen atau tim yang mereka kelola, yang mungkin mencakup penyaluran dana untuk sumber daya manusia, mengatur pemasukan, dan memantau pengeluaran. Anggaran di perusahaan dan departemen serupa dengan anggaran rumah tangga di mana Anda mencatat pemasukan dan mengawasi serta merekam pengeluaran Anda.

Pentingnya Budget Management

Mengelola manajemen anggaran sangat krusial untuk kelancaran operasi bisnis. Ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan dan organisasi bergantung pada pengelolaan anggaran untuk merencanakan tujuan keuangan jangka panjang dan pendek, memperkirakan kondisi pasar, menganalisis aliran pendapatan, mengatasi permasalahan produksi, dan berbagai aspek lain dalam operasi bisnis. Selain itu, hal ini juga mencakup pemantauan pendapatan yang diterima dan membandingkan sasaran yang direncanakan dengan hasil dari tim penjualan. Dalam konteks ini, metrik tersebut akan memungkinkan pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan dan membuat proyeksi lebih lanjut mengenai pertumbuhan dan produktivitas organisasi di masa depan.

Metode Budget Management

Berikut ini adalah beberapa metode dari budget management, yakni:

**1. Zero-Based Budgeting (ZBB)**

Dalam Zero-Based Budgeting, semua biaya harus dinilai dari awal untuk setiap periode anggaran. Setiap pengeluaran perlu memiliki kejelasan, bukan berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya.

2. Incremental Budgeting

Incremental Budgeting ini memanfaatkan anggaran dari tahun lalu sebagai acuan dan hanya melakukan sedikit penyesuaian atau menambah/ mengurangi pengeluaran yang sudah ada.

**3. Activity-Based Budgeting (ABB)**

Activity-Based Budgeting menentukan anggaran sesuai dengan kegiatan bisnis tertentu. Tujuannya adalah untuk berfokus pada aktivitas yang mendatangkan penghasilan atau menambah nilai, bukan pada pengeluaran seperti biaya atau divisi.

Kamu ada masalah perpajakan? atau akuntansi? tapi bingung gimana cara menyelesaikannya? jangan khawatir, karna Jovindo dapat menjadi solusi atas segala permasalahan perpajakan dan akuntansi kamu loh. Untuk info lebih lanjut kamu dapat menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088.

4. Line-Item Budgeting

Line-Item Budgeting ini merupakan salah satu cara yang paling banyak diterapkan, di mana setiap biaya dijelaskan secara terpisah dalam format baris dalam anggaran. Setiap kategori atau item memiliki jumlah anggaran yang spesifik.

5. Priority-Based Budgeting

Dalam Priority-Based Budgeting ini, dana dibagi sesuai dengan kepentingan atau sasaran spesifik yang ingin diraih. Penekanannya adalah pada hal-hal yang krusial dan memberikan hasil terbaik, bukan hanya sekedar mengatur biaya yang biasa.

6. Flexible Budgeting

Flexible Budgeting merupakan anggaran yang akan berubah tergantung pada tingkat aktivitas atau jumlah produksi. Cara ini lebih fleksibel karena penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan perubahan pendapatan atau kondisi lainnya.

Jenis Pajak yang Dikenakan atas Jasa Freight Forwarding

Pajak·November 19, 2024

Definisi Jasa Freight Forwarding

Jasa freight forwarding adalah kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mewakili kepentingan pemilik dalam mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan untuk pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara, yang dapat meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan dan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi untuk pengiriman barang, dan penyelesaian tagihan serta biaya lainnya terkait dengan pengiriman barang-barang tersebut hingga barang diterima oleh yang berhak menerimanya.

Jasa freight forwarding ini terdiri dari beberapa bagian, yakni:

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, yaitu badan usaha yang menangani pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama pihak importir atau eksportir.
Jasa pengurusan transportasi murni (JPT), merupakan jasa yang berhubungan dengan pengiriman barang ke berbagai lokasi, baik dalam maupun luar negeri, dari tempat pengirim hingga pelabuhan atau bandara, tergantung pada sifat barang dan tujuan pengiriman.
Trucking, merupakan jasa pengurusan transportasi darat menggunakan truk.
Pergudangan, merupakan jasa pengurusan transportasi yang membantu klien dalam menyimpan barang sebelum didistribusikan kepada penerima.

Jenis Pajak Atas Jasa Freight Forwarding

Berikut ini adalah pajak yang dikenakan atas jasa freight forwarding, yakni:

PPN atas Jasa Pengurusan Transportasi

Berdasarkan PMK Nomor 121/PMK.03/2015, dijelaskan bahwa untuk penyediaan layanan transportasi yang dalam tagihan layanannya terdapat biaya transportasi, dikenakan 10% dari total yang ditagih. Pengenaan PPN pada layanan transportasi ini menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, rumus besar PPN untuk layanan ini adalah PPN layanan pengiriman barang sebesar 1% ini harus dibayarkan oleh pemilik usaha kepada kliennya.

PPh 23 Jasa Freight Forwarding

Menurut UU PPh, jasa freight forwarding dikenakan tarif PPh 23 sebesar 2%.

Metode pembayan atas penggunaan jasa ini terbagi menjadi 2, yakni:

1. Metode Reimbursement

Dengan metode ini pemilik jasa dapat memberikan invoice dan bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Maka, kedua dokumen tersebut tidak termasuk dalam jasa freight forwarding sehingga bukan objek PPh 23. Maka, sesorang yang menggunakan jasa pengurusan transportasi wajib membayarnya sebagai pembayaran reimbursement.

2. Metode Reinvoicing

Dengan metode ini pengguna jasa akan mengurangi atau mengambil PPh 23 dari total tagihan. Namun, jumlah DPP PPh 23 dan PPN harus sama. Di samping itu, pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan jasa oleh pemilik usaha ini tidak bisa dikreditkan.

Pentingnya Deposit in Transit

Akuntansi·November 18, 2024November 18, 2024

Definisi Deposit in Transit

Deposit in transit atau setoran dalam perjalanan adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan kondisi di mana suatu perusahaan telah menerima uang dari pelanggan atau pihak lain dalam bentuk cek atau transfer. Kondisi ini sering muncul karena ada penundaan dalam proses perbankan. Contohnya, ketika seorang pelanggan membayar menggunakan cek, cek tersebut mungkin membutuhkan beberapa hari untuk bisa dicairkan oleh bank. Setoran dalam perjalanan adalah salah satu konsep penting dalam mencatat transaksi keuangan yang tepat. Mereka perlu dipantau dan dicatat dengan benar dalam buku bank perusahaan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Umumnya, perusahaan akan mencatat deposit in transit sebagai bagian dari pencatatan rekonsiliasi bank untuk memastikan bahwa saldo buku bank sesuai dengan saldo yang nyata di bank.

Tujuan dan Manfaat dari Deposit in Transit

Tujuan setoran dalam perjalanan adalah untuk memastikan saldo di pembukuan akuntansi dan saldo di akun bank sama. Setoran dalam proses atau deposit in transit adalah ketika uang tunai atau cek yang sudah diterima dan dicatat oleh perusahaan, tetapi belum dicatat oleh bank.

Manfaat deposit dalam perjalanan adalah untuk membuat laporan aliran kas lebih tepat dan menjaga keseimbangan saldo antara catatan akuntansi dan saldo di rekening bank.

Pentingnya Deposit in Transit

Berikut beberapa alasan pentingnya deposits in transit bagi perusahaan, yakni:

1. Akurasi Laporan Keuangan

Deposit in transit harus dicatat dengan tepat dalam buku bank perusahaan agar laporan keuangan menunjukkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Jika deposit ini tidak dicatat atau dicatat dengan salah, maka laporan keuangan bisa menjadi tidak tepat, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan yang keliru.

2. Rekonsiliasi Bank

Deposit in transit dalam rekonsiliasi bank merupakan hal yang penting. Perlu Anda ketahui, rekonsiliasi bank adalah langkah membandingkan saldo buku bank perusahaan dengan saldo yang sebenarnya di bank. Dengan mencatat deposit in transit dengan tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa rekonsiliasi bank dilaksanakan secara akurat. Sehingga kesalahan atau ketidaksesuaian dalam transaksi dapat ditemukan dan diperbaiki.

3. Pencegahan Kecurangan

Pencatatan yang tepat tentang deposit in transit juga membantu menghindari atau menemukan kecurangan internal. Tanpa pencatatan yang akurat, seorang individu dalam perusahaan bisa berusaha mengubah saldo rekening bank untuk keuntungan pribadi atau tujuan ilegal lainnya.

4. Manajemen Kas yang Efisien

Memantau deposit in transit juga membantu perusahaan mengelola uang dengan lebih efisien. Dengan mengetahui jumlah uang yang sedang menuju rekening bank, perusahaan bisa merencanakan pengeluaran dan investasi dengan lebih baik untuk menghindari masalah kekurangan uang.

5. Kepatuhan Perpajakan

Pencatatan yang tepat tentang deposit in transit juga penting untuk mengikuti peraturan pajak. Kesalahan dalam pencatatan bisa menyebabkan masalah dengan otoritas pajak dan hukuman pajak yang tidak diinginkan.