Peranan Penting PSAK Bagi Laporan Keuangan

Akuntansi, Edukasi·September 19, 2024

Definisi PSAK

Pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan harus dilakukan dengan hati-hati. Salah satu jenis administrasi yang penting untuk diperhatikan adalah PSAK. PSAK merupakan gambaran standar akuntansi yang umum digunakan oleh pemilik usaha dalam pencatatan keuangannya. Adanya standar yang ditetapkan membantu dalam pengecekan. Selain itu, data yang dihasilkan juga lebih mudah dibaca. Hal ini memudahkan dalam mengatur pengelolaan keuangan perusahaan Anda.

Peranan Penting PSAK bagi Laporan Keuangan

Berikut ini beberapa kegunaan dari PSAK, yakni:

1. Mudah dalam Membaca Data

Seperti yang diketahui, laporan keuangan sangatlah penting apabila suatu perusahaan atau organisasi ingin mengetahui regulasinya. Jika regulasinya kuat dan tidak ada masalah, maka laporan keuangan tidak akan ada masalah. Untuk mengetahui hal tersebut, Anda harus bisa memahami data pelaporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, PSAK digunakan sebagai aturan yang baku dan datanya mudah dibaca oleh para ahli.

2. Membantu dalam Analisa

PSAK tidak hanya membantu membaca data dalam laporan keuangan, tetapi juga digunakan untuk membantu analisis. Dengan keterbacaan data, dapat mencegah pembaca mengambil langkah yang salah. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya analisis yang tepat terhadap finansial perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, kehadiran PSAK akan membuat perusahaan lebih fokus untuk melangkah ke depannya.

3. Mudah dalam Membandingkan.

Data yang distandarisasi dapat dengan mudah dibandingkan jika standar dikembangkan dan diterapkan dengan benar. Proses perbandingan ini tentu mempunyai kelebihan tersendiri. Hal ini terutama berlaku ketika melihat kemajuan suatu perusahaan atau organisasi.

Tentu saja proses perbandingan ini sangat penting dan harus dilakukan. Semua ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah suatu organisasi atau perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Apalagi jika melihat berbagai faktor penting PSAK seperti arus kas, laba, dll. Hal ini tentunya memudahkan proses pengukuran maju atau mundurnya suatu perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, PSAK selalu menjadi pertimbangan pertama dalam semua laporan.

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088

Jenis-jenis PSAK

Berikut ini jenis-jenis PSAK, yakni:.

1. IFRS (International Financial Accounting Standard)

IFRS merupakan standar PSAK yang diterapkan di tingkat internasional. Di Indonesia sendiri, standar IFRS yang digunakan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan standar pertama yang diterapkan di Indonesia. Standar ini telah digunakan oleh IAI sejak tahun 2012. Oleh karena itu, standar IFRS ini telah banyak digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Hal ini terutama berlaku bagi perusahaan dan organisasi yang memiliki tanggung jawab publik. Perusahaan yang akuntabel secara publik adalah perusahaan yang diakui di pasar modal. Meski persetujuan akhir belum diberikan, perseroan kini sedang dalam proses mengajukan persetujuan pasar modal.

2. ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) ini merupakan versi sederhana dari PSAK IFRS. Hal ini dapat dilihat pada bagian laporan laba keuntungan dan rugi. Catatan dihilangkan di bagian ini untuk menyederhanakan analisis.

Berbagai hal yang termasuk dalam ETAP meliputi aset tetap, aset tidak berwujud, dan berbagai properti investasi. Karena adanya beberapa komponen, PSAK jenis ini sering digunakan dalam laporan keuangan usaha kecil atau menengah. Bentuk sederhana menyederhanakan proses penyusunan. Hal ini membuat pemilik usaha itu sendiri ingin membuat laporan tanpa meminta bantuan orang lain.

3. PSAK Syariah

PSAK Syariah ini juga mengandalkan standar regulasi Islam dalam pengambilan keputusannya. Orang-orang yang mendirikan PSAK Syariah sendiri juga ahli di bidang Syariah. Pihak yang berhak menentukan ketentuan PSAK Syariah adalah DSAS Syariah (Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia). Proses penyusunan PSAK Syariah hanya bersifat konseptual. Pada tahap implementasi, Anda dapat menggunakan PSAKumum. Salah satu perusahaan yang menggunakan ketentuan PSAK Syariah adalah bank syariah. Jika Bank Syariah dikenakan tanggung jawab publik Oleh karena itu, sebaiknya gunakan kombinasi PSAK umum dan Syariah saat membuat laporan.

4. EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah)

Jenis PSAK selanjutnya adalah EMKM. Merupakan standar penyusunan laporan keuangan berbagai UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Standar pembuatan EMKM diatur dalam UU No.2. Tanggal 20 tahun 2008 berkaitan denganUMKM. Berbagai perusahaan yang menggunakan standar ini adalah yang belum bisa menggunakan ETAP. Keterbatasan ini dapat terjadi karena beberapa kondisi tidak dapat dipenuhi ketika menggunakan PSAK ETAP.

5. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

SAP (Standar Rekening Pemerintah) merupakan jenis PSAK yang dikenal luas serta digunakan oleh berbagai perusahaan. Sesuai dengan namanya, jenis perusahaan yang menggunakan ketentuan SAP adalah perusahaan milik pemerintah. Seluruh ketentuan dalam SAP ini juga harus ditentukan oleh Komite SAP. Keputusan panitia SAP akan dijadikan pedoman dalam penyusunan LKPP atau LKPD. LKPP sendiri merupakan singkatan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sedangkan LKPD merupakan singkatan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Manfaat Laporan Keuangan Bisnis Ritel

Akuntansi, Edukasi·September 18, 2024

Definisi Bisnis Ritel

Bisnis ritel adalah salah satu bisnis yang paling umum. Sederhananya, pedagang ritel membeli produk dari produsen atau distributor dan menjualnya langsung ke konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Produk atau jasa yang dijual di toko retail umumnya ditujukan untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga dan tidak untuk dijual kembali. Contoh bisnis ritel termasuk supermarket, toko serba ada, dan toko kelontong. Sebagian besar perusahaan ini menjual kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan peralatan rumah tangga.

Selain itu, Internet telah menjadikan bisnis ritel lebih canggih dan lebih mudah didirikan dengan modal lebih sedikit. Salah satunya adalah strategi dropshipping, dimana pengecer menjual produk yang tidak ada dalam daftar persediaan mereka. Ketika konsumen membeli produk secara online melalui situs pengecer, konsumen memesan produk tersebut dari pihak ketiga, yang kemudian mengirimkan pesanan tersebut langsung ke konsumen. Ini berarti persediaan akan lebih hemat dan lebih mudah dikelola oleh pengecer.

Manfaat laporan keuangan bagi pemilik bisnis retail

Pemilik bisnis ritel, baik mereka menjalankan bisnisnya sendiri atau tim manajemen, laporan ini harus dibuat dan di periksa setiap tiga bulan atau tahun untuk mengevaluasi kinerja bisnis mereka. Anda harus selalu mengetahui seperti apa neraca Anda dan di mana posisi modal kerja Anda saat ini.

Kegunaan Rasio Keuangan untuk Menganalisa Laporan Bisnis Ritel

Rasio keuangan mengharuskan setiap pemilik atau pengelola suatu perusahaan dan investor untuk menganalisis kinerjanya. Selain menganalisis, rasio keuangan juga dapat digunakan untuk menentukan harga produk dan mengevaluasi kinerja bisnis.

Berikut ini jenis rasio yang bisa digunakan untuk menganalisa kinerja bisnis ritel Anda, yakni:

Rasio Lancar (Current Ratio)

Bagi investor, rasio lancar digunakan untuk mengukur likuiditas dan stabilitas jangka pendek perusahaan selama fluktuasi musiman yang mungkin dialami pada suatu bisnis ritel.

Rasio Cepat (Quick Ratio)

Dari sudut pandang investor, rasio cepat memberikan informasi tentang stabilitas posisi likuiditas jangka langsung suatu perusahaan.

Marjin Laba Kotor (Gross Profit Margin)

Karena bisnis ritel menjual seluruh produk dari seluruh persediaannya, margin laba kotor adalah rasio yang paling efektif dan efisien ketika mengevaluasi upaya penjualan produk.

Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

Selain penjualan, perusahaan ritel memiliki persediaan yang perlu dikelola dengan baik. Nilai perputaran persediaan yang tinggi menguntungkan manajemen dan investor karena memungkinkan perusahaan menjual persediaan kepada pelanggan dengan cepat.

Pengembalian Aset (Return on Assets atau ROA)

Investor dapat membandingkan ROA perusahaan ritel dengan rata-rata ROA kelompok industri sebanding untuk memahami seberapa efektif perusahaan dalam menentukan harga produk dan merotasi inventaris.

Margin Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT)

Dari sudut pandang investor, EBIT margin merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan.

Jenis Laporan Keuangan Pada Bisnis Retail

Laporan laba rugi
Laporan arus kas
Laporan neraca

Tujuan Desentralisasi Fiskal

Edukasi, Pajak·September 17, 2024

Definisi Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan upaya untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri menangani pengalokasian dana untuk kebutuhan pembangunan daerah. Di Indonesia, pemerintah pusat menyalurkan dana ke pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan daerah.

Hal ini mengasumsikan bahwa pemerintah daerah benar-benar memahami apa yang dibutuhkan daerahnya dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Namun yang terjadi adalah banyak daerah yang bergantung pada Pusat dalam pencairan dana dan dana tersebut tidak dikelola secara maksimal. Akibatnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah menjadi kurang efektif. Jika dibandingkan dengan pencairan dana yang diberikan, kinerja yang diharapkan berbeda jauh dengan ekspektasi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti alokasi anggaran yang tidak efisien, yang juga didukung oleh kurangnya pendapatan daerah.

Penyebab Hambatan Desentralisasi Fiskal

1. Sentralisasi Perpajakan

Alokasi anggaran didasarkan pada prinsip desentralisasi yang bertujuan untuk pengelolaan setiap daerah, namun kenyataannya, pemerintah daerah mengalami kekurangan pendapatan di bidang-bidang penting seperti pajak. Sebab, jenis pajak yang biasanya dipungut oleh pemerintah pusat sangatlah banyak.

Di bidang perpajakan, pajak daerah yang diharapkan hanyalah pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan pajak dari dunia usaha di daerah justru dibayarkan ke pemerintah pusat. Meskipun hal ini mungkin benar dari sudut pandang peraturan, namun dalam praktiknya justru sebaliknya. Untuk itu, sebaiknya pemerintah melakukan penelitian mengenai kebijakan perpajakan di tingkat daerah.

2. Partisipasi BUMD

Ketimpangan desentralisasi perpajakan yang terjadi di daerah juga disebabkan karena BUMD tidak memainkan perannya sebagai sumber pendapatan daerah. Setiap daerah mempunyai badan hukum yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Idealnya, jika BUMD ini dikembangkan, dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

BUMD harus dikelola dengan profesional dan dikembangkan menjadi unit usaha berstandar internasional. Strategi pengelolaan yang efektif memerlukan analisis kinerja BUMD secara detail. Tentu saja, pemerintah daerah tidak bisa mengatasi masalah ini sendirian. Mungkin hasil terbaik dapat dicapai jika pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor swasta.

3. Persaingan Pajak

Tentu saja tarif pajak yang dikenakan pada industri di setiap daerah berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah daerah. Persoalannya, pemerintah daerah berlomba-lomba menurunkan pajak agar investor bisa berpartisipasi aktif. Rencana yang dimaksudkan untuk menarik investor, ternyata justru menjadi “kemunduran” bagi pemerintah daerah.

Rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, mungkin akan menarik investor. Namun jika diperhitungkan, hal ini dapat mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajak sangat terbatas. Solusi bisa dilakukan adalah penetapan batas bawah pajak daerah dari pemerintah pusat, sehingga berapapun pajak yang ditetapkan untuk bersaing tidak merugikan pemerintah daerah. Tarif pajak yang rendah mungkin menarik investor. Namun jika memperhitungkan hal ini akan mengurangi penerimaan pajak daerah yang sudah sangat terbatas.

4. Alokasi Belanja Daerah

Faktanya, tidak semua sumber daya pemerintah daerah ditujukan untuk pembangunan daerah. Banyak yurisdiksi yang menyediakan dana ini hanya untuk menggaji karyawan. Pembangunan yang terjadi saat itu bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Solusi ideal untuk masalah ini sebenarnya cukup sederhana. Pemerintah pusat dapat menetapkan batasan alokasi personel dan investasi modal. Ketika pemerintah meminta jumlah tertentu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dana yang mereka miliki sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan melanjutkan pembangunan dengan lebih optimal.

Tujuan Desentralisasi Fiskal

Berikut ini tujuan dari desentralisasi fiskal, yaitu:

Memperkuat local taxing power
Mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal.
Mengembangkan fleksibilitas belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum.
harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal.

Manfaat Desentralisasi Fiskal

Berikut ini manfaat dari desentralisasi fiskal yaitu:

Membantu mengoreksi kesenjangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.
Mengoreksi kesenjangan horizontal antar setiap daerah.
Berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan daerah.
Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya.
Membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Membantu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pemerintah daerah.

Manfaat Akuntansi Auditing

Akuntansi, Edukasi·September 14, 2024

Definisi Akuntansi Auditing

Akuntansi audit adalah praktik akuntansi untuk mengaudit, mengevaluasi, dan meninjau keuangan suatu organisasi atau bisnis. Pekerjaan ini dilakukan oleh tenaga profesional berpengalaman yang disebut auditor yang memeriksa apakah laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan peraturan yang berlaku.

Audit sendiri juga dapat dilakukan melalui dua pendekatan yakni audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan oleh komite audit perusahaan, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh entitas eksternal yang sering disebut kantor akuntan publik. Namun, audit eksternal memberikan gambaran hasil yang lebih baik karena menghilangkan perspektif yang bias dan cenderung lebih transparan dan jujur.

Peran penting audit adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas informasi keuangan perusahaan. Kelima indikator ini membantu melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Fungsi dan Tujuan Akuntansi Auditing

Berikut ini 3 fungsi dan tujuan utama dari akuntansi auditing dalam laporan keuangan perusahaan.

Memantau Dan Memverifikasi Sistem Perusahaan

Tujuan audit adalah untuk memantau dan memverifikasi apakah sistem perusahaan berfungsi dengan baik. Mulai dari pengelolaan laporan keuangan, pengendalian internal, mengindikasi tindakan illegal dalam praktik akuntansi, dll.

Sebagai Bahan Evaluasi

Hasil pengujian audit digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menciptakan kebijakan dan praktik akuntansi keuangan yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang objektif bagi perusahaan.

Menjaga Kepercayaan Publik

Opini dan rekomendasi audit dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun secara jujur, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Manfaat Akuntansi Auditing

Berikut ini manfaat kecil lainnya yang dapat perusahaan rasakan dari melakukan kegiatan audit akuntansi dan keuangan, di antaranya:

Memberikan informasi dan wawasan keuangan strategis yang berharga untuk membantu pengambilan keputusan.
Mengidentifikasi resiko aktivitas ilegal dan kecurangan yang mungkin timbul dalam pelaporan keuangan dan mengatasinya melalui tindakan prevensi.
Auditor menganalisis angka keuangan, rasio keuangan, dan indikator lain yang membantu manajemen mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan.
Melindungi aset dan operasi bisnis anda dengan menilai kesehatan keuangan perusahaan dan potensi masalah yang mungkin timbul pada laporan keuangan.
Proses audit memberikan akses terhadap informasi yang lebih transparan mengenai keuangan dan kinerja suatu organisasi.oleh karena itu, audit memegang peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan.
Audit memastikan bahwa suatu organisasi mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini membantu perusahaan menghindari sanksi atau masalah hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.

Jenis-jenis Audit

Dalam hal audit keuangan, ada berbagai jenis audit keuangan yang dapat dilakukan secara rutin dalam suatu perusahaan.

Berikut ini terdapat 6 jenis audit keuangan, yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan merupakan audit yang paling umum dilakukan. Auditor independen mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut disajikan dengan jujur, akurat, dan sesuai dengan prinsip dan keakuratan akuntansi yang berlaku.

2. Audit Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan

Audit ini berfokus untuk mengevaluasi dan menguji pengendalian internal perusahaan terkait pelaporan keuangan. Tujuannya untuk menilai efektivitas dan keandalan sistem pengendalian internal dalam pelaporan transaksi keuangan.

3. Audit Kepatuhan Pajak

Tujuan dari jenis audit ini adalah untuk memverifikasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Auditor pajak memeriksa keakuratan laporan pajak dan pembayaran pajak, serta pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Audit Forensik

Audit forensik dilakukan ketika laporan keuangan mengandung dugaan kecurangan, penyalahgunaan keuangan, atau aktivitas ilegal lainnya. Seorang auditor forensik kemudian mengumpulkan bukti-bukti, menganalisis data, dan menyelidiki kejadian tersebut untuk mengungkap pelanggaran atau kejahatan yang terjadi.

5. Audit Prospektus

Jenis audit ini meneliti dokumen prospektus perusahaan yang diterbitkan perusahaan yang akan go public. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam prospektus akurat dan tidak menyesatkan.

6. Audit Atas Kepentingan Khusus

Jenis audit ini dilakukan bila ada kepentingan tertentu yang memerlukan audit atas laporan keuangan.

Punya permasalahan perpajakan? Atau masalah akuntansi? Tenang aja Jovindo hadir untuk membantu anda dalam menyelesaikan segala permasalahan perpajakan dan akuntansi anda dengan konsultan yang pastinya terpercaya dan dapat diandalkan. Kami dapat membantu peninjauan pajak, penyusunan transfer pricing, pajak bulanan dan tahunan badan, spt pribadi dan badan dan lain-lain. Dengan layanan kami anda bisa menghemat waktu serta tenaga anda sekalian, jadi tunggu apa lagi? segera hubungi: 0778-4162512 /0811-7777088

Apa itu Pajak Natura?

Edukasi, Pajak·September 13, 2024

Definisi pajak natura

Pajak natura adalah pajak yang dipungut atas barang dan fasilitas (bukan dalam bentuk uang) yang diberikan oleh perusahaan dan pemberi kerja kepada karyawannya. Aturan pajak natura ini diatur dalam PMK nomor 66/2023. Dengan kata lain, pajak natura adalah pajak yang dikenakan kepada karyawan yang menerima barang atau peralatan yang disediakan oleh suatu perusahaan.

Alasan Pengenaan Pajak Natura

Pemerintah juga telah menyatakan bahwa fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja tidak dalam bentuk uang sehingga sebelumnya tidak menjadi bagian dari penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga ketika pajak dalam bentuk natura diberlakukan.

Jika fasilitas tersebut dianggap sebagai penghasilan dan akan dikenakan pajak dan harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Artinya, fasilitas yang didapatkan karyawan merupakan penghasilan dan dapat dibebankan kepada perusahaan yang memberikan natura. Oleh karena itu, pajak dalam bentuk natura ini didasarkan pada keuntungan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, baik itu pegawai, ataupun pemilik perusahaan yang didirikannya.

Kriteria Pajak Natura

Berikut ini objek pajak natura harus memenuhi kriteria yaitu:

Memiliki batasan nilai ekonomi tertentu
Pemberi kerja menerima ketetapan daerah tertentu dari DJP yang diberikan di luar wilayah atau tempat usaha tertentu.
Mempertimbangkan jenis atau nilai penggantian atau imbalan
Mempertimbangkan kriteria penerima atau imbalan

Bingung dengan permasalahan pajak dan akuntansi kamu? Bingung harus berbuat apa? Serahkan saja masalah pajak dan akuntansi kamu kepada Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menyelesaikan masalah perpajakan dan akuntansi kamu secara cepat dan efisien loh. Untuk info lebih lanjut kamu dapat menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088

Jenis- jenis Objek Pajak Natura

Berikut ini jenis natura yang tidak termasuk ke dalam objek pajak natura yaitu:

Makanan (termasuk bahan), minuman (termasuk bahan minuman) yang diberikan setiap setiap pegawai
Natura yang ditujukkan pada daerah tertentu
Natura yang diberikan dalam melaksanakan pekerjaan/tugas
Natura yang diberikan atas biaya dari APBN, APBDes, hingga anggaran sejenis lainnya
Natura yang memiliki ketentuan atau batasan serta jenis-jenis tertentu.
Natura Termasuk Objek Pajak

Objek yang kena pajak natura

Berikut ini jenis natura yang masuk ke dalam objek pajak natura, yaitu:

Segala bentuk imbalan atau kenikmatan yang memiliki nilai ekonomis tinggi
Kenikmatan atas tunjangan
Kenikmatan atas komisi
Kenikmatan atas bonus atau uang lembur
Kenikmatan atas tunjangan hari tua atau pensiunan
Kenikmatan atas transportasi (motor dan mobil)
Kenikmatan lainnya yang berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini.

Pajak natura tetap dihitung oleh perusahaan atau kantor. Perusahaan atau kantor memasukkan unsur fasilitas dalam perhitungan PPh 21 pegawai. Perusahaan pemotongan pajak natura PPh 21 kemudian menyetorkannya ke kas negara. Setiap pihak atau pegawai yang menerima fasilitas atau tunjangan wajib melaporkan hal tersebut dalam laporan SPT tahunannya.

Manfaat Laporan Keuangan Interim

Akuntansi, Edukasi·September 12, 2024

Definisi Laporan Keuangan Interim

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh suatu perusahaan atau entitas dalam jangka waktu yang lebih pendek dari satu tahun keuangan penuh atau pada suatu waktu tertentu. Laporan keuangan interim biasanya disiapkan dan disajikan setiap tiga bulan, atau pada akhir kuartal, dan sering kali digunakan untuk memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan selama tahun keuangan berjalan.

Umumnya laporan keuangan interim diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan transparansi mengenai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Hal ini juga menjadi acuan dasar bagi pihak eksternal dan masyarakat dalam mengambil keputusan strategis, seperti berinvestasi pada perusahaan pelapor.

Komponen yang terdapat dalam Laporan Keuangan Interim

Tentu saja, karena berkaitan dengan data keuangan, laporan ini menerapkan komponen pelaporan keuangan standar akuntansi, namun tidak dibandingkan sepenuhnya seperti laporan keuangan tahunan. Elemen dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan memberikan gambaran wajar mengenai kinerja dan kondisi keuangan kami setidaknya selama periode interim. Padahal, aturan penerbitan laporan keuangan interim diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.3 mengenai laporan keuangan interim yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dalam aturan dituliskan bahwa laporan keuangan interim mencakup beberapa data keuangan, yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan Ringkas

Laporan posisi keuangan suatu perusahaan, yang termasuk aset, kewajiban, dan ekuitasnya selama periode waktu tertentu. Laporan ini memberikan gambaran mengenai likuiditas dan solvabilitas perusahaan.

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Ringkas

Dalam menyajikan pendapatan, biaya, laba bersih, dan laba per saham perusahaan selama periode tertentu. Hal ini membantu pemangku kepentingan dalam memahami kinerja jangka pendek perusahaan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam perubahan ekuitas perusahaan selama periode interim tertentu (biasanya setiap kuartal). Beberapa informasi dalam laporan ini berkaitan dengan kontribusi pemilik, distribusi laba, dan perubahan lain yang mempengaruhi ekuitas.

4. Laporan Arus Kas Ringkas

Laporan ini menunjukkan arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Informasi ini dimaksudkan agar pihak eksternal dapat memahami sumber dan penggunaan kas perusahaan pada masa interim.

5. Catatan Penjelasan Tertentu

Laporan keuangan interim biasanya diikuti dengan catatan tambahan yang memberikan informasi tambahan tentang peristiwa dan transaksi terkait selama periode pelaporan. Jika memperhatikan poin-poin di atas, Anda akan melihat bahwa setiap komponen laporan keuangan interim terlihat ringkas karena sesuai dengan waktu pengumuman ikhtisar hasil keuangan interim.

Beberapa ketentuan lain yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim adalah setiap judul dan subjudul yang harus disusun sesuai dengan laporan keuangan terkini. Lalu, pos dan catatan juga harus disesuaikan agar tidak salah paham saat menafsirkan.

Manfaat Laporan Keuangan Interim

Tujuan dibuatnya laporan interim adalah untuk memberikan manfaat yang nyata dan nyata bagi perusahaan. Laporan keuangan interim umumnya mewakili informasi keuangan terkini yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan eksternal untuk mengambil keputusan keuangan strategis.

Menurut Kementerian Keuangan RI, laporan ini dapat berfungsi sebagai alat informasi, akuntabilitas publik, transparansi, dan evaluasi kinerja. Hal ini juga berguna bagi perusahaan untuk secara teratur memantau kinerja keuangan, utang, dan likuiditas mereka untuk tahun berjalan. Bagi pihak eksternal seperti investor, laporan keuangan interim memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan dalam jangka pendek dan membantu investor mengambil keputusan investasi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, laporan keuangan awal membantu perusahaan menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien dan efektif, serta memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan eksternal dan internal untuk mengambil keputusan yang lebih baik.

Kelemahan Laporan Keuangan Interim

Tentu saja, karena laporan ini diterbitkan kurang dari setahun setelah awal tahun, laporan ini masih memiliki beberapa kekurangan atau keterbatasan dibandingkan dengan laporan keuangan pada umumnya. Periode publikasi yang terbatas tidak memberikan hasil yang akurat mengenai kesehatan atau kinerja perusahaan. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di industri musiman atau volatile.

Kondisi ini dapat memberikan informasi yang tidak menggambarkan keuangan perusahaan selama satu tahun dan dapat memberikan data yang dapat disalahartikan. Kondisi ini merupakan batasan bahwa laporan keuangan interim tidak dapat digunakan sebagai bahan pembanding dengan informasi dalam laporan keuangan tahunan.

Tujuan Laporan Keuangan Fiskal

Akuntansi, Berita, Edukasi·September 11, 2024

Definisi Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal merupakan informasi akuntansi yang disusun untuk suatu tujuan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan keuangan ini digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Laporan keuangan fiskal ini mencakup:

Neraca keuangan fiskal
Perhitungan laba dan rugi
Perubahan laba ditahan
Detail penjelasan laporan keuangan fiskal
Rekonsiliasi laporan keuangan fiskal dan komersial
Ikhtisar kewajiban pajak

Sifat-Sifat Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal bersifat historis.
Proses penyusutan fiskalnya didasarkan pada perkiraan dan berbagai pertimbangan yang diperlukan.
Memprioritaskan material namun tidak mengurangi kelengkapan dari materi itu sendiri.
Lebih menekankan aspek ekonomis pada setiap transaksi.
Mempunyai variasi pengukuran sumber ekonomis dan tingkat keberhasilan antar wajib pajak.
Terdapat informasi yang kualitatif namun tidak mengkuantitatifkan fakta.

Penyesuaian Laporan Keuangan Fiskal

Penyesuaian laporan keuangan fiskal dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

Koreksi fiskal positif

Pengeluaran biaya untuk pemangku kepentingan
Pembentukan dana cadangan
Natura atau kenikmatan
Jumlah yang dibayarkan ke stakeholder atau pihak istimewa melebihi kewajaran
Harta yang disumbangkan atau dihibahkan
Pajak penghasilan
Gaji yang modalnya tidak terbagi atas saham yag dibayarkan ke anggota persekutuan, Firma atau CV
Sanksi administrasi pajak
Selisih atas penyusutan laporan keuangan komersial
Selisih amortisasi fiskal di atas penyusutan fiskal
Biaya yang pengakuannya ditangguhkan
Beberapa penyesuaian fiskal positif lainnya

Koreksi fiskal negatif

Selisih penyusutan komersial berdasarkan penyusutan fiskal
Selisih amortisasi komersial bersarkan amortisasi fiskal
Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
Beberapa penyesuaian fiskal negatif lainnya

Manfaat dan Tujuan Laporan Keuangan Fiskal

Pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Negara kita. Sebagian subjek pajak, kita tentu mempunyai kewajiban perpajakan terkait pemungutan pajak penghasilan. Tentu saja hal ini membantu menetukan besaran pajak yang harus dibayar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyusun laporan keuangan fiskal untuk mengetahui kewajiban perpajakannya.

Tujuan membuat laporan keuangan fiskal untuk menyajikan informasi sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak sebgai tanggung jawab atas kepercayaan dalam menghitung pajak yang terutang oleh masing-masing wajib pajak dalam sistem self assessment (wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya).

Tata Cara Menyusun Laporan Keuangan Fiskal

Pertama-tama masukkan data yang berisi dokumen dasar sesuai ketentuan keuangan fiskal dan aturan perpajakan.
Kemudian melakukan pencatatan dalam jurnal harian guna menyesuaikan data.
Selanjutnya mengkategorikan laporan keuangan dalam buku besar untuk mengurangi risiko kesalahan penyusunan laporan.
Lalu mencatat utang piutang dalam buku tambahan guna menghindari data utama yang berantakan dan memudahkan pencarian data yang diperlukan.
Menyusun neraca percobaan yang sesuai fakta di akhir tahun dan membuat penutup catatan.
Setelah memperoleh hasil yang tepat, dapat dilanjutkan dengan menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan dengan neraca percobaan.
Selanjutnya melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan fiskal, lalu memasukkannya ke dalam ketentuan perpajakan.
Jika hasil rekonsiliasi sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka penyusunan laporan keuangan pun selesai.

Fungsi Commercial Invoice

Akuntansi, Berita, Edukasi·September 10, 2024

Definisi Commercial Invoice

Commercial invoice adalah catatan rinci yang berisi informasi mengenai harga produk, jumlah produk, dan jumlah yang harus dibayar oleh pembeli. Ada yang menyebut jenis ini sebagai faktur konsuler karena hanya digunakan dalam perdagangan internasional dan kegiatan impor/ekspor.

Faktur konsuler atau komersial ini harus disetujui atau disahkan oleh perwakilan negara pengimpor, kedutaan negara pengimpor, dan konsulat di negara pengekspor. Faktur ini ditujukan kepada pembeli (importir) dan diterbitkan oleh penjual (eksportir). Nama dan alamat pembeli akan dicantumkan dalam letter of credit atau surat kredit dan akan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

Pentingnya Commercial Invoice dalam Perdagangan Internasional

Setiap dokumen mempunyai perannya dalam proses perdagangan internasional dan keberadaannya sangat penting untuk kelancaran arus barang antar Negara.

Fungsi dari Commercial Invoice

Berikut ini fungsi dari commercial invoice yaitu:

Acuan Perhitungan Pajak

Dokumen faktur ini berfungsi sebagai acuan perhitungan pajak dan juga disertakan dalam faktur pajak.

Dokumen Pengiriman Barang

Sebagai dokumen pengiriman barang, penjual harus memberikan dokumen yang akurat dan lengkap untuk memastikan kelancaran dan kecepatan pengecekan barang di bea cukai.

Acuan Petugas Bea Cukai

Selain itu, commercial invoice juga menjadi acuan petugas bea cukai saat memeriksa paket yang dikirim penjual. Oleh karena itu, petugas bea cukai memeriksa apakah paket tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku untuk pengiriman internasional. Jika semua dokumen sudah lengkap dan benar, maka proses pengecekan tidak akan memakan waktu lama.

Dokumen Proses Izin Ekspor-Impor

Faktur komersial juga berfungsi sebagai dokumen prosedur perizinan impor dan ekspor. Dokumen ini juga digunakan untuk aktivitas valuta asing. Bagi negara pembeli, faktur komersial berfungsi sebagai dokumen penilaian bea masuk dan pajak.

Ada masalah soal perpajakan atau akuntansi kamu? Ngapain pusing-pusing, sekarang udah ada Jovindo. Yuk serahkan masalah akuntansi dan perpajakan kamu di Jovindo. Tunggu apa lagi? Ayo konsultasikan masalah akuntansi dan perpajakan kamu di Jovindo. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088

Manfaat dari Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Akuntansi, Edukasi·September 7, 2024

Definisi Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan merupakan panduan konseptual yang memberikan dasar bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan kepada pemangku kepentingan eksternal. Secara umum, tujuan kerangka konseptual pelaporan keuangan adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam menghasilkan laporan yang konsisten. Konsep-konsep yang terkandung di dalamnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai batasan akuntansi, karakteristik informasi, dan prinsip-prinsip yang terlibat dalam pelaporan keuangan.

Fungsi dan Manfaat dari Penerapan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Berikut ini adalah beberapa fungsi dari menerapkan kerangka konseptual pelaporan keuangan, yaitu:

1. Sebagai Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Kerangka konseptual memberikan pedoman yang jelas dan konsisten untuk menyiapkan laporan keuangan. Selain itu, laporan ini memberikan gambaran umum tentang penyajian informasi yang sangat baik bagi stakeholder eksternal. Ini membantu entitas memutuskan bagaimana mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan transaksi dan peristiwa dalam laporan keuangan.

2. Pemahaman Konsep Dasar

Kerangka konseptual membantu akuntan, manajer, dan pengambil keputusan memahami konsep dasar dan prinsip akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara konsisten sesuai dengan prinsip yang benar.

3. Pemecahan Masalah Akuntansi

Kerangka konseptual memberikan panduan dalam menghadapi situasi akuntansi yang kompleks atau kontroversial.

4. Pembandingan Laporan Keuangan

Kerangka konseptual memastikan keterbandingan laporan keuangan dari periode ke periode dan antar entitas yang berbeda. Hal ini memberikan pengguna laporan keuangan pemahaman yang lebih mendalam tentang tren, kinerja, dan kondisi finansial.

Ada masalah dengan perpajakan atau akuntansi kamu? Ngapain pusing-pusing, sekarang udah ada Jovindo. Yuk serahkan masalah perpajakan atau akuntansi kamu di Jovindo. Tunggu apa lagi? Ayo konsultasikan masalah perpajakan atau akuntansi kamu di Jovindo. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088

Berikut ini manfaat dari kerangka konseptual pelaporan keuangan, yaitu:

1. Kualitas Laporan Keuangan yang Lebih Tinggi

Mengikuti pedoman yang diberikan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Anda dan cenderung berisi informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan.

2. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, dan analis, dapat mengandalkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan informatif.

3. Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Besar

Penerapan kerangka konseptual dapat menciptakan transparansi pelaporan keuangan dan menjadikan entitas lebih akuntabel kepada pemangku kepentingan eksternal.

4. Pemahaman yang Ditingkatkan

Akuntan dan manajer dapat lebih memahami dasar-dasar akuntansi dan prinsip-prinsip pelaporan keuangan, yang dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan terstruktur.

5. Kepercayaan Investor dan Kreditur

Penerapan kerangka konseptual secara konsisten memastikan bahwa laporan keuangan didasarkan pada pedoman yang jelas dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur terhadap perusahaan Anda.

Tujuan dari Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Tujuan utama Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan adalah untuk memberikan pedoman yang sistematis dan relevan dalam membuat laporan keuangan.

Berikut ini tujuan dari kerangka konseptual, yaitu:

Memberikan Landasan bagi Standar Akuntansi

Kerangka konseptual memberikan dasar konseptual yang diperlukan untuk perkembangan serta penerapan standar akuntansi yang konsisten dan koheren.

Menguraikan Karakteristik Laporan Keuangan

Kerangka konseptual mengidentifikasi elemen utama laporan keuangan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba rugi. Dijelaskan pula prinsip pengukuran, pengakuan, dan pencatatan dalam laporan keuangan. Ini membantu mengatur informasi keuangan yang ditampilkan.

Konsistensi

Konsistensi penting ketika menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan setiap periode untuk memfasilitasi perbandingan dan analisis yang kuat dan akurat.

Membantu Pemecahan Masalah Akuntansi

Kerangka konseptual berfungsi sebagai panduan untuk menghadapi situasi akuntansi yang kompleks atau kontroversial dan membantu entitas memutuskan bagaimana menangani masalah tersebut.

Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan kerangka konseptual meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dan menjadikan perusahaan lebih akuntabel kepada pemangku kepentingan eksternal.

Tarif Pajak Restoran dan Hotel

Berita, Edukasi, Pajak·September 6, 2024

Definisi Pajak Restoran dan Hotel

Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran.

Yang dimaksud dengan restoran di sini adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan biaya tertentu. Berikut yang termasuk dengan restoran yakni:

Rumah makan
Kafetaria
Kantin
Warung
Bar
Sejenisnya termasuk jasa katering

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel.Sedangkan hotel adalah suatu fasilitas yang menyediakan jasa penginapan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, seperti:

Motel
Losmen
Gubuk pariwisata
Wisma pariwisata
Pesanggrahan
Rumah penginapan dan sejenisnya
Rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10

Tarif Pajak Restoran dan Hotel

Tarif Pajak Restoran

PB1 yang dibebankan ke restoran kurang dari biaya layanan yang juga dibebankan ke konsumen. Pasal 40 ayat (1) UU PDRD menegaskan tarif pajak restoran maksimal 10% dari DPP.

Pasal UU PDRD memberikan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk menetapkan tarif PB1 di wilayahnya. Namun tarif pajak restoran tidak boleh melebihi batas tarif pajak PB1 yang diatur dalam UU PDRD.

Tarif Pajak Hotel dan Dasar Pengenaan Pajaknya

Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel yaitu jumlah yang dibayar atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel

Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel juga ditentukan oleh pemerintah daerah, namun umumnya sebesar 10%.

Objek, Subjek Pajak Restoran dan Hotel

Objek, Subjek dan Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran PB1

Menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU PDRD, pajak restoran berlaku atas makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain ataupun di bawa pulang.

Subjek Pajak Restoran PB1

Subjek Pajak Restoran adalah subjek yang dikenakan PB1, yaitu pembeli jasa yang disediakan oleh restoran. Pembeli adalah individu, organisasi, atau bisnis yang menggunakan Layanan Restoran. Oleh karena itu, PB1 sebenarnya tidak dikenakan kepada pemilik restoran, melainkan kepada pembeli atau konsumen.

Objek, Subjek dan Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel yakni setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel, meliputi:

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek, seperti:

Penginapan pariwisata, motel, pesanggrahan, rumah penginapan dll.
Rumah kos dengan 10 kamar atau lebih pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang dikelola oleh Wajib Pajak.

b. Fasilitas penunjang penginapan, seperti:

Telepon, faksimil, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi.
Fasilitas serupa lainnya yang disediakan oleh hotel.

c. Jasa penyewaan ruangan untuk acara atau pertemuan di hotel.

Subjek Pajak Hotel

Subjek pajak hotel yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Objek yang Tidak Kena Pajak

Berikut ini objek pajak hotel dan restoran yang tidak dikenakan pajak yakni:

Pelayanan yang berikan restoran yang penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah setempat. Dengan ini, mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk menentukan besaran omzet penjualan restoran yang tidak dikenai pajak restoran.
Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang berada di awah manajemen yang sama dengan hotel.
Objek pajak lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

PT.Jovindo menawarkan anda jasa konsultasi dan akuntasi perpajakan anda. Atasi masalah perpajakan anda bersama Jovindo. Dengan bersama kami anda dapat berkonsultasi secara online ataupun offline. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi : 0778-4162512 /0811-7777088.