Month: February 2026

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi wajib pajak yang berpotensi jadi sasaran audit restitusi pajak jumbo.

Pemerintah semakin memperketat pengawasan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) karena nilai yang tinggi di APBN 2025 mencapai sekitar Rp361 triliun. Meskipun restitusi adalah hak Wajib Pajak jika memenuhi persyaratan, otoritas pajak akan mengevaluasi pengajuan untuk mencegah kesalahan atau penyalahgunaan.

1. Nominal Restitusi yang Sangat Besar

Wajib Pajak yang mengajukan restitusi dalam jumlah besar menjadi prioritas pengawasan. Otoritas pajak menilai kewajaran jumlah yang diajukan dengan memperhatikan:

• Perbandingan antara nilai restitusi dan skala usaha
• Riwayat kepatuhan pajak
• Konsistensi data pajak dari tahun ke tahun

Semakin besar nilai restitusi, semakin ketat pengujian yang dilakukan.

2. Indikasi Ketidakwajaran atau Lonjakan Pajak Masukan

Audit berpeluang dilakukan apabila terdapat indikator tidak wajar, seperti:

• Lonjakan signifikan pada pajak masukan (input tax)
• Perubahan pola usaha yang tidak biasa
• Ketidaksesuaian antara omzet dan klaim pajak

Otoritas akan meneliti apakah klaim restitusi sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3. Ketidaksesuaian Dokumen atau Administrasi Pajak

Audit juga dapat dipicu oleh masalah administratif, seperti:

• Dokumen pendukung yang tidak lengkap
• Faktur pajak tidak valid
• Perhitungan pajak tidak sesuai dengan peraturan

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak akan memeriksa kelayakan pengajuan dan apakah dokumen sudah sesuai ketentuan.

4. Karakteristik Sektor Usaha Tertentu

Beberapa sektor usaha dengan dinamika khusus berpeluang memiliki restitusi tinggi, misalnya sektor komoditas seperti batu bara. Kondisi seperti:

• Investasi besar pada tahun sebelumnya
• Penurunan harga komoditas
• Akumulasi pajak masukan lebih tinggi dari pajak keluaran

juga akan diuji untuk memastikan klaim sesuai kondisi ekonomi riil.

Restitusi Adalah Hak Wajib Pajak

Penting dipahami bahwa pengembalian lebih bayar pajak tetap merupakan hak Wajib Pajak jika memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, setiap pengajuan tetap melalui proses penelitian atau pemeriksaan sesuai risiko dan kriteria yang ditetapkan.

Tips Mengurangi Risiko Audit Restitusi

Untuk mengurangi kemungkinan pemeriksaan lanjutan, Wajib Pajak disarankan:

• Menyusun dokumen pendukung secara lengkap
• Mencatat transaksi secara tertib
• Menghitung pajak sesuai peraturan
• Melakukan review internal sebelum mengajukan restitusi

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi Indonesia dan pemajakan ekonomi digital: perbedaan antara skema pajak digital Global dan pajak PMSE.

Di era ekonomi digital, isu pemajakan aktivitas digital menjadi topik penting di berbagai negara. Meski demikian, pendekatan yang diterapkan setiap negara bisa berbeda. Di Indonesia, pemerintahan secara tegas tidak menerapkan pajak layanan digital atau Digital Services Tax (DST) seperti yang didiskusikan di tingkat internasional. Sebaliknya, kebijakan yang berlaku adalah pengenaan pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sesuai dengan peraturan nasional.

Apa Itu Pajak Digital (DST)?

Pajak Digital atau Digital Services Tax adalah konsep pajak yang dirancang untuk mengenakan pungutan kepada perusahaan teknologi besar dengan operasi lintas negara, terutama pelaku digital global seperti platform layanan streaming, mesin pencari, dan media sosial. DST banyak dibahas dalam kerangka kerja internasional (seperti dalam OECD/G20 Inclusive Framework) dan terkait dengan pembagian hak pemajakan antarnegara. Namun, skema ini masih menjadi perdebatan global dan belum memiliki konsensus penuh.

Di Indonesia, melalui perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat, pemerintah sepakat untuk tidak menerapkan pajak digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan tertentu. Artinya, Indonesia tidak menerapkan DST dalam bentuk yang secara khusus mengecualikan atau membebani perusahaan tertentu saja.

Apa Itu Pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)?

Berbeda dengan DST, pajak atas PMSE merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional Indonesia yang sudah memiliki dasar hukum jelas dan telah diterapkan secara nyata. PMSE mencakup pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan, dalam beberapa kondisi, Pajak Penghasilan (PPh) atas aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik.

Karakteristik utama pajak PMSE adalah:

• Diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
• Menerapkan PPN atas transaksi digital yang dilakukan melalui pedagang atau penyelenggara sistem elektronik.
• Dapat mencakup PPh sesuai ketentuan jika memenuhi persyaratan yang berlaku.
• Bersifat non-diskriminatif, artinya aturan berlaku umum kepada pelaku yang memenuhi kriteria tanpa targeting perusahaan tertentu.
• Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui mekanisme pemungutan, penyetoran, serta pelaporan reguler.

PMSE memastikan pengenaan pajak atas transaksi digital tetap berjalan tanpa memberlakukan mekanisme DST yang menjadi perdebatan internasional.

Perbedaan Utama antara DST dan Pajak PMSE

Secara garis besar, perbedaan antara kedua skema ini dapat dilihat dari:

• Konteks dan ruang lingkup penerapan:
  • DST merupakan skema internasional yang dirancang untuk perusahaan global dan masih berada dalam pembahasan internasional.
  • PMSE adalah kewajiban pajak nasional yang berlaku umum bagi aktivitas perdagangan elektronik di Indonesia.
• Pendekatan pemajakan:
  • DST bersifat targeted dan sering dikaitkan dengan usaha menyeimbangkan pembagian hak pajak negara.
  • PMSE bersifat umum dan tidak menarget perusahaan tertentu secara diskriminatif.
• Dasar hukum:
  • DST belum diadopsi Indonesia sebagai kebijakan domestik.
  • PMSE memiliki landasan hukum yang kuat dalam peraturan perpajakan nasional.

Dampak terhadap Penerimaan Pajak Indonesia

Pemerintah menilai bahwa keputusan untuk tidak menerapkan DST tidak akan menghambat penerimaan negara secara signifikan. Meskipun DST tidak diberlakukan, pajak atas transaksi digital tetap dipungut melalui skema PMSE yang mencakup PPN dan PPh ketika relevan, sehingga kontribusi sektor digital terhadap penerimaan negara tetap berjalan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi panduan lengkap mengisi lampiaran-2A: pelaporan penghasilan yang kena PPh final di SPT tahunan.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan benar dan lengkap, termasuk memasukkan seluruh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final. Salah satu bagian penting dalam SPT adalah Lampiran 2 Bagian A, atau yang dikenal sebagai Lampiran-2A, yang digunakan untuk mencatat penghasilan yang sudah dipotong atau disetor dengan PPh Final.

Apa Itu Penghasilan yang Dikenakan PPh Final?

PPh Final adalah pajak yang langsung dipungut pada saat penghasilan diterima, dengan tarif dan objek yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Karena sifatnya final, penghasilan tersebut tidak dihitung lagi dalam perhitungan pajak terutang di akhir tahun, namun tetap wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Siapa yang Harus Mengisi Lampiran-2A?

WP OP yang menerima penghasilan yang dikenakan PPh Final — baik penghasilan sendiri, istri, maupun anak/anak angkat yang masih belum dewasa — harus mengisi Lampiran-2A. Pengecualian diberikan bagi istri yang sudah hidup berpisah atau memilih dipotong sendiri sebagai WP OP.

Langkah-Langkah Mengisi Lampiran-2A

Agar Lampiran-2A muncul di formulir SPT, pertama pilih jawaban “Ya” pada pertanyaan apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan PPh Final. Setelah itu:

1. Masuk ke tab L-2 di sistem pelaporan SPT (misalnya pada aplikasi e-filing atau Coretax).
2. Klik +Tambah pada bagian A. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final untuk membuka form isian.
3. Isi kolom berikut ini secara akurat:
   • NPWP/NIK Pemotong/Pemungut – masukkan nomor NPWP atau NIK pihak yang memotong/pungut pajak. Jika Anda menyetor sendiri, gunakan NPWP/NIK pribadi.
   • Nama Pemotong/Pemungut – akan terisi otomatis berdasarkan NPWP/NIK.
   • Kode Objek Pajak – otomatis terisi sesuai jenis penghasilan yang dipilih.
   • Jenis Penghasilan – pilih jenis penghasilan final sesuai bukti potong atau dokumen pendukung (misalnya bunga, dividen, sewa, dsb).
   • Dasar Pengenaan Pajak – tuliskan jumlah bruto penghasilan sebelum pajak.
   • PPh Terutang – isi jumlah pajak yang sudah disetor atau dipotong.
4. Untuk menambah baris penghasilan lain yang termasuk PPh Final, ulangi langkah di atas.
5. Anda juga bisa mengedit atau menghapus isian yang sudah dibuat jika dibutuhkan.

Penutup

Melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh Final dengan benar di Lampiran-2A penting agar SPT Tahunan Anda lengkap dan sesuai ketentuan. Pastikan setiap jenis penghasilan final sudah dicatat dengan bukti potong atau dokumen yang valid.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi panduan lengkap pengajuan penghapusan sanksi pajak: 5 hal penting yang harus disiapkan wajib pajak.

Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, pengajuan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada sejumlah hal penting yang perlu dipersiapkan agar permohonan dapat diproses dengan baik dan memiliki peluang lebih besar untuk disetujui.

Berikut ini lima hal utama yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan penghapusan sanksi pajak:

1. Memahami Jenis Sanksi yang Dikenakan

Pastikan terlebih dahulu jenis sanksi administrasi yang diterima, apakah berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak. Penghapusan sanksi umumnya dapat diajukan jika sanksi tersebut timbul bukan karena kesalahan atau kelalaian Wajib Pajak, melainkan karena kondisi tertentu yang dapat dibuktikan secara jelas.

2. Menyiapkan Surat Permohonan Resmi

Pengajuan harus dilakukan secara tertulis melalui surat permohonan resmi yang ditujukan kepada DJP. Surat tersebut perlu memuat identitas Wajib Pajak, jenis pajak yang dimaksud, nomor ketetapan pajak (jika ada), serta alasan lengkap pengajuan penghapusan sanksi.

3. Melampirkan Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung menjadi bagian krusial dalam proses ini. Wajib Pajak perlu menyertakan bukti-bukti yang memperkuat alasan permohonan, seperti dokumen administrasi, kronologi kejadian, maupun bukti lain yang relevan. Tanpa dokumen pendukung yang memadai, permohonan berisiko ditolak.

4. Memastikan Tidak Ada Unsur Kesengajaan

Penghapusan sanksi biasanya diberikan apabila kesalahan terjadi bukan karena unsur kesengajaan. Oleh karena itu, penting bagi Wajib Pajak untuk dapat menjelaskan bahwa pelanggaran terjadi akibat kekhilafan, kendala sistem, atau keadaan di luar kendali.

5. Mengajukan Sesuai Prosedur dan Ketentuan Berlaku

Permohonan harus diajukan sesuai prosedur yang berlaku, baik melalui kantor pelayanan pajak maupun sistem yang disediakan. Pastikan seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi agar tidak terjadi penolakan karena alasan teknis.

Kesimpulan

Penghapusan sanksi pajak memang dimungkinkan, tetapi tetap bergantung pada evaluasi dan keputusan DJP. Karena itu, persiapan yang matang mulai dari pemahaman jenis sanksi hingga kelengkapan dokumen menjadi kunci utama dalam proses pengajuan.

• Dengan mengikuti prosedur yang benar dan menyertakan alasan yang jelas serta dapat dibuktikan, Wajib Pajak memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pertimbangan penghapusan sanksi dari DJP.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi tantangan umum lapor SPT tahunan di Coretax dan solusi praktisnya.

Sejak 2026 pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 diwajibkan melalui sistem Coretax DJP sebagai pengganti platform DJP Online sebelumnya. Meski adaptasi berjalan cukup pesat dengan jutaan SPT yang sudah masuk, banyak wajib pajak — khususnya orang pribadi karyawan — masih menemui kendala teknis saat mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan mereka.

1. Status SPT Tidak Nihil

Idealnya, karyawan dengan satu pemberi kerja harus mendapatkan status SPT nihil, karena PPh Pasal 21 sudah dipotong perusahaan. Namun sering kali statusnya lebih bayar atau kurang bayar muncul karena kesalahan input data.
Solusi:

• Periksa kembali total penghasilan bruto dan pajak yang dipotong.
• Cocokkan semua data dengan bukti potong BPA1/BPA2.
• Pastikan pilihan PTKP sesuai data bukti potong.

2. Kesalahan Pilih PTKP

PTKP yang dipilih di formulir harus sama dengan yang tertera di bukti potong. Jika berbeda, hal ini sering menjadi sebab perbedaan perhitungan pajak.
Solusi: Samakan status PTKP pada SPT dengan bukti potong atau konsultasi dengan pemberi kerja jika bukti potong belum sesuai kondisi sebenarnya.

3. Bukti Potong Tambahan Muncul (Prepopulated)

Coretax otomatis menarik data bukti potong berdasarkan NIK, sehingga kadang muncul bukti potong yang tidak relevan (misalnya dari cashback marketplace).
Solusi: Hapus bukti potong yang tidak sesuai dan pastikan penghasilan serta pajak dipotong tercatat di kolom yang benar.

4. Bukti Potong Istri Masuk ke SPT Suami

Dalam pelaporan suami-istri tanpa perjanjian harta terpisah, otomatis sistem bisa menarik bukti potong istri ke SPT suami yang menyebabkan perhitungan kurang bayar.
Solusi:

• Hapus bukti potong istri dari Lampiran I.
• Pindahkan datanya ke Lampiran II.
• Pilih jenis penghasilan yang benar untuk istri.

5. Daftar Harta Belum Diisi

Coretax mewajibkan minimal satu entri harta pada Lampiran I. Kalau belum diisi, sistem tidak akan mengizinkan SPT dikirim.
Solusi: Tambahkan minimal satu data harta yang signifikan agar pelaporan bisa dilanjutkan.

6. Notifikasi “Data Bukti Potong Baru Ditemukan”

Saat mengirim SPT, sering muncul pemberitahuan bahwa ada data bukti potong baru yang belum tertarik.
Solusi:
Klik tombol “Posting SPT” pada header sebelum mulai mengisi dan pastikan semua bukti potong telah termuat dengan benar.

Kesimpulan:
Pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax kini menjadi wajib dan meskipun mudah diadaptasi, beberapa kendala teknis sering terjadi. Dengan memahami penyebab umum dan solusi di atas, wajib pajak bisa menyelesaikan pelaporan SPT dengan lebih cepat dan akurat melalui sistem baru ini.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi aktivitas awal usaha asing di Indonesia kini lebih ketat: penegasan aturan BUT dalam PMK 112/2025.

Pemerintah melalui PMK Nomor 112 Tahun 2025 memberikan penegasan penting terkait penentuan status Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Regulasi ini menekankan bahwa aktivitas yang dikategorikan sebagai kegiatan persiapan atau penunjang tidak otomatis terbebas dari penetapan BUT.

Ketentuan ini menjadi perhatian khusus bagi perusahaan asing yang menjalankan sebagian operasinya di Indonesia, terutama yang mengklaim kegiatannya hanya bersifat awal atau pendukung.

Tidak Cukup Hanya Disebut “Persiapan”

Dalam praktik sebelumnya, sejumlah WPLN beranggapan bahwa selama kegiatan di Indonesia hanya berupa aktivitas awal seperti survei pasar, penyimpanan barang, atau fungsi administrative maka tidak akan dianggap memiliki BUT.

Namun, melalui PMK 112/2025 ditegaskan bahwa penilaian tidak hanya berdasarkan sebutan atau label kegiatan. Otoritas pajak akan melihat substansi dan kontribusi aktivitas tersebut terhadap keseluruhan model bisnis.

Artinya, jika aktivitas tersebut secara nyata berperan penting dalam menghasilkan pendapatan atau menjadi bagian inti dari proses usaha, maka status BUT tetap dapat dikenakan.

Apa yang Termasuk Kegiatan Persiapan atau Penunjang?

Beberapa contoh aktivitas yang pada prinsipnya dapat digolongkan sebagai persiapan atau penunjang antara lain:

• Penggunaan fasilitas semata-mata untuk penyimpanan atau pameran barang
• Pengelolaan persediaan untuk disimpan, dipamerkan, atau dikirim
• Penyimpanan barang untuk diproses oleh pihak lain
• Pengumpulan informasi pasar
• Pembelian barang atau aktivitas administratif pendukung

Namun, seluruh aktivitas tersebut tetap harus diuji apakah benar-benar hanya bersifat pendukung dan tidak menjadi bagian esensial dari kegiatan usaha utama.

Peran P3B dan Uji Substansi

Pengecualian dari status BUT juga harus mengacu pada ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku antara Indonesia dan negara domisili WPLN.

Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah substance over form yakni menilai fakta dan realitas kegiatan di lapangan, bukan sekadar bentuk formalnya.

Jika suatu aktivitas yang disebut sebagai “persiapan” ternyata memiliki peran strategis, berkelanjutan, dan berkontribusi langsung terhadap penghasilan, maka risiko penetapan BUT menjadi semakin besar.

Dampak bagi Perusahaan Multinasional

Penegasan aturan ini mengandung implikasi penting:

1. Perusahaan asing harus mengevaluasi ulang struktur dan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
2. Dokumentasi dan justifikasi kegiatan persiapan harus disiapkan secara memadai.
3. Risiko koreksi dan kewajiban perpajakan meningkat apabila aktivitas dinilai melampaui fungsi pendukung.

Sebagaimana disorot dalam ulasan oleh Pajakku, regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin berhati-hati dalam mencegah praktik penghindaran pajak melalui klaim aktivitas persiapan.

Kesimpulan

PMK 112/2025 memperjelas bahwa tidak semua aktivitas awal atau penunjang otomatis terbebas dari status Bentuk Usaha Tetap. Penentuan dilakukan berdasarkan peran nyata kegiatan tersebut dalam struktur bisnis secara keseluruhan.

Bagi Wajib Pajak Luar Negeri, langkah preventif terbaik adalah melakukan evaluasi menyeluruh atas kegiatan di Indonesia dan memastikan kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi tidak wajib lapor SPT tahunan jika penghasilan di bawah PTKP, Ini penjelasannya.

Banyak Wajib Pajak orang pribadi mempertanyakan apakah tetap harus melaporkan SPT Tahunan jika penghasilan setahun tidak lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut aturan terbaru di Indonesia, jawabannya adalah tidak wajib jika penghasilan Anda benar-benar di bawah PTKP.

 Ketentuan Utama

Peraturan perpajakan (PER-11/PJ/2025) mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan tertentu bisa dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan. Artinya, jika total penghasilan setahun memang tidak melebihi batas PTKP, maka Anda tidak wajib lapor SPT Tahunan.

PTKP untuk Tahun Pajak 2026

Besaran PTKP untuk orang pribadi tahun pajak 2026 tetap mengacu aturan sebelumnya dan terdiri dari:

• PTKP dasar: Rp54.000.000 per tahun
• Tambahan untuk Wajib Pajak kawin: Rp4.500.000
• Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung: Rp54.000.000
• Tambahan untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang): Rp4.500.000 per orang

Contoh Rincian PTKP

Berikut contoh total PTKP berdasarkan status per 2026:

• Tidak kawin tanpa tanggungan: Rp54.000.000
• Kawin dengan 1 tanggungan: Rp63.000.000
• Kawin + penghasilan istri + 2 tanggungan: Rp121.500.000

Tarif Pajak Orang Pribadi

Walau lapor tidak wajib jika di bawah PTKP, sistem tarif pajak progresif tetap berlaku bila penghasilan melebihi PTKP.

NPWP & Status Wajib Pajak Nonaktif

Walaupun tidak wajib lapor SPT, status administrasi pajak (NPWP) tetap aktif sampai diubah. Anda berpeluang mengajukan status Wajib Pajak Nonaktif jika tidak berpenghasilan atau penghasilan di bawah PTKP dan tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas. Pengajuan dilakukan lewat fasilitas Coretax, dan keputusan biasanya keluar dalam 5 hari kerja.

Kesimpulan

✔️ Tidak wajib lapor SPT Tahunan jika penghasilan setahun berada di bawah batas PTKP Anda.
✔️ Anda tetap bisa mengajukan status Nonaktif untuk menghentikan kewajiban pelaporan rutin.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi cara mengatasi saldo minus pada buku besar Coretax dan Penyebabnya.

Dalam implementasi sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Wajib Pajak kini dapat memantau posisi kewajiban dan pembayaran pajak melalui fitur Buku Besar. Namun, tidak sedikit yang menemukan adanya saldo minus pada Buku Besar Coretax. Kondisi ini kerap menimbulkan kebingungan karena dianggap sebagai kesalahan sistem, padahal bisa disebabkan oleh beberapa faktor administratif.

Artikel ini membahas penyebab munculnya saldo minus serta langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Mengapa Saldo Minus Bisa Muncul?

Saldo minus pada Buku Besar Coretax umumnya menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara setoran pajak dan pencatatan kewajiban. Beberapa penyebab yang sering terjadi antara lain:

1. Kesalahan pengisian kode billing atau kode akun pajak (KAP/KJS)
   Kekeliruan saat membuat kode billing dapat menyebabkan pembayaran tidak tercatat pada jenis pajak atau masa pajak yang semestinya.
2. Pembayaran belum terpetakan dengan benar di sistem
   Dalam beberapa kasus, pembayaran sudah dilakukan tetapi belum teralokasi secara otomatis ke kewajiban pajak terkait.
3. Adanya pembetulan SPT
   Jika Wajib Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), perubahan nilai pajak terutang dapat memengaruhi saldo pada Buku Besar.
4. Kompensasi atau pemindahbukuan
   Proses kompensasi kelebihan pembayaran atau pemindahbukuan yang belum selesai juga dapat menyebabkan tampilan saldo menjadi minus.

Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?

Saldo minus dapat menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat kekurangan bayar, padahal bisa jadi hanya masalah administrasi pencatatan. Jika tidak segera ditelusuri, kondisi ini berpotensi memengaruhi kepatuhan pelaporan maupun proses administrasi lainnya.

Langkah Mengatasi Saldo Minus di Buku Besar Coretax

Agar permasalahan tidak berlarut, Wajib Pajak dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Periksa kembali data pembayaran
   Pastikan kode akun pajak, kode jenis setoran, masa pajak, dan nominal sudah sesuai.
2. Cek kesesuaian dengan SPT yang dilaporkan
   Bandingkan data pada Buku Besar dengan SPT yang telah disampaikan untuk memastikan tidak ada perbedaan angka.
3. Lakukan pembetulan bila diperlukan
   Jika ditemukan kesalahan dalam pelaporan, segera lakukan pembetulan SPT sesuai ketentuan.
4. Ajukan permohonan pemindahbukuan (PBK)
   Apabila kesalahan terjadi pada pengisian kode setoran, Wajib Pajak dapat mengajukan pemindahbukuan agar pembayaran dialihkan ke akun yang benar.
5. Hubungi KPP atau Kring Pajak
   Jika kendala belum terselesaikan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar atau layanan resmi DJP untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut.

Kesimpulan

Saldo minus pada Buku Besar Coretax tidak selalu berarti adanya kekurangan pembayaran pajak. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian administrasi, seperti kesalahan kode billing, pembetulan SPT, atau proses pemindahbukuan yang belum selesai. Oleh karena itu, penting bagi Wajib Pajak untuk melakukan pengecekan secara teliti dan segera mengambil langkah korektif agar administrasi perpajakan tetap tertib dan sesuai ketentuan.

Dengan memahami penyebab dan solusinya, Wajib Pajak dapat lebih tenang serta proaktif dalam memastikan data pajaknya akurat di sistem Coretax.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi panduan perhitungan PPh 21 untuk pegawai ekspatriat di indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai. Bagi pegawai ekspatriat (WNA) yang bekerja di Indonesia, perhitungan PPh Pasal 21 sedikit berbeda apabila kewajiban subjektifnya terjadi setelah awal tahun pajak, sesuai ketentuan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

1. Kewajiban Subjektif Expatriat

Seorang warga negara asing menjadi subjek pajak dalam negeri jika memenuhi salah satu kondisi berikut:

• Bertempat tinggal di Indonesia.
• Memiliki durasi keberadaan di Indonesia yang melampaui 183 hari dalam kurun waktu satu tahun.
• Berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan bermaksud tinggal di Indonesia.

Jika salah satu terpenuhi, maka WNA tersebut wajib dipotong PPh Pasal 21.

2. Cara Menghitung PPh Pasal 21 bagi Expatriat yang Masuk di Pertengahan Tahun

Penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan dalam dua tahap:

1. Perhitungan pada Masa Pajak Biasa

• Pajak dihitung setiap bulan dengan cara mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
• TER bulanan merupakan tarif efektif yang ditetapkan berdasarkan tarif progresif dan PTKP wajib pajak.

1. Perhitungan pada Masa Pajak Terakhir

• Untuk bulan terakhir dalam tahun pajak, PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan penghasilan neto disetahunkan (annualized).
• Cara hitung:
  • Hitung penghasilan neto setahun → (penghasilan neto bulanan × 12) ÷ jumlah bulan bekerja.
  • Hitung PPh terutang sesuai tarif Pasal 17 UU PPh.
  • Pajak masa terakhir = (PPh setahun × masa kerja ÷ 12) − jumlah pajak yang sudah dipotong pada bulan-bulan sebelumnya.

Ketentuan ini juga berlaku saat expatriat berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia, yang berarti kehilangan kewajiban subjektif.

3. Ilustrasi Singkat

Contoh: Seorang WNA bekerja sejak September 2024 dengan gaji Rp30.000.000 per bulan dan status PTKP K/0.

Masa Pajak September–November:

• Dipotong PPh setiap bulan dengan tarif TER A (misalnya 12%):
  • Rp30.000.000 × 12% = Rp3.600.000 per bulan

Masa Pajak Terakhir (Desember):

• PPh dihitung berdasarkan penghasilan neto disetahunkan dan dikoreksi dengan pajak yang sudah dipotong sebelumnya.

Dengan panduan ini, perusahaan dan wajib pajak ekspatriat dapat lebih mudah memahami cara menghitung PPh Pasal 21 sesuai aturan terbaru, serta menghitung kewajiban pajak secara tepat tanpa kesalahan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi tengat 31 Maret 2026 tak hanya untuk SPT OP, ini jenis laporan yang juga berbatas sama.

Batas waktu 31 Maret 2026 selama ini identik dengan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Namun, tenggat tersebut ternyata tidak hanya berlaku untuk penyampaian SPT Tahunan OP, melainkan juga menjadi batas akhir untuk sejumlah kewajiban perpajakan lainnya yang perlu diperhatikan Wajib Pajak.

1. Batas Lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Sesuai ketentuan perpajakan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2025 wajib disampaikan paling lambat 31 Maret 2026. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP dan memenuhi kriteria subjektif maupun objektif.

Pelaporan dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem administrasi perpajakan terbaru DJP, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, termasuk melalui platform Coretax DJP.

2. Permohonan Perpanjangan Penyampaian SPT

Selain pelaporan SPT, tanggal 31 Maret 2026 juga menjadi batas akhir untuk mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.

Wajib Pajak yang belum dapat menyampaikan SPT tepat waktu dapat mengajukan perpanjangan dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan sebelum batas waktu berakhir. Dalam pengajuan tersebut, Wajib Pajak tetap harus menghitung dan membayar kekurangan pajak yang terutang apabila ada.

Artinya, meskipun memperoleh tambahan waktu penyampaian laporan, kewajiban pembayaran pajak tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan.

3. Konsekuensi Jika Terlambat

Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan hingga melewati batas waktu tanpa adanya permohonan perpanjangan, Wajib Pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Selain sanksi denda, keterlambatan juga dapat berdampak pada proses administrasi perpajakan lainnya, termasuk potensi pengawasan lebih lanjut oleh otoritas pajak.

4. Pentingnya Persiapan Sejak Dini

Mengingat tenggat 31 Maret 2026 mencakup lebih dari sekadar pelaporan SPT Tahunan OP, Wajib Pajak disarankan untuk:

• Mengumpulkan dokumen pendukung sejak awal, seperti bukti potong dan daftar harta serta kewajiban.
• Melakukan penghitungan pajak secara cermat.
• Memastikan akun dan akses pada sistem DJP aktif dan dapat digunakan.
• Mengajukan perpanjangan sebelum batas waktu apabila memang diperlukan.

Dengan memahami bahwa 31 Maret 2026 juga menjadi batas akhir pengajuan perpanjangan, Wajib Pajak diharapkan tidak hanya fokus pada pelaporan SPT, tetapi juga memperhatikan prosedur administratif lainnya agar terhindar dari sanksi.

Kepatuhan dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi kunci untuk menjaga administrasi pajak tetap tertib serta menghindari risiko di kemudian hari.