Pajak Keuntungan Modal Saham bagi Perusahaan
PT Jovindo Solusi Batam membahas pengenaan pajak atas keuntungan modal saham untuk perusahaan.
Keuntungan modal (capital gain) adalah laba yang diperoleh saat penjualan aset investasi (termasuk saham) dengan harga jual melebihi harga belinya. Aset modal bisa berupa saham, reksa dana, properti, atau bisnis.
Keuntungan modal saham adalah selisih positif antara harga jual dan beli saham, yang terbagi menjadi jangka panjang (lebih dari setahun) dan jangka pendek (kurang dari setahun). Keuntungan modal baru dianggap ada saat penjualan terealisasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000 mengklasifikasikan keuntungan modal menjadi dari obligasi dan dari saham. Tujuan investasi adalah meraih keuntungan modal.
Kenaikan harga aset yang belum dijual bukanlah keuntungan modal dan baru menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) saat direalisasikan. Keuntungan dari investasi saham dikenakan pajak keuntungan modal saham.
Ilustrasi Keuntungan Modal:
- Contoh 1 (Properti): PT AAA membeli properti Rp500 juta (2025), dijual Rp800 juta (setelah 6 tahun) dengan biaya Rp50 juta. Keuntungan modal: Rp800 juta – Rp500 juta – Rp50 juta = Rp250 juta.
- Contoh 2 (Saham Belum Dijual): PT AAA beli saham XYZ Rp500 juta (tahun X). Nilai naik jadi Rp550 juta (2030) tapi belum dijual. Keuntungan modal: Rp0.
- Contoh 3 (Saham Dijual): PT AAA beli saham BBB Rp5 miliar (2025). Nilai naik jadi Rp7,5 miliar (2026), lalu dijual (2030) dengan biaya Rp100 juta. Keuntungan modal: Rp7,5 miliar – Rp5 miliar – Rp100 juta = Rp2,49 miliar. Keuntungan ini wajib dilaporkan di SPT Tahunan. Kenaikan harga saham yang belum dijual tidak dilaporkan.
Dasar hukumnya adalah UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 huruf d (penghasilan termasuk keuntungan penjualan harta) dan Pasal 10 ayat 1 (harga jual/beli adalah harga sebenarnya, kecuali ada hubungan istimewa). Tarif pajak keuntungan modal saham diatur dalam PP 139/2000 Pasal 3 ayat 2 sebesar 0,03% dari nilai transaksi dan dipotong saat penjualan di bursa efek.
