Month: February 2026

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi strategi menghadapi tantangan pajak bisnis ritel di era digital.

Perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah mendorong bisnis ritel bertransformasi ke ranah digital. Model penjualan kini tidak lagi terbatas pada toko fisik, tetapi juga melalui marketplace, media sosial, hingga platform e-commerce. Di balik peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan perpajakan yang perlu dikelola secara cermat agar bisnis tetap patuh dan efisien.

Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam pengelolaan pajak bisnis ritel di era digital beserta penjelasannya.

1. Kompleksitas Transaksi Omnichannel

Bisnis ritel modern umumnya menggabungkan berbagai saluran penjualan, seperti toko offline, website, marketplace, dan aplikasi. Setiap kanal memiliki sistem pencatatan dan mekanisme pembayaran yang berbeda.

Kondisi ini sering menimbulkan tantangan dalam:

• Rekonsiliasi data penjualan
• Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Pelaporan omzet secara konsisten

Jika pencatatan tidak terintegrasi dengan baik, risiko kesalahan pelaporan pajak akan semakin besar. Oleh karena itu, sistem pembukuan dan administrasi perpajakan yang terintegrasi menjadi kebutuhan utama.

2. Perubahan Regulasi Pajak Digital

Pemerintah terus menyesuaikan kebijakan perpajakan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi digital. Aturan mengenai PPN atas transaksi elektronik, kewajiban pemungutan pajak oleh marketplace, hingga mekanisme pelaporan tertentu bisa berubah dalam waktu relatif singkat.

Pelaku usaha ritel harus aktif memantau perkembangan regulasi agar tidak tertinggal informasi. Ketidaktahuan terhadap perubahan aturan bukan alasan yang dapat menghindarkan dari sanksi administrasi.

3. Pengelolaan Data dan Dokumentasi Pajak

Volume transaksi bisnis ritel cenderung tinggi dengan nilai yang bervariasi. Dalam ekosistem digital, data transaksi tersimpan dalam berbagai platform. Tantangannya adalah memastikan seluruh data tersebut terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dokumen seperti faktur pajak, bukti potong, hingga laporan penjualan harus tersusun rapi dan mudah ditelusuri. Kelemahan dalam dokumentasi dapat menyulitkan ketika dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi oleh otoritas pajak.

4. Risiko Kepatuhan dan Sanksi

Ketidaktepatan dalam menghitung, menyetor, atau melaporkan pajak dapat menimbulkan konsekuensi berupa denda maupun bunga. Pada bisnis ritel digital, kesalahan bisa terjadi akibat perbedaan perlakuan pajak antar jenis transaksi, diskon, promo, atau retur barang.

Selain itu, integrasi dengan pihak ketiga seperti penyedia pembayaran atau marketplace juga menuntut kejelasan pembagian kewajiban pajak. Tanpa pemahaman yang baik, pelaku usaha berisiko mengalami ketidakpatuhan.

Pentingnya Strategi dan Sistem yang Tepat

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, pelaku bisnis ritel perlu:

• Membangun sistem pencatatan yang terintegrasi
• Memastikan pemahaman atas kewajiban pajak yang berlaku
• Melakukan evaluasi dan rekonsiliasi data secara berkala
• Berkonsultasi dengan tenaga profesional di bidang perpajakan bila diperlukan

Pengelolaan pajak yang baik bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Dengan administrasi yang tertata dan pemahaman regulasi yang memadai, bisnis ritel dapat berkembang secara berkelanjutan di tengah dinamika era digital.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi Era Coretax dimulai: bagaimana nasib EFIN dalam sistem administrasi pajak yang baru?

Perubahan besar dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia resmi dimulai dengan penerapan Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu pertanyaan yang banyak muncul di kalangan wajib pajak adalah: apakah EFIN masih diperlukan?

Keberadaan EFIN kini tidak lagi menjadi syarat utama dalam proses administrasi perpajakan di sistem baru tersebut.

Peran EFIN Sebelum Coretax

Sebelum sistem baru diterapkan, EFIN (Electronic Filing Identification Number) memiliki fungsi penting dalam layanan pajak online, khususnya melalui portal DJP Online. EFIN digunakan untuk:

• Aktivasi akun wajib pajak
• Login pertama kali
• Reset kata sandi
• Verifikasi pelaporan SPT Tahunan PPh
• Proses administrasi elektronik lainnya

Karena itu, kehilangan atau lupa EFIN sering kali menjadi kendala saat pelaporan SPT.

Perubahan Signifikan di Sistem Coretax

Dengan hadirnya Coretax, mekanisme autentikasi mengalami pembaruan. Untuk pelaporan SPT Tahun Pajak 2025 yang disampaikan pada tahun 2026, EFIN tidak lagi digunakan sebagai syarat login maupun verifikasi.

Beberapa perubahan penting yang menggantikan fungsi EFIN antara lain:

1. Registrasi Akun Lebih Sederhana
   Wajib pajak cukup mendaftar menggunakan NPWP, alamat email, dan nomor telepon yang terdaftar dalam sistem.
2. Verifikasi Digital
   Proses autentikasi dilakukan melalui pengiriman kode verifikasi ke email atau SMS, sehingga tidak memerlukan EFIN.
3. Kode Otorisasi dan Sertifikat Digital
   Dalam proses tertentu seperti penandatanganan dokumen atau pelaporan, digunakan kode otorisasi DJP atau sertifikat digital sebagai bentuk pengamanan dan validasi elektronik.

Dengan sistem ini, proses administrasi menjadi lebih praktis dan terintegrasi tanpa perlu mengurus ulang EFIN.

Apakah EFIN Masih Berlaku?

Secara fungsi dalam sistem baru, EFIN tidak lagi digunakan untuk layanan berbasis Coretax. Namun, perubahan ini berlaku seiring implementasi penuh sistem baru tersebut. Artinya, pada masa transisi atau layanan lama, EFIN mungkin masih relevan sesuai kebijakan teknis yang berlaku saat itu.

Kewajiban Pelaporan Tetap Sama

Walaupun sistem berubah, ketentuan batas waktu pelaporan SPT tidak mengalami perubahan, yaitu:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: paling lambat 31 Maret
• Wajib Pajak Badan: paling lambat 30 April

Wajib pajak tetap harus melaporkan SPT secara benar, lengkap, dan tepat waktu meskipun mekanisme aksesnya kini lebih modern.

Kesimpulan

Transformasi digital melalui Coretax menandai berakhirnya ketergantungan pada EFIN dalam proses administrasi pajak elektronik. Sistem baru menghadirkan metode autentikasi yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi. Bagi wajib pajak, perubahan ini diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan tanpa hambatan teknis seperti lupa atau kehilangan EFIN.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi jangan salah pilih ! ini perbedaan SPT tahunan dan SPT bagian tahun di Coretax.

Dalam sistem Coretax DJP, Wajib Pajak yang membuat konsep SPT akan menemukan dua pilihan jenis pelaporan, yaitu SPT Tahunan dan SPT Bagian Tahun Pajak. Sekilas keduanya terlihat mirip, tetapi sebenarnya digunakan dalam kondisi yang berbeda. Kesalahan memilih jenis SPT bisa membuat pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan.

SPT Tahunan: Untuk Kewajiban Selama Satu Tahun Penuh

SPT Tahunan digunakan apabila status kewajiban subjektif Anda sebagai Wajib Pajak berlangsung sepanjang tahun pajak, yaitu dari Januari hingga Desember.

Artinya, meskipun Anda:

• mulai bekerja di tengah tahun,
• pindah kerja dalam tahun yang sama,
• atau berhenti bekerja sebelum akhir tahun,

selama status Anda sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri tidak pernah berhenti dalam tahun tersebut, maka yang digunakan tetap SPT Tahunan.

Banyak yang keliru mengira bahwa jika bekerja kurang dari 12 bulan maka harus memilih SPT Bagian Tahun. Padahal, yang menjadi dasar penentuan bukan lamanya bekerja atau jumlah bulan dalam bukti potong, melainkan apakah kewajiban subjektif pajaknya berlangsung penuh satu tahun atau tidak.

SPT Bagian Tahun Pajak: Untuk Periode Kurang dari Satu Tahun

Berbeda dengan SPT Tahunan, SPT Bagian Tahun Pajak digunakan apabila kewajiban subjektif Anda tidak berlangsung selama satu tahun penuh.

Kondisi ini terjadi jika:

• Anda baru menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri di tengah tahun, atau
• Kewajiban subjektif Anda berakhir sebelum akhir tahun, misalnya karena pindah ke luar negeri secara permanen atau sebab lain yang mengakhiri status sebagai Subjek Pajak.

Dalam situasi tersebut, pelaporan hanya mencakup periode sejak kewajiban pajak dimulai sampai berakhir pada tahun pajak yang sama.

Kunci Penentu: Status Kewajiban Subjektif

Hal paling penting yang perlu dipahami adalah bahwa pemilihan jenis SPT di Coretax ditentukan oleh status kewajiban subjektif pajak, bukan oleh durasi kerja atau jumlah bukti potong yang diterima.

Jika status sebagai Subjek Pajak tetap aktif sepanjang tahun, maka pilihannya adalah SPT Tahunan. Sebaliknya, jika status tersebut baru dimulai atau sudah berakhir di tengah tahun, maka digunakan SPT Bagian Tahun Pajak.

Memahami perbedaan ini akan membantu Wajib Pajak menghindari kesalahan saat membuat konsep SPT di Coretax serta memastikan pelaporan dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi cara mengurus surat keterangan domisili (SKD) Coretax untuk klaim manfaat P3B.

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang memperoleh penghasilan dari luar negeri berpotensi dikenakan pajak di dua negara sekaligus. Untuk menghindari pajak berganda tersebut, Indonesia memiliki skema Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan berbagai negara mitra. Agar bisa memanfaatkan fasilitas dalam P3B, WPDN harus memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Apa Itu SKD WPDN?

SKD WPDN adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang atau badan usaha berstatus sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti domisili pajak ketika wajib pajak ingin menerapkan ketentuan P3B di negara mitra.

Dengan SKD, wajib pajak dapat memperoleh:

• Tarif pajak lebih rendah sesuai perjanjian
• Pembebasan pajak tertentu di negara sumber
• Hak pemajakan di negara domisili sesuai kesepakatan P3B

Kapan SKD Dibutuhkan?

SKD diperlukan apabila WPDN:

• Menerima penghasilan dari luar negeri
• Mendapat dividen, bunga, royalti, atau imbalan jasa dari negara mitra P3B
• Melakukan transaksi lintas negara yang memerlukan penerapan tarif khusus P3B

Tanpa SKD, negara mitra dapat mengenakan tarif pajak normal yang umumnya lebih tinggi.

Persyaratan Pengajuan SKD

Sebelum mengajukan permohonan, wajib pajak harus memastikan:

1. Berstatus sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri pada tahun pajak yang diajukan
2. Telah memiliki NPWP
3. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai tahun pajak terkait

Permohonan hanya dapat diajukan untuk:

• Satu negara mitra P3B
• Satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
• Satu lawan transaksi

Prosedur Pengajuan SKD Melalui Coretax

Pengajuan SKD kini dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax DJP. Berikut tahapan umumnya:

1. Login ke akun Coretax
   Masuk menggunakan akun wajib pajak atau gunakan fitur impersonate jika mewakili pihak lain.
2. Pilih menu layanan administrasi
   Akses layanan pembuatan permohonan administrasi dan pilih layanan SKD untuk Subjek Pajak Dalam Negeri.
3. Lengkapi data permohonan
   Isi periode tahun pajak serta pastikan data SPT Tahunan telah tersedia.
4. Isi informasi lawan transaksi
   Masukkan data lengkap seperti nama, alamat, negara domisili, TIN luar negeri, dan keterangan transaksi.
5. Buat dan setujui pernyataan
   Centang pernyataan yang tersedia dan lengkapi lokasi penandatanganan.
6. Tanda tangan elektronik
   Unduh dokumen dalam format PDF dan lakukan penandatanganan elektronik.
7. Kirim permohonan
   Setelah semua data lengkap, ajukan permohonan melalui sistem.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, SKD akan diterbitkan secara otomatis oleh DJP melalui sistem.

Masa Berlaku SKD

SKD berlaku sampai dengan akhir tahun kalender (31 Desember) pada tahun diterbitkan. Jika masih membutuhkan fasilitas P3B pada tahun berikutnya, wajib pajak harus mengajukan permohonan kembali.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi aturan baru nilai buku dalam merger dan akuisisi pasca PMK 1 Tahun 2026.

Pemerintah kembali melakukan penyesuaian kebijakan perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PMK Nomor 81 Tahun 2024. Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah pengaturan mengenai penggunaan nilai buku dalam transaksi merger, akuisisi, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha.

Ketentuan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perlakuan pajak atas pengalihan aset dalam aksi korporasi, khususnya Pajak Penghasilan (PPh).

Makna Nilai Buku dalam Aksi Korporasi

Nilai buku merupakan nilai harta dan kewajiban perusahaan sebagaimana tercatat dalam pembukuan. Dalam konteks restrukturisasi usaha, penggunaan nilai buku memungkinkan pengalihan aset dilakukan tanpa memperhitungkan selisih nilai pasar, sehingga tidak menimbulkan beban pajak langsung atas kenaikan nilai aset.

Kebijakan ini ditujukan untuk:

• Mendorong restrukturisasi dan konsolidasi usaha,
• Menjaga kesinambungan kegiatan bisnis,
• Memberikan keringanan likuiditas bagi perusahaan yang melakukan reorganisasi.

Namun demikian, penggunaan nilai buku tidak dapat dilakukan secara otomatis dan harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pokok Pengaturan dalam PMK 1/2026

PMK 1/2026 tetap menegaskan bahwa pada prinsipnya pengalihan harta dikenakan pajak berdasarkan nilai pasar. Meski begitu, peraturan ini memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menggunakan nilai buku sepanjang memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Penyempurnaan aturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kebutuhan dunia usaha dan agenda restrukturisasi nasional.

Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Menggunakan Nilai Buku

PMK 1/2026 merinci pihak-pihak yang dapat memanfaatkan penggunaan nilai buku, khususnya dalam pemekaran usaha, antara lain:

1. Wajib pajak badan non-terbuka yang melakukan pemekaran dalam rangka persiapan penawaran umum perdana (IPO).
2. Wajib pajak badan terbuka, sepanjang perusahaan hasil pemekaran juga melakukan IPO.
3. Perusahaan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Wajib pajak badan dalam negeri yang menerima penambahan modal asing paling sedikit Rp500 miliar.
5. BUMN yang memperoleh penyertaan modal negara untuk keperluan pembentukan holding.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan pemekaran usaha yang memiliki nilai strategis, baik dari sisi investasi maupun pengembangan pasar.

Hal yang Perlu Diperhatikan Wajib Pajak

Bagi wajib pajak badan yang berencana menggunakan nilai buku dalam aksi korporasi, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

• Persetujuan penggunaan nilai buku harus diajukan kepada otoritas pajak.
• Transaksi harus memiliki tujuan bisnis yang nyata dan bukan semata-mata untuk penghindaran pajak.
• Pembukuan dan administrasi perpajakan harus dilakukan secara tertib dan konsisten.

Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi faktor penentu dalam memperoleh fasilitas penggunaan nilai buku.

Penutup

Dengan berlakunya PMK 1 Tahun 2026, ketentuan penggunaan nilai buku dalam merger dan akuisisi menjadi lebih terstruktur dan jelas. Regulasi ini diharapkan mampu mendukung restrukturisasi usaha yang sehat, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan perpajakan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi tak semua dividen kena pajak: ini ketentuan agar bebas PPh.

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dari dalam negeri. Namun, fasilitas ini tidak otomatis berlaku. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar dividen benar-benar bebas pajak.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong reinvestasi dana di dalam negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan terbaru, termasuk turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dividen Bisa Bebas Pajak, Asalkan…

Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi tidak dikenai PPh apabila diinvestasikan kembali di Indonesia. Investasi tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari sisi bentuk investasi, waktu penempatan, maupun kewajiban pelaporannya.

Apabila dividen tidak diinvestasikan atau investasi tidak sesuai aturan, maka dividen tetap menjadi objek PPh dengan tarif 10% dan harus disetor sendiri oleh wajib pajak.

Jenis Investasi yang Diakui

Dividen yang ingin dibebaskan dari pajak hanya boleh ditanamkan pada instrumen tertentu yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain:

Instrumen keuangan:

• Surat Berharga Negara dan sukuk
• Obligasi atau sukuk BUMN
• Saham dan reksa dana
• Deposito, tabungan, dan giro
• Instrumen keuangan lainnya yang secara resmi diawasi oleh lembaga pengawas sektor keuangan

Instrumen non-keuangan:

• Kepemilikan tanah atau bangunan
• Emas batangan
• Penyertaan modal usaha
• Investasi infrastruktur
• Pembiayaan atau pinjaman bagi UMKM
• Bentuk investasi lain yang diatur dalam perundang-undangan

Batas Waktu dan Masa Investasi

Dividen harus diinvestasikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima. Selain itu, investasi tersebut wajib dipertahankan selama minimal 3 tahun pajak berturut-turut.

Selama masa tersebut, dana tidak boleh dialihkan, kecuali dialihkan ke instrumen investasi lain yang juga diperbolehkan oleh aturan.

Kewajiban Lapor Tetap Berlaku

Meski dividen bebas pajak, wajib pajak tetap memiliki kewajiban administratif, yaitu:

• Melaporkan realisasi investasi melalui sistem Coretax DJP
• Pelaporan dilakukan setiap tahun selama masa investasi
• Batas waktu pelaporan umumnya akhir Maret tahun berikutnya

Kelalaian dalam pelaporan dapat menyebabkan fasilitas pembebasan pajak menjadi tidak berlaku.

Risiko Jika Tidak Patuh

Jika wajib pajak:

• Tidak menanamkan dividen sesuai ketentuan, atau
• Tidak mempertahankan investasi selama jangka waktu yang ditentukan, atau
• Tidak melaporkan realisasi investasi

maka dividen akan dianggap sebagai penghasilan kena pajak dan dikenai PPh sesuai tarif yang berlaku.

Penutup

Fasilitas dividen bebas pajak memberikan keuntungan signifikan bagi wajib pajak orang pribadi. Namun, manfaat ini hanya dapat dinikmati jika investasi dilakukan dengan benar dan pelaporan dipenuhi secara disiplin. Tanpa kepatuhan, dividen tetap berpotensi menimbulkan kewajiban pajak.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi kapan penghasilan istri tidak digabung dalam SPT suami? Ini ketentuannya.

Sistem perpajakan Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan dalam aspek ekonomi. Karena itu, penghasilan suami dan istri pada prinsipnya digabung dan dilaporkan dalam satu SPT Tahunan atas nama suami sebagai kepala keluarga. Namun, dalam kondisi tertentu, penghasilan istri bisa diperlakukan terpisah dan dianggap final, sehingga tidak memengaruhi perhitungan pajak suami.

Ketentuan Umum Penggabungan Penghasilan Keluarga

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, kewajiban pajak keluarga dilakukan oleh kepala keluarga. Artinya:

• Seluruh penghasilan anggota keluarga digabung.
• Pajak dihitung secara kumulatif.
• Pelaporan dilakukan melalui satu SPT Tahunan.

Meski demikian, aturan ini memberikan pengecualian bagi istri yang bekerja sebagai pegawai, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Kriteria Penghasilan Istri Dapat Dianggap Final

Agar penghasilan istri tidak digabung dengan penghasilan suami dan diperlakukan sebagai penghasilan final, seluruh syarat berikut harus dipenuhi:

1. Berasal dari Satu Pemberi Kerja

Istri hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi. Jika bekerja di lebih dari satu tempat atau memiliki usaha sendiri, maka ketentuan final tidak dapat diterapkan.

2. Telah Dipotong Pajak oleh Pemberi Kerja

Penghasilan istri sudah dikenakan PPh Pasal 21 dan dipotong langsung oleh pemberi kerja sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Tidak Berkaitan dengan Usaha atau Pekerjaan Bebas Keluarga

Pekerjaan istri tidak memiliki hubungan dengan usaha, profesi bebas, atau kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh suami atau keluarga.

Apabila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, maka penghasilan istri wajib digabung dengan penghasilan suami dalam SPT Tahunan.

Contoh Penerapan di Lapangan

Penghasilan Istri Tidak Digabung
Suami menjalankan usaha, sementara istri bekerja sebagai pegawai di satu perusahaan dan penghasilannya telah dipotong PPh 21. Karena tidak terkait dengan usaha suami, maka penghasilan istri dianggap final.

Penghasilan Istri Wajib Digabung
Istri bekerja sebagai pegawai dan juga memiliki usaha sampingan. Dalam kondisi ini, seluruh penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami karena tidak memenuhi syarat penghasilan final.

Hal yang Perlu Diperhatikan Wajib Pajak

• Penghasilan istri yang dianggap final tetap dicantumkan dalam SPT suami, namun tidak digabung dalam perhitungan pajak.
• Pajak yang sudah dipotong atas penghasilan final tidak dapat dikreditkan kembali.
• Jika status pekerjaan istri berubah, maka perlakuan pajaknya juga perlu disesuaikan.

Penutup

Penghasilan istri dapat diperlakukan sebagai penghasilan final dan tidak digabung dalam SPT suami hanya jika memenuhi syarat tertentu. Ketelitian dalam memahami ketentuan ini penting agar pelaporan SPT Tahunan tetap sesuai aturan dan terhindar dari kesalahan administrasi pajak.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi bukti potong sudah ada di Coretax tapi tidak tampil di SPT? Ini penjelasan dan solusinya.

Saat mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, sebagian Wajib Pajak menemukan kendala berupa bukti potong yang tidak muncul di SPT, meskipun dokumennya sudah tersedia di Coretax dan bisa diunduh dalam bentuk PDF. Kondisi ini kerap menimbulkan kebingungan karena Wajib Pajak mengira data tersebut seharusnya otomatis masuk ke SPT.

Padahal, masalah ini umumnya berkaitan dengan proses sinkronisasi sistem dan penempatan data bukti potong di lampiran SPT, bukan karena bukti potong tidak sah atau belum dilaporkan.

Mekanisme Normal Bukti Potong di Coretax

Pada prinsipnya, alur bukti potong adalah sebagai berikut:

1. Pemberi penghasilan membuat dan menerbitkan bukti potong melalui Coretax.
2. Bukti potong masuk ke akun penerima penghasilan dan dapat diakses pada menu Dokumen Saya.
3. Data bukti potong kemudian akan ditarik secara otomatis (prepopulated) ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Namun, tidak semua bukti potong langsung terlihat di halaman utama SPT karena jenis PPh dan karakteristik penghasilannya berbeda-beda.

Penyebab Bukti Potong Tidak Muncul di SPT

Beberapa kondisi yang sering terjadi antara lain:

• Bukti potong sudah tersedia di Coretax, tetapi belum tampil di Lampiran SPT.
• Wajib Pajak hanya memeriksa satu lampiran, padahal bukti potong berada di bagian lain.
• Bukti potong baru diterbitkan dan belum tersinkron penuh dengan sistem SPT.

Situasi tersebut bersifat teknis dan masih bisa diperbaiki tanpa perlu membuat bukti potong ulang.

Langkah yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

1. Beri Waktu Sinkronisasi Sistem

Setelah bukti potong diterbitkan, Coretax memerlukan waktu maksimal 1×24 jam untuk menarik data ke SPT Tahunan.
Jika belum muncul:

• Tunggu hingga 24 jam sejak tanggal penerbitan.
• Lakukan posting ulang SPT agar sistem memuat data terbaru.
• Periksa kembali seluruh lampiran SPT.

2. Pastikan Mengecek Lampiran yang Tepat

Penempatan bukti potong di SPT berbeda tergantung jenis pajaknya, yaitu:

• Lampiran L-1 Bagian D
  Untuk bukti potong penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, seperti pegawai tetap, pensiunan berkala, dan pegawai tidak tetap tertentu.
• Lampiran L-1 Bagian E
  Untuk bukti potong PPh tidak final selain penghasilan dari pekerjaan.
• Lampiran L-2 Bagian A
  Untuk bukti potong PPh final, yang memang tidak ditampilkan di Lampiran L-1.

Kesalahan paling sering terjadi karena Wajib Pajak hanya fokus pada satu lampiran saja.

Hal yang Perlu Diperhatikan Tambahan

• Selalu unduh bukti potong dari Coretax sebagai arsip sebelum menyampaikan SPT.
• Untuk NPWP yang digabung (misalnya istri ikut suami), bukti potong tetap dapat diakses melalui akun Coretax masing-masing.
• Jika setelah 24 jam data tetap tidak muncul, Wajib Pajak dapat:
  • Menghubungi pemberi penghasilan.
  • Meminta konfirmasi ulang penerbitan bukti potong atau pencetakan ulang PDF.

Kesimpulan

Bukti potong yang tidak terlihat di SPT meskipun sudah ada di Coretax bukan berarti bermasalah. Umumnya hal ini disebabkan oleh:

• Proses sinkronisasi sistem yang belum selesai, atau
• Bukti potong berada di lampiran SPT yang berbeda sesuai jenis PPh-nya.

Dengan memahami lokasi dan mekanisme penarikan data, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi NPWP resmi jadi persyaratan pengajuan kredit usaha rakyat (KUR).

Pemerintah kembali memperbarui kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menambahkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai salah satu syarat administrasi. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 13 Januari 2026.

Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyaluran KUR agar lebih terdata, akuntabel, dan mendukung formalitas usaha pelaku UMKM.

Latar Belakang Kebijakan

Perubahan aturan KUR dilakukan untuk:

• Meningkatkan kesempatan UMKM untuk memperoleh dukungan pembiayaan.
• Meningkatkan kapasitas serta keberlanjutan usaha produktif.
• Mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
• Memperkuat basis data debitur melalui integrasi dengan sistem perpajakan.

Dengan adanya kewajiban NPWP, pemerintah berharap pelaku usaha yang menerima KUR dapat lebih tertib administrasi dan siap berkembang ke skala yang lebih besar.

Jenis Penerima KUR yang Wajib Memiliki NPWP

Kepemilikan NPWP wajib dipenuhi oleh calon debitur KUR dengan kriteria berikut:

• KUR Mikro dengan plafon pembiayaan di atas Rp50 juta.
• KUR Khusus dengan plafon lebih dari Rp50 juta.
• KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) apabila nilai kredit melebihi Rp50 juta.
• Seluruh penerima KUR Kecil, tanpa melihat besaran plafon secara bertahap.

Sementara itu, pengajuan KUR mikro dengan plafon hingga Rp50 juta masih dapat dilakukan tanpa NPWP, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan KUR Kecil

KUR Kecil diberikan kepada pelaku usaha dengan plafon pembiayaan di atas Rp100 juta hingga maksimal Rp500 juta per debitur per akad kredit. Dana KUR ini dapat dimanfaatkan untuk:

• Modal kerja
• Investasi usaha produktif

Pada skema ini, NPWP menjadi dokumen wajib yang harus disiapkan sejak awal pengajuan kredit.

Arah Penyaluran KUR

Selain penambahan persyaratan NPWP, pemerintah juga menegaskan fokus penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif, seperti:

• Pertanian dan perkebunan
• Perikanan dan kelautan
• Industri pengolahan
• Usaha berorientasi ekspor dan padat karya

Penyaluran KUR juga didukung oleh sistem informasi terpadu guna memastikan kredit diberikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ketentuan Lama Dicabut

Dengan berlakunya Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026, maka seluruh ketentuan sebelumnya terkait KUR, termasuk aturan dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2022 beserta perubahannya, dinyatakan tidak berlaku.

Kesimpulan

Pemberlakuan NPWP sebagai syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menegaskan upaya pemerintah dalam menata penyaluran pembiayaan UMKM agar lebih tertib, terdata, dan berkelanjutan. Kewajiban ini terutama berlaku bagi pengajuan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta serta seluruh skema KUR Kecil. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya mendorong akses permodalan usaha, tetapi juga meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan dan kesiapan pelaku usaha untuk berkembang ke skala yang lebih formal dan kompetitif.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi panduan tanggapan SP2DK terbaru berdasarkan PMK 111 tahun 2025.

Pemerintah melalui PMK Nomor 111 Tahun 2025 menetapkan ketentuan terbaru terkait penyampaian tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Aturan ini menjadi acuan bagi Wajib Pajak dalam menyiapkan surat jawaban yang sesuai prosedur dan dapat diproses secara optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pengertian SP2DK

SP2DK adalah surat yang diterbitkan DJP untuk meminta klarifikasi dari Wajib Pajak atas data atau informasi tertentu yang dinilai memerlukan penjelasan lebih lanjut. Tahapan ini bersifat administratif dan dilakukan sebelum DJP mengambil langkah pengawasan lanjutan.

Fungsi Tanggapan SP2DK

Penyampaian tanggapan SP2DK berfungsi untuk:

• Menjelaskan perbedaan atau ketidaksesuaian data pajak
• Menyampaikan klarifikasi atas transaksi tertentu
• Menunjukkan itikad baik dan kepatuhan Wajib Pajak

Tanggapan yang lengkap dan akurat dapat mencegah eskalasi ke proses pemeriksaan.

Unsur Penting dalam Surat Tanggapan SP2DK

PMK 111/2025 mengatur bahwa surat tanggapan harus disusun secara jelas dan informatif, dengan memuat beberapa komponen utama berikut.

1. Data Identitas Wajib Pajak

Bagian awal surat memuat:

• Nama Wajib Pajak
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Alamat yang terdaftar di administrasi perpajakan

2. Keterangan SP2DK

Wajib Pajak perlu mencantumkan informasi SP2DK yang diterima, meliputi:

• Nomor surat
• Tanggal penerbitan
• KPP atau unit DJP yang mengirimkan SP2DK

3. Uraian Tanggapan dan Klarifikasi

Inti surat berisi penjelasan atas data yang diminta DJP, antara lain:

• Alasan perbedaan pelaporan pajak
• Klarifikasi penghasilan atau biaya
• Penjelasan transaksi yang menjadi perhatian DJP

Penjelasan sebaiknya disusun runtut dan langsung menjawab pokok permasalahan.

4. Lampiran Dokumen Pendukung

Untuk memperkuat tanggapan, Wajib Pajak dianjurkan melampirkan dokumen pendukung seperti:

• Bukti potong atau bukti setor pajak
• Laporan keuangan
• Dokumen transaksi atau perjanjian

5. Penutup dan Pernyataan

Pada bagian akhir, Wajib Pajak dapat menyampaikan pernyataan bahwa seluruh informasi yang diberikan adalah benar, serta kesediaan untuk memberikan penjelasan tambahan apabila diminta oleh DJP.

Mekanisme Penyampaian Tanggapan

Sesuai PMK 111/2025, tanggapan SP2DK dapat disampaikan:

• Secara elektronik melalui sistem perpajakan DJP, atau
• Secara tertulis langsung ke kantor pajak

Penyampaian harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan agar tidak menimbulkan konsekuensi administrasi lanjutan.

Pentingnya Kepatuhan dalam Menjawab SP2DK

Menjawab SP2DK sesuai format dan ketentuan yang berlaku dapat membantu Wajib Pajak:

• Menyelesaikan klarifikasi lebih cepat
• Menghindari risiko pemeriksaan pajak
• Menjaga kepatuhan dan reputasi perpajakan

Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memastikan surat tanggapan disusun dengan cermat dan didukung bukti yang relevan.