Uni Eropa Siap Terapkan Pajak Karbon CBAM, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Uni Eropa Siap Terapkan Pajak Karbon CBAM, Apa Dampaknya bagi Indonesia?.

Mulai 1 Januari 2026, Uni Eropa akan memberlakukan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yaitu pajak karbon lintas batas yang dikenakan pada produk impor dengan emisi tinggi.

Kebijakan ini diperkirakan memberi dampak besar bagi negara pengekspor, termasuk Indonesia. Salah satu sektor yang paling berpotensi terimbas adalah industri besi dan baja, yang selama ini menjadi salah satu komoditas andalan ekspor ke pasar global.

Apa Itu CBAM?

CBAM merupakan mekanisme penyesuaian karbon yang mewajibkan importir membayar biaya tambahan sesuai dengan besaran emisi produk yang mereka masukkan ke Uni Eropa. Nilai sertifikat CBAM akan mengikuti harga perdagangan karbon di Uni Eropa dan dihitung berdasarkan emisi yang sudah diverifikasi.

Tujuan utamanya adalah mencegah kebocoran karbon (carbon leakage), yakni kondisi ketika industri berpindah ke negara dengan aturan emisi lebih longgar atau ketika produk dalam negeri tergantikan oleh impor beremisi tinggi. Dengan mekanisme ini, beban karbon bagi produk lokal maupun impor menjadi setara.

Pada tahap awal, kebijakan ini mencakup enam sektor: besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, hidrogen, serta listrik. Masa transisi dimulai sejak Oktober 2023 hingga akhir 2025, di mana importir hanya diwajibkan melaporkan emisi produk. Setelah 1 Januari 2026, kewajiban pembelian sertifikat akan berlaku penuh.

Posisi Indonesia

Indonesia menempati peringkat ke-12 di antara negara G20 dengan ekspor berisiko terdampak CBAM. Produk paling rentan adalah besi dan baja dengan nilai ekspor sekitar 1 miliar dolar AS serta aluminium sekitar 60 juta dolar AS.

Meski volume ekspor ke Uni Eropa hanya sekitar 4–7% dari total ekspor baja nasional, pasar ini tetap penting karena menduduki posisi ketiga berdasarkan volume dan kelima berdasarkan nilai. Pertumbuhan ekspor juga cukup tinggi, mencapai rata-rata lebih dari 30% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Uni Eropa merupakan pasar strategis, meski keberlakuan CBAM dapat mengubah peta persaingan.

Dampak Bagi Indonesia

CBAM akan menambah biaya ekspor komoditas utama, khususnya besi, baja, dan aluminium. Simulasi perhitungan menunjukkan nilai sertifikat bisa mencapai ratusan juta euro per tahun, sehingga membuat produk Indonesia kalah bersaing dengan produk dari negara yang sudah berproduksi rendah emisi.

Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh proses produksi baja nasional yang masih banyak mengandalkan batubara, menghasilkan emisi tinggi. Bahkan dampak tidak hanya terasa di pasar Eropa, tetapi juga bisa merembet ke Tiongkok dan Taiwan, karena sebagian produk baja Indonesia diproses lebih lanjut di negara tersebut sebelum diekspor kembali ke Uni Eropa.

Peluang Melalui Green Steel

Di balik tantangan, terdapat peluang untuk mendorong transformasi industri baja menuju green steel. Indonesia sebenarnya sudah memiliki kapasitas produksi baja berbasis teknologi Electric Arc Furnace (EAF) dengan bahan baku scrap yang menghasilkan emisi jauh lebih rendah, yakni sekitar 0,4 ton CO₂ per ton baja, bahkan bisa ditekan hingga 0,1 ton CO₂ jika menggunakan energi bersih.

Kapasitas nasional untuk jalur EAF mencapai 6 juta ton, tetapi masih belum optimal karena keterbatasan pasokan scrap. Jika dimanfaatkan secara maksimal, produk baja rendah emisi ini dapat menjadi peluang besar untuk menembus pasar global, termasuk Uni Eropa pasca-implementasi CBAM.

Langkah Strategis yang Dapat Dilakukan

Untuk menjaga daya saing produk nasional, diperlukan langkah-langkah seperti:

• Mendorong investasi pada teknologi produksi rendah emisi.
• Meningkatkan pasokan bahan baku scrap sebagai penopang produksi baja ramah lingkungan.
• Menyusun kebijakan pendukung melalui kolaborasi pemerintah dan industri, misalnya insentif fiskal atau kemudahan impor scrap.
• Diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada Uni Eropa.

Pajak Karbon di Indonesia

Indonesia sendiri juga mulai menerapkan pajak karbon sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi sesuai target global. Pajak ini berlaku untuk badan usaha yang menghasilkan emisi karbon, terutama di sektor energi, industri, dan transportasi.

Objek pajaknya adalah emisi karbon dioksida atau setara CO₂ dari aktivitas ekonomi, dengan tarif awal Rp30 per kilogram CO₂e. Pelaku usaha wajib melaporkan emisi secara berkala dan membayar pajak sesuai jumlah emisi yang dihasilkan.

Misalnya, jika sebuah pembangkit listrik menghasilkan 10.000 ton CO₂e per tahun, maka setelah dikonversi menjadi 10 juta kilogram dan dikalikan tarif Rp30/kg, kewajiban pajaknya mencapai Rp300 juta per tahun.

Kesimpulan

CBAM Uni Eropa dapat menjadi tantangan serius sekaligus peluang transformasi bagi industri Indonesia. Di satu sisi, biaya tambahan akan menggerus daya saing, tetapi di sisi lain kebijakan ini bisa mendorong percepatan adopsi teknologi ramah lingkungan. Bagi Indonesia, strategi beralih ke produksi rendah emisi dan optimalisasi pajak karbon domestik akan menjadi kunci agar tetap kompetitif di pasar global yang semakin menuntut produk hijau.