Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Ketentuan PPN atas Pemberian Sumbangan.
Dalam sistem perpajakan nasional, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam wilayah pabean. Pengenaan PPN dilakukan pada setiap tahapan distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Namun, tidak semua bentuk penyerahan barang atau jasa dikenai PPN. Pemerintah memberikan beberapa pengecualian dan pembebasan, salah satunya untuk pemberian sumbangan, selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
1. Pengertian dan Bentuk Pemberian Sumbangan
Sumbangan dapat berbentuk berbagai hal, misalnya untuk bencana alam, pembangunan fasilitas pendidikan, infrastruktur sosial, atau kegiatan kemanusiaan lainnya.
Meskipun tidak bersifat komersial, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memberikan sumbangan tetap harus memperhatikan ketentuan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPN.
2. Dasar Hukum Pengenaan PPN atas Sumbangan
Menurut Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN, penyerahan BKP secara cuma-cuma termasuk dalam kategori penyerahan yang dikenai PPN.
Selain itu, penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c juga menyebutkan bahwa penyerahan JKP secara cuma-cuma di dalam daerah pabean dikenai PPN.
Artinya, meskipun tidak ada pembayaran atau imbalan langsung, pemberian barang atau jasa dalam bentuk sumbangan tetap dianggap sebagai penyerahan yang terutang PPN.
3. Kewajiban PKP atas Pemberian Sumbangan
PKP yang memberikan sumbangan dalam bentuk BKP dan/atau JKP tetap memiliki kewajiban untuk:
Memungut PPN yang terutang;
Menyetorkan PPN ke kas negara;
Melaporkan transaksi tersebut dalam SPT Masa PPN.
Selain itu, setiap penyerahan yang dikenai PPN wajib disertai faktur pajak, meskipun tidak ada pembayaran secara tunai dari penerima sumbangan.
4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Sumbangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, perhitungan PPN atas pemberian sumbangan cuma-cuma menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain, bukan nilai transaksi.
5 Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak
A. Ketentuan Umum
PKP tetap wajib membuat faktur pajak atas pemberian sumbangan, menggunakan kode transaksi dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang terdiri dari 17 digit. Jenis kode transaksi disesuaikan dengan bentuk penyerahan dan dasar pengenaan pajaknya.
B. Waktu Pembuatan Faktur
Untuk BKP cuma-cuma, faktur pajak dibuat saat barang diserahkan kepada penerima.
Untuk JKP cuma-cuma, faktur pajak dibuat saat jasa tersebut mulai dapat digunakan, baik sebagian maupun seluruhnya.
C. Faktur Pajak Digunggung
Berdasarkan PER-11/PJ/2025, jika pemberian BKP/JKP cuma-cuma ditujukan kepada konsumen akhir, PKP dapat membuat faktur pajak digunggung. Faktur jenis ini harus memuat informasi:
- Identitas penerima (nama, alamat, dan NPWP);
- Jenis barang/jasa, jumlah, harga, atau nilai pengganti;
- Jumlah PPN atau PPnBM yang dipungut;
- Kode transaksi, nomor seri, dan tanggal faktur pajak.
D. Kode Transaksi untuk DPP Nilai Lain
Apabila PPN atas sumbangan dihitung dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain, maka digunakan kode transaksi 04 pada faktur pajak.
Kesimpulan
Meskipun sumbangan bersifat sosial dan tidak menghasilkan keuntungan komersial, pemberi sumbangan yang berstatus PKP tetap memiliki kewajiban administrasi PPN.
Penyerahan barang atau jasa secara cuma-cuma tetap tergolong sebagai objek PPN, sehingga harus disertai perhitungan pajak, pembuatan faktur, serta pelaporan dalam SPT Masa.
Kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk menjaga transparansi dan konsistensi administrasi perpajakan, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan sosial, tetap tercatat secara akuntabel.
