Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Garis Besar Ketentuan Faktur Pajak Gabungan Berdasarkan PER-11/PJ/2025

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan peraturan baru melalui PER-11/PJ/2025 yang memuat penjelasan lebih rinci terkait penerapan Faktur Pajak Gabungan. Peraturan ini bertujuan untuk memperjelas prosedur administrasi perpajakan sekaligus mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, khususnya terkait pembuatan dan pelaporan faktur.

Faktur Pajak Gabungan adalah dokumen yang mencatat sejumlah transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pihak pembeli yang sama dalam kurun waktu satu bulan kalender. Aturan terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan fleksibilitas yang lebih luas bagi PKP dalam pembuatan faktur pajak.

Beberapa Hal Penting dalam Pengaturan Faktur Pajak Gabungan Terbaru:

1.Batas Akhir Penerbitan Faktur

Faktur Pajak Gabungan wajib dibuat dan diterbitkan maksimal di akhir bulan terjadinya transaksi. Artinya, PKP tidak diperkenankan menerbitkan faktur setelah bulan penyerahan barang atau jasa berakhir.

2.Penggabungan Beberapa Transaksi

PKP diizinkan untuk menyatukan sejumlah transaksi ke dalam satu Faktur Pajak Gabungan, asalkan seluruh transaksi tersebut melibatkan pihak pembeli yang sama dan berlangsung dalam rentang waktu bulan kalender yang sama. Hal ini bertujuan mengurangi jumlah faktur terpisah yang harus dibuat dan mendukung administrasi yang lebih ringkas.

3.Kelengkapan Informasi Faktur

Faktur Pajak Gabungan harus memuat data yang lengkap dan benar, seperti:

Identitas PKP dan pembeli
Nomor seri faktur pajak
Tanggal transaksi
Rincian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
Dasar pengenaan pajak dan jumlah PPN
Kelengkapan ini menjadi syarat utama agar faktur sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

6.Pencatatan dalam SPT Masa PPN

Faktur yang diterbitkan harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai periode transaksi. Pencatatan yang benar dan tepat waktu sangat diperlukan untuk memastikan kesesuaian data antara pelaporan dan transaksi sebenarnya.

5.Penggunaan Sistem e-Faktur

Pembuatan Faktur Pajak Gabungan harus dilakukan melalui aplikasi e-Faktur yang sudah ditetapkan oleh DJP. Penggunaan aplikasi ini menjamin keabsahan faktur dan mempermudah proses pelaporan serta audit.

6.Keajiban Kepatuhan Administratif

Pengusaha Kena Pajak harus senantiasa menjaga ketertiban administrasi, termasuk ketepatan waktu penerbitan, kelengkapan data, dan konsistensi pelaporan agar terhindar dari potensi sanksi perpajakan.

Kesimpulan

Melalui PER-11/PJ/2025, DJP mempertegas pengaturan terkait Faktur Pajak Gabungan guna mendukung kemudahan administrasi dan kepastian hukum di bidang perpajakan. Aturan ini memudahkan pelaku usaha dalam pembuatan faktur agar lebih praktis, namun tetap mengedepankan kepatuhan dan ketepatan dalam proses pelaporan pajak.

Dengan mematuhi ketentuan yang berlaku dan memanfaatkan teknologi perpajakan yang disediakan, diharapkan para Pengusaha Kena Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih sederhana, efektif, dan tertib.