JAKARTA. Di tengah ekonomi yang lesu ini, pemerintah diminta untuk menurunkan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Apalagi pemerintah memang memiliki hak diskresi untuk menurunkan atawa menaikkan PPN. Hak ini sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.
Di pasal tersebut, pemerintah dapat mengubah tarif PPN serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% tanpa harus merevisi Undang-Undang dan cukup dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) saja.
Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Arif Yanuar mengatakan, UU PPN memang mengatur kemungkinan pemerintah menurunkan atau menaikkan tarif PPN tanpa melakukan perubahan UU. Pada saat ini tarif PPN ditetapkan sebesar 10%.
Lalu apakah ada kemungkinan hak itu dipakai dalam waktu dekat? Arif mengaku sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut. “Memang diatur tetapi belum ada pembahasan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF),” katanya, Selasa (19/12).
Kepala BKF Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara menambahkan, Kemkeu sendiri telah memberikan pengecualian kepada beberapa komoditas. “Begitu ada barang yang dibebaskan PPN, di titik itu harus ada yang nambah biayanya. Kami tahu ada yang nanggung. Nah, itu menggerogoti competiti-veness seseorang,” ujarnya
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, saat ini adalah waktu yang ideal bagi diskresi tarif PPN itu untuk digunakan. Sebab kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini fundamentalnya terbilang baik, tetapi dari segi konsumsi masih kurang memuaskan. “Sayangnya diskresi itu tak pernah digunakan. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, terhadap beberapa komoditi bisa diturunkan tarif PPN-nya,” kata Yustinus.
Beberapa barang yang bisa dipertimbangkan penurunan tarif PPN adalah kebutuhan pokok fast moving consumer goods (FMCG), termasuk susu formula, kebutuhan anak, perlengkapan sekolah, kebutuhan pertanian, dan lain-lain. Untuk barang-barang tersebut, menurut Yustinus, bisa diberi pengurang atau dikenai tarif efektif final.
Sumber: Harian Kontan
