PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi

1. Penerimaan Pajak Harus Mengikuti Kondisi Ekonomi

Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat strategi penerimaan pajak agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian target. Pengumpulan pajak perlu mempertimbangkan perkembangan kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Arahan ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional DJP pada 8 Oktober 2026 di Kantor Pusat DJP.

Menurut Suahasil, petugas pajak perlu memahami kondisi ekonomi nasional maupun daerah tempat mereka bertugas. Pemahaman tersebut mencakup:

• Perkembangan usaha dan aktivitas pasar.
• Perubahan pola transaksi pelaku usaha.
• Aspirasi serta kebutuhan dunia usaha.
• Perubahan perilaku ekonomi masyarakat.
• Faktor yang memengaruhi naik atau turunnya penerimaan pajak.

Dengan memahami kondisi tersebut, DJP diharapkan dapat menyusun strategi penerimaan yang sesuai dengan keadaan ekonomi.

2. DJP Diminta Mengantisipasi Risiko Sejak Dini

Pemerintah mendorong DJP membangun sistem peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi perubahan yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak.

Langkah ini diperlukan agar potensi masalah dapat diketahui lebih awal dan ditangani secara tepat.

Upaya yang perlu dilakukan meliputi:

• Mendeteksi berbagai faktor yang berpotensi menyebabkan penerimaan pajak tidak tercapai.
• Memetakan peluang peningkatan penerimaan.
• Menganalisis perubahan kondisi ekonomi yang berpengaruh terhadap pembayaran pajak.
• Menindaklanjuti hasil analisis dengan langkah yang sesuai.

Pendekatan ini diharapkan membantu DJP mengambil keputusan berdasarkan informasi dan kondisi yang terukur.

3. Evaluasi Penerimaan Tidak Cukup Berpatokan pada Target

Suahasil juga meminta adanya dialog dan evaluasi rutin antara pimpinan dan petugas pelaksana, mulai dari account representative (AR), kantor pelayanan pajak, kantor wilayah, hingga tingkat pusat.

Evaluasi tersebut tidak hanya membahas apakah target penerimaan telah tercapai, tetapi juga menelusuri penyebab perubahan kinerja.

Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

• Faktor yang menyebabkan penerimaan meningkat atau menurun.
• Kondisi ekonomi yang memengaruhi kegiatan usaha.
• Hambatan yang muncul saat petugas menjalankan tanggung jawabnya.
• Upaya pembenahan yang perlu diterapkan sesuai hasil penilaian kinerja.

4. Analisis Tax Gap Perlu Diperkuat

DJP didorong mengembangkan analisis tax gap, yaitu selisih antara potensi penerimaan pajak dan penerimaan yang berhasil dihimpun sesuai pendekatan pengukuran yang digunakan.

Analisis ini dapat membantu pemerintah mengenali potensi pajak yang belum tergarap secara optimal.

Hasil analisis tersebut diharapkan melengkapi dua upaya yang selama ini dilakukan DJP, yaitu:

• Ekstensifikasi pajak, melalui perluasan basis wajib pajak.
• Intensifikasi pajak, melalui optimalisasi penggalian potensi dari wajib pajak yang sudah terdaftar.

Dengan demikian, strategi peningkatan penerimaan dapat disusun berdasarkan potensi yang teridentifikasi.

5. Coretax dan Pemanfaatan Data Harus Terus Ditingkatkan

Implementasi Coretax perlu dilanjutkan secara konsisten. Sistem ini diharapkan mendukung peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan perpajakan melalui pemanfaatan data yang lebih optimal.

Beberapa manfaat yang ingin dicapai meliputi:

• Mempermudah pelayanan perpajakan.
• Mengurangi beban administrasi wajib pajak.
• Mendukung peningkatan kepatuhan.
• Memperkuat pengawasan terhadap risiko ketidakpatuhan.
• Menjadi dasar pertimbangan DJP dalam menentukan kebijakan perpajakan yang lebih tepat.

Penguatan sistem perlu diikuti dengan perbaikan berkelanjutan agar pemanfaatannya benar-benar mendukung pelayanan dan pengawasan.

6. Kepercayaan Publik Harus Menjadi Perhatian

Selain penerimaan negara, kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberlanjutan sistem perpajakan. DJP diminta memberikan pelayanan yang baik serta memperlakukan wajib pajak secara adil.

Langkah yang perlu diperhatikan antara lain:

• Menyampaikan informasi kebijakan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.
• Menjaga konsistensi standar pelayanan di seluruh kantor pajak.
• Memberikan perlakuan yang adil kepada wajib pajak.
• Meningkatkan kualitas interaksi antara petugas pajak dan masyarakat.

Pelayanan yang baik dan informasi yang mudah dipahami diharapkan dapat mendukung kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.

7. Profesionalisme dan Integritas Pegawai Perlu Dijaga

DJP juga perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia agar pelaksanaan tugas berjalan profesional dan bertanggung jawab.

Upaya yang ditekankan mencakup:

• Meningkatkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan.
• Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pekerjaan.
• Memastikan setiap pegawai bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi kejujuran.
• Mendukung pegawai agar berani menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Kesimpulan

Arahan Menteri Keuangan menegaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak perlu didukung pemahaman kondisi ekonomi, deteksi risiko sejak dini, analisis tax gap, serta optimalisasi Coretax dan data perpajakan. Di sisi lain, pelayanan yang adil, komunikasi yang jelas, dan integritas pegawai juga penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Bagi wajib pajak, perkembangan ini menjadi pengingat untuk menjaga pencatatan transaksi, melaporkan penghasilan dengan benar, serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.