Ini Ketentuan Update Tarif Bunga Sanksi Pajak Juni 2025
PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Ketentuan Update Tarif Bunga Sanksi Pajak Juni 2025.
Transformasi digital perpajakan juga mencakup penetapan tarif bunga sanksi pajak yang diperbarui secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Per Juni 2025, DJP kembali menetapkan tarif bunga ini, yang menjadi acuan pengenaan denda administratif untuk berbagai jenis keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Apa Itu Bunga Sanksi Pajak?
Bunga sanksi pajak adalah denda administratif berupa bunga yang dikenakan kepada Wajib Pajak dalam beberapa situasi, antara lain:
- Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.
- Keterlambatan pelaporan SPT.
- Kekurangan pembayaran setelah koreksi oleh DJP.
- Pengajuan pengembalian pajak yang ditolak.
- Terkena ketetapan pajak dan sedang dalam proses keberatan, banding, atau gugatan.
Tarif bunga ini dihitung per bulan dan disesuaikan setiap awal bulan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan suku bunga acuan Bank Indonesia ditambah margin tertentu.
Tarif Bunga Sanksi Pajak Juni 2025 (Berdasarkan KMK No. 27/KM.10/2025)
Berikut adalah detail tarif bunga sanksi administrasi pajak untuk periode 1—30 Juni 2025:
| Jenis Sanksi atau Situasi | Tarif Bunga per Bulan |
| Keterlambatan bayar pajak | 0,91% |
| Pengajuan pengembalian pajak yang ditolak | 0,91% |
| Kekurangan bayar setelah koreksi DJP (SKPKB, SKPKBT) | 1,05% |
| Penundaan pembayaran pajak (SKP, putusan banding, dsb.) | 0,91% |
| Pengajuan keberatan yang ditolak | 1,23% |
| Banding, gugatan, atau Peninjauan Kembali (PK) yang ditolak | 1,23% |
| Pengembalian kelebihan bayar yang dilakukan terlambat oleh DJP | 0,83% (imbalan) |
Dasar Hukum
Tarif dan pengenaan sanksi ini berlandaskan pada:
- UU HPP (terutama Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 19, dan pasal terkait lainnya).
- PMK No. 18/PMK.03/2021 (tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengenaan Sanksi Administratif).
- KMK No. 27/KM.10/2025 (penetapan tarif spesifik untuk Juni 2025).
Hal Penting yang Perlu Diperhatikan Wajib Pajak
- Tarif bunga dihitung berdasarkan bulan kalender, bukan hari kerja.
- Penerapan tarif proporsional jika masa keterlambatan tidak genap sebulan.
- Tarif ini dapat memengaruhi jumlah total pembayaran SKP atau permohonan keberatan Anda.
- Tarif bunga bisa berubah setiap bulan, sehingga penting untuk selalu mengecek secara berkala di laman resmi DJP.
Kenapa Ini Penting untuk Pengusaha?
Pemahaman terhadap tarif bunga sanksi pajak sangat krusial bagi pengusaha karena dapat berdampak signifikan pada arus kas perusahaan, terutama jika:
- Ada potensi tunggakan pajak.
- Sedang menjalani proses banding atau keberatan.
- Terlambat membayar setelah penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Dengan memahami tarif ini, pengusaha dapat lebih proaktif dalam mengelola kepatuhan pajaknya dan menghindari beban denda yang tidak perlu, sehingga menjaga stabilitas keuangan perusahaan.