9 Rencana Aksi Dalam Penegakan Hukum Pajak 2021

9 Rencana Aksi

Konsultan Pajak Batam-Semakin banyak orang yang menggunakan konsultan pajak untuk mengurus permasalahan pada income tax registration, company income tax returns, fee konsultan pajak, financial tax services, income tax services in my area, insurance and tax services, dan international tax advisory yang ada di kota Batam, Bali, Jakarta, Medan, Surabaya dan kota lainnya yang berkaitan dengan perpajakan. Kali ini akan dijelaskan tentang 9 Rencana Aksi DJP dalam Penegakan Hukum Pajak 2021, simak penjelasan selengkapnya dibawah ini.

Berdasarkan Laporan Kinerja (Lakin) DJP 2020, otoritas pajak menyiapkan 9 rekomendasi aksi pada tahun ini untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Sembilan rencana aksi tersebut antara lain sebagai berikut :

  1. Konsisten dalam menjalankan pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper).
  2. Rekomendasi rencana aksi disertai pembuatan kebijakan penegakan hukum sesudah UU No.11/2020 mengenai Cipta Kerja.
  3. Melakukan optimalisasi dalam pengembangan Bukper.
  4. Kolaborasi dengan penegakan hukum yang melibatkan penyidik dalam pengawasan yang dilaksanakan Account Representative (AR).
  5. Mengoptimalisasikan pemeriksaan bukti permulaan atas wajib pajak yang mempunyai potensi pembayaran Pasal ayat 3 UU KUP, yakni pengungkapan ketidakbenaran dari wajib pajak secara sukarela.
  6. Lebih meningkatkan kualitas penyidik dengan cara memaksimalkan kegiatan penyidikan.
  7. Mengintensifkan proses asset tracing mulai dari bukper dilaksanakan.
  8. Melakukan pengumpulan data baik secara internal maupun eksternal.
  9. Konsisten dalam melaksanakan evaluasi kinerja terhadap penegakan hukum.

Baca juga : Pengertian Bea Masuk Imbalan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *