PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi

Ada anggapan bahwa utang pajak akan hilang dengan sendirinya setelah lewat 5 tahun. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Memang terdapat ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak. Namun, jangka waktu tersebut dapat terpengaruh oleh tindakan penagihan tertentu. Karena itu, Wajib Pajak perlu memahami kapan masa daluwarsa mulai dihitung dan kondisi apa saja yang dapat memengaruhinya.

Apa Itu Daluwarsa Utang Pajak?

Berdasarkan Pasal 22 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), hak untuk melakukan penagihan pajak memiliki batas waktu 5 tahun.

Ketentuan ini berlaku terhadap beberapa jenis dokumen yang menjadi dasar penagihan pajak, antara lain:

• Surat Tagihan Pajak (STP).
• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), yaitu surat yang menetapkan adanya pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.
• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yang menetapkan tambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Jangka waktu daluwarsa pada dasarnya memberikan kepastian hukum. Artinya, terdapat batas waktu bagi negara dalam melakukan penagihan terhadap utang pajak.

Bukan Berarti Cukup Menunggu 5 Tahun

Wajib Pajak tidak dapat menganggap bahwa utang pajak pasti hilang setelah 5 tahun.

Ada tindakan tertentu yang dapat memengaruhi atau menangguhkan jangka waktu daluwarsa penagihan, antara lain:

• DJP menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Wajib Pajak.
• Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak.
• Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan demikian, perhitungan masa 5 tahun tidak selalu berjalan tanpa adanya perubahan.

Contoh Sederhana

Misalnya, Surat Tagihan Pajak diterbitkan pada tahun 2025. Secara umum, batas waktu penagihannya adalah 5 tahun.

Namun, apabila pada tahun 2027 diterbitkan dan diberitahukan Surat Paksa, jangka waktu daluwarsa dapat dihitung kembali sesuai ketentuan. Jadi, Wajib Pajak perlu melihat lebih dari sekadar tahun saat STP diterbitkan.

Pentingnya Menyimpan Dokumen Pajak

Meskipun terdapat batas waktu penagihan, Wajib Pajak tetap perlu menyimpan dokumen perpajakan dengan baik.

Pasal 28 UU KUP mengatur kewajiban penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan beserta penyimpanan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan selama 10 tahun.

Dokumen tersebut penting untuk:

• Membuktikan kebenaran transaksi dan pelaporan pajak.
• Mendukung Wajib Pajak apabila terjadi pemeriksaan atau sengketa.
• Menelusuri riwayat kewajiban dan pembayaran pajak.
• Menjadi bukti apabila terdapat perbedaan data perpajakan.

Perhatikan Tanggal Dan Dokumen Penagihan

Wajib Pajak sebaiknya tidak hanya melihat kapan utang pajak muncul, tetapi juga memeriksa riwayat tindakan penagihan yang dilakukan.

Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

• Tanggal penerbitan STP atau ketetapan pajak.
• Waktu Surat Paksa disampaikan kepada Wajib Pajak, apabila pernah diterbitkan.
• Riwayat pembayaran atau permohonan angsuran.
• Bukti atau dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan kegiatan penagihan pajak.

Apabila tagihan pajak dianggap sudah melewati masa daluwarsa, Wajib Pajak perlu mengecek kembali riwayat dan dasar penagihannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Risiko Jika Utang Pajak Dibiarkan

Menunggu hingga utang pajak dianggap daluwarsa bukan pilihan yang aman. Tindakan penagihan dapat tetap dilakukan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku.

Risiko yang perlu diperhatikan antara lain:

• Bertambahnya beban sanksi administratif sesuai ketentuan.
• Dilakukannya pemblokiran rekening.
• Penyitaan terhadap aset.
• Pelelangan barang yang telah disita.
• Tindakan penagihan lainnya sesuai peraturan perpajakan.

Karena itu, Wajib Pajak yang mengalami kesulitan membayar sebaiknya mempertimbangkan mekanisme resmi seperti permohonan angsuran atau penundaan pembayaran apabila memenuhi persyaratan.

Kesimpulan

Utang pajak memang memiliki ketentuan mengenai daluwarsa penagihan selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU KUP. Namun, lewatnya waktu 5 tahun tidak serta-merta membuat utang pajak menjadi lunas secara otomatis.

Tindakan penagihan tertentu, permohonan angsuran atau penundaan, maupun proses penyidikan tindak pidana perpajakan dapat memengaruhi jangka waktu tersebut.

Karena itu, Wajib Pajak sebaiknya tidak mengandalkan waktu untuk menghindari kewajiban pajak. Periksa status utang, simpan dokumen perpajakan sesuai ketentuan, dan gunakan mekanisme resmi apabila mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban.