PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan di sektor industri besi dan baja. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas perhatian pemerintah terhadap kepatuhan pajak perusahaan yang bergerak di sektor tersebut.

Dari 40 perusahaan yang menjadi perhatian untuk didalami kepatuhan perpajakannya, sebanyak 38 Wajib Pajak (WP) telah masuk dalam berbagai tahapan penanganan DJP berdasarkan data hingga 26 Agustus 2026. Proses yang dilakukan tidak hanya berupa pemeriksaan, tetapi juga mencakup pengawasan, pendalaman data, case building, Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper), hingga penegakan hukum.

Sejumlah Pola Ketidakpatuhan Teridentifikasi

Dalam proses analisis data dan transaksi, DJP menemukan beberapa pola yang berpotensi menyebabkan kewajiban perpajakan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, antara lain:

• Penjualan tidak dilaporkan secara benar, bahkan terdapat transaksi yang tidak disertai penerbitan Faktur Pajak. Kondisi tersebut dapat menyebabkan PPN yang seharusnya dipungut tidak tercatat dalam administrasi perpajakan.
• Penggunaan rekening milik pihak lain atau nominee untuk menerima atau menyalurkan pembayaran. Pola ini dapat membuat arus dana tidak seluruhnya tercermin dalam pembukuan WP.
• Pembayaran langsung dari pelanggan kepada pemasok, sementara perusahaan yang bersangkutan bertindak sebagai perantara dalam transaksi.
• Penerbitan atau penggunaan Faktur Pajak yang tidak didukung transaksi sebenarnya, termasuk untuk membentuk atau mengkreditkan Pajak Masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan.

DJP menegaskan bahwa temuan tersebut tidak berarti seluruh perusahaan di sektor besi dan baja melakukan pelanggaran. Penanganan terhadap masing-masing WP tetap dilakukan berdasarkan data, fakta, dan bukti yang ditemukan.

38 WP Berada dalam Berbagai Tahapan

Dari 38 WP yang telah masuk dalam penanganan DJP, statusnya berbeda-beda sesuai hasil analisis dan tingkat risikonya.

Rinciannya meliputi:

• 8 WP masih menjalani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
• 12 WP telah menyelesaikan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
• Dari 12 WP tersebut, 11 WP dihentikan penanganannya setelah melakukan pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP.
• 1 WP diusulkan untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.
• 14 WP masih berada dalam tahap case building.
• 1 WP telah memperoleh persetujuan atas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
• 3 WP masih berada dalam tahap pengawasan.

Penanganan terhadap WP juga dapat berlangsung melalui beberapa fungsi secara bersamaan, khususnya apabila menyangkut tahun pajak yang berbeda.

Dari fungsi pengawasan, terdapat 16 WP yang telah melakukan pembayaran, sedangkan melalui fungsi pemeriksaan terdapat 13 WP yang telah melakukan pembayaran.

Pengawasan Diperluas ke Rantai Transaksi

DJP tidak hanya memeriksa perusahaan yang menjadi sasaran awal. Jika hasil analisis menunjukkan adanya keterkaitan transaksi, penelusuran dapat diperluas kepada pihak lain.

Pihak yang turut ditelusuri antara lain:

• Pemasok.
• Pelanggan.
• Lawan transaksi.
• Pihak lain yang memiliki hubungan dengan transaksi WP.

Pengembangan tersebut dilakukan dengan menganalisis data, aliran transaksi, dan dokumen perpajakan. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kepatuhan dalam suatu rantai transaksi.

Penerimaan Pajak Mencapai Rp825,28 Miliar

Rangkaian penanganan terhadap sektor besi dan baja telah memberikan tambahan penerimaan pajak yang cukup signifikan.

Dari 38 WP utama, DJP mencatat penerimaan sebesar Rp326,60 miliar, yang berasal dari:

• Rp224,19 miliar melalui pengungkapan ketidakbenaran dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan.
• Rp96,08 miliar melalui fungsi pengawasan.
• Rp6,33 miliar melalui fungsi pemeriksaan.

Penanganan kemudian dikembangkan terhadap 485 WP yang memiliki keterkaitan atau menjadi lawan transaksi untuk tahun pajak 2021–2026. Dari pengembangan tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp380,50 miliar.

Selain itu, Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap 20 WP sektor besi dan baja lainnya menghasilkan penerimaan sebesar Rp118,18 miliar.

Jika seluruh penerimaan tersebut digabungkan, total penerimaan pajak dari rangkaian penanganan sektor besi dan baja mencapai Rp825,28 miliar.

Penanganan Belum Berakhir

DJP menyebut angka penerimaan tersebut belum menggambarkan seluruh potensi penerimaan dari sektor ini. Pasalnya, masih terdapat WP yang prosesnya berjalan melalui pengawasan, pemeriksaan, pendalaman data, maupun penegakan hukum.

Besarnya kewajiban perpajakan yang masih berpotensi ditagih akan ditentukan berdasarkan hasil pengujian serta bukti yang diperoleh dalam masing-masing proses.

Di sisi lain, DJP menekankan pentingnya memberikan kepastian dan pelayanan kepada WP yang telah menjalankan kewajiban dengan benar. Sementara WP yang belum patuh didorong untuk melakukan perbaikan. Jika ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana perpajakan, proses penegakan hukum akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

Pengawasan DJP terhadap industri besi dan baja menunjukkan bahwa pemeriksaan kepatuhan kini tidak hanya berfokus pada laporan WP, tetapi juga dilakukan melalui analisis data, aliran dana, dokumen, dan hubungan antartransaksi.

Dari 40 perusahaan yang menjadi perhatian, 38 WP telah masuk dalam berbagai tahapan penanganan, dengan sejumlah pola ketidakpatuhan berhasil teridentifikasi. Penelusuran juga diperluas hingga 485 WP yang memiliki keterkaitan transaksi.

Hingga data per 26 Agustus 2026, rangkaian penanganan tersebut telah menghasilkan Rp825,28 miliar penerimaan pajak. Bagi pelaku usaha, kondisi ini menjadi pengingat bahwa pencatatan transaksi, penerbitan Faktur Pajak, penggunaan rekening perusahaan, serta pengelolaan Pajak Masukan harus dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.