PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi ketentuan pajak untuk individu berpenghasilan tinggi di Indonesia.
Di Indonesia, setiap individu yang memperoleh penghasilan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. Sistem yang digunakan adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penghasilan yang diterima.
Tarif Pajak Sebelum Perubahan Aturan
Sebelum adanya pembaruan regulasi perpajakan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam aturan tersebut, lapisan tarif pajak dibagi sebagai berikut:
- Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dikenakan tarif 5%
- Penghasilan di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta dikenakan tarif 15%
- Penghasilan di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenakan tarif 25%
- Penghasilan di atas Rp500 juta dikenakan tarif 30%
Dengan ketentuan ini, semua penghasilan yang melebihi Rp500 juta tetap dikenakan tarif tertinggi sebesar 30%, tanpa membedakan apakah penghasilan tersebut mencapai miliaran rupiah.
Perubahan Tarif melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Pemerintah kemudian melakukan penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam regulasi ini ditambahkan lapisan tarif baru untuk kelompok penghasilan sangat tinggi.
Struktur tarif PPh orang pribadi setelah perubahan menjadi:
- Sampai dengan Rp60 juta: 5%
- Penghasilan melebihi Rp60 juta hingga Rp250 juta: 15%
- Penghasilan melebihi Rp250 juta hingga Rp500 juta: 25%
- Penghasilan melebihi Rp500 juta hingga Rp5 miliar: 30%
- Penghasilan melebihi Rp5 miliar: 35%
Penambahan tarif 35% ini khusus berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp5 miliar dalam satu tahun pajak.
Tujuan Penerapan Tarif Tambahan
Kebijakan penambahan lapisan tarif tertinggi bertujuan untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan skema ini, masyarakat dengan penghasilan yang sangat besar diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.
Dana yang diperoleh dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Contoh Ilustrasi Perhitungan
Sebagai gambaran sederhana, jika seseorang memiliki penghasilan sekitar Rp5 miliar dalam satu tahun dan setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menghasilkan Penghasilan Kena Pajak mendekati Rp4,9 miliar, maka pajak yang harus dibayar dapat mencapai sekitar Rp1,7 miliar sesuai dengan lapisan tarif yang berlaku.
Dasar Hukum
Beberapa regulasi yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi individu berpenghasilan tinggi antara lain:
- UU Nomor 7 Tahun 2021 yang berisi ketentuan tentang penyelarasan berbagai aturan di bidang perpajakan.
- UU Nomor 36 Tahun 2008 yang berisi ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang memuat aturan terkait penyesuaian kebijakan di bidang Pajak Penghasilan.
Kesimpulan
Indonesia menerapkan sistem pajak progresif untuk memastikan keadilan dalam pemungutan pajak. Dengan adanya tambahan lapisan tarif hingga 35% bagi penghasilan di atas Rp5 miliar, pemerintah berupaya meningkatkan kontribusi kelompok berpenghasilan tinggi dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.