PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi NPWP sementara diganti menjadi NIK Valid, apa yang harus dilakukan perusahaan?.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaruan data identitas pada bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan mengganti NPWP sementara menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah tervalidasi. Kebijakan ini dilakukan untuk menyesuaikan administrasi perpajakan dengan sistem terbaru serta mendukung pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.
Perubahan tersebut berlaku untuk bukti potong PPh Pasal 21 pada Masa Pajak Januari sampai dengan November 2025. Proses penggantian dilakukan langsung oleh sistem DJP sehingga data NPWP sementara yang sebelumnya tercatat akan diperbarui menjadi NIK yang sudah valid. Pembaruan ini hanya dilakukan satu kali oleh sistem.
Tidak Perlu Membatalkan Bukti Potong Lama
Dalam proses ini, pemberi kerja tidak diwajibkan membatalkan bukti potong PPh Pasal 21 yang sebelumnya menggunakan NPWP sementara. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu membuat ulang bukti potong untuk masa pajak yang sudah dilaporkan karena penyesuaian identitas telah dilakukan secara otomatis oleh sistem DJP.
Menerbitkan Bukti Potong Tahunan
Hal yang perlu dilakukan pemberi kerja adalah menyiapkan dan menerbitkan bukti potong masa pajak terakhir berupa formulir A1 atau A2 melalui sistem Coretax. Bukti potong tersebut nantinya digunakan oleh karyawan sebagai dokumen pendukung saat melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi.
Dalam proses penerbitan ini, perusahaan perlu memastikan bahwa data identitas karyawan telah menggunakan NIK yang valid sesuai pembaruan yang dilakukan DJP.
Pelaporan SPT Masa PPh 21
Selain menerbitkan bukti potong tahunan, pemberi kerja juga tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak terakhir, seperti masa pajak Desember atau masa pajak akhir. Pelaporan dapat dilakukan secara normal atau melalui pembetulan jika terdapat penyesuaian data.
Validasi NIK Karyawan
Jika masih ada karyawan yang NIK-nya belum terdaftar atau belum terhubung dengan sistem perpajakan, perusahaan dapat melakukan proses validasi melalui portal NPWP. Fasilitas ini memungkinkan pemberi kerja melakukan validasi secara kolektif agar data karyawan dapat terintegrasi dengan sistem DJP.
Koordinasi dengan KPP Jika Dibutuhkan
Apabila perusahaan membutuhkan informasi lebih lanjut terkait perubahan data tersebut, pemberi kerja dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaan terdaftar untuk memastikan data bukti potong yang terdampak pembaruan identitas.
Kesimpulan
Penggantian NPWP sementara menjadi NIK valid merupakan bagian dari penyesuaian sistem administrasi perpajakan. Meski perubahan dilakukan otomatis oleh DJP, pemberi kerja tetap perlu memastikan penerbitan bukti potong tahunan, pelaporan SPT Masa PPh 21, serta validasi NIK karyawan agar proses pelaporan pajak berjalan dengan baik.