PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi apa yang harus dilakukan jika tidak sepakat dengan hasil pemeriksaan pajak?
Dalam proses pemeriksaan pajak, tidak jarang muncul perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak. Perbedaan ini biasanya berkaitan dengan koreksi fiskal, perhitungan pajak yang harus dibayar, atau penafsiran terhadap aturan perpajakan. Kondisi tersebut sebenarnya hal yang wajar dan sudah diantisipasi dalam sistem perpajakan dengan menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian bagi Wajib Pajak.
Langkah Jika Surat Ketetapan Pajak Belum Diterbitkan
Apabila pemeriksaan masih berlangsung dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum diterbitkan, Wajib Pajak dapat memanfaatkan mekanisme Quality Assurance (QA).
Quality Assurance merupakan proses penelaahan kembali hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa prosedur pemeriksaan dan penerapan aturan perpajakan sudah dilakukan dengan benar. Permohonan ini diajukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
Melalui mekanisme ini, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk meminta peninjauan sebelum hasil pemeriksaan dituangkan dalam SKP.
Langkah Jika Surat Ketetapan Pajak Sudah Terbit
Jika SKP sudah diterbitkan dan Wajib Pajak masih tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, terdapat dua upaya administratif yang dapat ditempuh:
- Menyampaikan Sanggahan atas hasil
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Wilayah DJP yang menaungi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Permohonan tersebut harus memuat alasan yang jelas serta perhitungan pajak menurut Wajib Pajak. Keberatan merupakan hak Wajib Pajak untuk meminta peninjauan kembali terhadap isi SKP. - Mengajukan Upaya Banding melalui Pengadilan Pajak
Apabila keputusan atas keberatan masih belum sesuai dengan pendapat Wajib Pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Proses ini merupakan upaya hukum lanjutan agar sengketa pajak dapat diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan khusus di bidang perpajakan.
Perhatikan Hak dan Batas Waktu
Dalam menempuh berbagai upaya tersebut, Wajib Pajak perlu memperhatikan beberapa hal penting, seperti:
- Menjalankan prosedur sesuai ketentuan dalam pengajuan permohonan.
- Memperhatikan batas waktu pengajuan keberatan atau banding agar hak tidak gugur.
- Menyiapkan dokumen dan dasar hukum yang mendukung posisi Wajib Pajak.
Perbedaan pendapat dalam pemeriksaan pajak bukan berarti akhir dari proses. Dengan memahami mekanisme yang tersedia, Wajib Pajak tetap dapat memperjuangkan haknya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.