Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Penanggung Pajak Dapat Dicegah ke Luar Negeri Jika Memenuhi Ketentuan Ini.
Dalam ketentuan penagihan terbaru yang diatur melalui PMK No. 61 Tahun 2023, pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk memastikan pelunasan utang pajak. Kebijakan ini merupakan bagian dari rangkaian tindakan penagihan yang lebih terstruktur.
Bagian dari Mekanisme Penagihan Berdasarkan PMK 61/2023
Proses penagihan pajak mencakup beberapa tahapan penting, seperti:
- Pengiriman surat teguran dan surat peringatan
- Penagihan seketika dan sekaligus
- Pemberitahuan surat paksa
- Penyitaan
- Usulan pencegahan
- Penyanderaan
- Penjualan aset hasil sitaan
Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk memperkuat penerimaan negara dari pihak yang memiliki utang pajak namun tidak memenuhi kewajibannya. PMK 61/2023 hadir menggantikan aturan terdahulu serta menyesuaikan dengan perubahan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Syarat Penanggung Pajak yang Bisa Dicegah
Ketentuan mengenai pencegahan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 55 ayat (1) PMK 61/2023. Seorang penanggung pajak dapat diusulkan untuk dicegah apabila memenuhi dua syarat berikut:
Memiliki utang pajak paling sedikit Rp100 juta, sebagai batas minimum bagi otoritas untuk mengajukan pencegahan.
Dinilai tidak beriktikad baik dalam melunasi utang pajak, yang terlihat dari:
- Tidak menyelesaikan utang pajak meskipun telah menerima surat paksa, baik penuh maupun melalui permohonan angsuran.
- Melakukan tindakan yang dapat mengalihkan atau menyembunyikan aset setelah utang pajak muncul, termasuk rencana pembubaran badan.
Jika kedua kriteria tersebut terpenuhi, proses permintaan pencegahan dapat dilanjutkan oleh pejabat yang berwenang.
Tahapan Penetapan Pencegahan oleh Pemerintah
Usulan pencegahan diajukan oleh pejabat pajak kepada Kementerian Keuangan. Setelah ditelaah, Menteri dapat mengeluarkan keputusan pencegahan berisi:
- Identitas lengkap pihak yang dikenai pencegahan
- Alasan penerapan pencegahan
- Masa berlaku pencegahan, dengan batas maksimal 6 bulan
Keputusan ini kemudian diteruskan kepada kementerian yang mengurus bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pelaksanaan teknis. Penyampaian keputusan harus dilakukan paling lambat 3 hari setelah penetapan.
Selain kepada instansi terkait, salinan keputusan juga dikirimkan ke alamat penanggung pajak, keluarganya, atau perwakilan negara asal jika terkait dengan wajib pajak luar negeri.