PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi

Saat menerima Surat Tagihan Pajak (STP), wajib pajak perlu segera menelaah informasi yang tercantum di dalamnya dan memastikan kewajiban tersebut ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan bahwa tagihan pajak yang tidak diselesaikan dapat berkembang ke proses penagihan aktif, bahkan berlanjut hingga penyitaan dan pelelangan aset.

Tahapan Penagihan Pajak Setelah STP Terbit

1. STP diterbitkan

Pelunasan utang pajak atas STP atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada prinsipnya harus dilakukan paling lambat satu bulan terhitung sejak dokumen tersebut diterbitkan.

Setelah STP diterima, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian wajib pajak antara lain:

• Memeriksa informasi tagihan.
• Memastikan jumlah pajak yang tercantum.
• Mengetahui batas waktu pembayaran.
• Menindaklanjuti apabila terdapat kewajiban yang memang harus dilunasi.

2. Surat Teguran

Jika sampai batas waktu pembayaran kewajiban pajak masih belum dipenuhi, tahapan penagihan dapat berlanjut dengan diterbitkannya Surat Teguran oleh DJP.

Surat tersebut dapat diterbitkan setelah 7 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran menunjukkan bahwa masih terdapat utang pajak yang belum diselesaikan oleh wajib pajak.

3. Surat Paksa

Apabila kewajiban pajak masih belum diselesaikan setelah Surat Teguran diberikan, DJP dapat memasuki tahap penagihan berikutnya melalui Surat Paksa.

Penerbitan Surat Paksa dilakukan setelah 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan. Dokumen tersebut kemudian diberitahukan kepada wajib pajak oleh juru sita pajak dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial.

Artinya, tindakan penagihan dapat dilanjutkan tanpa harus terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata untuk melakukan penyitaan.

4. Penyitaan Aset

Jika dalam waktu yang ditentukan utang pajak belum juga diselesaikan setelah Surat Paksa disampaikan, DJP dapat mengambil tindakan penyitaan setelah jangka waktu 2 x 24 jam terlampaui.

Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan berpedoman pada Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penagihan untuk memastikan utang pajak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan perpajakan.

5. Lelang Barang yang Disita

Jika utang pajak tetap belum diselesaikan, barang atau aset yang telah disita dapat dilanjutkan ke proses penjualan sesuai mekanisme penagihan pajak.

Tahapan tersebut dapat mencakup:

• Pengumuman lelang.
• Pelaksanaan lelang.
• Penjualan barang yang telah disita sesuai ketentuan.

Tujuan Penagihan Bukan Semata-Mata Menyita Aset

DJP menekankan bahwa tujuan utama proses penagihan bukanlah menyita atau melelang aset wajib pajak. Langkah penagihan tersebut bertujuan agar wajib pajak segera menyelesaikan kewajiban pajak yang masih harus dipenuhi.

Semakin cepat STP ditindaklanjuti, semakin sederhana pula proses penyelesaiannya. Dengan demikian, kewajiban pajak sebaiknya segera ditindaklanjuti sebelum memasuki tahapan penagihan yang lebih lanjut.

Cek Tagihan Pajak Melalui Coretax

Melalui sistem Coretax, wajib pajak dapat memantau informasi perpajakan secara digital tanpa harus bergantung pada penyampaian dokumen secara fisik.

Berbagai informasi terkait tagihan maupun dokumen perpajakan dapat diakses melalui akun Coretax sesuai dengan layanan yang tersedia.

Wajib pajak disarankan untuk:

• Memeriksa akun Coretax secara berkala.
• Mengecek secara berkala agar setiap tagihan dan dokumen perpajakan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
• Memeriksa serta memperbarui informasi email dan kontak yang terdaftar pada sistem DJP.
• Menelaah STP segera setelah memperoleh notifikasi atau informasi dari DJP.

Menerima STP Tidak Perlu Langsung Panik

STP tidak selalu berarti wajib pajak melakukan pelanggaran besar. Namun, dokumen tersebut tetap harus diperhatikan dan ditindaklanjuti sesuai kondisi tagihannya.

Saat STP diterima, wajib pajak dapat terlebih dahulu menelusuri rincian serta dasar penerbitannya. Jika kewajiban tersebut terbukti harus dibayarkan, pelunasan perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

STP sebaiknya tidak diabaikan karena kewajiban yang tidak diselesaikan dapat berlanjut dari Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan, hingga pelelangan aset. Wajib pajak perlu merespons tagihan sejak awal dan rutin memantau akun Coretax agar setiap informasi perpajakan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.