PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi
Pemanfaatan Coretax Administration System menjadi salah satu langkah yang ditempuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memodernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan sistem yang telah terintegrasi, berbagai data transaksi Wajib Pajak dapat tercatat secara otomatis sehingga proses administrasi, pengawasan, dan pelaporan pajak menjadi lebih akurat.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa pemanfaatan Coretax diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara.
Data Transaksi Terhubung Secara Otomatis
Salah satu keunggulan Coretax adalah penggunaan data prepopulated, yaitu data perpajakan yang telah terisi secara otomatis berdasarkan informasi yang dimiliki DJP.
Melalui mekanisme ini, data transaksi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pengisian manual oleh Wajib Pajak. Sistem akan mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak yang bertransaksi sehingga data yang tersedia menjadi lebih lengkap dan dapat digunakan sebagai bahan validasi.
Mencakup Berbagai Jenis Transaksi
Informasi yang tersimpan dalam Coretax dihimpun dari berbagai sumber yang saling berkaitan, sehingga tidak hanya berasal dari data yang disampaikan oleh Wajib Pajak, tetapi juga dari pihak-pihak yang melakukan transaksi dengannya, seperti:
- Pemberi Kerja;
- Pemasok (Supplier);
- Pelanggan Atau Konsumen; Dan
- Lembaga Jasa Keuangan.
Dengan adanya integrasi tersebut, DJP dapat memperoleh gambaran transaksi yang lebih menyeluruh sehingga perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data yang dimiliki sistem akan lebih mudah diidentifikasi.
Ruang Manipulasi Data Semakin Sempit
Karena informasi transaksi telah tersedia dalam sistem dan dapat dibandingkan dengan data dari pihak lawan transaksi, peluang untuk menyampaikan data yang tidak sesuai menjadi semakin terbatas.
Kondisi ini diharapkan mendorong Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih jujur, transparan, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Mendukung Kepatuhan Pajak
Menurut DJP, penerapan Coretax bukan semata-mata bertujuan memperketat pengawasan, tetapi juga memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan.
Dengan tersedianya data transaksi secara otomatis, Wajib Pajak dapat lebih mudah menyusun pelaporan pajak karena sebagian informasi telah tersedia dalam sistem. Di sisi lain, DJP juga dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif berdasarkan data yang telah terintegrasi.
Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara
Selain mengoptimalkan pemanfaatan Coretax, DJP juga akan memperkuat kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan.
Pemerintah menilai bahwa peningkatan penerimaan negara tidak hanya bergantung pada penambahan objek pajak, tetapi juga pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak serta berkurangnya potensi kebocoran penerimaan melalui sistem administrasi yang lebih modern dan terintegrasi.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur administrasi perpajakan serta kewajiban Wajib Pajak dalam menyampaikan data dan informasi perpajakan.
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, yang menjadi dasar pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan melalui pengembangan Coretax Administration System.
Kesimpulan
Penerapan Coretax Administration System menandai langkah baru dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui integrasi data dan fitur prepopulated, informasi transaksi Wajib Pajak dapat tercatat secara lebih lengkap sehingga proses pelaporan maupun pengawasan menjadi lebih akurat.
Dengan sistem yang saling terhubung, Wajib Pajak diharapkan semakin terdorong untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar. Di sisi lain, DJP memperoleh dukungan teknologi yang lebih baik dalam meningkatkan kepatuhan sukarela serta mengoptimalkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.