Berita

Wajib pajak pelaku UKM memiliki tenggat waktu enam tahun untuk menyiapkan pembukuan. LOMBOK. Inilah iming-iming diskon pajak super murah bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM). Pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi UKM berupa pajak sebesar 0,5% dari omzet. Pelaku UKM bisa memilih untuk menikmati pajak murah. Yakni, pajak final 0,5% dari omzet jika tidak memiliki catatan pembukuan

JAKARTA. Pemerintah mengaku akan segera memberlakukan pemotongan tarif pajak penghasilan final (PPh Final)  bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) dari 1 persen (1%) menjadi 0,5 persen (0,5%). Untuk itu, pemerintah akan mengeluarkan payung hukumnya pada pekan depan. Selain pemangkasan tarif, aturan itu juga akan memberi kemudahan lain bagi UKM. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat bahwa dari total target 14 juta wajib pajak (WP), baru 6,1 juta wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) pajak penghasilan (PPh) 2017 sampai Jumat (16/3). Itulah sebabnya, jelang deadline 31 Maret 2018, kantor pajak menjemput bola hingga ke jalanan demi mengejar target-target wajib

JAKARTA – Pemerintah memperjelas kewenangan fiskus / pemeriksa pajak dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tidak kooperatif, dengan memerinci metode lain untuk menghitung peredaran bruto (omset) wajib pajak bersangkutan. Wajib pajak yang tidak kooperatif itu adalah wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak

JAKARTA. Pelaku usaha merespon positif atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34/2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah atau Bangunan. Aturan ini mulai berlaku efektif per 2 Januari lalu. Beleid menetapkan bahwa, aset sewaan untuk perusahaan akan dikenai pajak 10% dari total pendapatan. Angka ini lebih rendah dibanding aturan sebelumnya yang menetapkan pajak sebesar 25%. Stefanus

JAKARTA — Penentuan tarif pajak bagi e-commerce tak akan mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam rencana beleid tersebut, pemerintah menunjuk marketplace sebagai pihak yang menyetor pajak. Yunirwansyah, Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan bahwa PMK e-commerce

JAKARTA, KOMPAS — Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2017 tidak memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Untuk mencegah kegagalan ini kembali terulang, pemerintah akan memastikan perangkat hukum mempersempit ruang gerak pengemplang pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi penerimaan pajak 2017 sebesar Rp 1.399 triliun atau sekitar 91 persen dari target APBN-P 2017

Turunnya realisasi penerimaan PPh non migas tahun 2017 kontradiktif dengan program pengampunan pajak   JAKARTA. Target penerimaan perpajakan tahun 2018 yang tinggi mengharuskan pemerintah perlu bekerja ekstra keras untuk mencapainya. Apalagi tahun 2018, sudah tidak ada lagi kemewahan program amnesti pajak (tax amnesty) seperti pada tahun 2016 dan tahun lalu. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja