Konsultan Pajak Batam-Semakin banyak orang yang menggunakan konsultan pajak sebagai penyelesai masalah pada company tax registration, company income tax returns, fee konsultan pajak, financial tax services, income tax services, insurance and tax services, dan international tax advisory yang tersedia di kota Medan, Bali, Jakarta, Surabaya, Batam dan kota lain yang bersangkutan dengan perpajakan. Kali ini akan di jelaskan mengenai Langkah DJP Agar Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Lebih Powerful, simak ulasan berita selengkapnya dibawah ini.
Tak hanya tentang penegakan hukum pidana perpajakan saja, ada juga pembahasan mengenai rencana DJP yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi putusan pengadilan. Hasil putusan pengadilan menjadi landasan untuk memperbaiki aturan perpajakan.
Berikut ini merupakan ulasan berita selengkapnya.
- Kebijakan dan Strategi
Eka Sila Kusna Jaya yang merupakan Direktur Penegakan Hukum DJP menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana perpajakan yang dilapisi dengan penyidikan TPPU ini membutuhkan sinkronisasi dengan pemeriksaan bukti permulaan, harmonisasi dengan pengelolaan barang sitaan, adanya dukungan forensik digital tentang pembuktian serta penelusuran aset.
Eka juga mengatakan bahwa sudah menyusun kebijakan, strategi, dan rencana kerja pada tahun 2021 ini pada bidang pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan forensik digital. Agar mendukung penerimaan pajak, memperbaiki kerugian pada pendapatan negara, dan memberi efek jera.
- Sengketa Pajak
Neilmaldrin Noor yang merupakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP juga menyatakan bahwa upaya evaluasi dari hasil putusan pengadilan menjadi rujukan perbaikan regulasi yang mempunyai manfaat ganda. Pertama, adanya perbaikan regulasi basis fatwa hukum yang diharapkan nantinya akan menekan terjadinya sengketa yang berulang dengan para wajib pajak.
Kedua, adanya evaluasi dalam melaksanakan perbaikan implementasi dalam proses bisnis pengawasan serta penegakan hukum dalam perpajakan. Upaya ini dimaksudkan untuk menekan sengketa pajak yang mengalir ke pengadilan yang diupayakan dari sisi hulu.
- Pengawasan Wajib Pajak
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor juga mengatakan bahwa otoritas akan melakukan segmentasi untuk merumuskan metode pengawasan dan pemeriksaan yang tepat dan efektif bagi wajib pajak pada segmen yang berbeda-beda.
Baca Juga: Berikut Ini Cara Bayar Denda Telat Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
- Pemeriksaan Bukper
Eka Sila Kusna Jaya juga menyampaikan bahwa selama tahun 2020, otoritas sudah melakukan pemeriksaan Bukper terhadap 1.310 wajib pajak. Dari banyaknya jumlah tersebut, pemeriksaan Bukper diselesaikan atas 450 wajib pajak.
- Pencegahan Korupsi
Menteri Keuangan mengatakan bahwa Kemenkeu terus mengawal dan mengembangkan berbagai aksi demi mencegah korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan dari sisi penerimaan. Khususnya pada bidang perpajakan, beberapa strategi mungkin akan diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dan mengoptimalkan penerimaan negara.
- Industri Film
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus mendorong dalam pemberian insentif demi memulihkan kembali perfilm tanah air dari dampak pandemi Covid-19 ini.
Sandi juga menyebutkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan stimulus untuk memulihkan industri film beserta sektor pendukungnya, seperti bioskop. Dia juga mendorong pemerintah agar memberi insentif pajak untuk usaha bioskop.