PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan ketentuan baru mengenai penyelesaian utang pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. PMK Nomor 71 Tahun 2026 memperbarui sejumlah ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 118 Tahun 2024. Aturan terbaru ini berlaku mulai 2 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama melalui perubahan mekanisme pembayaran utang pajak. Aturan ini turut menyesuaikan tata cara penyelesaian keberatan serta ketentuan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.

1. Pembayaran Utang Pajak Mendahulukan Pokok Utang

Salah satu perubahan penting dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026 adalah mekanisme pengalokasian pembayaran utang pajak.

Dalam aturan sebelumnya, dana yang dibayarkan wajib pajak dialokasikan untuk pokok utang dan sanksi administrasi secara seimbang. Kini, pembayaran diarahkan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pajak yang masih harus dibayar.

Perubahan ini memberikan beberapa manfaat, antara lain:

• Memprioritaskan pelunasan pokok pajak yang masih tertunggak.
• Mempermudah penyelesaian kewajiban pokok perpajakan secara bertahap.
• Membuka peluang pemanfaatan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan.
• Membantu UMKM mengelola keuangan usaha saat menyelesaikan tunggakan pajak.

2. Penyesuaian Jangka Waktu Tanggapan atas Keberatan

PMK Nomor 71 Tahun 2026 turut mengatur penyesuaian batas waktu bagi wajib pajak untuk memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan keberatan.

Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperjelas proses administrasi perpajakan dan memberikan kepastian bagi wajib pajak ketika menjalani prosedur keberatan.

Wajib pajak perlu memperhatikan ketentuan serta batas waktu yang berlaku agar dapat menyampaikan tanggapan sesuai prosedur.

3. Pengajuan Keringanan Sanksi Administrasi Pajak

Peraturan terbaru menjelaskan ketentuan pemberian keringanan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Wajib pajak perlu memenuhi persyaratan yang berlaku agar dapat memperoleh fasilitas tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:

• Permohonan fasilitas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
• Pemberian keringanan sanksi harus mengikuti syarat dan prosedur perpajakan yang berlaku.
• Sanksi yang muncul dari proses keberatan, banding, atau peninjauan kembali tidak termasuk dalam fasilitas pengurangan atau penghapusan berdasarkan aturan ini.

Dengan demikian, wajib pajak perlu memahami jenis sanksi yang dimiliki sebelum mengajukan permohonan fasilitas administratif.

4. Bukan Kebijakan Pemutihan Pajak

Meskipun mekanisme pembayaran dan fasilitas sanksi mengalami penyesuaian, pemerintah menegaskan bahwa PMK Nomor 71 Tahun 2026 bukan merupakan kebijakan pemutihan pajak.

Artinya, wajib pajak tetap berkewajiban melunasi pokok utang pajak yang menjadi tanggungannya. Fasilitas yang tersedia hanya berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

Oleh karena itu, wajib pajak tidak seharusnya menganggap aturan baru ini sebagai penghapusan seluruh tunggakan pajak.

5. Pengaruh Aturan Baru terhadap Wajib Pajak dan Dunia Usaha

Penerapan aturan baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penyelesaian kewajiban perpajakan, di antaranya:

• Membantu mempercepat penyelesaian tunggakan pokok pajak.
• Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri.
• Memberikan kepastian dalam penyelesaian kewajiban perpajakan.
• Membantu UMKM menjaga arus kas agar kegiatan usaha tetap berjalan.
• Mendorong penerapan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan efisien.

Wajib pajak sebaiknya meninjau kembali status utang pajak, jumlah pokok kewajiban, serta sanksi administratif yang tercatat. Jika ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi, pastikan permohonan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Kesimpulan

PMK Nomor 71 Tahun 2026 mengatur perubahan mekanisme pelunasan utang pajak, penyesuaian batas waktu tanggapan atas keberatan, serta ketentuan keringanan sanksi administrasi.

Meski demikian, aturan ini tidak menghapus kewajiban membayar pokok pajak. Pelunasan utang pajak tetap menjadi kewajiban wajib pajak, sedangkan permohonan keringanan sanksi administrasi harus diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.