Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait UMKM Belum Wajib Menggunakan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu.
Pemerintah menegaskan bahwa penerapan Financial Reporting Single Window (FRSW) atau sistem pelaporan keuangan satu pintu belum akan diberlakukan bagi pelaku UMKM. Kebijakan ini dirancang bertahap agar usaha kecil dapat menyesuaikan diri tanpa terbebani biaya maupun proses administrasi yang rumit.
Seorang pejabat dari sektor keuangan menjelaskan bahwa reformasi pelaporan keuangan nasional memang sedang berlangsung, namun penerapannya dirancang inklusif dan menyesuaikan kemampuan setiap kelompok usaha.
Transformasi tersebut diatur agar pelaku usaha, termasuk yang berskala kecil, dapat mengikuti perubahan secara realistis tanpa menurunkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, UMKM masih bisa menyusun laporan keuangannya seperti biasa tanpa kewajiban segera terhubung ke FRSW.
Kewajiban Dimulai dari Emiten di Tahun 2027
Tahap awal penerapan FRSW baru akan berjalan pada 2027 dan hanya berlaku bagi emiten di sektor pasar modal. Setelah itu, cakupannya akan diperluas secara bertahap melalui koordinasi lintas lembaga yang membawahi berbagai sektor keuangan.
Ketentuan ini merupakan bagian dari regulasi pemerintah yang bertujuan memperkuat tata kelola keuangan nasional agar lebih modern, transparan, dan efisien. Pelaporan terpusat diharapkan meningkatkan kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
Regulasi tersebut juga diharapkan mampu membangun dasar pelaporan yang lebih akuntabel sehingga laporan keuangan dapat dijadikan sumber informasi yang dapat diandalkan dalam proses pengambilan keputusan.
Pelaporan Keuangan Akan Terintegrasi Nasional
Melalui FRSW, seluruh laporan keuangan yang sebelumnya dikirim ke berbagai lembaga akan dikumpulkan dalam satu sistem nasional. Integrasi ini membuat data keuangan lebih konsisten, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah juga mendorong terciptanya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung antar sektor agar kualitas data nasional meningkat serta mempermudah proses administrasi bagi dunia usaha.
Siapa Saja yang Wajib Menggunakan FRSW?
Walaupun UMKM belum termasuk dalam kategori wajib, ada sejumlah pihak yang sudah masuk kelompok pengguna wajib FRSW, yaitu:
1. Pelaku usaha di sektor keuangan, seperti:
- Perbankan
- Pasar Modal
- Perasuransian
- Dana Pensiun
- Lembaga Pembiayaan
- Perusahaan Pegadaian
- Lembaga Penjaminan
- Pembiayaan Ekspor
- Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
- Penyelenggara Layanan Fintech Pendanaan
institusi yang mengelola dana jaminan sosial dan program kesejahteraan, baik yang berbasis konvensional maupun syariah
2. Pihak yang memiliki hubungan dengan sektor keuangan, meliputi:
- Entitas Yang Melakukan Pembukuan
- Orang Pribadi Yang Diwajibkan Membuat Laporan Keuangan Saat Berhubungan Dengan Lembaga Keuangan
- Orang Pribadi Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan Berdasarkan Ketentuan Perpajakan
Interaksi dengan sektor keuangan tersebut dapat berupa menjadi debitur bank atau lembaga pembiayaan, menjadi emiten atau perusahaan publik, serta melakukan berbagai transaksi lain yang terkait dengan aktivitas keuangan.