Manfaat Faktur Pajak Pengganti

Pajak·December 5, 2024

Definisi Faktur Pajak Pengganti

Faktur pajak pengganti merupakan faktur pajak yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menggantikan faktur pajak sebelumnya yang memiliki kesalahan atau kekeliruan dalam informasi yang dituliskan. Kesalahan ini dapat berupa kesalahan pada tanggal, NPWP pembeli, nama, alamat, jumlah barang, harga per unit, total harga, atau perhitungan PPN. Faktur ini dibuat dengan nomor urut yang sama dengan faktur pajak yang digantikan, tetapi dilengkapi dengan kode dan nomor seri yang berbeda sebagai penanda bahwa faktur ini adalah pengganti.

Manfaat Faktur Pajak Pengganti bagi Pelaku Usaha

Berikut ini adalah manfaat dari menggunakan faktur pajak pengganti, yakni:

1. Menghindari Sanksi dan Denda

Faktur pajak yang memiliki kesalahan perlu segera digantikan dengan faktur pajak yang benar untuk menghindari sanksi atau denda yang mungkin diterapkan oleh DJP. Dengan memperbaiki faktur yang keliru, pelaku usaha dapat mengurangi kemungkinan terkena penalti yang bisa memberatkan keuangan perusahaan.

2. Meningkatkan Kepercayaan Partner Bisnis

Penerbitan faktur pajak yang benar dan tepat sangat krusial dalam membangun serta mempertahankan kepercayaan partner bisnis. Faktur pajak pengganti menjamin bahwa kesalahan dalam dokumen transaksi dapat segera diperbaiki, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi pembeli atau penjual. Ini mencerminkan komitmen pelaku usaha untuk menjalankan praktik bisnis yang jujur dan profesional.

3. Menjaga Kepatuhan Perpajakan

Dengan memastikan faktur pajak yang akurat, pelaku bisnis menunjukkan ketaatan terhadap peraturan pajak, yang bisa memperbaiki citra perusahaan di depan otoritas pajak.

4. Pencatatan yang Akurat

Faktur pajak pengganti memungkinkan pencatatan transaksi yang akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yang berguna untuk laporan pajak dan pembukuan yang benar.

Batas Waktu Pembuatan Faktur Pajak Pengganti

Pembuatan Faktur Pajak pengganti dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN yang dilaporkan masih memungkinkan untuk memperbaiki atau mengajukan Faktur Pajak yang berubah sesuai dengan aturan dalam perpajakan. Jika PKP yang menyerahkan BKP atau JKP sudah melaporkan Faktur Pajak yang diganti sebagai Faktur Pajak keluaran dalam SPT Masa PPN, maka PKP tersebut wajib memperbaiki SPT Masa PPN yang terkait. Demikian juga, jika PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti sebagai Faktur Pajak masukan dalam SPT Masa PPN, PKP tersebut juga harus memperbaiki SPT Masa PPN yang bersangkutan.

Masih bingung juga? Ngapain pusing-pusing, kan sekarang udah ada Jovindo. Dengan Jovindo, selesaikan segala permasalahan perpajakan dan akuntansi kamu dengan cepat dan efisien. Tunggu apa lagi? Ayo konsultasikan permasalahan perpajakan dan akuntansi kamu di Jovindo sekarang juga. Untuk info lebih lanjut kamu bisa menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088.

Apa itu Penyusunan Anggaran

Akuntansi·December 4, 2024

Definisi Penyusunan Anggaran

Pembuatan anggaran merupakan suatu proses perencanaan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui seberapa banyak sumber daya (dalam bentuk uang) yang akan disediakan untuk berbagai kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pembuatan anggaran, perusahaan memperkirakan pemasukan yang akan diperoleh dan biaya yang akan dikeluarkan untuk mencapai tujuan operasional dan strategisnya.

Tujuan Penyusunan Anggaran

1. Perencanaan Keuangan

Anggaran membantu bisnis merencanakan penggunaan keuangan dengan baik dan memastikan distribusi yang tepat.

2. Pengendalian Biaya

Dengan adanya anggaran, perusahaan bisa mengawasi pengeluaran dan memastikan bahwa biaya tidak lebih dari batas yang sudah ditetapkan.

3. Evaluasi Kinerja

Anggaran dapat menjadi acuan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dengan cara membandingkan hasil nyata dengan anggaran yang telah dibuat.

4. Pengambilan Keputusan

Anggaran membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai distribusi sumber daya dan penanaman modal berdasarkan estimasi keuangan yang sudah ada.

Manfaat Penyusunan Anggaran

1. Meningkatkan Efisiensi

Dengan merancang penggunaan anggaran dan sumber daya, perusahaan bisa mengoptimalkan efisiensi dalam operasional.

2. Meminimalkan Risiko Keuangan

Anggaran membantu menemukan kemungkinan risiko keuangan sejak awal, agar tindakan pencegahan bisa dilakukan.

3. Memastikan Likuiditas

Perusahaan bisa merencanakan kebutuhan kas, sehingga memastikan likuiditas dana tetap terjaga dan tidak ada kesulitan dalam melakukan pembayaran.

4. Mengoptimalkan Keputusan Investasi

Anggaran menyediakan arahan yang tepat tentang investasi mana yang paling menguntungkan untuk perkembangan perusahaan.

5. Memberikan Kontrol Manajerial

Penyusunan anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian bagi manajemen agar dapat memastikan bahwa aktivitas berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan keuangan.

Bingung dengan permasalahan pajak atau akuntansi anda? serahkan saja pada PT. Jovindo. Dengan adanya PT.Jovindo anda dapat menyelesaikan masalah perpajakan anda secara cepat dan efisien. Tenang saja, konsultan yang kami berikan tentu professional dan bersertifikat resmi loh. Kami juga melayani konsultasi secara online dan offline dengan harga yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi : 0778-4162512 /0811-7777088.

Ketentuan dalam Pembayaran Pajak

Pajak·December 3, 2024

Dalam proses pelaporan dan pembayaran, para wajib pajak sebaiknya sering berkonsultasi dengan kantor pajak terkait serta lembaga hukum yang dapat memberi nasihat yang tepat mengenai hal ini. Aturan yang mengatur ketentuan umum dalam pembayaran pajak adalah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Ketentuan tersebut diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/ 2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, serta Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, dan juga tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Tata Cara Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Pembayaran dilakukan dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Pemberitahuan (SPT) jika perlu, untuk melaporkan jenis pajak yang dibayar dan nilai yang terutang.
Untuk pajak yang dilaporkan secara elektronik, pembayaran juga dapat dilakukan melalui e-Billing yang telah disediakan oleh DJP.

Batas Waktu Pembayaran Pajak

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bervariasi, tergantung pada jenis pajak dan periode pelaporan.

Pajak Penghasilan (PPh): Pembayaran dilakukan setiap bulan atau tahunan tergantung pada jenis PPh.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pembayaran dilakukan setiap bulan berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).

Pembayaran pajak harus dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Ada masalah dengan akuntansi dan perpajakan kamu? Ngapain pusing-pusing, sekarang udah ada Jovindo. Yuk serahkan masalah akuntansi dan perpajakan kamu di Jovindo. Tunggu apa lagi? Ayo konsultasikan masalah akuntansi dan perpajakan kamu di Jovindo. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088.

Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran

Berikut ini sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak, yakni:

1. Bunga

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bunga dihitung setiap bulan keterlambatan pembayaran.

2. Denda

Selain bunga, denda juga dapat dikenakan sesuai dengan jenis pajak dan ketentuan yang berlaku.

Pelaporan Pajak

Setiap pembayaran pajak harus diikuti dengan pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaporan dapat dilakukan secara manual atau elektronik (melalui e-Filing).
Wajib pajak wajib melaporkan pajak yang dibayar sesuai dengan jenis pajak dan periode pelaporannya.

Kelebihan dan Kekurangan Line Item Budget

Akuntansi·December 2, 2024

Definisi Line Item Budget

Line item budget atau item baris merupakan cara yang dipakai ketika menyusun dan mengawasi pengeluaran uang. Item baris menyajikan data keuangan tertentu untuk keperluan akuntansi, namun umumnya hanya digunakan untuk laporan pengeluaran. Ini dapat menunjukkan perbandingan data keuangan di berbagai waktu, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sistem line item budgeting akan membantu perusahaan mengetahui apakah pemasukan mereka cukup untuk menutupi pengeluaran.

Fungsi Line Item Budgeting

1. Klarifikasi pengeluaran

Memecah anggaran menjadi bagian-bagian rinci membuat lebih mudah untuk mengetahui bagaimana dana tertentu dialokasikan dan digunakan.

2. Kontrol anggaran

Dengan merinci setiap pengeluaran, perusahaan akan lebih mudah mengontrol penyimpangan anggaran.

3. Transparansi

Line Item Budgeting berkontribusi pada transparansi dalam distribusi anggaran, sehingga mempermudah dalam menjelaskan penggunaan dana.

Keuntungan Line Item Budget

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari line item budgeting, yakni:

1. Mudah dikembangkan

Manfaat anggaran item baris cukup mudah untuk dikembangkan. Perusahaan dapat meminta departemen untuk merencanakan pengeluaran mereka dengan memanfaatkan anggaran item baris yang mereka miliki. Manajer kantor bisa menyusun anggaran item baris untuk keperluan kantor seperti kertas dan pena. Tenaga pemasaran dapat memiliki anggaran item baris yang mencakup pengeluaran untuk sponsor dan iklan.

2. Mudah Digunakan

Salah satu faktor yang membuat anggaran berbasis item sering dipilih adalah karena mudah digunakan, khususnya untuk individu yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang keuangan.

3. Alokasikan biaya

Setiap bagian organisasi menguraikan biaya dan membagi jumlah yang tepat untuk setiap pengeluaran. Mereka bisa menyesuaikan biaya untuk mempertimbangkan variasi yang terjadi kembali, perbedaan yang konsisten, dan rencana inflasi. Perusahaan dapat menggunakan data dari anggaran per item untuk mencari cara mengurangi biaya tenaga kerja pada waktu-waktu yang kurang sibuk dalam setahun.

4. Rencanakan masa depan

Anda dapat mempersiapkan masa depan keuangan Anda dengan memperbandingkan pengeluaran saat ini dengan pengeluaran tahun sebelumnya. Meneliti item anggaran baris sangat mudah karena terlihat jelas.

Kekurangan Line Item Budget

Berikut ini adalah beberapa kekurangan dari line item budgeting, yakni:

1. Fleksibilitas Terbatas

Sulit menyesuaikan anggaran jika terjadi perubahan mendesak atau perubahan fokus.

2. Fokus pada Biaya, Bukan Hasil

Memberikan perhatian lebih pada pengelolaan keuangan, namun mungkin tidak cukup menitikberatkan pada pencapaian tujuan.

Bingung punya masalah perpajakan? Atau masalah akuntansi? Ngapain bingung, sekarang kan udah ada Jovindo. Dengan bersama Jovindo, kamu dapat menyelesaikan masalah perpajakan dan akuntansi kamu dengan cepat dan efisien. Tunggu apa lagi? Buruan konsultasikan masalah perpajakan dan akuntansi kamu dengan Jovindo. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi : 0778-4162512 /0811-7777088.

Tarif PPN atas Jasa Maklon

Pajak·November 29, 2024

Definisi PPN Jasa Maklon

Jasa maklon adalah layanan yang menyediakan pengerjaan untuk Barang Kena Pajak tertentu melalui metode subkontrak. Dalam layanan ini, klien memberikan spesifikasi dan bahan mentah (termasuk bahan setengah jadi dan bahan pendukung) untuk proses pengerjaan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada jasa maklon merujuk pada ketentuan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak yang beroperasi di sektor jasa maklon.

Tarif PPN Jasa Maklon

PPN untuk jasa ini termasuk dalam ketentuan tarif 0% yang ditentukan pemerintah untuk ekspor jasa, kecuali untuk jasa perbaikan, pemeliharaan, dan konstruksi. Kebijakan pemerintah memberikan tarif PPN 0% pada jasa maklon yang berfokus pada ekspor bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor. Sesuai dengan Pasal 2 PMK No 32/PMK.010/2019, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. PPN yang harus dibayar dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088.

Syarat Jasa Maklon yang Dikenakan Tarif PPN 0%

Berikut ini adalah syarat-syarat jasa maklon yang dikenakan tarif PPN 0%, yakni:

Pihak yang memesan atau menerima layanan maklon berada di luar wilayah pabean dan merupakan wajib pajak asing serta tidak memiliki usaha tetap di Indonesia.
Spesifikasi dan bahan baku disediakan oleh pihak pemesan/penerima Jasa Kena Pajak (JKP), dalam hal ini adalah layanan maklon. Bahan yang dimaksud mencakup bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau bahan bantu yang akan diolah menjadi Barang Kena Pajak (BKP).
Kepemilikan barang yang dihasilkan dari layanan maklon sepenuhnya milik pemesan atau penerima JKP.
Perusahaan maklon mengirimkan barang hasil kerja sesuai pesanan penerima JKP ke luar wilayah pabean.

Manfaat Buku Besar Pembantu Piutang

Akuntansi·November 28, 2024

Definisi buku besar pembantu piutang

Buku besar pembantu piutang, atau yang biasa disebut sebagai subsidiary ledger, adalah catatan akuntansi yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan mengawasi rincian transaksi piutang Anda. Buku ini bertindak sebagai buku besar tambahan yang melengkapinya buku besar umum perusahaan. Dengan kata lain, buku besar pembantu piutang akan memberikan informasi mendetail tentang setiap pelanggan yang mempunyai piutang dengan perusahaan Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengawasi dan mengatur piutang Anda dengan efektif.

Penggunaan buku besar pembantu piutang sangat penting bagi para pelaku bisnis, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak konsumen dan transaksi piutang. Dengan memahami serta memanfaatkan buku besar ini, dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan piutang di perusahaan.

Manfaat buku besar pembantu piutang

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari buku besar pembantu piutang, yakni:

1. Mempermudah pemantauan piutang

Buku besar pembantu piutang membantu Anda dengan mudah memantau keadaan piutang masing-masing pelanggan, seperti total tagihan, tanggal jatuh tempo, dan riwayat pembayaran. Dengan cara ini, Anda dapat mengetahui piutang yang telah melewati jatuh tempo dan mengambil langkah yang tepat untuk melakukan penagihan lebih lanjut.

2. Meningkatkan efisiensi penagihan

Dengan data yang jelas dan tepat di buku besar pembantu piutang, Anda dapat merancang strategi penagihan yang lebih baik. Anda dapat menempatkan fokus pada piutang yang telah jatuh tempo, mengontak pelanggan pada waktu yang sesuai, dan memantau perkembangan pembayaran dengan lebih mudah.

3. Meningkatkan akurasi pencatatan piutang

Dengan adanya buku besar untuk piutang, Anda dapat menjamin bahwa setiap transaksi piutang dicatat dengan akurat dan menyeluruh. Hal ini akan membantu mencegah kesalahan pencatatan yang bisa menimbulkan kebingungan dengan pelanggan serta masalah keuangan lainnya.

4. Pengambilan keputusan bisnis

Data piutang yang terdapat dalam buku besar pembantu piutang dapat membantu Anda menganalisis pola, menyusun proyeksi, dan membuat keputusan strategis mengenai pengelolaan piutang dan modal kerja perusahaan.

5. Membantu proses laporan keuangan

Buku besar pembantu piutang berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan Anda. Data yang tercatat di dalamnya akan membantu Anda dalam menyusun laporan piutang, arus kas, dan neraca yang tepat.

Komponen dalam Buku Besar Pembantu Piutang

Tanggal Transaksi: Setiap transaksi dicatat dengan tanggal yang jelas.
Deskripsi Transaksi: Penjelasan mengenai jenis transaksi, misalnya penjualan kredit atau pembayaran piutang.
Jumlah Piutang: Nominal uang yang tercatat dalam transaksi piutang.
Saldo Piutang: Saldo yang tersisa setelah transaksi terjadi, baik itu bertambah atau berkurang.
Nama Pelanggan: Setiap transaksi piutang dicatat berdasarkan nama pelanggan yang berhutang.

Apa itu Surat Sanggup Bayar

Akuntansi·November 26, 2024

Definisi Surat Sanggup Bayar

Surat sanggup bayar atau surat promes merupakan perjanjian tertulis yang digunakan untuk menentukan pembayaran sejumlah uang di masa depan antara peminjam dan yang meminjamkan. Surat sanggup bayar ini sendiri termasuk dalam surat berharga karena lembaga keuangan dapat memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga dan berbagai jenis biaya. Surat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu surat sanggup kepada pembawa dan surat sanggup kepada pengganti.

Fungsi Surat Sanggup Bayar

Berikut ini adalah beberapa fungsi fari surat sanggup bayar, yakni:

1. Dianggap Sah dan Valid

Surat sanggup bayar diakui sebagai alat pengakuan utang yang sah antara peminjam dan yang meminjamkan, dengan mengutamakan komitmen kewajiban pembayaran yang sesuai dengan isinya. Hal tersebut juga sudah diatur dalam hukum Negara.

2. Sebagai Pengelolaan Arus Kas

Perusahaan dapat merencanakan pengelolaan arus kas dengan lebih baik Karena peminjam harus mematuhi komitmen secara tertulis. Memiliki rencana detail mengenai penarikan dana dari pihak ketiga dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas.

3. Pencatatan Akuntansi Lebih Akurat

Surat sanggup bayar dapat dijadikan sebagai bukti adanya transaksi yang sah dalam catatan keuangan. surat sanggup bayar akan dicatat sebagai piutang dalam neraca perusahaan, sebagai bentuk kewajiban pemembayar. Hal ini penting guna menjaga integritas laporan keuangan dan mendukung proses audit.

4. Mengelola Utang dengan Lebih Efektif

Surat sanggup bayar juga dapat digunakan sebagai alat pengelolaan utang yang efektif untuk bisnis. Perusahaan dapat menggunakan tanda terima untuk bertransaksi dengan pemasok, memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Syaratan dan Ketentuan Surat Sanggup Bayar

Agar diakui sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, surat sanggup bayar juga dilengkapi dengan persyaratan dan ketentuan yang harus di penuhi. Syarat-syarat dan ketentuan penerbitan surat sanggup bayar diatur dalam negara dalam pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Berikut ini adalah syarat dari surat sanggup bayar, yakni:

Klausul “kepada pengganti” atau“surat sanggup” atau “promes kepada pengganti” harus tertulis di dalamnya.
Kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu tanpa syarat.
Penetapan hari pembayaran.
Penetapan tempat dimana pembayaran dilakukan.
Nama orang atau orang yang ditunjuk kepada siapa pembayaran harus dilakukan,
Tanggal dan tempat surat akan ditandatangani.
Bukti tanda tangan orang yang menerbitkan surat tersebut.

Apabila dari salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka surat sanggup tersebut tidak akan berlaku. Kecuali:

Apabila penetapan tanggal tidak ditentukan, maka akan dianggap harus di bayar di waktu diunjukkannya.
Apabila tempat pembayaran tidak ditentukan, maka tempat penandatanganan surat dianggap sebagai tempat pembayaran.

Bingung dengan permasalahan pajak dan akuntansi kamu? Bingung harus berbuat apa? Serahkan saja masalah pajak dan akuntansi kamu kepada Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menyelesaikan masalah perpajakan dan akuntansi kamu secara cepat dan efisien loh. Untuk info lebih lanjut kamu dapat menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088.

Fungsi Laba Usaha

Akuntansi·November 25, 2024

Definisi Laba Usaha

Laba usaha merupakan keuntungan yang diperoleh oleh suatu entitas bisnis dari selisih antara harga beli atau biaya produksi dengan harga jual yang diajukan kepada pelanggan. Di sisi lain, laba dihitung dengan mengurangi total pendapatan dari total biaya yang mencakup modal, pajak, gaji pekerja, dan pengeluaran lainnya. Dalam laporan keuangan, laba usaha menjadi salah satu elemen yang tercantum dalam laporan laba rugi. Laporan ini adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan dan biaya operasional selama periode akuntansi tertentu dengan cara yang terperinci dan akurat.

Fungsi Laba Usaha

Laba usaha berfungsi sebagai ukuran efisiensi perusahaan dalam meraih keuntungan. Apabila dalam periode tertentu perusahaan tidak mencapai target laba yang ditetapkan atau mengalami penurunan, perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap kinerja serta faktor-faktor lain yang berpengaruh. Setiap keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada para pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pegawai, manajemen, dan juga investor perusahaan. Selain itu, laba juga bisa digunakan untuk melakukan investasi tambahan demi meningkatkan keuntungan yang lebih besar.

Jenis-Jenis Laba Usaha

Laba usaha sendiri dibagi menjadi tiga jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis laba usaha, yakni:

1. Laba Kotor

Laba kotor merupakan keuntungan yang dihasilkan dari pengurangan pendapatan yang diperoleh dengan biaya produksi. Sementara itu, penjualan bersih merupakan hasil dari penjualan kotor yang dikurangi berbagai biaya operasional. Harga pokok penjualan adalah semua jenis pengeluaran yang terjadi dalam proses produksi suatu barang atau jasa dalam suatu periode waktu. Biaya yang termasuk dalam Hpp mencakup biaya bahan baku, biaya pengiriman, gaji karyawan, biaya penyimpanan, biaya retur, potongan pembelian, dan lain-lain.

2. Laba Bersih

Laba bersih merupakan keuntungan yang didapat perusahaan setelah mengurangi semua biaya pengeluaran, termasuk biaya operasional, gaji pegawai, pajak, depresiasi atau biaya penyusutan, serta biaya administrasi. Oleh karena itu, laba bersih sering kali dianggap sebagai keuntungan sejati dari setiap aktivitas bisnis. Laba usaha adalah istilah umum untuk menggambarkan laba bersih itu sendiri. Berikut adalah satu contoh kasus yang dapat membantu memperjelas pemahaman tentang laba bersih dan metode perhitungannya.

3. Laba Operasional

laba operasional merupakan laba yang didapatkan dari kegiatan perusahaan sebelum membayar bunga, pajak, dan biaya lain. Keuntungan ini dihitung dalam bentuk persentase untuk menggambarkan jumlah pendapatan dibandingkan dengan biaya yang digunakan untuk terus menjalankan kegiatan. Laba operasi, atau dikenal juga sebagai operation profit, biasanya ditampilkan dalam laporan laba rugi sebagai subtotal. Laba operasi dapat juga dimanfaatkan untuk membandingkan suatu perusahaan dengan pesaing atau bisnis sejenis lainnya.

4. Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak adalah total keuntungan yang belum dipotong pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Umumnya, laba sebelum pajak tidak memengaruhi total pajak penghasilan yang sebenarnya bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Karena itu, laba sebelum pajak sering kali disebut laba operasional.

5. Laba Ditahan

Laba ditahan merupakan bagian dari keuntungan bersih suatu perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen secara langsung. Laba ini justru disimpan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan bisnis dalam jangka waktu lama. Saat laba ini diputuskan untuk dibagikan, maka akan diberikan kepada para investor sebagai dividen sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki.

Syarat Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pajak·November 23, 2024November 23, 2024

Definisi NPPN

Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN merupakan pedoman yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghitung penghasilan neto dalam satu tahun pajak, yang menjadi dasar untuk menentukan PPh Pasal 25/29 yang harus dibayar. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk mempermudah proses perhitungan penghasilan neto. Setelah mengetahui jumlah penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung PPh yang harus dibayar untuk keperluan pembayaran dan pelaporan pajak.

Syarat Penggunaan NPPN

Dasar hukum untuk norma penghitungan neto ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, khususnya pada pasal 14, serta dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan DJP No Per-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Berikut ini adalah syarat wajib pajak bagi penggunaan NPPN, yakni:

1. Orang pribadi yang membayar pajak dan menjalankan usaha atau pekerjaan mandiri dengan total pendapatan tahunan di bawah Rp4,8 miliar harus melakukan pencatatan, kecuali jika ia memilih untuk melakukan pembukuan. Jika pendapatan melebihi Rp4,8 miliar, maka wajib pajak harus melakukan pembukuan.

2. Individu yang membayar pajak dan diharuskan untuk melakukan pencatatan serta mendapatkan penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan final, menghitung penghasilan neto menggunakan norma untuk perhitungan penghasilan neto.

Wajib pajak individu yang ingin menggunakan NPPN perlu memberi tahu Ditjen Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang relevan. Jika tidak, wajib pajak tersebut dianggap memilih untuk mencatat pembukuan. Apabila wajib pajak berbadan hukum atau individu yang mencatat pembukuan, tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan hal itu serta enggan menunjukkan pembukuan atau bukti pendukung, maka penghasilan netonya dihitung menggunakan NPPN. Jika wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, penghitungan penghasilan netonya dilakukan untuk setiap jenis usaha atau pekerjaan bebas, dengan mempertimbangkan pengelompokan area pajak. Penghasilan neto wajib pajak yang memiliki berbagai jenis usaha adalah total dari penghasilan neto masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang telah dihitung.

Besaran NPPN

Besaran atas NPPN tidak sama. Berikut ini adalah persentase atas NPPN, yakni:

Persentase NPPN dibagi berdasarkan area sebagai berikut:

Sepuluh ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak.
Ibu kota provinsi lainnya.
Wilayah daerah lainnya.

Persentase NPPN untuk wajib pajak individu yang menghitung penghasilan netto menggunakan NPPN.
Persentase NPPN untuk wajib pajak individu yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menjalankan pencatatan atau enggan menunjukkannya.
Persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menjalankan pencatatan atau enggan menunjukkannya.

Semua persentase yang tercantum dapat Anda temukan dalam lampiran PER-17/PJ/2015 mengenai Norma Perhitungan Penghasilan Bruto. Oleh karena itu, untuk mengetahui persentase norma penghitungan penghasilan neto yang sesuai, periksa kode klasifikasi lapangan usaha yang relevan dengan SPT, kategori usaha, dan tarif berdasarkan daerah.

Manfaat Activity Based Costing bagi Perusahaan

Akuntansi·November 22, 2024

Definisi Activity Based Costing

Activity based costing merupakan metode penghitungan biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan jumlah total biaya dari suatu produksi. Penggunaan sistem ini didasarkan pada aktivitas produksi yang bergantung pada kebutuhan sumber daya tertentu. Untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan, perusahaan tentunya harus mengeluarkan biaya. Tujuan dari sistem activity based costing adalah untuk menetapkan alokasi biaya produksi secara objektif dengan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan hubungannya dengan aktivitas. Dalam sistem ini, biaya variabel, biaya overhead, dan biaya produksi saling terkait erat.

Manfaat Activity Based Costing

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari activity based costing, yakni:

1. Mempermudah Pengambilan Keputusan

Penghitungan pengeluaran biaya dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis di masa depan. Ini karena, metode activity based costing memerlukan pencatatan pengeluaran biaya secara menyeluruh. Dengan demikian, perhitungannya pun lebih rinci.

2. Membantu Mengembangan Produk

Hasil perhitungan dari biaya pengeluaran dalam activity based costing dapat mengalokasi biaya pengeluaran yang telah diterapkan sebelumnya dapat dimanfaatkan kembali untuk perancangan ulang produksi atau pengembangan produk.

3. Mempermudah Evaluasi Keuangan

Activity based costing merupakan metode untuk menghitung biaya produksi yang dilakukan dengan cara yang teratur. Semua data pengeluaran disajikan secara ringkas dan mendetail, sehingga mempermudah analisis keuangan pada akhir periode. Jika terdapat perbedaan atau anomali dalam perhitungan, kesalahan ini harus segera diperbaiki. Dengan cara ini, kesalahan dalam perhitungan tidak berdampak serius pada pembuatan laporan keuangan di masa mendatang.

4. Dapat Bersaing dengan Kompetitor Bisnis

Dengan pencatatan biaya yang berfokus pada aktivitas bisnis ini dapat menghasilkan harga jual produk yang lebih kompetitif di pasar. Dengan demikian, konsumen akan lebih yakin terhadap kualitas produk dan nilai merek.

5. Memberikan Gambaran Jelas tentang Aktivitas Produksi

Dengan adanya rincian biaya pengeluaran produksi, dapat memberikan wawasan yang lebih jelas kepada pengambil keputusan di sebuah perusahaan. Dengan cara ini, mereka dapat mengidentifikasi area biaya yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas produksi dan keuntungan penjualan.

Komponen dalam Activity Based Costing

Dalam activity based costing terdapat beberapa komponen dasar, yakni:

1. Resources

Resources adalah kategori tempat organisasi mengeluarkan uang yang tercatat sebagai biaya. Contohnya, gaji dan bahan adalah sumber daya yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan. Banyak sistem Activity Based Costing saat ini tidak memperhitungkan biaya seperti pajak penghasilan dan bunga yang tidak terpakai dalam pelaksanaan aktivitas.

2. Resource Drivers

Penggerak sumber daya merupakan fondasi untuk menghubungkan sumber daya dengan kegiatan. Penggerak sumber daya diartikan sebagai ukuran jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu kegiatan.

3. Aktivitas

Aktivitas atau unit kerja. Contoh dari unit kerja ini seperti pelayanan yang di lakukan oleh karyawan atau perkerja. Apabila anda berbelanja ke supermarket, tentu anda akan menjumpai kasir yang akan menghitung barang yang akan anda beli satu persatu.

4. Activities Drivers

Activities drivers atau penggerak sumber daya berfungsi untuk menghubungkan biaya aktivitas dengan objek biaya. Penggerak aktivitas diartikan sebagai ukuran seberapa sering dan seberapa besar permintaan yang diberikan terhadap aktivitas oleh objek biaya. Penggerak aktivitas digunakan untuk mengalokasikan biaya kepada objek biaya.

5. Cost Objects

Cost object atau objek biaya, dapat terdiri dari pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lainnya yang memerlukan penghitungan biaya secara terpisah. Penggerak aktivitas digunakan untuk memantau biaya aktivitas yang berkaitan dengan objek biaya.