Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Cara Pembayarannya

PPh Pasal 23 adalah salah satu pajak penghasilan yang harus dibayar, akan tetapi apakah Anda sudah tahu berapa persen tarif yang PPh 23 dan bagaimana cara pelaporannya?. PPh 23 ini karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan, sedangkan pihak yang memberikan penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh 23.

PT Jovindo Solusi Batam bergerak dibidang perpajakan yang telah berpengalaman melalui konsultan pajak, jasa pembukuan dan jasa manajemen. PT Jovindo Solusi Batam ini ialah konsultan pajak yang terpercaya dan bisa memberikan solusi yang terbaik atas berbagai permasalahan. Pada kesempatan ini, PT Jovindo Solusi Batam akan menerangkan informasi tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Cara Pembayarannya. Berikut penjelasannya.

Pengertian PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan modal, penyerahan jasa, hadiah dan penghargaan yang telah dipotong pajak PPh Pasal 21. Pihak yang berlaku yang sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23.

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan tarif umum PPh 23 adalah 2% dikali dengan jumlah bruto. Yang dikenakan adalah jumlah transaksi yang belum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Langkah – langkah dalam pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang diatur sesuai dengan Undang – Undang Pajak, diantaranya:

1. Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran dilakukan pihak pemotong yang menyetorkannya melalui Bank Persepsi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pada tanggal 10, sebulan setelah terutang PPh 23. Agar dapat melakukan pembayaran pajak, harus membuat ID Billing terlebih dahulu.

2. Bukti Potong PPh Pasal 23

Bukti Potong PPh 23 berfungsi sebagai tanda bukti bahwa PPh 23 telah terpotong. Pihak pemotong wajib memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang ke pihak yang terkena pajak PPh 23 dan berikan bukti potong (rangkap ke-2) saat melakukan e-Filing pajak PPh 23.

3. Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan yang dilakukan pihak pemotong dengan mengisi SPT PPh Pasal 23/26 dan dapat melaporkannya melalui fitur pajak online dan e-Filling dengan jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berikutnya. Jika, pihak pemotong memotong PPh 23 atas penghasilan royalti dengan tarif 15% pada tanggal 21 September, maka pihak pemotong wajib melaporkan PPh 23 dengan mengisi SPT PPh Pasal 23/26 pada tanggal 20 Oktober.

Tarif PPh Pasal 23

1. Tarif dengan 15%

Jumlah dari bruto atas dividen, kecuali jika pembagian dividen diberikan kepada orang pribadi maka dikenakan bunga, final, dan royalti. Selain itu, 15%  termasuk jumlah bruto atas hadiah dan penghargaan yang Anda dapatkan kecuali yang sudah dipotong oleh PPh 21.

2. Tarif dengan 2%

Tarif 2% dikenakan atas penghasilan jasa dan sewa. Tarif perhitungan PPh 23,  2% juga berlaku untuk jenis imbalan jasa lainnya.

Objek PPh Pasal 23

1. Penilai (appraisal)
2. Aktuaris
3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
4. Hukum
5. Arsitektur
6. Perencanaan kota
7. Perancang (design)
8. Penunjang, penambangan dan pengeboran minyak dan gas bumi (migas)
9. Penunjang di bidang penerbangan
10. Penebangan hutan
11. Pengolahan limbah
12. Penyedia tenaga kerja atau tenaga ahli
13. Perantara atau keagenan
14. Bidang perdagangan surat-surat berharga
15. Sentra Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
16. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
17. Pengisian suara (dubbing)
18. Mixing film
19. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho dan folder
20. Jasa yang berhubungan dengan komputer
21. Pembuatan atau pengelolaan website
22. Internet termasuk sambungannya
23. Penyimpanan, pengolahan atau penyaluran data, informasi, atau program
24. Instalasi mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC atau TV Kabel
25. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC atau TV kabel
26. Perawatan kendaraan atau alat transportasi darat.
27. Maklon
28. Penyelidikan dan keamanan
29. Penyelenggara kegiatan atau event organizer
30. Penyediaan tempat atau waktu dalam media massa
31. Pembasmian hama
32. Kebersihan atau cleaning service
33. Sedot septic tank
34. Pemeliharaan kolam
35. Katering atau tata boga
36. Freight forwarding
37. Logistik
38. Pengurusan dokumen
39. Pengepakan
40. Loading dan unloading
41. Laboratorium atau pengujian
42. Pengelolaan parkir
43. Penyondiran tanah
44. Penyiapan atau pengolahan lahan
45. Pembibitan atau penanaman bibit
46. Pemeliharaan tanaman
47. Permanenan
48. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan atau perhutanan
49. Dekorasi
50. Pencetakan atau penerbitan
51. Penerjemahan
52. Pengangkutan/ekspedisi
53. Pelayanan pelabuhan
54. Pengangkutan melalui jalur pipa
55. Pengelolaan penitipan anak
56. Pelatihan atau kursus
57. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM
58. Sertifikasi
59. Survey
60. Tester
61. Jasa selain jasa-jasa tersebut yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD

Pihak – Pihak yang Terkait Pada PPh Pasal 23

1. Pihak Pemotong PPh Pasal 23

• Badan pemerintah
• Penyelenggara kegiatan
• Perwakilan perusahaan luar negeri

2. Pihak yang Dikenakan PPh Pasal 23

• Wajib Pajak dalam negeri
• BUT (Bentuk Usaha Tetap)

Pengecualian PPh 23

1. Penghasilan yang ada ikatan hutang dari bank
2. Sewa yang terutang dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen yang diperoleh PT yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi dan BUMN/BUMD.
4. SHU koperasi

Bagaimana Jika Tidak Memotong PPh 23? 

Siapa saja boleh memotong PPh atas jasa dengan syarat berikut yaitu :

• Memiliki NPWP, yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
• Jika PPh 23 tidak dipotong, maka penerima jasa tidak ada keharusan untuk membuat bukti potong sendiri.